PTUNKPGdengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditandatangani dan tidak boleh berlaku Surut; Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menunjukkan bahwaPenggugat selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2011 (vide Bukti P3),selanjutnya terakhir Penggugat diangkat dalam Jabatan Kepala BidangAnggaran Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur oleh Bupati ManggaralTimur (vide Bukti P20) dan dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, Golonganruang IV/a, sejak tanggal 1 Oktober 2017 oleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur(vide Bukti P21); 2 20 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkandengan Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta pendapat para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidakterdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saatpenerbitan objek sengketa.

WewenangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhantian Pegawai Negeri Sipil tanggal 17Februari 2003 (Fotokopi dari fotokopi ) ; e Bukti T.26 : FotokopiPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 TentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Fotokopi dari fotokopi ) = ;e Bukti T.27 : FotokopiSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.3262/99 PerihalPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana tanggal 20 November 2012(fotokopi dari fotokopi) ; e Bukti T.28 : FotokopiKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: 65 Tahun 2002 Tentang PedomanTata Kearsipan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Desember 2002 (fotokopidari fotokopi);Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksiwalaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majeleis Hakim; Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi Ahli yaitu : I.

Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; 3 Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; 4 Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; 87217 Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri3 Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar ; 4 Rp. 500, (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ; 218 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima)2 Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ; 3 Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar ; 4 Rp. 500, (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ; 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUSLASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SetdaKab.

Rp. 500, (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;219.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. SekretarisDaerah Kab.

sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)yang terdiri dari:1.Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilanpuluh lima) lembar;2.Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;3.Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;4.Rp. 500, (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Gubernur NTT; beralamat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.Pemerintah RI; Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTT, Cq. Dahulunya Bupati Ngada sekarang Bupati Nagekeo
4.Pemerintah RI; Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTT Cq. Bupati Nagekeo, Cq. Camat Aesesa, Cq.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor>: PEM.171.2/II/280/VIII/2019 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDPRD Kabupaten Alor masa Jabatan Tahun 20192024 tanggal 19 Agustus2019, oleh Hakim Ketua diberi tanda T24;Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN KIbBahwa terhadap bukti surat bertanda T1 sampai dengan T24 telahdibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuaidengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T12, T13

Gubernur Nusa Tenggara Timur , di Kupang, Cq. Bupati RoteNdao di Baa, Cq.

Bupati Kepala Daerah Tingkat IITimor Tengah Utara Nomor: 61/Up.021.4/2/213D, tanggal 31 Desember2001 (vide Bukti P5);2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1Desember 1987 melalui Keputusan Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Timor Tengah Utara Nomor: 10/Up.021.4/2/108D, tanggal 12Pebruari1988 (vide Bukti P6);3. bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat dinaikan pangkatnyamenjadi Pembina, IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 melalui SuratKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.4/II/73/19ND,tanggal 28 Mei 2014 (vide Bukti P13);4. bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.X.862/59/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 (vide Bukti T6);Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPG5. bahwa Penggugat pernah dibebaskan dari jabatan melalui KeputusanBupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.X.862/116/VIII/2014, tanggal 18Agustus 2014 (vide Bukti T7);6. bahwa

dari Kepala Daerah yang diartikansebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagibadan atau pejabat tata usaha negara (dalam hal ini Tergugat)untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat oleh undang undangdemi terciptanya perbaikan sistem pemerintahan pada daerah yangdi pimpinnyaMenimbang, bahwa pihak Penggugat terhitung sejak tanggal 1126April 2010, telah menerima kenaikan pangkat menjadi Pembinagolongan ruang (IV/a) dalam Jabatan Fungsional Dokter Madyasesuai dengan Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor823.4.10/11/138/430 ND tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil Daerah tertanggal 5S Mei 2010 ( Vide Bukti P11 = Bukti TVI), maka atas dasar Surat Keputusan tersebut, Penggugatsebenarnya telah menjabat kembali dalam Jabatan Fungsional,sehingga apa yangdilakukan......dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat suratKeputusan obyek sengketa dapat dibenarkan karena hal ini telahsesuai pula dengan peraturan perundang undangan yaitu PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun

Gubernur Nusa Tenggara Timur , di Kupang, Cq. Bupati RoteNdao di Baa, Cq.

kenyataan yang terjadi Abdurachman AlHabsy tidak pernah menguasai tanah tersebut;Bahwa bukti penyerahan tanah ukuran 11m X 17 m kepada AbdurachmanAl Habsy, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa; Lagipula bahwa bukti penyerahan tersebut tidak dapat dijadikan acuan karenasah tidaknya kepemilikan tanah adalah berdasarkan bukti surat yangdibuat oleh/dinadapan Pejabat/instansi yang berwenang, sedangkanmengenai bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkanSurat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian HakMilik Dalam Rangka Distribusi/Redistribusi/Penegasan Hak TanahPertanian tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform KabupatenEnde) tanah tersebut adalah milik dari AHMAD H.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI LEMBATA Cq. CAMAT NUBATUKAN, Cq. LURAH LEWOLEBAUTARA di LEWOLEBA, atas nama Yohanes Kia, SST., jenis kelamin lakilaki, kKebangsaan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Lurah Lewoleba Utara,berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Klu.593.71/93/VIII/2018 tanggal29 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN AGRARIA DANTATA RUANG/BPN PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.

dengan adanya Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Belu tersebutmaka ada 2 (dua) buah Surat Keputusan atas 1 (Satu) bidang tanah yangHalaman 5 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPGdisengketakan keduanya saling bertolak belakang termasuk juga 2 (dua) buabSurat Keterangan Lurah Tulamalae yang juga bertentangan satu denganlainnya sehingga muncullah 2 (dua) buah Sertifikat yang berbeda pula yakniyang satu versi Surat Keputusan BPN Kabupaten Belu didudukkan dengansertifikat versi Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, bahkan ada 2(dua) buah Kwitansi jual beli tanah Sengketa antara Tergugat dan Tergugat II(atas nama Istrinya/K.Yunani Fitrianingsih) yang ditanda tangani pada tanggal,8102012 diatas meterai 6000 dengan harga JualBeli sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan luas Tanah 534M2 berdasarkanSertifikat Nomor : 00541 atas nama : GREGORIUS JOHANES UMADATO;Sedangkan AKTA JUAL BELI oleh Camat Atambua Barat selaku PejabatPPAT dalam Akte JUALBELI NOMOR: 94/AJB/X1/2012 Tanggal

Penggugat Konvensi yang adarelevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkanoleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akandikesampingkan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1Juli 1973);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah membantahnya dan menyatakan bahwasurat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 01 April 1992 tidak sah karenabertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor3/PEN.UM/Tahun 1984 maupun Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.26/DDA/1970, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Terggugat II Konvensipada point 3 (tiga) sampai dengan point 5 (lima) patut untuk ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat Il Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.BgPenggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi berkewajiban untuk membuktikandalil gugatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Gubernur NTT; Beralamat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur; Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur
35.Pemerintah RI; Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT; Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo
36.Elias Pita selaku Ketua Suku Towak

Gubernur Nusa Tenggara Timur,Cq. Bupati Lembata, Alamat: Trans Lembata Lewoleba, KabupatenLembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur., dalam hal ini memberikan kuasakepada Yohanes Don Bosko, SH. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Februari 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 81 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbtNegeri Lembata Nomor 10/SKK/PDT/2020/PNLBT tanggal 18 Februari 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Pemerintah Republik Indonesia, Cq.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam NegeriCq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq BupatiKupang, yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 36,Civic Center Oelamasi, Kabupaten Kupang, yangdalam hal ini diwakili oleh Soleman Luik, S.H., dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:BU.180/168/HK/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriOelamasi dibawah Register Nomor:25/PDT/SK/2/2020/PN Olm tanggal 8 Februari 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui SuratNomorBU.641.02/Nakertrans/2007 tanggal 12 April 2007;b. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat Nomor:B/151/Men/P4TPTT/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;dan atas objek aquotelah tercatat dalam Buku Inventaris TNI AD denganNomorRegister 31604049.5.

POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 10 / 10 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016;

Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.10 / II / 40 / 69 ND, Tanggal 1 Maret 2000;

Non Kecil;

Nusa Tenggara Timur Nomor : 1 / UP.1 / PEND-N, Tanggal 29 Pebruari 2000;