Ditemukan 4907 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 06/G/2014/PTUN.Mdo
Tanggal 21 Juli 2014 — Penggugat: BARINA RIIM SOMPOTAN; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG; Tergugat II Intervensi: II. STENLY THELANDO;
7935
  • didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bitung tanggal 14 April2010 karena semuanya telah sesuai dengan prosedur tentang pendaftaran tanah sertaharus dilindungi oleh Undangundang sebagai pembeli yang beritikad baik ;3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebutpada persidangan terbukauntuk umum Tanggal 3 April 2014 pihak Tergugat II Intervensi mengajukansurat jawabannyayang isinya menerangkan sebagai berikut ; Dalam EksepsiEksepsi Gugatan Cacad
    Hukum dan Cacad Formil. 1 Bahwa Objek sengketa tanah SHM.No.5/Manembonembo tanggal Februari 1976,luas 36470 m?
    Pada hal objek sengketa dalam penguasaan Tergugat II Intervensi ;6Bahwa dalam dalil gugatan point 2 objek sengketa dibeli dari Maritje Rompis tanggal 25April 1962 pengesahan jual beli melalui Kepala Desa (Hukum Tua) ManembonemboWempi Lengkong tanggal 22 Maret 1975, ada maksud apa 13 tahun kemudian jual belibaru disahkan Kepala Desa ; 7Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pembuatan sertifikasi SHM.No.5 (objeksengketa) tidak prosedur, cacad hukum Administrasi, tidak ada pengumuman, tidak adapengukuran
    mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.3 Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.4 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah objek (error in objecto).5 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak.Menimbang, bahwa dalildalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalahsebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga telah mengajukaneksepsieksepsi sebagai berikut :1 Eksepsi Gugatan Cacad
    Hukum dan Cacad Formil.2 Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas.3 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.4 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.Menimbang, bahwa dalildalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atasadalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan baik oleh pihakTergugat maupun oleh pihak Tergugat II Intervensi di dalam surat
Register : 29-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bbs
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.Abdurahman
2.Ruminah
3.Saripudin
4.JUHATA
5.MUALIFAH
6.TAFRIKHA
7.akhmad izamroni
8.JOHARDI
9.ALI WIJAYANTO
Tergugat:
1.NASIH
2.NASORI
3.FARIDAH
4.TOTO SUGIARTO
5.JAROAH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kecamatan Brebes
2.Kepal Desa Kaligangsa Kulon
3.BPN Kabupaten Brebes
8510
  • Bahwa peralihan hak milik dari Kutipan Buku C.999 atas namaDrakman Bin Salya adalah tidak sah secara hukum karena BapakDrakman Bin Salya sudah meninggal pada tanggal O7 Nopember1960 sedangkan Jual Beli menurut Tergugat terjadi pada tanggal 18Desember 1965, baik Bapak Drakman Bin Salya maupun ParaPenggugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual bellikepada siapapun, juga termasuk kepada Tergugat I, sehingga olehkarenanya transaksi jual beli tersebut adalah cacad hukum dan tidaksah ;Hal
    nama SOYAT NASIHCacad Hukum dan tidak sah, maka peralihan hak milik a quo haruslahdinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menguasaitanah sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang danmelakukan mutasi Nomor C. 999 atas nama Drakman Bin Salyaberubah menjadi Nomor C.1572 atas nama SOYAT NASIH adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikankepentingan hukum Para Penggugat ;Bahwa karena alas hak Tergugat adalah tidak sah dan cacad
    hukum,maka perbuatan hukum selanjutnya oleh Tergugat yangmenjual/menghibahkan ataupun perbuatan hukum lainnya yangbermaksud mengalihkan/ meningkatkan hak kepemilikan atas tanahsengketa sepanjang berasal dari Nomor :C.999 luas 1800 M2 kepada pihak lain haruslah dinyatakanpula tidak sah dan cacad hukum ;Hal 7 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.
    Menyatakan bahwa segala peralihan hak milik dari atas nama Tergugat kepada Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V sepanjangberasal dari alas hak Nomor C.999 yang dialihkan kepada C 1572adalah dinyatakan tidak sah dan cacad hukum;Hal 11 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.
    Bbs7.10.11.Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama Nasori (Tergugat Il), Sertifikat Hak MilikNo.247/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Faridah (Tergugatlll), Sertifikat Hak Milik No.248/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atasnama Toto Sugiarto (Tergugat IV) dan Sertifikat Hak MilikNo.249/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Jaroah (TergugatV) adalah cacad hukum ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama
Register : 03-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 19 Oktober 2016 — ALI SURAHMAN, S.Pd.SD Melawan BUPATI BLORA
16260
  • perbuatan berdampak negatifterhadap instansi yang bersangkutan, melanggar Kode Etik Guru, sehinggadengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI serta Kode Etik Guru Indonesia,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quotidak terlebih dahulu meminta saran, pendapat dan pertimbangan kepada DewanKehormatan Guru Indonesia maka beralasan hukum penerbitan objek sengketa aquo untuk dinyatakan mal prosedur atau cacad
    yuridis; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum bahwaprosedur penerbitan objek sengketa cacad yuridis, maka selanjutnya MajelisHakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketaa quo secara substansi bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan menghubungkan objek sengketa dengan bukti T20, buktiberupa Peraturan Pemerintah
    berlaku yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga menimbulkan kerugian secarayuridis bagi Penggugat dalam perkara inl; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secaraprosedural dan substansial melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan juga Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnyaAsas Kepastian Hukum, maka penerbitan objek sengketa a quo menurut hematMajelis Hakim penerbitannya secara yuridis formal mengandung cacad
Upload : 03-06-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 62/PDT/2014/PT-MDN
FERDINAN SITUMEANG DKK. X HKBP PUSAT CQ. DISTRIK II
3312
  • Gugatan mengandung cacad Plurium litis consortium, karenakurang pihak (partij), atau orang yang ditarik sebagai pihakTergugat tidak lengkap;Bahwa pada halaman 4 poin 9 gugatannya Para Penggugat mendalilkanbahwa pada saat ini di atas tanah perkara telah berdiri SD Negeri Nomor173133 Lumban Baringin;Bahwa tanah tempat berdirinya SD Negeri Nomor 173133 LumbanBaringin, semula adalah tanah milik HKBP, kemudian pada tahun 1954diserahkan oleh HKBP kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,sehingga sejak
    berdiri di atas tanahterperkara tidak turut ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;Bahwa tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaipihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini secara hukumberakibat pada gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (partij),dimana orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, olehsebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugatmengandung cacad
    menguasai sebahagian objek perkara sehingga secara hukumsetidaknya mereka haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkaraini, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat;Bahwa dengan demikian masih ada orang/pihak yang seharusnya turutditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini agar perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, akan tetapi orang atau pihaktersebut tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkaraini sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacad
Register : 14-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 29/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 21 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : SYAMSURIADI Diwakili Oleh : SYAMSURIADI
Terbanding/Penggugat II : TITIT OKTAVIA, SH
Terbanding/Penggugat I : RISWAN JONI
Turut Terbanding/Tergugat II : NOTARIS ENYDA, SH. M. Kn
8295
  • Bahwa lahimya Surat Pemyataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Pernyataandan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah atas dasar itikad tidak baik dariTergugat sedangkan isi surat tersebut mengandung cacad hukum dan sangatmerugikan bagi Penggugat, dimana surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 Maret2014 yang dibuat oleh Tergugat II adalah surat yang mengandung cacad hukumkarena Tergugat II telah menggabungkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan SuratKuasa, oleh karena itu Surat Pernyataan dan Kuasa
    sebagai suatu Akta Jual Beli karena syaratsyaratsahnya suatu jual beli tidaklah terpenuhi secara hukum dalam surat tersebut, makaberalasan hukum kiranya Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untukmembatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tanggal 8 Desember2013 dan Surat Pemyataan dan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 tersebut;Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PDG7.10.Bahwa selain dari pada itu olen karena Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuatoleh Tergugat II adalah cacad
    Maka beralasan hukum kiranyaMajelis Hakim menyatakan surat tersebut tidak sah oleh karena itu haruslahdibatalkan;Bahwa oleh karena surat pernyataan tanggal 8 Desember 2013 dan SuratPernyataan dan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah cacad hukum dandibuat atas dasar itikad tidak baik dari Tergugat dan Tergugat II dengan tujuan untukmengambil alih secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat yangterdapat dalam Akta Jual Beli No. 72/AJB/KT/XI/X2008 tanggal 22 Oktober 2008,maka itikad
    II yangdengan itikad tidak baik membuat Surat Pemyataan tanggal 8 Desember 2013 danSurat Pemyataan dan Kuasa tanggal 27 Maret 2014 dengan tujuan untukmengambil alin secara tanpa hak tanah dan surat AJB No. 72/AJB/KT/XI/X2008tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat Camat Koto XI Tarusan milik Penggugatadalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaaa);Menyatakan Surat Peryataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Pernyataan danKuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah mengandung cacad
    Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Peryataan danKuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah mengandung cacad hukum sehinggatidak sah oleh karena itu haruslah dibatalkan;5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan suratsurat tanah yaitu surat AJB No.72/AJB/IKT/XV/X2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat Camat/PPAT Koto XITarusan kepada Penggugat, dan jika Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksadengan bantuan alat Negara/POLRI;6.
Register : 02-03-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bjm
Tanggal 13 Maret 2023 — Pemohon:
EKA YULIDA
287
  • PM/CS-BJM/VI-87 atas nama EKA YULIDA yang diterbitkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
  • Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaiman angka 2 huruf b yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-05072018-0049 atas nama EKA YULIDA yang diterbitkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin cacad
Register : 15-01-2010 — Putus : 17-02-2010 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pdg
Tanggal 17 Februari 2010 — DRS. TB. IRWAN PAMUJI dahulu Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali; Lawan: 1. IBU ROMLAH BINTI RABI’IN dahulu Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali I; 2. CAMAT KECAMATAN LABUAN SELAKU PPAT dahulu Turut Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali II; 3. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG dahulu Turut Tergugat II sekarang Termohon Peninjauan Kembali III;
5736
  • Menyatakan menurut hokum Akte Jual Beli No. 17/IV/1978, tanggal 17 April 1978 atas nama Tergugat dan dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacad hokum, dana tau tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hokum;6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;7.
Register : 05-12-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 15 Maret 2012 — DULMANAN bin RAMELAN (PENGGUGAT 1); H. ROFIE NAHROWI, BA. (PENGGUGAT 2); H. MOHAMMAD RIFAI (PENGGUGAT 3); H. KHILMI FIRDAUS (PENGGUGAT 4); H. MUSTA
20082
  • Mohammad Rifai Bin Dakram (Penggugat III) masingmasing dijatuhipidana penjara selama 4 (empat) tahun, susideir denda sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan; namun tidak menyatakanbahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 terdapat cacad hukum dan atau tidak sah;2.
    APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002;dan 2003 dinyatakan menyimpang dari ketentuan hukum positif khususnyatidak menggunakan Perda Nomor 15 Tahun 2000 adalah terdapat cacadhukum dan hams dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa, demi kepastian hukum bagi Para Penggugat dan atau MantanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 1999 s/d 2004 dan atauRakyat/Masyarakat Kabupaten Pekalongan maka Para Tergugat (Tergugat Idan II) agar dihukum untuk menyatakan sah atau terdapat cacad
    Menghukum Para Tergugat secara bersamasama membuat pemyataantertulis menjadi lampiran putusan perkara ini dan merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan yang isinya bahwa APBD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalah sah atau terdapat cacad hukum ;5.
Register : 19-04-2012 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 70/Pid.B/2012/PN.Ktb
Tanggal 31 Mei 2012 — MADE SUHARTONO Als ENO Bin SATAN
236
  • Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; Menimbang, bahwa mengenai pengertian luka berat menurutpasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akansembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut,terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya,tidak lagi memakai panca indranya (penglihatan, penciuman,pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit) cacad sehingga jelek mukanyakarena ada anggota badan yang putus, lumpuh, pikiran terganggu, tidakdapat memikir dengan
    Djoko Santoso, Majelis Hakim menilai bahwa luka luka tersebut,terutama putusnya daun telinga sebelah kanan bagian atas dapatmembuat saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI Binti SOIM cacad. sehinggaoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Yangmengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur pasal351 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka oleh karenanyapasal
    barang bukti tersebut disitasecara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, makaMajelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemilik daribarang bukti tersebut yaitu saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI BintiSOIM ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan iniberdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun'= yangmeringankan bagi Terdakwa ;Keadaan Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban cacad
Putus : 19-07-2011 — Upload : 29-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Juli 2011 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk ; GATOT HARI PURWANTO dkk
3928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ulah Terbantah Il yang pada saat initelah raib/ouron, entah dimana alamat/tempat tinggalnya tidak ada yang tahu,yaitu dengan berbekal Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11Januari 1990, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbantah Ill (bukti Pb.5),telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No.482/Ciracas milik para Pembantahke atas namanya melalui Terbantah NV pada tanggal 26 Desember 1990 (buktiPb.2);Bahwa Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11 Januari 1990(bukti Pb.5) tersebut cacad
    Abdurrahman adalah cacad hukum, karena ada hubunganhukum antara Sarono sebagai pewaris dengan para Pembantah adalah hutangpiutang dan obyek merupakan jaminan hutang Sarono pada Terbantah Il;Hal. 14 dari 16 hal. Put.
    No.850 K/Pdt/201 1Bahwa karena hibah cacad hukum, sertifikat atas nama Terbantah Il jugacacat hukum, karenanya hak tanggungan atas obyek pada Terbantah V/BankDanamon juga cacat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.
Register : 23-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 24 Mei 2018 — MUHAMMAD SYARIF BIN KAILI SUTAN SINARNO MELAWAN YULIANI BINTI ZAKARIA
2518
  • perkaraini menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa eksepsi tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam jawabantersebut dibawah ini:Bahwa Tergugat menolak keras atas semua isi pokok gugatan Penggugatkecuali yang tegastegas kebenarannya;Bahwa gugatanPenggugat pada poin 2 dan 3 haruslah ditolak di karenakanperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah perjanjianyang cacad
    hukum dan dipaksakan serta hanya sepihak ; cacad hukumadalah bahwa perjanjian tersebut yang penuh tipu daya/tipu muslihat dalamkausal yang tidak halal serta perjanjian yang seharusnya tidak dilakukanseperti : perjanjian pinjam uang secara rentenir pinjam uang sebesarRp.180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sbb :Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.Penggugat memberikan utangan uang pada Tergugat untuk membayar : padaJoni Tarmos Rp.80.000.000, + pada Yanti
    DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat Cacad Hukum (Exceptio infersona) makaoleh krena itu gugatan penggugat dinyatakan kabur ( ABSCUUR LIBEL).Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi dari pihakpenggugat tidak berkekuatan hukum;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.3.
Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Sda
Tanggal 5 Desember 2013 — NY. UMIYUM. MELAWAN 1. H. EFENDY 2. SUMINTO 3. ALINURDIN 4. BAGUS BASUKI 5. PT. JAYA LAND Sidoarjo
219
  • Yang sebenarnya tanah itu hak milikPengggugat, walaupun menurut Tergugat5 memperoleh tanah Obyek sengketa darimembeli atau pelepasan hak dari Ibu Muah, padahal Ibu Muah tidak pernah merasa tandatangan menjual tanah Obyek sengketa kepada siapapun termasuk melepaskan haknya sepertisurat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Tergugat4 pada tanggal 19Oktober 1996 Nomor: 70/Kec/Gde/X/1995, sehingga proses peralihan hak / Pelepasan Haktersebut menjadi Tidak Sah, karena cacad hukum ;Bahwa
    Kaston bersama Ibu Muah pada saat ituyang memang terbukti pernah menggugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diatassebagai bukti Penggugat telah mempertahankan Haknya yang benar, hal ini tidakdihiraukannya ;Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah Obyek sengketa dari Tegugat2 kepadaTergugat3 sudah tidak benar dan tidak Sah karena mengandung cacad hukum, makaperalihan hak kepada Tergugat5 tersebut juga menjadi batal demi hukum.
    Dansemua surat atau bukti kepemilikan atas tanah Obyek sengketa atas nama Tergugat5menjadi Tidak Sah / batal demi hukum atau Tidak mempunyai kekuatan berlaku;Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah Obyek sengketa dari Ibu Muah kepadaTergugat2 terus kepada Tergugat3 dan terakhir kepada Tergugat5 ataupun Pelepasan Hakyang dibuat oleh Tergugat4 kepada Tergugat5 semuanya itu tidak didasari denganlandasan hukum yang benar dengan itikad tidak baik serta mengandung cacad hukum,sehingga haruslah
    diatas Penggugat mohon agarkiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutuskan :1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan proses peralihan Hak atas tanah Obyek sengketa dari Ibu Muah kepadaTergugat2 terus kepada Tergugat3 terus kepada Tergugat5 ataupun dari ibu Muah kepadaTergugat5 sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 19 Oktober1996 Nomor: 70/Kec/Gde/X/1995 atas tanah Obyek sengketa adalah Batal demi hukumkarena mengandung Cacad
Register : 22-01-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 20/Pdt.P/2015/PA Mks
Tanggal 10 Maret 2015 — PARA PEMOHON
72
  • untukpemeriksaan perkara ini, para pemohon tidak hadir di persidangan dan menurutberita acara relaas panggilan nomor 20/Pdt.P/2015/PA Mks masingmasingtanggal 12 Februari 2015 dan 27 Februari 2015, termohon tidak ditemukankarena alamat tidak jelas;Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak mencantumkanalamat yang jelas pada permohonannya, maka permohonan pemohon tidakmemenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan pemohon cacadformil;Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan pemohon cacad
Register : 09-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 63/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia. cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Aceh, cq. Bupati Aceh Tenggara.
Terbanding/Penggugat I : KOBUN SIREGAR
Terbanding/Penggugat II : SITI AISYAH
Terbanding/Penggugat III : SITI NURLELA SIREGAR
12093
  • Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formal berupakurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugat juga menarik dan ataumengikutsertakan pihak lain selaku tergugattergugat dalam gugatanaquo, antara lain: panitia pembebasan tanah.b.
    Bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya keberatanterhadap pihak yang memberikan ganti rugi pembebasan tanah i.c.Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang Gubernur Propinsi Acehsehingga gugatan Para Penggugat yang menuntut Tergugat untukmemberikan ganti rugi mengandung cacad formal, berupa: error inHalaman 11 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2018/PT BNAperson dalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.4.
    sebagai pemerintah atasanyang memiliki otoritas memberikan izin atau kebolehan pelaksanaanpembebasan tanah aquo.Bahwa Para Penggugat dalam posita angka (16) dengan jelas dan nyata,telah tidak pernah menempuh upaya keberatan secara berjenjang menurutprinsipprinsip hukum pembebasan tanah mengenai pembebanan dan ataupertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang GubernurPropinsi Aceh sebagai pihak yang wajib memberikan gantirugi, sehinggatuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat mengandung cacad
    pihakpihak yangmenguasai objek perkara selain panitia pembebasan lahan sebagaitergugattergugat.Bahwa selain panitia pembebasan lahan, para pihak yang menguasai objekperkara merupakan pihak yang memiliki kaitan, korelasi dan konektifitasdengan perbuatan hukum konkrit dalam gugatan aquo, sehingga mutlakharus ditarik dan diikutsertakan selaku tergugattergugat agar pemeriksaandapat dilakukan secara tuntas dan tidak menimbulkan ekor bani.Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad
Putus : 29-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 120/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 29 September 2015 —
4018
  • yang berlaku danmengikat sebagaimana dimaksud dalam buku kelima pasal : 1457 dan1458 KUH.Perdata ; 2 nnn nnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnn12.Bahwa saat ini obyek sengketa telah dijual secara diamdiam olehTergugat. kepada Tergugat.ll, dimana Tergugat.I sebenarnya telahmengetahui bahwa obyek sengketa adalah telah dibeli olen Penggugat,dan Tergugat.I juga mengetahui bahwa obyek sengketa masih dalamsengketa pada pengadilan, sehingga perbuatan Tergugat. menjualobyek sengketa kepada Tergugat. adalah tidak sah dan cacad
    lima ratus meterpersegi) telah dibeli dan menjadi milik Penggugat sepenuhnya, akantetapi secara diamdiam obyek sengketa dijual Kembali oleh Tergugat.kepada Tergugat.Il, kKemudian Tergugat.I menjual lagi kepadaTergugat.Ill, dan sertipikat hak milik Nomor : 584 saat ini telah beralihhaknya menjadi atas nama Tergugat.Il dan Ill sehingga dengandemikian jelaslah jual beli atas obyek sengketa antara Tergugat. kepada Tergugat.I kemudian antara Tergugat.I kepada Tergugat.Illtersebut adalah tidak sah dan cacad
Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — PT AMBARA PRANATA vs PT MACCARONI, Dkk
13275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 189 K/Pdt/201722s22.4.dibebankan kepada pihak Tergugat II sebagai penyewa atas objeksengketa dapat dilaksanakan, karena Tergugat Il sendiri adalahtermasuk dan turut serta sebagai pemilik hak sewa, maka sejak awalperjanjian sewa menyewa telah mengandung iktikad tidak baik atautindakan purapura (schijnhandeling) atau cacad yuridis, sehinggaperjanjian sewa menyewa tidak pernah terlaksana, maka satusatunya cara adalah hanya dengan cara menyatakan batal ataumembatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut
    sejatinya telah berada dalam keadaan wanprestasi(tidak akan pernah membayar uang sewa menyewa), karenaTergugat Il sebagai penyewa adalah juga sekaligus sebagai pemilikobjek sengketa yang berhak menyewakan, sedangkan Tergugat berlindung dibalik status Tergugat II tersebut, maka dengan demikianperbuatan Tergugat dan Tergugat II yang demikian itu merupakansuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri atau dengan kata lain dari sejak awal perjanjian sewamenyewa dibuat telah mengandung cacad
    yang dibuat di bawah tangan atau tanpa aktaautentik adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut patut untukdibatalkan atau dinyatakan batal;Bahwa oleh karena kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, mengandung perbuatanmelawan hukum, mengandung iktikad tidak baik, tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KitabUndang Undang Hukum Perdata sehingga cacad
    Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah salah kedaden artinyasalah sejak lahir atau cacad bawaan.
Register : 15-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skl
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
BASIR
7614
  • bernama PUTEH, maka dalam hal ini terdapatcacad hukum admistratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah terhadap adanya cacat hukumadministratif dapat diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yangditunjuk sesuai ketentuan Pasal 106 yang berbunyi sebagai berikut:1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad
    Pejabat yang mengeluarkan suatu dokumendengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut, ataumembatalkan dokumen yang dibuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim,berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan salah satu jenisHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Padt.P/2021/PN SkIpermohonan yang dilarang di Pengadilan Negeri terhadap penetapan suatu hakkebendaan ataupun dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidangtanah dan jika memang terjadi adanya cacad
Putus : 18-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — H. RUSMAN APRIADI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Oleh karena itu sertifikat Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 yang menyangkutdan/atau mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalahsertifikat yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dantidak mengikat kepada siapapun juga termasuk Para Penggugat;Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 100 K/PDT/20135.
    Bahwa dengan memperhatikan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas namaDepartemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Pariwisata pada tanggal 12 September 1987, di atastanah milik Para Penggugat tersebut, yang cacad yuridis tersebut diatas,karena Tergugat melakukan permohonan atas sertifikat tanoa prosedur yangjelas dan serta tidak pernah mempergunakan tanah tersebut telahmelanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor20 Tahun 1961 Tanggal :
    Haji Usman, BA.yang dalam hal ini Para Penggugat, maka sesuai hukum Sertifikat Hak Pakaidiatas Tanah Obyek Sengketa adalah sertifikat yang Cacad Yuridis dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mengikat kepada siapapun juga,termasuk Para Penggugat;.
    Nomor 1709/1985, Tgl. 291985,Luas: 15.550 M2;adalah sertifikat yang Cacad Yuridis dan tidak mempunyai kekuatanpembuktian dan tidak mengikat kepada siapapun termasuk juga kepadaPara Penggugat ;6. Menghukum kepada Tergugat mengembalikan Tanah Obyek Sengketa danserta menyerahkan sertifikat hak pakai sebagaimana petitum angka 5 di atasseketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga ;7.
Register : 25-05-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Krg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
1.Drs. ISTAR YUNIANTO, MM
2.Dra. NGESTI RAHAYUNINGSIH
Tergugat:
Drs. H. AMIN ASRORI
Turut Tergugat:
1.IRENE VERA PURBA, SH.
2.HAYU MURIANDARI, SH.
3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA
4.SUYANTI
10430
  • Menyatakan tidak sah / Cacad hukum terhadap Perjajian Kredit No: .... /Krd/Tg! 0852007 tertanggal 08 Mei 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.. Menyatakan tidak sah / cacad hukum/ tidak memiliki kekuatan hukummengikat terhadap Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia ) Barang tertanggal 08 bulan mei 2007 yang di buat antara ParaPenggugatdan Tergugat..
    Menyatakan Cacad / tidak saah terhadap Akta Jual Beli nomor : 89/2016tertanggal 13/12/2016 yang dibuat oleh HAYU MURIANDARI SH., PPAT KotaSurakarta / Turut Tergugat Il.. Menyatakan cacad / tidak sah terhadap balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 2785 dari nama Nyonya Ngesti Rahayuningsih istri Doktorandus IstarYunianto menjadi atas nama Doktorandus Haji Amin Asrori dan balik namaManjadi Suyanti/Turut Tergugat IV..
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 397/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Nopember 2016 — LINDAWATI melawan TEDDY HARTONO dkk
5635
  • Bahwa karena ketidak sempurnaan mengenai subyek perkaranya, makasurat gugatan menjadi cacad atau obscuurlibel yang sempurna,melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akanberpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/obscuurlibel,amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurangdapat dipertanggung jawabkan;7. bahwa berdasarkan alasanalasan dan keterangan keterangan tersebutdiatas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima
    /G./2015/PN.Smg. pihakpihaknya kurang sempurna;Halaman 15 Putusan No. 397/PDT/2016/PT SMG6.Bahwa karena ketidak sempumaan mengenai subyek perkaranya, makasurat gugatan menjadi cacad atau obscuurlibel yang sempurna,melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akanberpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/obscuurlibel,amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurangdapat dipertanggung jawabkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keterangan keterangan tersebutdiatas