MARTARIDA RAJAGUGUK st sebagai pelaksanac. WILLHELMUS Z sebagai Surveyord. MUJI SANTOSA sebagai Draftere. REZKI PRILLI ,S,SE sebagai amdinistrasi proyekf. NATALINAMERY CRISTIN SE sebagai logistik proyekHalaman 47 dari 143 halaman Putusan No. 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.ST.g. OKTO MARTINUS sebagai Logistik Proyekh. DEDY SURANTA SITUPO sebagai keamanan proyeki.

MARTARIDA RAJAGUGUK st sebagai pelaksanac. WILLHELMUS Z sebagai Surveyord. MUJI SANTOSA sebagai Draftere. REZKI PRILLI ,S,SE sebagai amdinistrasi proyekf. NATALINAMERY CRISTIN SE sebagai logistik proyekg OKTO MARTINUS sebagai Logistik Proyekh DEDY SURANTA SITUPO sebagai keamanan proyeki. FRENGKI ANTONIUS sebagai keamanan ProyekBahwa dan saksi hanya melihat keaslian dari dokumen surat pernyataanpersonil inti dan Daftar PT.

MARTARIDA RAJAGUGUK st sebagai pelaksanah. WILLHELMUS Z sebagai Surveyori. MUJI SANTOSA sebagai Drafterj. REZKI PRILLI ,S,SE sebagai amdinistrasi proyekk. NATALINAMERY CRISTIN SE sebagai logistik proyek OKTO MARTINUS sebagai Logistik Proyekm DEDY SURANTA SITUPO sebagai keamanan proyekn. FRENGKI ANTONIUS sebagai keamanan Proyektertanggal 12 Juli 2012 adalah daftar personil inti yang disampaikanoleh PT. Bona Jati Mutiara sehubungan kegiatan Rehab gedung danMess Lab.

Yani Marsal Rajaguguk selaku perwakilannya.Sehingga batal lah pemenuhan pembayaran Tahap Keduatersebut;e Bahwa untuk selanjutnya, para mediator telah menghubungi Sdr.Irfan Anwar untuk tindak lanjut jual beli tanah a quo, namunbeberapa kali Srd. Irfan Anwar selalu berjanji akan membayarpanjar 10% namun selalu ingkar janji, hal ini sebagaimanaketerangan saksi H. Sakti Hutasuhut dan saksi H. MaruhumHarahap.

Putusan Nomor 25K/PM 103/AD/II/2021Syafri Anwar (Dan Unit), Saksi9 (Sertu Bastian Purba).Serda Tampubolon, Serda Foner Tungkir, Sertu RobinSianturi, dan Serma Rajaguguk.

18.00 WIB berdasarkan perintahKomandan Kodim 0319/Mentawai melalui Pasi Ops danPasi Intel Kodim 0319/Mentawai Terdakwa dan 3 (tiga)orang lainnya atas nama Saksi1 (Kopda Doni SupantoGinting), Serma Rajaguguk dan Serka Erfandiperintahkan masuk ke fruangan sel Kodim0319/Mentawai.Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekirapukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mentawaimenuju Kota Padang dengan menggunakan KMMentawai Fast, selanjutnya sekira pada pukul 19.30 WIBTerdakwa dan Saksi1 (Kopda Doni

Direktur Bank Swasta yangdicontohkan Sudarto, tidaklah tepat dijerat dengan Pasal 3 UndangUndangPTPK jika melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karenawewenang pada Direktur Bank Swasta bukan merupakan pejabatpublik (ibid.hal.40) ;Bahwa menurut pendapat Arifin dan Erman Rajaguguk yang dikutip oleh Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, berpendapat sebagai berikut :Bagaimana dengan kedudukan Direksi Badan Usaha MilikNegara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ?

Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintahyang duduk sebagai Pemegang Saham atau Komisaris sama atausetara dengan kedudukan masyarakat lain atau pemegang sahamswasta yang lainnya, immunitas publiknya sebagai penguasatidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlakugNn nr FP WY NWNsepenuhnya hukum Privat, meskipun saham perusahaan tersebutseratus persen milik Negara (ibid.hal.41) ;Bahwa menurut pendapat Erman Rajaguguk dalam memberikan keterangan ahlipada sidang perkara korupsi Jamsostek

Erman Rajaguguk, SH., LL.M. ; KekayaanBUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagaibadan hukum bukanlah kekayaan negara....Saya berpendapatbahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalamlahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara,bukanlah harta kekayaan BUMN tersebut.

Tonggam Rajaguguk, dibawah janji memberikan keterangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa yang dilakukan Anak kepada saksi korban adalah telah melakukanpersetubuhan dengan saksi korban;Bahwa saya tidak melihat peristiwa yang dilakukan oleh Anak terhadapsaksi korban;Bahwa saya tahu peristiwa dalam perkara ini adalag setelah diberitahukanJahman Simaremare dan Swidin Simaremare;Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wibdeatang kerumah saya Jahman Simaremare dan

Lulus Skripsi mahasiswa telah layak menyandang gelarnya> jawaban: Mata kuliah Skripsi bukan mata kuliah akhir diUniversitas Putera Batam.15.Bahwa pada 24 Jan 2015 Rektorat melalui Rapat Senat memutuskandan mengambil tindakan : Membubarkan Kepengurusan BEM 20142015 dengan SK NO.004/SKRektor/UPB/V/2015 > jadi organisasi BEM tetap ada, yangdibubarkan adalah kepengurusannya saja.16.Bahwa pada Tanggal 26 Jan 2015, memberikan Sanksi Skorsingkepada mahasiswa Manusun Rajaguguk, NPM 130710132.17.Bahwa pada

Raya Lenteng Agung RIT.003/01Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi JakartaSelatan dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketatanggal 28 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempatserta dicatat pada Buku Register Kelurahan Nomor 26/1.7111 tanggal 31Hal 12 dari 40 hal.Putusan Pid.756/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.Agustsu 2015, dan surat tersebut telah di waarmeking di Kantor NotarisRosida Rajaguguk Siregar, S.H., tanggal 23 Maret 2016;Bahwa saksi pernah

Polin Rajaguguk, Terdakwa4. Paul Simaremare, Terdakwa 5. Karlo Rajagukguk alias AmaLamtiar, Terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simaremare,Terdakwa 7. Jimron Simaremare, Terdakwa 8.

., ROBERMAN RAJAGUGUK, SH., PARUHUM PURBA, SH. dan JOSUA p. HUTABARAT, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/SKK/MKP/VI/2016 tertanggal 25 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;M e l a w a n :PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;

yang saat itu saksi bersama dengan KAREDORAJAGUGUK serahkan di rumahnya di Jalan Akses Perum Taman Gosyen No.7 Makasar dan sisanya sebesar Rp 138.587.932,00 (Sseratus tiga puluh delapanjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)saksi diberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh KAREDORAJAGUGUK dan sisanya sebesar Rp128.587.932,00 (Seratus dua puluhdelapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh duarupiah) diambil oleh KAREDO RAJAGUGUK

SANTYRUSLAN bersama Karedo Rajagukguk;Bahwa selain berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUGUK, saksi jugapernah bertemu dengan terdakwa selaku PPK sebanyak 1 (Satu) kali yaknipada saat penandatangan kontrak itupun saksi diarahkan oleh KAREDORAJAGUGUK untuk bertemu dengan PPK dalam rangka penandatangankontrak di kantor Satker provinsi;Bahwa setelah penandatangan kontrak, saksi tidak pernah lagi bertemu dantidak pernah juga berkomunikasi dengan terdakwa ASWAD MUKMIN, ST;Hal. 73 dari 193 Hal.

KAREDO RAJAGUGUK terkait dengan keuntungan yang diperolehatas Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016telah saksi telah kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat itu bersamaan jugaSdr. KAREDO RAJAGUGUK melakukan pengembalian atas pembagian feeyang diterimanya;Bahwa setelah saksi melihat 1 (Satu) bundel mencetak Surat Penawaran dariPT.

KoperasiSejahtera Kalbar di Pontianak dengan tujuan selanjutnya untuk dipasarkan olehUnit Koperasi tersebut; Bahwa saksi TJEN BIE KIUN Als AKIUN Anak CEN CUK MIE diminta olehTerdakwa SAROHA RAJA GUGUK menjual beras dan meminta saksi TJEN BIEKIUN untuk membuka Unit Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar; Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh oleh saksi TJEN BIE KIUNselaku Unit Koperasi adalah dengan cara setelah beras habis terjual semuabaru uang hasil penjualan tersebut saksi setorkan ke Terdakwa SAROHA RAJAGUGUK

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.kdidelapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh duarupiah) diambil oleh KAREDO RAJAGUGUK dan uang tersebut sudahtermasuk yang dipergunakan sebagai operasional seperti biaya tiket KendariMakasar PP, rental mobil, penginapan, dll;Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SANTY RUSLAN sebagaiDirektris PT.

SANTYRUSLAN bersama Terdakwa Karedo;Bahwa selain berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUGUK, saksi jugapernah bertemu dengan PPK sebanyak 1 (Satu) kali yakni pada saatpenandatangan kontrak itupun saksi diarahkan oleh KAREDO RAJAGUGUKuntuk bertemu dengan PPK dalam rangka penandatangan kontrak di kantorSatker provinsi;Bahwa setelah penandatangan kontrak, saksi tidak pernah lagi bertemu dantidak pernah juga berkomunikasi dengan Sdr.

KAREDO RAJAGUGUK terkait dengan keuntungan yang diperolehatas Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016telah saksi telah kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat itu bersamaan jugaSdr. KAREDO RAJAGUGUK melakukan pengembalian atas pembagian feeyang diterimanya;Bahwa setelah saksi melihat 1 (Satu) bundel mencetak Surat Penawaran dariPT.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejaktanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaituJonni Rajaguguk, S.H., Jon Selamat L.Toruan, S.H., Elias Sungguh Sidahuruk,S.H., Rosdiana Situngkir, S.H., Frandy Septior Nababan, S.H., Advokat/Pengacarpada Kantor LBH Citra keadilan yang beralamat di Jalan Multatuli Nomor. 8Mayang Puskes Mayang Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor33/SKPid/LBH.CK/IV/2015

MARULI TUA RAJAGUGUK,SH., 2.JULIUS IBRANI.SH. dan 3. HENDRA PARULIAN HUTASOIT,SH.

ADHI PERSADA GEDUNG No.58.tanggal 19 82016 yang dibuat oleh NotarisROSIDA RAJAGUGUK SIREGAR, SH.Mkn.(fotokopi Sesuai dengan salinan) ;Penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan PT. ADHI PERSADA GEDUNG, tanggal22 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;KTP pengurus PT. ADH PERSADA GEDUNGbeserta NPWPnya (fotokopi dari fotokopi) ;Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan UsahaKonstruksi (Kontraktor) atas nama ADHI PERSADAGEDUNG PT. tanggal 16 Desember 2016.

Ahli PARLUHUTAN RAJAGUGUK dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Pajak dan ahli masih tetapdengan keterangannya. Bahwa ahli dimintai pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Tugasdari Direktur Jenderal Pajak Nomor: ST153/PJ./2020 tanggal 09 Maret 2020 Bahwa Undangundang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat iniyaitu :a.

Karena sesuatu sebab, perusahaanpara saksi tersebut tidak tidak dapat melakukan impor barang sehinggamenggunakan jasa PT Rajawali Kreasi Mandiri untuk menerbitkan faktur pajakuntuik perusahaan para saksi dengan kompensasi perusahaan para saksimembayar 20 % dari nilai PPN kepada PT Rajawali Kreasi Mandiri, padahalsenyatanya tidak ada penyerahan barang dari PT Rajawali Kreasi Mandirkepada perusahaan para saksi ;Menimbang, bahwa menurut Ahli Parluhutan Rajaguguk apabilaseseorang atau sekelompok orang

Wilson Manulang, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanDagang, Alamat di Jalan H.Kamil Nomor 63, Kelurahan Wijaya Pura,Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut Tergugat IX;Dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIll, Tergugat IX memberikan Kuasakepada Joni Rajaguguk, S.H., Jon Selamet L.

Erman Rajaguguk, SH, LL.M, Ph.D.,yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor dalam pemeriksaan perkara tanggal 17 September 2014(Bukti P.BRI5), disebutkan bahwa PERATURAN BANKINDONESIA TERMASUK PENGERTIAN HIERARKIDALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA. HAL TERSEBUT MERUJUKPADA KETENTUAN PASAL8 AYAT (1) UU 12/2011;b.

Erman Rajaguguk, SH, LL.M, Ph.D.,yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara tanggal 17September 2014 (Bukti P.BJS.HELI5) disebutkan bahwaPERATURAN BANK INDONESIA TERMASUKPENGERTIAN HIERARKI DALAM KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DIINDONESIA. HAL TERSEBUT MERUJUK PADAKETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) UU 12/2011 (Bukti T.IL6dalam Perkara Nomor: 5/KPPUI/201 4);b.

Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D.;P.BRI6 ; Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009;P.BRF7 : UndangUndang Dasar 1945;P.BRIF8 ; UndangUndang RI. No.21 Tahun 1968;P.BRI9 ; Peraturan Pemerintah R.I. No.21 Tahun 1992;10. P.BRF10 : Undang Undang R.. No. 19 Tahun 2003;11. P.BRF11 : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;Hal. 263 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt.

Eman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D.;Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009;Undang Undang Dasar 1945;8. P.BJS.HELI8 : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14. P.BJS.HELI45. P.BJS.HELI56. P.BUS.HELI67. P.BJS.HELI7Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;9. P.BJS.HELI9 : Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli olehInvestigator Asisten Direktur Penelitian dan PengaturanPerbankan OJK Eddy Manindo Harahap;10. P.BUS.HELI10 : Affidavit dari Ahli Ekonomi, Prof. Dr.

Erman Rajaguguk, SH.LLM. Ph.D dalam penyampaian keterangannya sebagai Ahli di mukapersidangan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kata "dapat"adalah baru asumsi, dapat merugikan keuangan Negara , artinya kerugianNegara belum tentu terjadi.