Ditemukan 3505 data
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wildan Suyuthi, SH.,MH., dalam buku yang berjudul: Sita dan Eksekusi Praktek KejurusitaanPengadilan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia 2004, halaman 47) ditulissebagai berikut:Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik ialah suatu aktayang dalam bentuk yang ditentukan oleh UndangUndang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat;Risalah lelang memenuhi setiap unsur dari pengertian/ketentuan tersebut,yaitu:a.
13 — 7
tidakmembutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, olehkarenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telahmelalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah untukPenggugat Rekonvensi selama tiga belas bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terdahulu bahwaMajelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yangnusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkahmadhiyah hal mana sejalan dengan pendapat Suyuthi
86 — 48
Wildan Suyuthi,Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016S.H., M.H., dalam bukunya Sita Eksekusi Praktek KejurusitaanPengadilan, PT.
Wildan Suyuthi, S.H., M.H., dalambukunya Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT.
64 — 12
Wildan Suyuthi, S.H., MM., him. 8182);20 Bahwa karena PELAWAN bukan pihak dalam Perkara Nomor : 88/Pdt.G/1987/PN.Jak.Sel, narmun tanahtanah sertipikat HGB PELAWAN dilakukan sitaeksekusi atas permohonan TERLAWAN I, maka PELAWAN mengajukanperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet);Buku II Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan, Edisi Tahun 2007, halaman 101. huruf AL tentang PerlawananTerhadag Eksekusi: 1.
93 — 7
adanyaperzinahan yang telah dilakukan oleh PEMOHON menjadi penyebabkonflik terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PEMOHONdengan TERMOHON dan merupakan alasan atau dasar untuk terjadinyaperceraian , maka TERMOHON dan kedua anaknya meyakini bahwaperceraian adalah satu) satunya jalan demi kebaikan bersamaPEMOHON, TERMOHON dan kedua anak anaknya serta untukmenghindari kemudharatan yang lebih besar sesuai prinsip ajaran Islamdalam kaidah figih bahwa Kemudharatan/kesulitan itu) harusdilenyapkan (As Suyuthi
79 — 17
As Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
13 — 9
AS Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
17 — 12
Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.MjMenimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah yang patut diberikankepada Penggugat sebagai nafkah selama menjalani masa iddah, perlukiranya diketahui kebiasaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga atau di ukur denganbiaya kelayakan hidup (hargaharga barang) di sebuah wilayah/daerah, hal inisejalan dengan kaidah figih yang disebutkan dalam disebutkan dalam Kitab AlAsybah wan Nadhair li AS Suyuthi yang selanjutnya pendapat
38 — 26
suatu dalil terbukti, olehkarenanya harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya berpisah sejak Juli 2018hingga Oktober 2018 (gugatan ini diajukan), dan selama itu pula terbuktiTergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk PenggugatRekonvensi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terdahulu bahwaMajelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yangnusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkahmadhiyah hal mana sejalan dengan pendapat Suyuthi
56 — 39
As Suyuthi ,alAsybah Wa alNazhair,halalaman 62/176;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikandalildalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan HakimMajelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukunlagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatandalam bukti P.1 telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapatberdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c
54 — 9
menyatakan tidak menyanggupinya, olehkarena tidak ada kesepakatan antara keduanya mengenai nafkah madhiyah Putusan Mahkamah Syariyah Singkil Nomor 041/Padt.G/2013/MS.SKLTanggal 12 November 2013Hal. 26 dari 33 halaman.maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terdahulu bahwaMajelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz,oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah madhiyah hal manasejalan dengan pendapat Suyuthi
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka jelas dan terangpemanggilan terhadap Tergugat II nyatanyata sudah tidak dilakukan secararesmi dan patut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 390 HIR /juncto Pasal122 HIR, Pasal 2629 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan: Yang dimasud dengan dilakukan secara resmi dan patut adalah langungkepada pribadi yang bersangkutan ditempat tinggalnya, kecuali jika yangbersangkutan tidak dijumpai atau tidak diketahui tempat tinggalnya ;(Drs.Wildan Suyuthi. SH.
26 — 3
As Suyuthi , alAsybah Wa alNazhair, hal; 62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutHal. 27 dari 37 hal. Put.No.713/Pdt.G/2019/PA.Bkndihilangkan.
19 — 5
As Suyuthi, alAsybah WaalNazhair, hal: 62/17Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak ferjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotantersebut dihilangkan.
17 — 7
Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KH);Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangansuami Istri, juStru Sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihanyang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatantersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalamsatu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi
23 — 3
As Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
Terbanding/Penuntut Umum I : Ifhan Taufiq Lubis, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Ridwan R, S.H.
62 — 44
WILDAN SUYUTHI MUSTOFA, S.H., M.H., dalam bukunyaberjudul KODE ETIK HAKIM, pada halaman 144 menulis tentangImplementasi Kode Etik Hakim Dalam Persidangan, yakni:a.
64 — 5
As Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs H Wildan Suyuthi, S.H., M.H.; SitaDan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Edisi Baru 2014,Penerbit :PT Tatanusa, Jakarta;c.
15 — 14
Bb.selama menjalani kehidupan rumah tangga atau di ukur dengan biaya kelayakanhidup (hargaharga barang) di sebuah wilayah/daerah(hargaharga barang), halini sejalan dengan kaidah figih yang disebutkan dalam disebutkan dalam Kitab AlAsybah wan Nadhair li As Suyuthi yang selanjutnya pendapat tersebutdijadikan pendapat hukum sebagai berikut:Artinya : Kebiasaan itu adalah hukum yang dibenarkanMenimbang, bahwa di dalam persidangan tidak terungkap secara jelasberapa kebiasaan Tergugat memberikan biaya kepada