akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkanTERLAWAN merupakan Kreditur atas Perjanjian Pembiayaan ModalKerja dengan jaminan objek perkara a quo berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 143/Pdt.G/2017/PN.Tjk JoPutusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 36/Pdt/2018/PT.TjkJo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewisj) menyatakanPELAWAN bersamasama dengan Suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu : Termohon

Bahwa selain Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA Nomor : 24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 25November 2020 PELAWAN beserta suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu: Termohon Eksekusi I) pada saat pelaksanaan Aamaning dihadapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikan pengakuanutang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) kepada Ketua Pengadilan NegeriTanjung Karang yang memimpin pertemuan Aanmaning) fakta

hukum daripelaksanaan Aanmaning tersebut telah membuktikan pengakuanPELAWAN dan suaminya Edwin Bunyamin Pohar (incasu: TermohonEksekusi I) terhadap bukti utang yang telah gagal bayar sebagaimanauraian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahdilaksanakan Sita Eksekusi, maka oleh karena itu fakta hukum ini telahmembuktikan gugatan PELAWAN hanya bertujuan menggelabui HAKIMdan PENGADILAN dan tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telahmemberi kepastian hukum ;6.

Emir Noer, Gg KaryaMuda No. 25, LK Il, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk BetungUtara, Kota Bandar Lampung atas nama Edwin Bunyamin Pohar selakuTermohon Eksekusi (Suami Termohon Eksekusi II) incasu : PELAWAN ;11. Bahwa tindakan PELAWAN dengan suaminya sdr.

EdwinBunyamin Pohar (incasu : Termohon Eksekusi 1) telah terbukti hanyabertujuan menggelabui HAKIM dan PENGADILAN serta tidak PATUH PADAPUTUSAN PENGADILAN oleh karena itu seluruh gugatan bantahanPELAWAN sangat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya sertamenyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beretikad baik ;12.

Jaga (alamat penggugat) tidak ada orang yang bernama DJAMANHUMONOBE RUNTURAMBI yang ada adalah orang yangbernama DJAMAN HUMONOBE, sehingga dengan demikiangugatan ini telah dibuat dan ditandatangani oleh orang yangmenggunahkan identitas/nama palsu, karenanya beralasanuntuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;Bahwa untuk membuktikan orang bernama DJAMAN HUMONOBEtidak sama dengan orang yang bernama DJAMAN HUMONOBERUNTURAMBI maka untuk itu perlu dikemukakan bahwa padatahun 2010 Para Tergugat (incasu

ROBY MONDING) telahdilaporkan ke Pihak Kepolisian selanjutnya oleh KejaksaanNegeri Tondano telah dilimpahkan kep Pengadilan NegeriManado untuk diadili dengan dakwaan telah melakukanpenyerobotan tanah (objek sengketa gugatan ini) milik saksikorban DJAMAN HUMONOBE;Bahwa oleh karena menurut surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum saksi korban adalah DJAMAN HUMONOBE dan tanahyang diserobot oleh terdakwa ROBBY MONDING (incasu ParaTergugat) adalah sama dengan objek sengketa gugatan ini yang10Penggugatnya bernama

ROBBI MONDING), dan nenek/oma Para Tergugatincasu ROBBI MONDING telah menempati rumah kayu tersebutsejak menjadi miliknya hingga meninggal pada tahun 2012 lalu,dan bahwa oleh karena nenek Para Tergugat (incasu ROBBIMONDING) telah meninggal maka bidang tanah yang diatasnyaterdapat sebuah rumah kayu tersebut telah beralih menjadi milikahli waris yang sah dari nenek para tergugat incasu ROBBIMONDING yaitu BERNARD MONDING (ayah dari ROBBI MONDING)karena saudara tiri dari BERNARD MONDING bernama SYANEMUMU

sesuai dengan surat pendjualan bertanggal 6 Juli1972, dan bahwaoleh karena SYANE MUMU telah meninggal lebih dulu dariAGUSTINA MUMU alias TIN dan BERRNARD MUMU maka bidangtanah milik SYANE MUMU tersebut telah beralih menjadi milik dariahli waris yang sah dari SYANE MUMU yaitu AGUSTINA MUMU danBERNARD MONDING, demikian juga dengan meninggalnyaAGUSTINA MUMU dan BERNARD MONDING telah meninggal duniamaka bidang tanah tersebut telah beralih menjadi milik para ahliwarisnya yang sah yaitu Para Tergugat (incasu

Bahwa posita gugatan angka 4Para Tergugat tolak karenadalil tersebut tidak benarsebab sebidang tanah yangsekarang diduduki dandikuasai oleh Para Tergugatyang menurut Penggugatsebagai objek sengketatersebut bukan milik TurutTergugat , dan ibu TurutTergugat bernama STIENMUMU tidak pernah tinggaldiatas tanah tersebut sejakdahulu) adalah nenek ParaTergugat (incasu ROBBIMONDING) bernamaAGUSTINA MUMU alias OmaTIN, demikian pula ParaTergugat (incasu ROBBIMONDING) telah mendirikanrumah diatas bidang tanahmilik

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, seharusnyaputusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepada hasil penilaianpembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku serta berdasarkan keyakinan, bukan didasarkan kepadakepentingan salah satu pihak, incasu Termohon Peninjauan Kembali;5.

Menerima Permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu, membatalkankoreksi terhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp1.543.496.650,00;b. Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) atas biaya bunga Obligasi Subordinasiaquo sebesar Rp 11.779.266.583,00 dan karenanya menolakpermohonan Banding terhadap koreksi aquo;3.

Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidakmencerminkan pada suatu putusan yang objektif, yang mendasarkanpertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanyadidasarkan kepada kepentingan sepihak, incasu TermohonHalaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 111/ B /PK/PJK/2014Peninjauan Kembali.

Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benarbenardapat menentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai faktahukum yang dimaksud berdasarkan alatalat bukti yang disampaikanPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali) maupunTerbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali) dan menentukan/menerapkan peraturan perundangundangan yang akan dipakaisebagai dasar hukum secara benar yang kemudian dituangkan dalamalasan/pertimbangan hukumnya sehingga memenuhi prinsipMotiverings

Tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmengenakan pajak pembayaran bunga aquo sungguhmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPhPasal 26 aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali;d.9.

secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan alasankasasi Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti incasu

Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas terbuktinyadakwaan Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanaincasu dengan alasan Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karenasemestinya Terdakwa diterapbkan ketentuan dakwaan Alternatif KesatuPasal 49 Ayat (1) UndanUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan JudexFacti incasu

dengan alasan sesuai faktafakta persidangan bahwaTerdakwa tidak ~=terbukti melakukan perbuatanperbuatan yangdidakwakan Penuntut Umum incasu karenanya Terdakwaharusdibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum danalasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas, tidak dapatdibenarkan karena alasanalasan kasasi tersebut hanya merupakanpengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatukenyataan yang sebelumnya telah pernah

Putusan Nomor 452 K/Pid/2019kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkatkasasi; Bahwa alasan Judex Facti menguatkan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa incasu, sudah tepat dan benar dalam memberikanpertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkankeadaankeadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya.Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah puladipertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannya yaitu kepastianhukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan

Kecuali pertimbangan majelistingkat banding mendasarkan Pasal 163 HIR tersebut diatas, majelis tingkatbanding berpedoman pula kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang abstrak hukumnya antaralain menyatakan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat asal (incasu,Pembanding) menyangkal, Penggugat asal (incasu, Terbanding) harusmembuktikan dalilnya;Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan terhadapketerangan saksi Terbanding (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang

DaalilTerbanding mana ternyata tidak dibantah secara spesifik, jelas dan tegas olehPembanding dalam perlawanannya (verzetnya);Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat denganabstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa Tergugat (incasu, Pembanding)tidak menyangkal dalil Penggugat (incasu, Terbanding) berarti Tergugatsama dengan mengakui dalil.

(kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi),yang terletak di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua,Kabupaten Luwu tersebut kepada Penggugat , Penggugat II dan kepadaMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill, maka hak atas tanah tersebut beralin kepadaPenggugat , Penggugat Il dan MUHAMMADIYAH Cabang Bua,Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu in casu Penggugat III yang kemudianoleh Penggugat I, Penggugat II dan MUHAMMADIYAH Cabang Bua,Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu jn

(kurang lebih Tiga Puluh Ribu Meter Persegi), Penggugat Il seluas +30.000 m* (kurang lebih Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan kepadaMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat III seluas + 10.000 m? (kurang lebih Sepuluh Ribu MeterPOIlSOQ) jn nne nnn nnn ne nnn nn nnn cnn nena nena nnn ane nanac ncn:. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Penggugat dan Penggugat II melaluiALIMUDDIN MANDAS, S.H. Notaris/PPAT di Kab.

;15.Bahwa berdasarkan surat Tergugat No. 59/100.03/73.17/III/2016tertanggal 1 Maret 2016, Perihal: Permohonanan Penjelasaan Sertipikat,serta fakta lapangan berupa parit pembatas yang dibuat oleh PemerintahKabupaten Luwu tersebut, maka dapat diketahui dan dipastikansebahagian dari sertipikat objek sengketa telah menimpah tanahPenggugat , Penggugat II dan menimpah seluruh tanahMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill, masingmasing : Tanah Penggugat seluas 18.871 m

(seratusdelapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atasnama PEMERINTAH KABUPATEN LUWU sebahagian telah menimpahtanah Penggugat I, Penggugat Il dan keseluruhan tanahMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat III, masingmasing : Tanah Penggugat seluas 18.871 m? (delapan belas ribu delapanratus tujuh puluh satu meter persegji) ; Tanah Penggugat II seluas 20.598 m?

Tiromandatertanggal 02 April 2013, Surat Ukur No. 69/Tiromanda/2013 tertanggal21 Maret 2013, seluas 108.599 m* (seratus delapan ribu lima ratussembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama PEMERINTAHKABUPATEN LUWU, diterbitkan di atas sebahagian tanah yang semuladibuka, dikuasai dan digarap oleh almarhum MATTONA maupun abhiwarisnya yang kemudian dijual kepada Penggugat , Penggugat II danMUHAMMADIYAH Cabang Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu incasu Penggugat Ill serta dengan diterbitkannya objek

.** Bahwa semasa hidupnya SAMADJI dan SULASTRI Incasu Penggugat Iltidak di karuniai anak.** Bahwa namun sewaktu SULASTRI diperistri oleh SAMADuUI, status SULASTRItelah menjanda dan mempunyai anak :1. MASLIN SUHARTI2. IMPIl MUALIMAH3. AGUS TARANGGONOHal. 1 dari 18 hal. Put.

sebagaimana yang tercantum dalamAkta Jual Beli Tanah Nomor : 1396/ JB/NGASEM/2007 tersebut dijual lagi olehAGUS TARANGGONO Incasu Penggugat secara di bawah tangan kepadaSUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yang beralamat di DesaCabean RT. 06 RW. 01, Kec. Cepu, Kab.

Blora seharga Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah).Bahwa namun sekitar bulan Mei tahun 2008 ada orang yang bernamaSUHADAK Incasu Tergugat yang tanpa izin dari para Penggugat mendirikanrumah di atas tanah milik SUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yaitutanah seluas 650m? yang terletak di Persil 24 a, Blok D.I, C Nomor 1078,Dukuh Ledok, Ds.Mojodelik, RT. 04 RW. 01, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoroyang batasbatasnya adalah :Utara : Jl.

DesaTimur : Narto, PriantoSelatan : MarjukiBarat : Rasidin, Ngadi, Sudiyono.Sebagaimana yang telah terurai dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor :1396/ JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan atau dihadapanNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ENI ZUBAIDAH, SH.Bahwa perbuatan SUHADAK Incasu Tergugat dalam hal mendirikan rumahdi atas tanah milik para Penggugat tersebut telah mendapat teguran dari paraHal. 2 dari 18 hal. Put.

tercatat atas namaSAMDuJI dan belum pernah dioperalihkan kepada pihak lain;Bahwa selanjutnya oleh SAMDuUI tanah tersebut dioperalihnkan secara jualbeli kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual BeliTanah Nomor : 1396/JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan ataudihadapan Notaris/PPAT ENI ZUBAIDAH, SH pada tanggal 31 Desember2007;Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang berhak untukmenjual tanah tersebut, yaitu SAMADJI serta atas persetujuan dariistrinya/SULASTRI Incasu

Bahwa keseluruhan jumlah hutang Tergugat incasu debitur pada Penggugatincasu kreditur, sebagaimana tertuang pada Perjanjian tanggal 27 Juli 2004,adalah sebesar Rp 468.000.000, (empat ratus enam puluh delapan jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut :Hutang Pokok sebesar : Rp 360.000.000, (tiga ratus enampuluh juta rupiah)Bunga 10% flat p.a. sebesar : Rp 108.000.000, (seratus delapanjuta rupiah)Sesuai Perjanjian tanggal 27 Juli 2004, maka Tergugat incasu debiturmemiliki kewajiban membayar hutangnya

pada Penggugat incasu kreditur,dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali selama 36(tiga puluh enam) bulan, yang dilakukan setiap tanggal 26 setiap bulannyadengan angsuran sebesar Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) setiapbulan;5.

Sesuai dengan tanda terima pembayaran tanggal10 Februari 2006, diketahui harga jual unit adalah sebesar Rp 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah);10.Bahwa sesuai dengan Pasal 10 huruf g perjanjian tanggal 27 Juli 2005,maka hasil penjualan unit tersebut diperhitungkan guna mengurangi hutangTergugat incasu debitur dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi, makaTergugat incasu debitur berkewajiban membayar kekurangan tersebut padaPenggugat.

untuk membelitanah tersebut berasal uang hasil penjualan tanah Terbanding dengan isteripertama yang terletak di Tangsari Araya;Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding yang berupabangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah obyek sengketatersebut ternyata Terbanding dalam jawabannya tidak membantahnya,sehingga dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Pembanding tersebutberdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22Maret 1972 yang abstrak hukumnya bahwa Tergugat (incasu

, Terbanding)tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding) berarti Tergugat samadengan mengakui dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Pembandingmengenai bangunan rumah permanen berukuran lebar 6 m x panjang 17 myang terletak di Polowijen Il Gg.

Nomor986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa Tergugat (incasu, Terbanding) tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding)berarti Teroanding sama dengan mengakui dalil Pembanding;Menimbang, bahwa Pasal 3 (8) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 menyatakan bahwaSepanjang penjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) masih berlaku, hak milikalas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada padaPerusahaan Sewa Guna Usaha;Menimbang, bahwa

pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modal baik secara Finence Lease maupun Operating Leaseuntuk digunakan oleh penyewa Sewa Guna Usaha selama jangka waktutertentu berdasarkan pembayaran secara berkala,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 2 Pasal dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988tersebut, majelis tingkat banding berpendapat bahwa selama pembayaranangsuran dalam perjanjian hak Sewa Guna Usaha (leasing) belumselesai/lunas, maka obyek Sewa Guna Usaha (incasu

Hormat Karokaro dan lainlainnya incasu, maka dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tanah BupatiKepala Daerah Tingkat IIT Kabupaten Deli Serdang, dengan sendirinya SuratPerjanjian Ganti Rugi tanggal 11 Agustus 1977 yang didalilkan Penggugatincasu menjadi tidak sah pula ;Kemudian tentang batasbatas tanah yang didalikan/tercantum dalam gugatanPenggugat semula, ternyata sangat berbeda dengan batasbatas tanah yangtercantum dalam dalil gugatan perbaikan ; Demikian pula halnya tentang letaktanah sebagaimana

serta mengajukan keberatan/bantahan terhadap proses pengumuman incasu, padahal telah jelas danterangbenderang berdasarkan faktafakta di atas bahwasanya paraPenggugat dr.lah satusatunya Pemilik tanah tersebut ;XII Bahwa segala suratsurat yang didalihkan Tergugat dr. berupa: 59 a SURAT KETERANGAN TANAH Bupati Kepala Daerah Tingkat II KabupatenDeli Serdang, yakni :Nomor : 2526/A/I/15. tertanggal 15 Januari 1973 an.

Kota Medan,ternyata perbuatan melawan hukum Tergugat dr. incasu telah menimbulkankerugian materil dan moril terhadap para Penggugat dr., yakni kerugianmateril sebesar Rp. 5 (lima) milyar dan kerugian moril sebesar Rp. 10(sepuluh) milyar, sehingga adalah adil jika terhadap Tergugat dr.dibebankan untuk membayar/menanggung kerugian yang dideritaPenggugat incasu ;XVIBahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapatdipatuhi/dilaksanakan oleh Tergugat dr., maka para Penggugat dr.memohon

Pertanahan Kota Medan (TergugatXXII dk.)untuk melanjutkan proses permohonan hak milik yang diajukan oleh paraPenggugat dr. incasu sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas namamasingmasing para Penggugat dr.

HormatKarokaro dan lainlainnya incasu, maka dengan tidak sahnya SuratKeterangan Tanah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten DeliSerdang, dengan sendirinya Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 11Agustus 1977 yang didalilkan Penggugat incasu menjadi tidak sahpula ;Kemudian tentang batasbatas tanah yang didalilkan/tercantum dalamgugatan Penggugat semula ternyata sangat berbeda dengan batasbatastanah yang tercantum dalam dalil gugatan perbaikan, hal ini cukupmenunjukkan bahwasanya Penggugat tidak

Bank Danamon IndonesiaTbk Retail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat Il telahmelakukan peringatan kepada Debitur incasu' Tergugat untukmenyelesaikan kewajibannya dengan Surat Peringatan Nomor : 664A /KPR / SP1 / RBC / R6/ 10 / JULI / 2009 tanggal 10 Juli 2009, SuratPeringatan Il Nomor : 722A / KPR / SP2 / RBC / R6/06/ AGT / 2009tanggal 06 Agustus 2009 dan Surat Peringatan III Nomor : 775A /KPR /SP3 / RBC / R6/ 07 / SEPT / 2009 tanggal 07 September 2009, SuratTeguran / Somasi Nomor :

Japar Robert Purba incasu Tergugat telahlalai melaksanakan kewajibankewajiban hutang, maka diberi Putusan Nomor: 262/PDT/2015/PT.MDN Halaman 16 dari 31kesempatan melunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalenderterhitung sejak tanggal surat teguran ;7. Bahwa rencana pelelangan telah diberitahukan kepada pihak debiturincasu Tergugat oleh PT.

Bank Danamon Indonesia Tbk Retail BankingCollection Region 6 incasu Turut Tergugat Il yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Turut Tergugat Il akan bertanggung jawab apabilatimbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan olehpihak manapun terkait objek lelang ;9. Bahwa atas permohonan lelang dari PT.

Bank Danamon Indonesia TbkRetail Banking Collection Region 6 incasu Turut Tergugat Il berdasarkanSurat Permohonan Lelang Nomor : 267 / RBC R6/ 0910 tanggal 28September 2010 hal : Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan dan Surat Pengantar SKPT / SKT, maka Kepala KPKNLMedan incasu Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : S 2180 /WKN. 2 / KNL. 0201 / 2010 tanggal 19 Oktober 2010 hal : PenetapanJadwal Lelang ;10.

Bahwa lelang yang dilaksanakan atas objek aquo atas nama JafarPurba incasu Tergugat dalam perkara ini tercatat dan ternyatakan sahsecara hukum dalam Risalah Lelang Nomor : 736 / 2010 denganpenawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelangadalah Sdr. Lamria Sitorus incasu Penggugat ;16. Bahwa Dr. Purnama T.

Thaib selaku Isteri incasu Pemohon ;2. Yartina Novika binti Tanwir selaku anak perempuan incasu PemohonII;3. Tonny Rahmat bin Tanwir selaku anak lakilaki incasu Pemohon III;4. Farhan Farlian bin Tanwir selaku anak lakilaki incasu Pemohon IV;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris darialm. Tanwir bin M.

DALAM EKSEPSI:Bahwa pada prinsipnya kami Termohon membantah dan menolak dengantegas semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelasdiakui kebenarannya;Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yangmulia lagi bijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan antara lain yaitu:A.

Dasar Hukum Permohonan Pemohon Salah dan keliru.Bahwa selain subjek permohonan Pemohon yang salah dan keliru,sebagaimana uraian pada huruf A di atas, Pemohon dalam dalil positapermohonannya angka 1 halamn 1 dan 2, juga telah salah dan kelirudalam menyebutkan dasar hukum dalil permohonannya incasu perkara aquo, dengan mendasarkan pada:1.

Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 7 ayat 2;3.

Undangundang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 70;Bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu lex specialis derogat lex generalismaka terhadap dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam positapermohonannya, tidaklah bisa dijadikan dasar atau acuan dalammengajukan permohonan Pemohon incasu perkara a quo, karena telahdiatur khusus dalam ketentuan baru yang notabenenya mengeyampingkanketentuan lama atau ketentuan umum;Bahwa dengan telah salah dan kelirunya penyebutan dasar hukumpermohonan yang diajukan

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013huruf C) pada pokoknya adalah tentang perumusan surat permohonankeberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo, yang tidakmemenuhi syarat formil, yaitu memuat formulasi fundamentum Petendi yangberjudul atau memuat tentang Eksepsi dalam posita permohonan PUK incasu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikantentang Eksepsi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawabanyang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat, serta tidak memenuhiketentuan

DAENG ANCE Bin BIDU alias SUDIRMAN alias PAK HAJRAH (incasu Terrgugat1),yang masih hidup (sebagai Kakak Kandung (seibu) /Saudara lakilaki);b. DAENG SANGKALA Bin BiDU (sebagai Kakak Kandung (seibu) /Saudara lakilaki)yang telah pula meninggal dunia pada tahun 2013 namun mempunyai anak:i. PARMAN Bin SANGKALA (incasu Tergugat2);il. TAUPIK Bin SANGKALA (incasu Tergugat3), dan;Hal. 3 dari 41 Put.No.0460/Pdt.G/2018/PA.Btmili.

ANTO Bin SANGKALA (incasu Tergugat4);Bahwa hubungan hukum Pewaris terhadap Tergugat1 adalah sebagai kakakkandung (Seibu) /saudara lakilaki.Bahwa hubungan hukum terhadap Tergugat2, Tergugat3, dan Tergugat4sebagai ahli waris dari DAENG SANGKALA yaitu kakak kandung (seibu) /saudara lakilaki; Haji Bidu; ; : : danDiagram sebagai berikut: eal l J Ii i i.

tidak menyebutkan dengan jelas besarnya bagian para ahli warismerupakan hal yang mengadaada dan tidak berdasar karena Penggugatsecara terang dan jelas telah meminta agar Majelis Hakimlah yang membagi hartawaris kepada para ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Islam yang berlaku.DALAM POKOK PERKARABahwa Para Tergugat dalam jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara padapoin 3 halaman 4 telah menyangkal bahwa Suparman bin Sangkala (incasuTergugat II/ Penggugat II Rekonpensi), Supriadi bin Sangkala (incasu

Tergugat III/Penggugat Ill Rekonpensi), dan Suprianto bin Sangkala (incasu Tergugat IV/Penggugat IV Rekonpensi) bukanlah kakak kandung pertama dari Pewaris.Yang ingin kami tanyakan adalah, siapa yang mendalilkan bahwa Suparman binSangkala (incasu Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi), Supriadi bin Sangkala(incasu Tergugat Ill/ Penggugat III Rekonpensi), dan Suprianto bin Sangkala(incasu Tergugat IV/ Penggugat IV Rekonpensi) merupakan kakak kandungpertama dari Pewaris???

Telah jelas dan terang termuat dalam surat gugatanPenggugat halaman 3 tepatnya pada diagram hubungan hukum antara Pewarisdengan Suparman bin Sangkala (incasu Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi),Supriadi bin Sangkala (incasu Tergugat III/ Penggugat III Rekonpensi), danSuprianto bin Sangkala (incasu Tergugat IV/ Penggugat IV Rekonpensi) adalahsebagai anak dari kakak kandung pertama Pewaris.

sengketa tersebut bukan aset/milik Terbanding semulaTergugat tetapi adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Menibang apakah benar pada tahun 1901 terjadi peralihanhak dari Pak.Ngateno selaku pemegang hak yasan atas tanah yang sekarangjadi obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut dalil dari Terbanding semula Tergugat perolehan hak dengan ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1901, makamajelis hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada tahun 1901tersebut Terbanding semula Tergugat incasu Pemerintahan Kota Malangsudah berdiri atau belum.Halaman 16 Putusan Nomor 101/PDT

Maka timbul pertanyaanapakah mungkin suatu badan hukum publik incasu Pemerintah Kota Malangyang pada tahun 1901 belum berdiri dapat melakukan perbuatan hukum untukmemperoleh suatu benda dan/atau barang incasu hak atas tanah dengan carapemberian ganti rugi kepada pemilik tanah incasu Pak Ngateno sebagaipemilik tanah yasan?

SBY.dari ganti rugi pada tahun 1901, oleh karena pada tahun 1901 tersebutPemerintahan Kota Malang dibawah kekuasaan Kolonial Belanda masih belumterbentuk/berdiri, dan baru didirikan oleh Kolonial Belanda pada tanggal 1 April1914 dengan nama Stadsgmeente Malang;Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, tanahyang menjadi obyek sengketa incasu tanah seluas 1.498 m2 yang terletak diJalan Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malangtersebut adalah tanah negara bebas yang

Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti (incasu

Pengadilan Tinggi Surabaya) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas keterbuktianDakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananyatidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkanputusan tersebut telah memberikan pertinbangan hukum yang tepatdan benar dalam mempertimbangkan faktafakta persidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusanjJudex facti incasu, dengan alasan

Putusan Nomor 1390 K/Pid.Sus/2019 Bahwa alasan judex facti menjatuhkan pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa incasu yaitu pidana penjara masingmasingselama 3 (tiga) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbanganhukum, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengancermat mempertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannyayaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspekkemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Para Terdakwa dan bagimasyarakat; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum

Tanah yang dikuasai oleh Abdullah Manda Incasu Tergugat IIIseluas 105 M?* berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 233/DesaSegeri terbit tahun 1987. Dalam perkara ini disebut sebagai objeksengketa 1.5;4. Tanah yang dikuasai oleh Abdulla Manda Incasu Tergugat IIIseluas 51 M? berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00552/Kel.Segeri terbit tahun 2015. Dalam perkara ini disebut sebagai objeksengketa 1.6;5.

Penguasaan tersebut diakui pula olehPenggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 point 9; Jika mencermati surat sertifikat hak milik Nomor 286/Kel Segeri an.Baharuddin latif Incasu Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor 354/kelSegeri an. Baharuddin Sakka incasu Tergugat dan sertifikat hakmilik Nomor 327 dan SHM 328 an.

Penggugat ternyata pada faktanyaterbit bersamaan pada tahun 1987 dan pada saat dimohonkan padatahun yang sama penggugat sama sekali tidak keberatan terhadappermohonan penerbitan sertifikat tersebut; Demikian pula tanah objek sengketa 1.5 dan 1.6 yang dikuasai olehAbdullah Manda incasu Tergugat Ill.

SANABONG.Objek sengketa 1.3 dan 1.4 merupakan peninggalan nenek Tergugat II an.SANABONG, dan penguasaan selanjutnya dilanjutkan oleh anaknyabernama Cekang lalu kemudian penguasaan dilanjutkan kepada BaharuddinLatif incasu Tergugat Il sampai sekarang.

Baharuddin latif Incasu Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor354/kel Segeri an. Baharuddin Sakka incasu Tergugat dan sertifikat hakmilik Nomor 327 dan SHM 328 an. Penggugat ternyata pada faktanya terbitbersamaan pada tahun 1987 dan pada saat dimohonkan pada tahun yangsama penggugat sama sekali tidak keberatan terhadap permohonanpenerbitan sertifikat tersebut. Dan sejak saat itu Tergugat dan tergugat IImenguasainya sampai sekarang.

Bahwa sebagai akibat perobuatan Tergugat incasu tentunya telahmembuat Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, dimanasecara hukum kerugian Penggugat tersebut harus ditanggung/digantioleh Tergugat dengan perincian sebagaiberikut :a.

Kerugian Immateril :Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas telahmembawa kerugian secara moril kepada Penggugat selakuPemegang Merek Dagang dan Hak Cipta Seni Logo UNCLE K satusatunya di Indonesia yang tentunya Penggugat mempunyai HakEksklusif atasnya, karena perbuatan Tergugat telah mencederaidan/atau tidak menghargai hakhak atas suatu karya cipta &merek,kerugian immateril incasu) adalah tidak kurang dari Rp.10.000.000.000.

(/ima ratus juta rupiah) untukpembukaan 1 (satu) outlet Restoran di Kota PEKANBARU dengan masawaktu 5 (lima) tahun incasu adalah merupakan hak Penggugatsepenuhnya yang tidak dapat ditarik Tergugat kembali, dengan alasanalasan :a. Tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama aquo secara baik, tuntasdan menyeluruh adalah sebagai akibat dari kesalahan yang justrudatangnya dari pihak Tergugat sendiri;b.

Cipta Seni LogoUNCLE K, maka dengan demikian adalah adil agar Tergugat dihukumuntuk segera melepaskan Logo dan berhenti menggunakan merekdagang UNCLE K dalam segala kegiatan/operasional termasuk dalamcakupan atas Team Operasional, alatalat perlengkapan Restoran/Cafberupa piring, gelas, mangkuk, sendok atau alatalat saji danperlengkapan dapur lainnya, menu, bon, faktur atau sejenis, merek/logoRestoran/Caf, segala bentuk interior & exterior design serta saranaprasarana lainnya pada outlet Restoran incasu

oleh karenanya untuk segera melepaskan Logo danberhenti menggunakan merek dagang UNCLE K dalam segalakegiatan/operasional termasuk dalam cakupan atas Team Operasional, alatalat perlengkapan Restoran/Caf berupa piring, gelas, mangkuk, sendok ataualatalat saji dan perlengkapan dapur lainnya, menu, bon, faktur atau sejenis,merek/logo Restoran/Caf, segala bentuk interior & exterior design sertaHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 59/Pdt/G/2017/PN Pbrsaranaprasarana lainnya pada outlet Restoran incasu

Bahwa ketika Para Penggugat bertanya kepada Tergugat tentangasalusul kepemilikan tanah sengketa tersebut, Tergugat menjawabbahwa tanah tersebut diperoleh dari JualBeli dari seorang bernamaSUMAIDAH alias SUBAIDAH (incasu Tergugat II) pada tahun 2014 dihadapan Notaris MOCH. SURURI, SH, M.kn (incasu Turut Tergugat II)sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor736/2014 tanggal 24 Desember 2014;9.

, sedangkan tanah obyeksengketa pada hakekatnya merupakan tanah dengan letter C nomor384, Persil 73, Kelas D.I, Desa Panjalinan dengan luas 1.384 m7,sehingga penerbitan SHM No. 38/Desa Panjalinan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Turut Tergugat IV) adalahSALAH OBYEK sehingga penerbitan SHM tersebut adalah CACATHUKUM; 10.Bahwa atas dasar penerbitan SHM No.38/Desa Panjalinan tersebut,kemudian Tergugat mengalinkan obyek sengketa tersebut tanpasepengetahuan Para Penggugat kepada Tergugat

III melalui perjanjianjualbeli di hadapan Notaris/PPAT NOVI KOERFIANA, SH, M.Kn(incasu Turut Tergugat III) sebagaimana yang tertuang dalam Akta JualBeli No. 19/2017 tanggal 09 Oktober 2017, sehingga sekarang SHMNo. 38/Desa Panjalinan sudah beralin nama menjadi atas namaSUMAITYAH (incasu Tergugat III);11.Bahwa pada sekitar tahun 2018, Tergugat III atas dasar jualbeli yangdilakukan dengan Tergugat tersebut, kemudian mencoba untukmenguasai tanah sengketa tersebut, namun hal tersebut tidak dapatdilakukan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (incasu, Termohon) untukmengurus ijin cerai dan/atau surat keterangan cerai kepada atasannya yangtidak terkait dengan pihak lain (incasu, pihak Pemohon);Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan ceraitalak,majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbanganhukum majelis tingkat pertama, kecuali masalah sebabsebab terjadinyaperceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan

sehingga Terbanding merasatertekan dan tidak dihargai oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyatadibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa tidak benar jika Pembandingmengambil 2 sertifikat dengan diamdiam tanpa sepengetahuan Terbandingmengajukan pinjaman dana pada tahun 20092010;Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (mengambil dan menggadaikan 2 sertifikat tanpa ijin),maka berdasarkan asas negativa non sund probanda, pihak yang membantah(incasu

cukup beralasan untukdipertahankan dan dikuatkan;Hak ExOfficio Mutah.Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yangberkaitan dengan pembayaran uang mut'ah secara exofficio yang dibebankankepada Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanAgama Mojokerto a quo karena telah tidak tepat dan tidak benar denganpertimbangan dan alasan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pembebanan suatu kewajiban (incasu

mengalami gangguankesehatan phisik dan dalam menjalani kehidupan seharihari hanya tergantungkepada kebaikan Pembanding;Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut majelistingkat banding merupakan bentuk penyangkalan/pembantahan atas dalilgugatan Pembanding yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah);Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan asasnegativa non sund probanda, pihak yang membantah (incasu