Ditemukan 3581 data
491 — 300
Pst.Penggugat dan Tergugat masingmasing telah mengajukan kesimpulannyatanggal 15 Agustus 2018,kemudian kedua belah pihak mohonputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turutdipertimbangkan sehingga menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
136 — 121
Eksepsi Tentang Subyek Hukuma. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mengajukan gugatan atas barang sengketa a quo;b. Bahwa Wakidin / Somoharjo telah menjual tanah miliknyayang tercatat dalam Letter C No. 142 / Gorongan persil 112. P.lseluas 1524 m2 atas nama Wakidin / Somoharjo semasahidupnya. Dengan demikian Para Penggugat tidak lagi berhak atasTanah milik Wakidin / Somoharjo tersebut;@.
76 — 10
kuasanya telah mengajukan kesimpulan secaratertulisdipersidangan tanggal 06 Oktober 2016 yang selengkapnya sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa masingmasing pihak menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apaapa lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak mohonputusan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan,kesemuanya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
170 — 53
Pengadilan yakin akan adanya cukup pengawasan bahwa syaratsyarat yang akan dibebankan pada Tertuduh akan terpenuhi;e OEMAR SENO ADJI mengatakan suatu hukuma yang dijatuhkan eratsekali hubungannya dengan sifat perbuatan yang dilakukan pribadiNomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.96decarden Ernst Van Het Fiet ataupun keadaan pribadi darisiterdakwa Person Enof Personlijke Omsatndingheden Van DeVerdachte yang memberikan kesan bagi Hakim mengenai mengenaikepribadian terdakwa dalam persidangan, maka gabungan darikeduanya
SAFI'I
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Resort Jember
92 — 29
,dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaiberikut:DASAR HUKUMA. DASAR HUKUM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENETAPANTERSANGKA ATAS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/150/ Il / 2019/JATIM / RES. JEMBER TANGGAL 13 FEBRUARI 2019.1.
133 — 29
Setiap orangMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Dakwaan Keduaadalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berartiorang secara individu atau dalam bahasa Kitab UndangUndang Hukuma aPidana dirumuskan dengan kata barang siapa . Sedangkan korporasidapat berbentuk badan hukum atau tidak.
229 — 187
FAKTAFAKTA HUKUMa. Tergugat selaku Perusahaan Asuransi, menjalin kerjasama penutupanproduk asuransi jiwa kredit dengan Tergugat II.4.
71 — 47
Membebankan biaya perkara sesuai hukum.Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap dengan jawaban, duplik, gugatan Rekonvensi dan Replik dalamRekonvensi.Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segalayang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA.
173 — 59
lansung melalui pengalihan/pemindahan hak dari PENGGUGAT,maka PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II , melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, untuk membatalkan jual beli saham milik dari PENGGUGATdi TURUT TERGUGAT Il, yang dilakukan oleh PENGGUGAT (saat itu)dengan TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Saham, nomor 188, tanggal18 Desember 1985(P6) dan Akta Jual Beli Saham. nomor 71 (P10), tanggal6 Juni 1986. yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto S.H.FAKTA HUKUMA
106 — 70
Denganmengambil sikap sendiri untuk menentukan Rektor Darul Ulum yang sah, Tergugattelah melanggar prosedur dan melampaui kewenangannya ;c Dari segi substansi mengandung cacat hukum : Bahwa uraian surat a quo menunjukkan Tergugat mengingkari adanya fakta hukuma Pada angka 1 adalah sebuah pengingkaran fakta bahwa pada Tahun 2004 sudahterjadi perubahan anggaran dasar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, yaitusudah terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darul Ulum Jombang yaitu yangdiubah dengan
162 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tingkat Banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan;Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding a quoterlinat dengan jelas modus yang dipergunakan oleh Majelis Hakim TingkatBanding dengan bahasa yang klasik, yaitu bahasa yang menyatakan tidakada hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan sebelumnya;Bahwa, dalam pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding a quoterlinat ketida mengertian atau setidaktidaknya keberpihakan MajelisHakim pada Termohon Kasasi dan Il, dimana pertinbangan hukuma
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
320 — 101
menjadi negatif atauapabila perseroan merugi sehingga bahkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat serta merta mengklaim ataumeminta pengembalian ganti rugi quod non kalaupun memangbenar, sebesar nilai yang ia dalilkan yakni sebesar 3% (tiga prosen),karena bahkan ia seharusnya ikut menanggung kerugian;Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan obscuur libel tersebutmaka nyatalan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukuma
269 — 150
kawasan hutan, sehingga GugatanPenggugattidak beralasan hukum dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf halaman 32 sampai dengan34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan danAsas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.1) Asas Kepastian Hukuma
472 — 81
masingmasing;Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, Turut Tergugat , danTurut Tergugat Il masingmasing telah mengajukan kesimpulan padapersidangan tanggal 18 Agustus 2014;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
185 — 120
TUNTUTAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKAWA A QUO DAPATDILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (U/TVOERBAAR BIJVOORAAD) DAN DWANGSOM YANG DIAJUKAN OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUMA. Putusan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat;74.
289 — 144
Pst.Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turutdipertimbangkan sehingga menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugatselain menyangkal materi pokok perkara gugatan Penggugat, ternyata jugamengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:1.
I GEDE SUPARTA, LL.B,C.NSP
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
111 — 37
Bahwa Turut Tergugat yang bertanggung jawab melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi tidakmelaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik, sehinggaPenggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagai anggota koperasi biasabernomor 100 (seratus);SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM12. Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat dan Turut Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365jo. Pasal 1366 jo.
157 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menyatakan kepemilikan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah telah terbukti dengansempurna merupakan pertimbangan yang tidak memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh perundangundangan, dimana pertimbangan hukuma quo sama sekali tidak didasari oleh pertimbangan hukum/alasan yangcukup mengapa Termohon Kasasi IWPembanding/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik tanahyang sah
Pembanding/Penggugat III : Mukhamad Ibnu Shobir Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Pembanding/Penggugat I : Zaenal Arifin Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Terbanding/Tergugat II : Rizal Haliman, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Smelting
135 — 75
Kemudian saat ini Tergugat II menjadikuasa hukum Tergugat untuk berhadapan dengan Para Penggugat dalamsebuah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).FAKTA HUKUMa. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I.1.
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
69 — 15
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.