penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peratu ranperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

tinggal bersamaPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidakmenanggapinya di dalam jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telahdikabulkan yang mana hal itu akan menuntut terjadi perpisahan tempat tinggalantara Penggugat dan Tergugat maka demi tetap terpenuhinya kebutuhan dankepentingan anak maka perlu ditetapkan siapa yang lebih layak diserahi

No. 830/Pdt.G/2020/PA.BtlMenimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan faktafakta yangmenunjukkan ketidaklayakan Penggugat ataupun Tergugat untuk ditetapkansebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernamaXXXXKXXXXXKXXKXKXXKXXKXXXX, Oleh karena itu Majelis memandang Penggugatdan Tergugat masingmasing mempunyai potensi dan kelayakan untukditetapbkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun demikian pengadilanharus memilin orang tua mana yang lebih dominan bagi kepentingan anakuntuk diserahi tanggung

Sesampainya di Medan, Terdakwa bertemu orang yangtidak terdakwa kenal dan terdakwa kemudian diserahi shabushabuBahwa terdakwa kemudian pulang menggunakann bis,sesampainya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung adapenggeledahan.

Sesampainya diMedan, Terdakwa bertemu orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwakemudian diserahi shabushabu kg ; Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pulang menggunakan bis,sesampainya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ada penggeledahan.

MITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BDmengalami kerusakan karena dibuka paksa dengan menggunakan kunciletter T yang saat itu juga saksi lihat masih menancap pada kunci kontakmobil tersebut;Bahwa saksi juga menemukan pada saat melihat mobil MITSUBISHI L300pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di MapolsekBatang sudah tidak ada lagi dongkrak, tenda dan kunci roda di dalam mobiltersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai karyawanPT Columbus yang diserahi

kemudian memarkir mobilMITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BDtersebut di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang berada di pinggirJalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu KabupatenBulukumba dengan posisi pintu mobil samping kiri dan samping kananterkunci keduaduanya;Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian menyimpan kunci mobilMITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BDtersebut karena saksi Takbir Bin Mustaming merupakan karyawan PTCOLUMBUS yang diserahi

kerusakan karena dibuka paksadengan menggunakan kunci letter T, dan saat itu juga saksi Takbir BinMustaming lihat masih menancap pada kunci kontak mobil tersebut, dansaksi Takbir Bin Mustaming juga menemukan pada saat melihat mobilMITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BDtersebut di Mapolsek Batang sudah tidak ada lagi dongkrak, tenda dan kunciroda di dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Takbir BinMustaming sebagai karyawan PT Columbus yang diserahi

kemudianmemarkir mobil MITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024BD tersebut di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang berada di pinggirJalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumbadengan posisi pintu mobil samping kiri dan samping kanan terkunci keduaduanya;Menimbang, bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian menyimpankunci mobil MITSUBISHI L300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BDtersebut karena saksi Takbir Bin Mustaming merupakan karyawan PTCOLUMBUS yang diserahi

Menurut Pasal 1 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokPokok Kepegawaian disebutkan bahwa :"Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syaratsyarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeriatau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapbkan berdasarkan sesuatuperaturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" ;3.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain adalah terdakwa diserahi untuk mengambil/menguasai uang hasilpenjualan barangbarang dagangan perusahaan PT Dos Ni Roha sebesar Rp. 6.054.307, (enam juta limapuluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) adalah karena hubungan pekerjaannya (persoonlijkedienstbetrekking) yaitu hubungan antara majikan dan

Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungankerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalahterdakwa menyimpan barang/uang itu karena jabatannya (beroep) yaitu karena terdakwa diserahi untukmengambil/menguasai uang hasil penjualan barangbarang dagangan perusahaan

bahwa sudah pernah mengikuti pendidikan di AkademiKepolisian atau Penggugat menganggap sengketa Tata Usaha Negara yangdiajukan ini merupakan sengketa Kepegawaian adalah keliru, dengan alasanhukum sebagai berikut :1 Pasal 1 butir 1 UndangUndang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahanatas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah WargaNegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi

tugas dalam suatujabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;2 Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri terdiri dari :a Pegawai Negeri Sipil ;b Anggota TNI ; dan ;c Anggota Polri ;3 Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Pegawai Negeripada Polri terdiri atas :a Anggota Polri; dan ;b PNS;Syaratsyarat dan kriteria yang ditentukan pada kedua undangundang di atassama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat,

Tetapi Berada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan, KarenaAda Hubungan Pekerjaan Atau Karena Jabatan Atau Karena Mendapat UpahUntuk Itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tetapi berada dalam kekuasannyabukan karena kejahatan, karena ada hubungan pekerjaan atau karena jabatan ataukarena mendapat upah untuk itu dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa bekerjasebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi yusniar hutahean dan selama saksiyusniar hutahean dan saksi herlan samosir bekerja, terdakwa diserahi

tanggungjawabuntuk menjaga rumah saksi yusniar hutahean ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa yang satu dan lainnyasaling bersesuain dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh faktahukum bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksiyusniar hutahean dan selama saksi yusniar hutahean dan saksi herlan samosir bekerja,terdakwa diserahi tanggungjawab untuk menjaga rumah saksi

H1817AF yang digunakan Terdakwa untuk beristinat tidur pada saat truk Trailerberhenti dan saksi Aod Rozak sebagai kernet tidak pernah tidur di belakang jokkendaraan Trailer FAW warna putih yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa diserahi tanggungjawab mengemudikan kendaraan Trailer FAWwarna putih No.Pol. H1817AF dari saksi Didik Khusna Aji Bin Joko Witono DJsejak bulan Juni 2018 dan tidak pernah ada orang lain yang menggantikan sopirkendaraan Trailer FAW warna putih No.Pol.

H1817AF yang digunakan Terdakwa untuk beristinat tidur pada saat truk Trailerberhenti dan saksi Abd Rozak sebagai kernet tidak pernah tidur di belakang jokkendaraan Trailer FAW warna putih yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnyaHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2019/PT SMGTerdakwa diserahi tanggungjawab mengemudikan kendaraan Trailer FAWwarna putih No.Pol.

UU No.43/1999 tentang PokokPokok Kepegawaian telah mengatursecara lengkap tentang apa yang dimaksud dengan pegawai negerisipil dan tugas dalam suatu jabatan negeri, diserahi tugas negaralain;Pasal 1 UU No.43/1999 mengatur :Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesiayang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh PejabatHal. 13 dari 42 hal. Put.

No. 27 K/TUN/2012yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Pasal 2 UU No.43/1999 mengatur :Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyaikewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikanpegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan;Pasal 5 UU No.43/1999 mengatur :Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yangditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan

Tergugat tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugasnegara lainnya;b. Karena bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidakdiangkat oleh Pajabat yang berwenang, Tergugat tidak tundukpada UU No.43/1999;c. Tergugat sama sekali tidak bekerja pada Departemen, LembagaPemerintah Non Departemen, Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadiland.

Pemohon adalahseperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalahseperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang PengadilanNegeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkansebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undangundang No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohonsehingga Pengadilan dapat diserahi

sebagaiibu kandungnya, hal tersebut jelasjelas bertentangan dengan maksud pasal 59 ayat (2)Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidaklah terdapat buktbuktiyang dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensimemiliki sifatsifat yang tidak baik dan tidak terpuji yang dapat mengganggu keselamatanjasmani dan rohani anak, serta tidak ada halangan hukum bagi Terbanding/PengugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk diserahi

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalahseperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang PengadilanNegeri Banyuwangi atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan NegeriBanyuwangi mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undangundang No.8Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalampasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi

EDI;e Saksi adalah yang diserahi mengurusi gudang oleh pemiliknya GOSEK BOENals.

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertiterurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah sepertiyang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri ataubukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 8 Tahun 2004menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51,Pengadilan dapat diserahi

yangmenurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup adil dan patut bilakepada Terbanding, semula Penggugat dibebankan biaya nafkah anakanakper bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak perkara iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan usia anak yangmasih di bawah umur dan masih kecilkecil, maka demi perkembangan jiwa darianakanak tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah selayaknyaPembanding semula Tergugat selaku ibunya diserahi

penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

hokum dan bersifat logis disebabkanPemohon dk/Tergugat dr tidak dapat bersikap sebagai ayah yang pantasuntuk merawat dan mengasuh anak,karenanya demi kepentingan anakpatut dan wajar Termohon dk/penggugat dr ditetapkan sebagai pemegangHak haadhonah terhadap ketiga anak tersebut diatas;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang memberi kaedah hokum bahwakepentingan anak yang haru diperguganakan selaku patokan untukmenentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi

Bahwa sejak bulan April tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekcokan disebabkantidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohontidak bisa baik dengan anak bawaan Pemohon di Ponorogo , selain ituTermohon pernah diserahi mobil Elf rental oleh anak Pemohon dan ternyatamobil tersebut digadaikan tanpa izin Pemohon ;Bahwa Termohon pernah mengeluh kepada saksi, bahwa rumah tangganyatidak bisa lama lagi dengan Pemohon ;Bahwa antara

Bahwa sejak bulan April tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekcokan disebabkantidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohontidak bisa baik dengan anak bawaan Pemohon di Ponorogo , selain ituTermohon pernah diserahi mobil Elf oleh anak Pemohon dan ternyata mobiltersebut digadaikan tanpa izin Pemohon ;.

lebih jauhtentang materi permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohontermasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebutPengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 8 tahun2004 jo Undangundang Nomer 49 tahun 2009 tentang peradilan umum,ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan51, Pengadilan dapat diserahi