Ditemukan 343 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyalah penjaja penjara penjaga pendata penyalai penjala penyalal penala penyalu
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
94 — 24
  • persidangan tidak pernah melakukan perbuatanperbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawabmenjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampaiproses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkanAparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam halmemutuskan suatu perkara dan terdakwa juga merupakan tulangpunggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir danbatin kemudian dari pada itu terdakwa mengakui terus terang danmenyesali perbuatannya dalam penyala
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 03-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2014
Tanggal 6 Agustus 2015 — Agus Dono Utomo
96 — 18
  • B3 No. 13 Baros Cimahi.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 hanya sebatas hubungan atasanbawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besarnya penggelapan yang dilakukan olehTerdakwa dalam anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012, Anggaran Diktiptahun 2011 dan tahun 2012, penyala gunaan BBM, adapun yang Saksi ketahui padasaat Saksi menjabat Bendahara Primkopad Pusdikhub Kodiklat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
122 — 236
  • PUTUHENA, S.T, M.T dengan memperhatikanprinsipprinsip pengadaan tanah antara lain nilai objek pajak (NJOP) dan harganyata TA. 2012 barulah dapat mengambil keputusan sehingga tidak bertentangandengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana Perpres RI Nomor;36 Tahun 2005 yo PERPPRES 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, hal ini dapatdikategorikan sebagai penyala gunaan kewenangan (detoumemet depovoin);Bahwa Perpres RI Nomor; 36 Tahun 2005