Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-07-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg
Tanggal 30 Juni 2016 — Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong
5916
  • denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, namunmenurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhipertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilanhukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastianhukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebin menekankan kepadaHakim agar tidak bersikap Strict Lawdan formalistic Legall Thinking
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 11 Mei 2020 — Pemohon:
Nyoman Kasey Suwenda
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar Cg Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Denpasar.
343417
  • lainnya, sehinggapendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalahdengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuanperundangundangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakahkeseluruhan tindakan hukum Termohon Praperadilan melakukanpenyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan PemohonPraperadilan telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan,oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskanmasalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 17-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
14084
  • Utara, tamat tahun 1996;e SMP Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1999;e SLTA Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 2002;e $1 (Strata satu) Teknik Industri di Yogyakarta, tamat tahun 2007;e S 2 (Strata dua) Magister Teknik Kimia di Jakarta, tamat tahun 2013.e Diklat dan Kursus antara lain:e Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas,Cepu, 20 Oktober s.d 01 Nopember 2008;e IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course, Paris, 2630 Oktober 2009;e Pelatihan Statistic, thinking
Putus : 25-01-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310 K/Pid/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — JAMALUDDIN bin LAPIDE
4440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenaitu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikirandan penelaahan secara formalistic legal thinking sehingga judex factidalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran,yang tidak saja didapat dalam persidangan, tetapi harus menggali danHal. 27 dari 35 hal. Put.
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
9411
  • acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkanakibat yang tidak adil ;Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN MpwMenimbang, walaupun demikian tertib dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Strict law atau formalistic legal thinking
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
17231
  • memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukumacara yang terlampau teknis bisa mengingkari (justice denied on atechnicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil.3. bahwa walaupun demikian tertid dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Sirict law atau formalistic legal thinking
Register : 16-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rap
Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
MALADI HASIBUAN, SE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHANBATU
16029
  • , disamping itupenerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari ataupunHalaman 34.PUTUSAN Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rappenuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition)sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;Menimbang bahwa, walaupun demikian tertio dan penegakan Hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan Strictlaw atau formalistic legal thinking
Putus : 09-06-2011 — Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — RENO MARINA SYAHPUTRI; PT. PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.
6440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara PenggugatRekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative DesignCompany yang bernama "Thinking Room" ;d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakanmemberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merekNexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di eX"atrium Plaza Indonesia ;.
Putus : 30-12-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 Desember 2010 — HERRIYADI , dkk
7443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keterangan saksi TUKIRANAK tanpa meneliti faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehinggamenghilangkan kebenaran materiel ;Pengadilan Tinggi Palangkaraya sama sekali tidak mempertimbangkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan keteranganketerangan saksisaksiketerangan Terdakwa sehingga menyimpang dari ketentuan Hukum Positifkarena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiel bukankebenaran formil karena yang harus dihindari jalan pikiran dan penelaahansecara formalitas legal thinking
Register : 22-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : LINA HANDOKO
Terbanding/Tergugat : PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA
10852
  • gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannyamaupun Kontra Memori Bandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim TinkatBanding dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili Ssuatuperkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifatsederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yangdipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (Stricht law) dan bersifatformalistik (formalistic legal thinking
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 21-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktg
Tanggal 13 Juli 2021 — Pemohon:
MISMA NADIA MALINTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW
8515
  • Perlindungankepentingan umum jika dikaitkan dengan penerapan hukum acara yang terlaluteknis, maka dapat mengingkari keadilan, selain itu penerapan hukum terlaluStrict law atau formal legal thinking, sehingga menuntut segala sesuatunya dueprocess tanpa discretion, sering mendatangkan akibat yang tidak adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1), Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP harus disikapi secara bijak dan
Register : 18-11-2011 — Putus : 03-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Ska
Tanggal 3 September 2009 — IR.ROBERT SUSILOADI VS Drs.HERMAN YOSEPH SUTJIPTO BANUREJO, DKK
689
  • gugatan Penggugat, dengandemikian kekeliruan penyebutan sertifikat hak tanggunganatas tanah tersebut diatas hanyalah kekeliruan pengetikan(clerical error ), dan terhadap kekeliruan pengetikan( clerical error ) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwaMajelis Hakim dapat meluruskannya di persidangan olehkarena dalam sistem peradilan tujuan utama penegakan hukumadalah for interest for justice ( untuk kepentingankeadilan ), dengan demikian alur pemikiran eksepsitergugat IV yang telalu formalistic legal thinking
Register : 31-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 13/PID.SUS/2015/PN.TLM
Tanggal 3 Juni 2015 — UDIN IBRAHIM Alias UDIN
9352
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin imu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 25-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012
Tanggal 25 Juni 2012 — ALFIANSYAH Serma / 21970143980275 Ba Sub Unit Intel 2-1 Kodim 1011/Klk
8126
  • Mahkamah Agung (SEMA) No: 04tahun 2010, yang telah diinstruksikan kepada seluruh Kepala Pengadilan diIndonesia.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukupdipertimbangkan secara hukum oleh Judex factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalampenerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana aquo, sehingga dalamputusan Judex factie tingkat pertama telah memberikan penerangan hukum kepadamasyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaradistinctive thinking
Register : 06-03-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 41/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 30 Oktober 2013 — PERDATA: SUMIYATI X 1.FERRYANTO SAADA 2.EDWARD WARMA RAYA, SH 3.RASMAWATI PURBORINI, SH 4.KANTORPERTANAHAN KAB BANTUL
22538
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115):38Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian
Register : 18-05-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
159136
  • tindakan melawan hukum;Menimbang, bahwa jika memperhatikanpenyebutan Turut Tergugat tanpa melibatkan Pemerintahsecara hirarki dari pusat hingga Kepala KPKNL memangdapat dinilai kurang tepat menurut hukum karena apabilaterjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum makaseharusnya negara atau aparatur negara sebagai alat darinegara yang harus bertanggung jawab;Menimbang, bahwa namun demikian, terlepas daripertimbangan tersebut di atas dengan sistem pendekatanyang jauh dari sikaf formalistic, legal thinking