Ditemukan 419 data
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sedangkan faktanyata yang sebenarnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A.Yani) diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN adalah sangatjelas karena adanya Mosi tidak percaya dari DPW dan DPD seluruhIndonesia tidak ada lagi yang percaya terhadap kepemimpinan PemohonPeninjauan Kembali (Ameli A.
192 — 35
penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;a.Asas kepastian hukum; bahwa tindakan tergugat dalammelakukan tahapantahapan Pemilukada telah menimbulkanketidak pastian hukum~ bagi Para Penggugat' tentangkeikutsertaannya sebagai calon tetap yang seharusnya menurutjumlah surat dukungan terhadap Para Penggugat telah memenuhisyarat dan atau kuota jumlah pendukung yang telahditentukandantentunya hal ini dapat berakibat buruk bagi iklim demokrasi diKabupaten Paniai karena adanya mosi
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
577 — 481
(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Kota Bekasi,Nomor 11/MSFB/XI/2020 tertanggal 19 November 2020(Tidak ada asli);: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi KabupatenBekasi, Nomor 022/MSF/XI/2020 tertanggal 15 November2020.
(Fotokopi dari fotokopi);Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT68.69.70.71.72.73.7A.75.76.tf.78.TII Intv35TII Intv36TI Intv37TII Intv38TII Intv39TI Intv40TI Intv41TI Intv42TI Intv43TI Intv44TI Intv45: Surat: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Jakarta Barat,Nomor 022/UPFORKABI/JB/2020 tertanggal 10 November2020. (Tidak ada asli);: Surat Perihal Menolak Pemberhentian Dan PermohonanKeadilan Hukum, tertanggal 6 November 2020 oleh H.
378 — 95
Syarbaini danKetua Yayasan Dayah Bustanul Ulum juga membuat Mosi tidak percayaterhadap Kepengurusan Yayasan ;Bahwa Mosi tidak percaya tersebut dilakukan akibat pergantian pengurustidak sesuai dengan ketentuan dimana salah satu aturan pergantianpengurus Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus ada rapat Senat , namunpada waktu itu tidak ada susunan Senat yang terorganisasikan ;Bahwa senat mulai terbentuk setelah Dr.
73 — 18
Hendra Butar Butar yang mana mempunyaiYayasan sebagai Ketua, outshorcing, kemudian melakukan mosi tidakpercaya ;Bahwa yang menjadi sebab dilakukannya mogok kerja, pertama adanyaSurat Keputusan tentang serikat pekerja yang baru, kedua pihakmanagmen tidak ada respon terhadap tuntutan dari serikat pekerja,Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BdgPerjanjian Kerja Bersama (PKB) yang kadaluwarsa, menuntut bonusdan kenaikan upah baru ;Bahwa bipartit sudah dilaksanakan akan tetapi
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
312 — 712
Bahkan terhadap objeksengketa Keputusan Tergugat telah mendapat penolakan/keberatandan mosi ketidak percayaan terhadap Anggota Saniri NegeriBatumerah dari Mata Rumah Parentah/keturunan Hatala atas namaAbdullah Hatala dan diganti oleh Amir Hatala dengan KeputusanWalikota Ambon Nomor 78 Tahun 2020 tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri BatumerahHalaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN20.21.Kecamatan Sirimau Mnasa Bakti 20142010, Dan PeresmianPengangkatan
Selanjutnya terhadap objek sengketaKeputusan Tergugat tersebut, juga telah mendapatpenolakan/keberatan dan mosi ketidak percayaan terhadap AnggotaSaniri Negeri Batumerah dari Mata Rumah Parentah/keturunanMasawoe (Masawoy), Lebeharia, Waliulu, dan Hunsouw tertanggal18 Desember 2019;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan (posita) gugatan di atas, makadalam hukum adat, Saniri Negeri sebagai salah satu unsur InstitusiAdat merupakan dewan musyawarah negeri yang digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu :1)
55 — 74
Padapembelaan tersebut Oditur Militer ber kesimpulan bahwa telahadanya mosi tidak percayaan dari Penasihat Hukum terhadappersidangan ini.GC. Dalam hal putusan sela Penasihat Hukum ~ yang intinyamengatakan Penasihat Hukum tetap menghormati dan loyalkepada Majelis Hakim, hal ini kami (Oditur Militer) tidaksependapat mengingat ketentuan persidangan sudah diatursedemikian rupa, dan apabila Penasihat Hukum tidak menerima putusan sela ada jalur yang ditentukan.d.
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
145 — 91
Jelawat Gang Mosi RT/RW020/000, Kel/Desa Karang Asam Ilir, Kecamatan Samarinda llir,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor : 28/G/2018/PTUN.SMDSaksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidakkenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan;Bahwa saksi bertugas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanDaerah Kota Samarinda;Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Sub Bidang Kepangkatan;Bahwa
Suryanata Perum BukitPinang Jelawat Gang Mosi RT/RW 012/000, Kel/Desa BukitPinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Pekerjaan Pegawai BukanPegawai Negeri SipilSaksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenalTergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan; Bahwa saksi pernah menjadi moderator pada saat penyampaian Visi Misipemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman yang dilaksanakanpada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 08.00 Wita
499 — 221
Pada prakteknyasomasi ini harus diajukan selambat lambatnya 60 hari atau 2 bulansebelum gugatan didaftarkan ;Bahwa waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal penting dalam prosedurpengajuan gugatan Citizen Lawsuit karena pelanggaran terhadap bataswaktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar alasanuntuk mengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit ;Bahwa faktanya mengenai syarat notifikasi ini belum dipenuhi oleh ParaPenggugat.
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT PILAR ARSY NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : TEGUH CAHYONO
119 — 67
Pilar arsy Nusantara baik Mater maupun /materiil;Kerugian yang luar biasa dan tidak dapat di nilai dengan uang karenarusaknya nama baik dari Penggugat Rekonvensi, sampai diperingatkanoleh Owner melalui Surat Peringatan, bahkan dipanggil secra khususuntuk menerima mosi tidak percaya, dan dianggap tidak cakap bekerja,hal ini tentu talah membunuh karakter dan mata pencaharian dariHalaman 16 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMRPenggugat Rekonvensi sehingga nilai yang Penggugat uraikan dalamkerugian
190 — 61
Bahwa atas terpilinnya PENGGUGAT REKONVENSI sebagai KUmum ASPHURINDO dengan cara yang sah dan konstitusional (tcacat hukum) tersebut, tidak ada sama sekali catatan keber(mainderheits note) ataupun mosi tidak percaya dari PARA TERGUREKONVENSI termasuk saudara Magnatis Chaidir. Semua ptermasuk didalamnya PARA TERGUGAT REKONVENSI dan sauMagnatis Chaidir menyatakan menerima, menyetujui bahkanmengesahkan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ketua UIASPHURINDO terpilin dalam Munas Bogor;6.
844 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
SBLT mengajukan Memorandum of Law untuk mendukungSS mosi untuk menolak.(2z%Februat BLT mengirimkan rencana perdamaian kepada seluruha kreditor.5 Februari Presentasi Rencana kepada seluruh Kreditor diSs Pengadilan. 7B. Gambaran Umum:1. Revisi syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana inibersifat final dan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagiPara Kreditor dalam sidang PKPU yang akan dilaksanakan pada tanggal8 Maret 2013;Hal.13 dari 81 hal.
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbedaan yang tajam adalah dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2003 duduk permasalahanperkaranya adalah adanya semacam Musda tandingan ( Musda VII )terhadap Musda legal ( Musda VII) atas dasar "mosi tidak percaya" darisebagian besar Pimpinan Golkar Kecamatan ;Sedangkan duduk perkara yang terjadi di PDIP adalah perampasan hakuntuk melaksanakan Konfercab dan hilangnya hak untuk memilih dandipilin sebagai Ketua DPC ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berkesimpulan : Bahwa Majelis
20 — 8
wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi danmendapatkan segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat 2huruf a dan b) yang ternyata tidak menjalankan tugas dan fungsinya ;Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa selama Penggugatmenjabat Ketua pada Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dantanggungjawab sesuai dengan UU, AD/ART ;Bahwa justru) Penggugat melihat ada upayaupaya untukmenjatuhkan Penggugat dari jabatan Ketua pada Turut Tergugatl ;Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat ada menerima mosi
Terbanding/Tergugat I : Seo Seong Joon
Terbanding/Tergugat II : Han spouse of Seo Hyeon Suk
Terbanding/Tergugat III : Diki Wahyu
Terbanding/Tergugat IV : Destalia Asari
Terbanding/Tergugat V : Ruslan Sudjaja
Terbanding/Turut Tergugat : Dr. H. Wira Franciska, SH., MH
Turut Terbanding/Penggugat II : Bernawati
86 — 46
Adanya mosi tidak percaya dari sebagian besar karyawan;28.
57 — 25
Seharusnya para pengurus melarang okupasi yangdilakukan Tergugat XII, Tergugat XIll dan Tergugat XIV dan jugamengajukan mosi tidak percaya kepada Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill sebagai Para Pembina yang nyatanyata tidak beritikadbaik dalam menjalankan tugasnya.
59 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Tergugat II telah mengambil alih kebijakan sekolahserta menampar salah satu siswa sekolah dengan buku (Bukti P15);Bahwa atas tindakantindakan Tergugat II yang bertindak otoriter di tulbuhyayasan melakukan tindakan refresif kepada seluruh unsurunsur yayasanyaitu memecat para guru yang tidak Tergugat II;Bahwa atas tindakan Tergugat Il yang sagat super power dan arogan danlebih berorientasi pada kentungan dari pada mengembangkan pendidikan diKota Tasikmalaya membuat seluruh Guru SMK BPN membuat mosi
94 — 32
(fotocopy dari fotocopy);FotocopySurat Warga Gampong Gunci Kecamatan SawangPerihal Mosi tak percaya terhadap M. Daudsyah selakuKetua Koperasi Wareh Nanggroe Bina Nusantara tanggal 29Januari 2014. ( fotocopy dari fotocopy );FotocopySurat Kolompok Tani Mandiri Gampong GunciNomor : 10/GC/MDR/2014,perihalpermohonan menjadiPendamping. tanggal 11 Agustus 2014.
166 — 145
Mosi tidak percaya tertanggal 18 Agustus 1998(T,22);23. Surat Keputusan No. 03/SK PKBH/1998 tentangpengangkatan Pembela Umum Pusat konsultasi danBantuan Hukum Fakultas HUkum UII tertanggal 24Agustus 1998 (T.23);24. Revisi dan perubahan personil tertanggal 7September 1998 (T.24);25. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum = sdU IIYogyakarta No. 41/D.VI/SK/Dek/H/X/1998 tentangpemberhentian dengan hormat pengurus PKBHFakultas Hukum UII Yogyakarta (T.25)26.
M.ASFIA
Tergugat:
Bupati Nagan Raya
212 — 142
maupunLaporan Hasil Pemeriksaan secara tertulis dari tim Inspektorat,serta setelah mencermati kondisi serta situasi pemerintahanHalaman 20 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.BNA1.9.Gampong Gunong Kupok semakin tidak stabil dan pada faktanyapihak Masyarakat Gampong Gunong Kupok juga menyarankankepada Ketua Tuha Peut Gampong Gunong Kupok untukdilakukan usulan pemberhentian kepada TERGUGAT untukdilakukan pemberhentian dan pergantian keuchik di gampongGunong Kupok;Bahwa berdasarkan Surat mosi