• Datlin Tamalagi, maka Herman Gamaldengan bertindak atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, tanpamelalui proses tender melakukan pembelian kapal fiber glass berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal16 Januari 2007 berupa 1 (satu) unit kapal motor penumpang KM. BintangMorowali dengan saksi H. Khaironi F.

  Cadda sebagai uang pembayaran harga kapal sebesarRp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SuratPerjanjian Jual Beli Kapal Nomor 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16Januari 2007 namun pada kenyataannya fisik uang sebesarRp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut tidakdiserahkan kepada H. Khoironi F.

  Cadda sebagai uang pembayaran harga kapal sebesarRp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SuratPerjanjian Jual Beli Kapal Nomor 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16Januari 2007 namun pada kenyataannya fisik uang sebesarRp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut tidakdiserahkan kepada saksi H. Khoironi F.

  Bintang Morowali sebagaimana dalam Surat PerjanjianJual Beli Kapal Nomor 0011a /DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;Bahwa Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, S.H. selaku Kepala BappedaKabupaten Morowali yang sejak awal mula telah mengetahui dan berperanserta dalam pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Morowali yang tidakdidasari dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) dan Persetujuan DPRDKabupaten Morowali, demikian pula telah mengetahui

• bangunan 60 M2,pembelian dilakukan pada tanggal 23 September 2008 dengan hargaRp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan sistem pembayarantunai berjangka yaitu pembelian secara tunai namun diangsur dengan DP / uangmuka sebesar Rp.20.000.000, sedangkan sisanya diangsur selama 23 bulandengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 12.826.087, (dua belas juta delapanratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah), pembelian rumah tersebutdituangkan dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

  bangunan 60M2, pembelian dilakukan pada tanggal 23 September 2008 dengan hargaRp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan sistem pembayarantunai berjangka yaitu pembelian secara tunai namun diangsur dengan DP / uangmuka sebesar Rp.20.000.000, sedangkan sisanya diangsur selama 23 bulandengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 12.826.087, (dua belas juta delapanratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah), pembelian rumahtersebut dituangkan dalam Surat Pengikatan Jual Beii (SPJB

  hatinyasehingga melakukan pembelian pada tanggal 23 September 2008 dengan hargaRp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan sistem pembayarantunai berjangka yaitu pembelian secara tunai namun diangsur dengan DP / uangmuka sebesar Rp.20.000.000, sedangkan sisanya diangsur selama 23 bulandengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 12.826.087, (dua belas juta delapanratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah), pembelian rumah tersebutdituangkan dalam Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

• .- Lampiran berita acara barang pada kantor pemadam kebakaran kota Jambi No. 40b/SPJB/Sekre/2004 tanggal 09 September 2004 (Asli).- Fax Kepala Kantor Damkar Jambi tentang setuju penawaran No.900/ 217a/Damkar 2004 tanggal 7 Juni 2004 (Asli) dan Fax PT.

  ISTANA SARANA RAYA (Asli),- Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22 Nopember 2004.- Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446-025-000 tanggal 30 September 2004 (Pph 22) (Asli).- Dokumen kontrak surat perjanjian jual beli No.01/SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi TA. 2004.- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 01/SPJ B/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004.- 1 (satu) bundel pendukung pembayaran pekerjaan

  Istana Saranaraya nomor.050/324a/ Damkar-2004 perihal penunjukan langsung pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) unit dilokasi kota Jambi TA. 2004 pada kantor pemadam kebakaran kota Jambi 7 (tujuh) lembar photo copy legalisir surat perjanjian jual beli (kontrak) pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2(dua) unitdilokasi kota jambi nomor : 01/SPJB/Damkar/2004.

  Pk19Halaman 3 dari 141 halaman, Putusan No.49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.Kwitansi RECIPT No.44 tanggal 17 September 2004(Asli).Serah terima barang dari PT.ISTANASARANARAYA (Asli).Lampiran berita acara barang pada kantor pemadamkebakaran kota Jambi No. 40b/SPJB/Sekre/2004tanggal 09 September 2004 (Asli).Fax Kepala Kantor Damkar Jambi tentang setujupenawaran No.900/217a/ Damkar 2004 tanggal 7 Juni2004 (Asli) dan Fax PT.

  Kebakaran V 80 ASM (Asli).Surat setuju penawaran dari Kepala Kantor DamkarKota Jambi No.900/217a/Damkar 2004 tanggal 7 Juni2004 (Asli).Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No.08/PAN/Damkar/2004 tanggal 06 Agustus 2004 (Asli).Surat pernyataan tidak dapat dinegosiasi dari PT.ISTANA SARANA RAYA (Asli).Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22Nopember 2004.Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446025000tanggal 30 September 2004 (Pph 22) (Asli).Dokumen kontrak surat perjanjian jual beli No.01/SPJB

  Pk19Kwitansi RECIPT No.44 tanggal 17 September 2004(Asli).Serah terima barang dari PT.ISTANASARANARAYA (Asli).Lampiran berita acara barang pada kantor pemadamkebakaran kota Jambi No. 40b/SPJB/Sekre/2004tanggal 09 September 2004 (Asli).Fax Kepala Kantor Damkar Jambi tentang setujupenawaran No.900/217a/ Damkar 2004 tanggal 7 Juni2004 (Asli) dan Fax PT.

  Pk19Kwitansi RECIPT No.44 tanggal 17 September 2004(Asli).Serah terima barang dari PT.ISTANASARANARAYA (Asli).Lampiran berita acara barang pada kantor pemadamkebakaran kota Jambi No. 40b/SPJB/Sekre/2004tanggal 09 September 2004 (Asli).Fax Kepala Kantor Damkar Jambi tentang setujupenawaran No.900/ 217a/Damkar 2004 tanggal 7 Juni2004 (Asli) dan Fax PT.

  Istana Saranarayanomor.050/324a/ Damkar2004 perihal penunjukan langsungpekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua)unit dilokasi kota Jambi TA. 2004 pada kantor pemadam kebakarankota Jambi7 (tujuh) lembar photo copy legalisir surat perjanjian jual beli(kontrak) pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2(dua) unitdilokasi kota jambi nomor : 01/SPJB/Damkar/2004.

• M E N G A D I L I

  DALAM KONPENSI :

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

  DALAM POKOK PERKARA :

  • Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;
  • Menyatakan sah Surat Peerjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 01/SPJB/ADM-RL/2019 tanggal 26 November 2019 dan Addendum tanggal 15 Juli 2020 ;
  • Menyatakan

DALAM REKONPENSI :

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian ;
• Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 01/SPJB/ADM-RL/2019 tanggal 26-11-2019 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 01/SPJB/ADM-RL/2019 tanggal 15-07-2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat ;
• Menyatakan bahwa tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji

• Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorgan ikdan pupuk organik; Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehprodusen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsididalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya; Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

  Bla.Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualanpupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atauPetani di wilayah tanggung jawabnya; Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT.

  menyatakan bahwa distributordan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luarperuntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa adalah seorang pedagang pada umumnya, bergerak di bidang jualbeli barang namun Terdakwa bukan merupakan seorang pengecer maupundistributor pupuk bersubsidi untuk wilayah manapun karena bukan badanhukum ataupun perseorangan yang ditunjuk produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB

  ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya, Terdakwa bukan juga badan hukum atau perseoranganyang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokokHalaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2014/PN.

• Menyatakan SPJB beserta kuasanya dibuat dihadapan PramuHariyono, SH Notaris dimalang No 161 tgl 20 Agustus 1992 sahmenurut hukum ,dan berlaku mengikat sebagai pembuktian ;6. Menyatakan AJB No 227/1/Karangploso/BPN/XI/1992 tgl 16Nopember 1992, dibuat dihadapan Raharti Saadi , SH Notaris PPAT diMalang sah menurut hukum , dan berlaku mengikat sebagaipembuktian ;7.

  Menyatakan SPJB beserta kuasanya dibuat di hadapan PramuHariyonoSH. Notaris di Malang No. 161 Tgl. 20 Agustus 1992 sah menurut hukumdan berlaku mengikat sebagai pembuktian ;6. Menyatakan AJB No. 227/1/Karangploso/BPN/XI/1992 Tgl. 16 Nopember1992, dibuat di hadapan Raharti Saadi, SH Notaris PPAT di Malang sahmenurut hukum dan berlaku mengikat sebagai pembuktian ;7.

• pertama dalam mengambil keputusannya pada putusanhalaman 17 garis datar ke 1 (satu) yang mempertimbangkan BahwaPenggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 709.778.950, (tujuh ratusSembilan juta tujun ratus tujun puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluhHalaman 5 dari 9 halamanPutusan No. 36/PDT/2017/PT.PALrupiah) akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayarkansisa pembayaran uang jual beli batu pecah sebagaimana Surat Perjanjian JualBeli Material Batu Pecah No. 050/MBPLU/SPJB

• Menyatakan surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 01.SPJB/AR/PM/X1/02 tanggal 8 November 2002 berikut kwitansi Nomor 02/PM/AR/X1/02 tanggal 25 November 2002 dan Kwitansi Pelunasan Nomor 03tanggal 27 November 2002 tidak berlaku mengikat dan tidakmempunyai kekuatan hukum;5. Menyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, dan Tergugat IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum,;6.

• MITRA SILATAMASEJAHTERA Nomor SPJB : SPJB/85/VII/2009 tanggal 16 Juli2009;1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antaraDirektorat Lalu Lintas Polri dengan PT. DIGO MITRA SLOGANtanggal 3 September 2010;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli antara Direktorat LaluLintas Polri dengan PT.

  CMMA;Bahwa SPJB untuk R2 ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2011 olehPPK dan sebenarnya SPJB ditandatangani oleh saksi BUDI SUSANTOpada tanggal 28 Februari 2011.

  SPJB/02/II/201 1tanggal 25 Februari 2011;2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.

• • 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 020/SP/421503/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah);
  • 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. 008/SPJB/421503/PP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembelian pasir gunung senilai Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
  • 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Addendum 1 No. 008/Add.1/SPJB/421503

• untuk kebutuhanKelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian ;Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan Terdakwa bukan merupakan producen,distributor atau pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi dari distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  untuk kebutuhanKelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian ;Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan Terdakwa bukan merupakan produsen,distributor atau pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi dari distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

• Mitra Silatama SejahteraNomor SPJB : SPJB/ 85/VII/ 2009 tanggal 16 Juli 2009. (BarangBukti No. 189);1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antaraDirektorat Lalu Lintas Polri dengan PT. Digo Mitra Slogan tanggal 3September 2010. (Barang Bukti No. 190);1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli antara Direktorat LaluLintas Polri dengan PT. Digo Mitra Slogan dengan kontrak: SPJB/72/X/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan nilaiHal. 95 dari 734 hal. Put.

  (Barang Bukti No.184);1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :SPJB/22/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pengadaan DrivingSimulator Uji Klinik Pengemudi R4 TA. 2011. (Barang Bukti No.185);1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :SPJB/22/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pengadaan DrivingSimulator Uji Klinik Pengemudi R4 TA. 2011.

  No. 1452 K/Pid.Sus/2014188.189.190.191.192.193.194.195.SPJB/114/X1/2009 tanggal 30 November 2009 (Barang Bukti No.187);1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : SPP/ 12/ IIl/2011 yang ditandatangani oleh Drs. Didik Purnomo dan SukotjoBambang. (Barang Bukti No. 188);1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antaraDirektorat Lalu Lintas Polri dengan PT. Mitra Silatama SejahteraNomor SPJB : SPJB/ 85/VII/ 2009 tanggal 16 Juli 2009.

  CMMA;e) 1 (satu) lembar kuitansi asli tindasan sudah terima dari KAKorlantas Polri uang sebesar lima puluh empat miliar empatratus lima puluh tiga juta rupiah (Rp54.453.000.000,00) untukpembayaran Driving Simulator Uji klinik pengemudi R2sebanyak 700 Unit dengan Nomor SPJB : SPJB/02/II/2011 yangditandatangani oleh Budi Susanto selaku Direktur PT.

  Mitra Silatama SejahteraNomor SPJB : SPJB/ 85/VII/ 2009 tanggal 16 Juli 2009. (BarangBukti No. 189);1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli antaraDirektorat Lalu Lintas Polri dengan PT. Digo Mitra Slogan tanggal 3September 2010. (Barang Bukti No. 190);1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli antara Direktorat LaluLintas Polri dengan PT.

• Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk Anoganik danPupuk organik. vide pasal 1 angka (7).Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsenberdasarkan surat perjanjian jual beli ( SPJB ) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya. vide pasal 1 angka (8).Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk

  badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di18Kecamatan dan / atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan suratperjanjian jual beli ( SPJB ) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan / atau petani diwilayah tanggung jawabnya. vide pasal 1 angka (9).Menimbang bahwa Berdasarkan data yang diperoleh dari Ahli selakuKepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Kabupaten Bojonegorobahwa kios resmi yang mendapat rekomendasi

• SPJB/02/II/2011 tanggal 25 Februari 2011beserta lampirannya.

  dalam SPJB sudah total termasuk keuntungan dansebagainya;Bahwa ahli tidak menemukan komponen harga hak ciptadalam SPUJB;5.

  SPJB/02/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 besertalampirannya.

  : SPJB/O2/II/2011 yangditanda tangani oleh BUDI SUSANTO selaku DirekturPT.

• Rp. 3.000.000.000. tanggal 2492017 untuk memenuhiperjanjian yang dibuat SPJB (Surat perjanjian jual beli) yangmengharuskan pembeli mengirim dana sejumlah tersebut setelahdilakukan penandatanganan.2. Rp. 1.000.000.000. Tanggal 3 112017 terdakwa meminta danatersebut dengan alasan untuk tambahan operasional3. Rp. 1.100.000.000. Tanggal 4 122017 terdakwa meminta danatersebut dikarenakan kayu sudah berada di logopond, dan sudahterkumpul kurang lebih 2300 M?, di siap diturunkan di TPK.4.

  Willyanto Wijaya Jo untukmempelajari dulu izinizinnya sebelum perjanjian dan telahmengirimkan peta RKU 2017 dan SK RKU dan pada tanggal 20September 2017 Terdakwa mengirim izinizin yang lainnya melaluiemail;Bahwa Terdakwa hanya menawarkan menjual kayu karena memenuhisyarat untuk ditebang sesuai dengan RKT tahun 2017 sejumlah 5.900m3, kemudian saksi WILLYANTO WIJAYA JO menanyakan tentangharga jual dan terjadi negoisasi harga, jenis kayu dll, kemudiandituangkan dalam draft SPJB (Surat perjanjian jual

  beli kayu bulat),kemudian mengirimkan rekapitulasi melalui WA;Bahwa keunggulannya yaitu memenuhi syarat sesuai peraturanpemerintah ;Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 791/Pid.B/2020/PN SbyBahwa dari penawaran tersebut kemudian dilakukan SPJB (suratperjanjian jual beli) dan yang membuat surat adalah saksi SOFYANKALEB, selanjtunya terjadi saling koreksi terhadap draft SPJB,dengan mengirimkan melalui email, untuk koreksi tidak ada tetapidipelajari terlebih dahulu.Bahwa tentang draft kerjasama saling

• TIRTA AGRO MAKMUR dengan RUMAHTANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 154/TAM/SPJB//2013 Tanggal 2 Januari 2013;Asli Surat Pernyataan yang di tujukan kepada Distributor PupukPetrokimia Gresik (PT.

  173 PK/Pid.Sus/201988.89.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.99.Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor503.510/01/KPTS/IX/2012 Tanggal 3 Januari 2012 dengan merkusaha Toko Agro Tani;Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor0613552002145 Tanggal 4 Januari 2012 nama perusahaan TokoAgro Tani;Foto copy Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor133/TAM/PNJK/I/2013 Tanggal 5 Januari 2013 dengan namapengecer Toko Agro Tani;Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor134/TAM/SPJB

• Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan Nomor : 026/PNJK/PPI-JBI/TJT/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan terkait perizinan atas nama IZWAN MANAP;

  1 (satu) bundel legalisir SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan Toko MANAP Tahun 2022 Nomor: 026/SPJB/PPI-JBI/TJT/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.

  1 (satu) bundel legalisir SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. GEMA NUSANTARA dengan Toko MANAP Tahun 2022 Nomor: 011/SPJB-TJT/CV.GN/I/2022, tgl 03 Januari 2022.

  1 (satu) lembar legalisir Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsisdi antara Toko MANAP dengan Distributor CV.

  1 (satu) bundel legalisir SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. GEMA NUSANTARA dengan Toko MANAP Tahun 2022 Nomor: 011/SPJB-TJT/CV.GN/IV/2022, tgl 04 April 2022.

  1 (satu) lembar legalisir Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsisdi antara Toko MANAP dengan Distributor CV.

  1 (satu) bundel legalisir SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. GEMA NUSANTARA dengan Toko MANAP Tahun 2022 Nomor: 005/SPJB-TJT/CV.GN/I/2022, tgl 03 Januari 2022.

  1 (satu) lembar legalisir Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsisdi antara Toko MANAP dengan Distributor CV.

  1 (satu) bundel legalisir SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. GEMA NUSANTARA dengan Toko MANAP Tahun 2022 Nomor: 005/SPJB-TJT/CV.GN/IV/2022, tgl 04 April 2022.

  1 (satu) lembar legalisir Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.

• Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukAnorganik dan Pupuk b organic.sedangkan Distributor adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubadan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran danpenjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnyadan Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

  yang berkedudukandi Kecamatan dan / atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkansurat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualanpupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan / ataupetani di wilayah tanggung jawabnya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidanganperkara ini telah mengajukan seorang terdakwa bernama M.

• Distributor dan Pengecer :Menimbang, bahwa yang dimaksud distributor dalam Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2015 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya

  ;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengecer dalam Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2015 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani

• Bahwa Putusan PN Gugatan PMH dan Putusan Banding GugatanPMH hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat yakni telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu tidak telahmerealisasikan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Tanah in casu setelah Tergugat menerima pembayaran pertama sejumlahRp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan juga tidak merealisasikanpenandatangan SPJB Tanah tersebut dengan alasan yang tidak berdasarberupa tuntutan

  seratus delapan puluh tujuh jutadelapan ratus enam puluh ribu Rupiah);(2) bahwa Penggugat telah membayar lunas Tanah Kavelingdengan 3 kali pembayaran yaitu pembayaran pertama pada bulanOktober 2011 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), keduapada bulan Maret 2012 sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)dan ketiga pada bulan Maret 2013 sejumlah Rp37.860.000 (tigapuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);(3) bahwa sampai gugatan ini diajukan belumterealisasipenandatanganan SPJB