Ditemukan 356 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perikatan peribahan pelebaran perubatan pembatan pejabatan pelitawan peliaman pelipatan pelihatan peliatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Latif Kharie, SE, M.Si {T1}, Carolina Hahury {T2}. Dk
130 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal, sesuai ketentuanperundangan, pelibatan BPK dan/atau BPKP untuk menghitung indikasikerugian negara adalah suatu keharusan dan kewajiban. Kerugian negaratidak layak ditentukan dengan mengandalkan pada perhitungan olehJaksa/Penuntut Umum yang secara nyata dalam perhitungan memakai caramanual atau metode yang tidak jelas dan terukur, tetapi kKemudian diaminioleh pengadilan walau berbeda dalam jumlah kerugian negara.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
917 — 943
  • ., maupun periodeUMAR WIJAYA, S.I.K bertugas menyiapkan administrasi yangdibutuhkan dalam kegiatan Operasi Mantap Praja tersebut sepertimembuat Nota Dinas Renbut, melengkapi bahan Perwabku KegiatanOperasi Mantap Praja, dan dalam pelibatan tersebut saksi tidak adamenerima honor.Bahwa untuk pengajuan dan pencairan dana hibah untuk kegiatanpengamanan penyelenggaraan pemilihan walikota jambi dan wakilwalikota jambi tersebut yang mengetahuinya yaitu BagianPerencanaan Polresta Jambi .Bahwa rincian detail
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
372 — 254
  • KdiO Tidak lengkapnya sistem informasi geologi yang berakibatpada ketidakpastian nilai ekonomi WIUP yang akan dilelang sertastatus permukaan lahannya;O Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampakkegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP. Bahwa PihakPihak Yang Bertanggung Jawab Atas Suatu PeristiwaPertambangan Adalah Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Dan PelakuUsaha/Pemegang lup/ Perusahaan Tambang.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
396 — 300
  • KdiO Tidak lengkapnya sistem informasi geologi yang berakibatpada ketidakpastian nilai ekonomi WIUP yang akan dilelang sertastatus permukaan lahannya;O Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampakkegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP. Bahwa PihakPihak Yang Bertanggung Jawab Atas Suatu PeristiwaPertambangan Adalah Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Dan PelakuUsaha/Pemegang lup/ Perusahaan Tambang.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
373 — 968
  • Bisnis Bank;Bahwa saksi mengaku pernah ke lapangan, yaitu mendatangi objek barang yangdibelibank BPDMdi Surabaya itu;Bahwa tentang RUPS tidak tahu persis tetapi dalam pemeriksaan ditunjukandokumennya;Bahwa tujuh hari setelah adanya RUPS wajib dilaporkan hasilnya, dan OJK tidakpernah menerima laporan RUPS;Bahwa tidak nampak dari RBB bahwa BPDM akan membeli aset di Surabaya itu;Bahwa OJK hanya menilai prosesnya apakah semua persyaratan telah terpenuhiatau tidak, yang salah satu di antaranya adalah pelibatan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
429 — 314
  • KdiO Tidak lengkapnya sistem informasi geologi yang berakibatpada ketidakpastian nilai ekonomi WIUP yang akan dilelang sertastatus permukaan lahannya;O Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampakkegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP. Bahwa PihakPihak Yang Bertanggung Jawab Atas Suatu PeristiwaPertambangan Adalah Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Dan PelakuUsaha/Pemegang lup/ Perusahaan Tambang.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1575 — 1762
  • KdiO Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampakkegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP. Bahwa PihakPihak Yang Bertanggung Jawab Atas Suatu PeristiwaPertambangan Adalah Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Dan PelakuUsaha/Pemegang lup/ Perusahaan Tambang. Bahwa Unsur melawan hukum Formil dan materil yang dilanggardalam perkara tersebut. Bahwa Setiap Hukum Pidana harus ada Mensrea. Bahwa Untuk mengetahui kejahatan/penyalahgunaan tersebut harusdidasari dengan kesenganaan.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2021 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum: PUJI ASTUTY, SH. Terdakwa: MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG.
177 — 126
  • dan Menengah Direktorat Pembinaan SD yang telah dilegalisir;333 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1824 / D2 / KP /2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;334 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 20 / D / SE / 2016 tentang Pelibatan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
257 — 98
  • izin staf ke Asdep tembusan Deputi sesuaiSK Penugasan di NTT ;e Pembagian tugas :e Bendahara mengurus UP ;e PPK mengurus penyerapan anggaran ;e Persiapan koordinasi dengan PU dan Pemda ;e Pengukuran lapangan dengan Kades utk memastikan lahanclear & clean ;e Waktu terbatas kerja harus cepat ;e Persiapan kunjungan ke lokasi Kota Kupang dan Kab.Kupang ;e Aministrasi terkait kontrak agar disiapkan ;e Waskita sudah siap vendor material sebanyak 16 vendorbatako dengan produksi perhari 6000 batako ;e Pelibatan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
185 — 95
  • Membuat surat izin staf ke Asdep tembusan Deputisesuai SK Penugasan di NTT ;e Pembagian tugas :e Bendahara mengurus UP ;e PPK mengurus penyerapan anggaran ;e Persiapan koordinasi dengan PU dan Pemda ;Pengukuran lapangan dengan Kades utk memastikanlahan clear & clean ;Waktu terbatas kerja harus cepat ;Persiapan kunjungan ke lokasi Kota Kupang dan Kab.Kupang ;Aministrasi terkait kontrak agar disiapkan ;Waskita sudah siap vendor material sebanyak 16 vendorbatako dengan produksi perhari 6000 batako ;Pelibatan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
128 — 100
  • adalah :Membuat surat izin staf ke Asdep tembusan Deputisesuai SK Penugasan di NTT ;Pembagian tugas :Bendahara mengurus UP ;PPK mengurus penyerapan anggaran ;Persiapan koordinasi dengan PU dan Pemda ;Pengukuran lapangan dengan Kades utk memastikanlahan clear & clean ;Waktu terbatas kerja harus cepat ;Persiapan kunjungan ke lokasi Kota Kupang dan Kab.Kupang ;Aministrasi terkait kontrak agar disiapkan ;Waskita sudah siap vendor material sebanyak 16 vendorbatako dengan produksi perhari 6000 batako ;Pelibatan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
161 — 94
  • adalah :Membuat surat izin staf ke Asdep tembusan Deputisesuai SK Penugasan di NTT ;Pembagian tugas :Bendahara mengurus UP ;PPK mengurus penyerapan anggaran ;Persiapan koordinasi dengan PU dan Pemda ;Pengukuran lapangan dengan Kades utk memastikanlahan clear & clean ;Waktu terbatas kerja harus cepat ;Persiapan kunjungan ke lokasi Kota Kupang dan Kab.Kupang ;Aministrasi terkait kontrak agar disiapkan ;Waskita sudah siap vendor material sebanyak 16 vendorbatako dengan produksi perhari 6000 batako ;Pelibatan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
471 — 78
  • PbrBahwa pengganggaran tersebut yaitu untuk periode waktu tahun 2012 s/d2015;Bahwa KAK merupakan Kerangka Acuan Kerja;Bahwa pelaksanaan proyek multiyears di Bengkalis melibatkan perantenaga ahli yang sebelumnya ditetapkan dalam perencanaan;Bahwa dalam penyusunan HPS juga melibatkan tenaga ahli;Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi tenaga ahli dalampenyusunan HPS tersebut;Bahwa penyusunan HPS dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih tidak melibatkan tenaga ahli, karena pelibatan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
415 — 85
  • Bahwa pengganggaran tersebut yaitu untuk periode waktu tahun 2012 s/d 2015;Bahwa KAK merupakan Kerangka Acuan Kerja;Bahwa pelaksanaan proyek multiyears di Bengkalis melibatkan peran tenagaahli yang sebelumnya ditetapkan dalam perencanaan;Bahwa dalam penyusunan HPS juga melibatkan tenaga ahll;Bahwa terdakwa tidak ingat siapa saja yang menjadi tenaga ahli dalampenyusunan HPS tersebut;Bahwa penyusunan HPS dalam proyek peningkatan jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih tidak melibatkan tenaga ahli, karena pelibatan