Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);

Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabatperbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik NegeriSambas (asli/dilegalisir);Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.SusTP K/2020/PT PTK5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas TahunAnggaran 2015 (asli/dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor : 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang PengangkatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri SambasTahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);1 (satu) lembar sertifikat Ahli

tentangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy/legalisir);2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabatperbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik NegeriSambas (asli/dilegalisir);5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas TahunAnggaran 2015 (asli/dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang PengangkatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri SambasTahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);1 (Satu) lembar sertifikat Ahli

Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang PengangkatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri SambasTahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);1 (satu) lembar sertifikat Ahli

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset Dikti Nomor14/M/KPT/2016 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Penutupan seluruhProgram Studi dan Pencabutan Ijin Pendirian sekolan STIAAdministrasi Niaga/dan Negara Jakarta, Bahwa sebelum SuratKeputusan Dikti tersebut) secara Logika Hukum pada tahun 2009 s/d2013 STIA YAPPANN masih Eksis, menyelenggarakan Pendidikan,sah, serta Legal, terkait didaftarkan atau tidak di Direktorat PendidikanTinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta,jasah

MARPUDIN, tanggal 25 Oktober2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali IjazahSarjana (S1) palsu yang ditujukan kepada Kepala InspekturKabupaten Karawang (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Karawang Nomor :800/2678/KDP.ASN/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihalBerita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilterkait keabsahan ijazah yang ditujukan kepada InspekturKabupaten Karawang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor : 105/M/V1I/2015 tanggal 05 Juni2015 perihal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor : 98/G/2020/PTUN.BDG1920212223242526ZiBukti T 19Bukti T 20Bukti T 21aBukti T 21bBukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25(foto copy sesuai dengan foto copy) ;Petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor:823/Kep.1078/BKPSDM/2018, tanggal 29 Maret 2018tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas namaYayan

Putusan Nomor 497 K/TUN/2017Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dan perubahan ini telahdisahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI cq.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU7642.AH.01.04 pada tahun 2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa pihakpihak yang mengaku sebagai Pengurus Yayasandalam Akta Nomor 347 tersebut juga telah mengirimkan suratkepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI,Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI, Direktur JenderalPendidikan Tinggi

Hal tersebut sejalan denganLampiran Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pada bagian Pengaturan TataKelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pada (b) tentang PengaturanTatacara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta PimpinanUnit Organisasi PTS ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat(bukti P12, 13, 14, 15, 16 terbukti bahwa pemilihan calon rektor yangdilakukan Senat Universitas adalah dengan mekanisme pemungutan

pencalonan dan/ataupersyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2015 mulaitanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015, kemudian tanggal24 Agustus 2015 terjadi penetapan calon tetap Bupati dan WakilBupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 oleh para teradu.Berdasarkan data yang Penggugat miliki status Universitas SetiaHalaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUNJKT.Budi Mandiri ketika itu bersetatus Non aktif yaitu termasuk dalamdaftar 243 Pendidikan Tinggi di non aktifkan oleh Menteri

Riset,Teknolgi dan Perguruan Tinggi;Dalam hal penjelasan pihak teradu dan Pertimbangan Tergugat pada point (2.6) Bukti (T14), menejelaskan yaitu Mahasiswa atasnama Amril Mukminin juga tercantum di dalam Pangkalan DataPendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Program Studi Manajemen S1, Nomor Induk Mahasiswa:97240; (Bukti T14).

Biaya yang telah dikeluarkan selama menjadi mahasiswadari tahun 2007 sampai diberhentikan untuk pembayaranregistrasi dan lainlainnya selama perkuliahantidak kurangsebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).Jadi jumlah keseluruhannya = Rp. 10.220.000.000 (sepuluhmiliar dua ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa TURUT TERGUGAT/ MENTERI RISET, TEKNOLOGIdan PENDIDIKANTINGGI juga memiliki kewajiban hukumterkait dengan tanggung jawab PARATERGUGAT atasperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang isinyameliputi hakhak yang diberikan kepada Penggugat dan ketentuanpemutusan hubungan kerja(PHK) yang dapat dilakukan oleh Tergugatlkepada Penggugat;Bahwa gaji/upah terakhir yang diterima oleh Penggugat pada bulanDesember 2019 adalah sebesar Rp. 4.082.360, (empat juta delapan puluhdua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);Bahwa selama menjadi Dosen di Universitas Halmahera, Penggugat telahdiangkat dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi berdasarkanKeputusan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor: 139.B/K12/SK/2017 tertanggal 28 Oktober 2017;Dalam kepentingan pengajaran, Penggugattelah diinpasing dalam pangkatPenata Muda Tingkat , golongan Ill/o berdasarkan Keputusan MenteriRiset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:336/K12/SK/2017 tertanggal 06 Desember 2017;Sebagai Dosen Nasional, penggugat telah mendapatkan sertifikasi Dosensebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pendidik yang diberikan olehKementerian

sebanyak dua lubang dan pada kedua lubat tutup botol disambungkansedotan dan salah satu ujung sedotan disambungkan pipet kaca danselanjutnya pada pipet diisi narkotika sabu selanjutnya dibakar denganmenggunakan korek gas hingga narkotika sabu mencair dan selanjutnyadihisap seperti merokok pada umumnya, dimana perbuatan Terdakwaadalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sahdan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun

Sekretaris Daerah Nomor: 180/0012090,tanggal 28 Agustus 2020, hal TanggapanPermohonan Banding Administrasi Keputusan TataUsaha Negara Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, KecamatanMiri, Kabupaten Sragen (fotokopi dari faxmille);Salinan Putusan Resmi Pengadilan Tata UsahaNegeri Semarang Perkara Nomor:51/G/2020/PTUN.SMG (fotokopi sesuai salinanresmi);Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59Tahun 2018, tanggal 20 Desember

Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Cq. Direktorat Kelembagaan dan KerjasamaDirjenKelembagaan, Cq. Direktur Politeknik Negeri Padang, Cg.

Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabatperbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik NegeriSambas (asli/dilegalisir);5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas TahunAnggaran 2015 (asli/dilegalisir);Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTK2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang PengangkatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri SambasTahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);1 (Satu) lembar sertifikat Ahli

dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTK2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabatperbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik NegeriSambas (asli/dilegalisir);5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas TahunAnggaran 2015 (asli/dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Bahwa Pasal 22 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,menyatakan :d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswasecara akuntabel dan transparan.72.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil ParaPenggugat pada angka 71 sampai dengan angka 73 gugatannya yangpada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan a quobertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan melanggarasas keterbukaan dikarenakan Para Penggugat tidak mendapatkanrincian nilai dan lembar jawaban ujian tengah semester dan akhirsemester, serta nilai aktivitas.43.

sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) keUniversitas Jambi yang belun dibayarkan;Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN SntBahwa setahu Saksi yang membangun sarana dan prasarana pengelolaanparkir adalah PT.Lima Anak Bangsa dengan dana sekitar Rp8.000.000.000(delapan milyar rupiah);Bahwa Kantor PT.Lima Anak Bangsa berada di belakang gedung Balairung;Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannyatelah mengajukan bukti surat berupa:1.Foto copy Surat Keputusan Menteri

Riset Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang pemberhentian danpengangkatan Rektor Universitas Jambi, yang telah dicocokan denganfotocopinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tandaTAL I15Foto copy Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 609/UN21/KPT/2019tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretaris dan PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ) pemerintah Di Universitas Jambi Tahun Anggaran

Pasal 3 ayat (1) Akreditasi dilakukan terhadap ProgramStudi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalamStandar Nasional Pendidikan Tinggi, ayat (2) Luaran proses akreditasidinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan, No. 32tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Oktober 2019 yang menurut hemat pihakYayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau telahdilaksanakan secara tidak proisedural serta tidak sesuai denganmekanisme Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau selama inisebagaimana diatur dan ditentukan dalam Statuta STAI YPIQ Baubaumaupun Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu KetuaSTAI YPIQ Baubau Periode 20192024 yang dikeluarkan oleh KetuaYayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dan lebihlebihtidak memperhatikan/tidak mempedomani Peraturan Menteri

Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2018, sehingga kemudian oleh pihak Yayasan Pendidikan IslamQaimuddin (YPIQ) Baubau tidak mengakui dan selanjutnya telahmembatalkan Hasil Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 20192014 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut,melalui Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ)Baubau yang ditujukan kepada Presidium Sidang Musyawarah SenatVI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, Nomor: 7/YPIQ/Tahun 2019tertanggal

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan,No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasiadalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi danPerguruan Tinggi. 2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaianuntuk menentukan kelayakan Program Studi. 3.

mendudukkanKementerian Pendidikan dan Kebudayan sebagai TERGUGAT C,yang mana secara struktural dan garis komando antara obyeksengketa yang di gunakan oleh TERGUGAT A sudah tidak lagimenjadi bagian dari TERGUGAT C. hal ini sesuai dengan Pasal 3,Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugasdan Fungsi Kabinet Kerja, menyatakan bahwa dalam hal organisasidan tata kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 13 belumterbentuk maka Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggimemimpin dan mengkoordinasikan:a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang risetdan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset danTeknologi; danb. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikantinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana

diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi,selanjutnya pada Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan danPemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, menyatakanbahwa : Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja dibawah Pemimpin PTN diatur dalam statuta masingmasing PTNsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun2012 tentang Perguruan Tinggi

/SK/R/UI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentangPemberhentian Wakil Rektor Bidang Keuangan dan AdministrasiUmum Universitas Indonesia Periode Rektor Universitas Indonesia20142019 (Fotokopi sesuai dengan yang asli);: Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:1851/SK/R/UI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentangPemberhentian Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia danKerjasama Universitas Indonesia Periode Rektor UniversitasIndonesia 20142019 (Fotokopi sesuai dengan yang asli);: Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg!

Saksi:1.dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum danKeuangan, Universitas Jenderal Soedirman (P.4);Saksi 1, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Dagang, tempat tinggaldi Rt. 02 Rw. 10 Blok Penggung Kelurahan Harjamukti KecamatanHarjamukti Kota Cirebon, di bawah Janjinya telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksisebagai Adik kandung

PGN telah dijalankan layaknya mobil biasa bahkan dikendaraioleh awak media cetak Blomberg ketika berada di acara APEC Bali2013, dan prototype mobil listrik sudah melalui tahap uji coba di jalanumum oleh Menteri Riset dan Teknologi Prof. GUST MUHAMMADHATTA, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Solo BapakF.X.