Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undang undng undaan unding undangã uniang uncang undian
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - Benyamin (PENGGUGAT) - Dra. Hj. Nurhaida Hafni Lubis (TERGUGAT I) - Ngatmo Bin Sapuan (TERGUGAT II) - Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (TERGUGAT III) - PUTRI AQIDAH EL FITRI (TERGUGAT IV) - PUTRI KEMALA EL MUTTAQINA (TERGUGAT V) - PUTRI NUR EL AKMAL (TURUT TERGUGAT I)
77 — 75
  • Sifat terang dan tunai merupakan sifat jual beli menurut hukum adatyang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi hukum agraria yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yaang tercantum dalam undnag undang ini dan dengan peraturanperundangan lain , segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsur yangbersandar
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tbt
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MUHAMMAD SAID
2.SRI HASTUTI
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri , Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
3.REDI ASTON SIMARMATA
122 — 65
  • Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janjiuntuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian HakTanggungan sudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007huruf AG angka 12 yang menyatakan bahwa penjualan agunanberdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkanPasal 1178 ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996(Undang undnag Hak Tanggungan) dilakukan melalui pelelangan olehKantor
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
212 — 76
  • Adapun yang berkaitan dengan perkara iniadalah :A.Pasal 13 ayat 1 huruf a Undang Undnag Nomor 1 Tahun 1995Yang berbunyi Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telahdipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan namaperseroan lain ;.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 579/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 27 Januari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
28 — 18
  • Melakukan hal hal yang menurut Undnag undang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak kedua(TERBANDING 1) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasatersebut. c. Pasal 1238 Kitab Undang undang Hukum Perdata :Debitur (i.c PEMBANDING I) dinyatakan lalai dengan surat perintah, ataudengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendin,yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukand.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — I. AHLI WARIS ALMARHUM H. MUHAMMAD SAMIN, II. UDJE S., VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,
193 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena syarat untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkanPasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah Undang Undnag Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung adalah dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, dengandiputusnya perkara Nomor 615K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dantelah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 September2015, maka dari itu tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali inimasih
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 21-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 577/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat I : Dr. SANUSI, SP.O.G.
Terbanding/Tergugat II : RUMAH SAKIT BERSALIN ANGGREK MAS
Terbanding/Tergugat III : RUMAH SAKIT MH. THAMRIN SALEMBA
Terbanding/Tergugat IV : Dr. CUT DIAH TRIS MANANTI, Sp.O.G.
288 — 441
  • Pasal 2 jo.Pasal 4 Jo Pasal 5 Undnag undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit semestinya memberikan pelayanan terbaik bagi Penggugat danbertenaggungjawab atas tindakan Tergugat dan Tergugat IV yangmerugikan Penggugat.Bahwa Tergugat III sebagai Rumah Sakit telah memberikan pelayanansecara paripurna yaitu melakukan operasi Sampai selesai denganmengobati/menghentikan pendarahan diperut Penggugat, Tergugat III jugaprofesional yaitu menangani Penggugat secara cepat tepat dan sesualprosedur operasi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 635/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 26 Februari 2016 — PT.DWIMA TURANGGA GUNUNG (PERSEROAN) >< DEEPAK RUPO CHUGANI CS
142 — 83
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 8 dan 9 Undang UndangNo.51 Tahun 2009 tentangPerbuahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata usahaNegara, dihubungkan denganposta dan petitum Penggugat,maka dapat dijelaskan sebagaiberikut:e Bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat Ill adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahyang bersifat eksekutif, berdasarkan Undang Undnag lelang (VenduHal 75 dari 84 halaman putusan perk No. 635/PDT/2015/PT.DKI76Reglement
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 12 Mei 2011 — H.M. KHUDLORI, SH., MHum
114 — 39
  • memberikanketerangan mengenai data yuridis dalam permohonan HakGuna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarattipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaanPT.Pertamina (Persero) yang secara nyata dan terusmenerus menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 danterikat perjanjian sewa menyewa tanah dengan saksiHandoko Soelayman ;Bahwa pendaftaran tanah di Indonesia yangpenyelenggaraannya diamanatkan oleh UU RI Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang Undnag
    memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan ' HakGuna Bangunan atas tanah di Jalan MarmoyoNomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasiitikad baik dan sarat tipu muslihat' sehinggamengaburkan keberadaan PT.Pertamina (Persero)yang secara nyata dan terus menerus' menguasaitanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatperjanjian sewa menyewa tanah dengan saksiHandoko Soelayman ;Bahwa pendaftaran tanah di Indonesia yangpenyelenggaraannya diamanatkan oleh UU RINomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undnag
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 25-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 598/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PEMOHON) - Khairil Azwar (TERMOHON)
76 — 44
  • Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanHalaman 46Putusan Nomor : 598/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Mdn.Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yangmenyebutkan :Bilamana pada persidangan ke II (Kedua) Konsumen tidak hadir, Makagugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usahayang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpakehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK) ;Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undnag
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
131 — 61
  • Berdasarkan uraian tersebut, kami menilai bahwa putusan Majelis Hakimmasih terlalu ringan dan belum memberikan cerminan rasa keadilan yangdikehendaki oleh masyarakatBahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, kami Jaksa PenuntutUmum berpendapat seluruh unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999, telah terbukti berdasarkan alat bukti yang kami ajukan namunfaktanya alat bukti tersebut diabaikan sehingga kami berpandangan jikapelaksanaan / cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undnag
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 08-08-2018 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Smg
Tanggal 27 Desember 2019 — Penggugat:
3.ANI binti HM. Sani
4.HARSONO bin HM. Sukamto
Tergugat:
1.PT. BANK OCBC NISP Tbk Syariah
2.Balai Lelang Mandiri Prasarana
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
4.Badan Pertahanan Nasional Semarang
256 — 81
  • Bahwa Para Penggugat seharusnya berkewajiban untukmelakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai yang diperjanjikan padakreditur (Tergugat I), namun Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibantersebut sehingga rentetan pelaksanaan lelang ini karena Para Penggugatterlebin dahulu melakukan dan dalam keadaan wanprestasi;Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang Undnag Hukum Perdata( KUH Per) menyebutkan bahwa :Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2014 — BUSONO, ST Bin (Alm) MANGUNJAYA
71 — 20
  • untung untuk diri sendiri atau orang lainatau suatu. korporasi ( R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang121Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005,hal.38 ) ;Menimbang , bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentinganpribadinya sedangkan orang lain artinya orang selain diri pribadinya.Sedangkan pengertian korporasi menurut pasal 1 butir 1 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undnag
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-02-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 161 / Pdt.G / 2015 / PN Dps
Tanggal 9 Nopember 2015 — I WAYAN SEMADI MELAWAN I KETUT SUANAYA, DK.
66 — 33
  • kerugian maka yang bertanggung jawab adalahpengurus yayasan; Bahwa pada prinsipnya pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapiharus kesepakatan kedua belah pihak; Bahwa si A sudah menerima hakhaknya namun masih keberatan makapengajuan pembatalan terhadap hal tersebut boleh boleh saja denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;Bahwa bila yayasan berdiri sebelum ada Undang undang tentang Yayasan karenatidak ada asas Undangundang yang berlaku surut maka terhadap yayasantersebut Undang Undnag
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 408/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 4 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat I : M.SUKIH BIN SAMAN
Terbanding/Tergugat VI : AHMAD FAUZI BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI,
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL LATIEF BIN SARBIN
Terbanding/Tergugat II : KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
Terbanding/Tergugat VII : MUJAHID BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI
Terbanding/Tergugat V : USMAN BIN SARBINI
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD AMRIN,
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH NURUL HUDA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SUHANDA BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUAIB BIN SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMA ANI BINTI SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat VII : TOPIK HIDAYATULLAH BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat V : DEWI SARTIWI BINTI USUP
Turut Terbanding/Penggugat III : SITI NURHAYATI, S.Ag BINTI SAMAN,
50 — 33
  • Undnag Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/PDT.SUS/2010
VINCENT SISWANTO; HTC CORPORATION
82 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, putusanJudex Facti telah bertentangan dengan pasal 184ayat (1) HIR, Pasal 25 ayat (1) Undnag UndangNomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman(UU No. 4/2004), pasal 80 ayat (9) UU Merek No.15/2001, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RItanggal 25 November 1974 No.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
101 — 212
  • Pernyataan MK melalui MKTV TV one (10 Nopember 2016) akanmenguji undang undnag Pidana sangat saya hargai kembalipadaasTujuan berdirinya Negara NKRI dan Tujuan PerusahaanHindia Belanda sudah sangat jauh berbeda tidak layakhukum tersebut dipakai.. Didalam Pemikiran Kebenaran hakiki, tidak ada ruang,tempat dan waktu untuk pemikiran bangsa lain semuaharus berdasarkan kebenaran berpikir Putra dan putriBangsa Indonesia Sendiri, inilah yang disebutpemerataan pembangunan secara phisik dan mental.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mjl
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penggugat : Ir. Soekardono MM Tergugat : 1.BUDI YUNANTO 2.SUGIARTO
593 — 291
  • Pasal 116 Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.Selanjutnya dalam poin 19 Gugatannya, Peggugat telah mendalilkanDirektur dan Komisaris telah melakukan kesalahan karena tidakmenjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar dan UUPT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 17 / Pid.Sus –TPK / 2016 / PN.Srg
Tanggal 3 Agustus 2016 — WAHYU KURNIAWAN
49 — 14
  • dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undangNomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) juga adahukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat,kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) juga akan dijatuhipidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini denganberpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-05-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA
165 — 165
  • Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnyaMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suapMenimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Nonor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undnag Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengangratifikasi adalah pemberian dalam
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — MUNAWAROH, Spd. KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
80 — 21
  • Bahwa terhadap perkara yang sedang disidangkan ini dapat diterapkan 2 (dua)peraturan yaitu : UndangUndang Perbankan dan UndangUndang Tipikor ;Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah masalah kredit maka harusditerapkan Undang Undang Perbankan terlebih dahulu ;Bahwa karena juga DPR milik Pemkab Sidoarjo maka ada keuangan Negaramaka diterapkan UndangUndang Tipikor ;Bahwa Keuangan Negara ada yang dinamakan keuangan Negara yangdipisahkan yaitu pengelolaan pihak ketiga ;Bahwa menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undnag