Ditemukan 3714 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : denganya dengan dengannya denagaba denganyaâ dentana deniana dengang dungana
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-12-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PN WATES Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 18 Mei 2011 — BAMBANG SUHARTO
112 — 15
  • nepotisme.Huruf g : Mentaati dan menegakkan seluruh peraturanperundang undangan.Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaPasal 9 ayat (2) : Lurah dilarang = melakukan ataumenjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk143tujuan lain di luar yang telah ditetapkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Peminjaman uang LKM tanpa melalui prosedur yangberlaku dalam LKM untuk kepentingan pribadi terdakwasendiri, bertentangan dengana
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
201 — 115
  • Antilope Madju/Tergugat I, TIDAK MEMILIKILEGALITAS untuk mengakui dan/atau menguasai atas sebidang tanah milik adatGirik C.1728 persil 148 S.IJ, yang adalah milik Penggugat/Toha Bin Djum baikseluas 4.200 m2 maupun seluruhnya seluas + 5.000 M2 hal ini secara tegasdinyatakan sesuai dengana Surat Kepala Kecamatan Kebon Jeruk No. 289/ 1.711.2 tanggal 03 Agustus 2001ditujukan kepada Toha bin Djum tentang Penjelasan Kepemilikan Girik C 1728dan SPH (Surat Pelepasan Hak) No. 62/Cap/JB/73 tertanggal 20 September
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-05-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 18 Mei 2016 — Sugito bin Karto Ikromo ; Sugiyanto Als. Sugi bin Pawirorejo
63 — 17
  • Ataupemanfaatan Barang milik negara / daerah tersebut dengana) sewa;b) pinjam pakai;c) kerjasama pemanfaatan; dand) bangun guna serah dan bangun serah gunae) Kerjasama penyediaan infrastrukturSesuai dengan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG
MUHAJAR BIN MATROJI
51 — 17
  • Kemiri, TA.2013 dimana CV JayaSempurna harus mengerjakan pekerjaan Betonisasi dengana. Mutu beton yang digunakan untuk pengecoran adalah K. 350,pembesian dowel (besi dipasang secara berseri), palstik corandigunakan sebagai lapisan penyerap cairan beton, Besi untukdudukan dowel adalah besi 10, besi Dowel adalah besi 24.b.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARDINOL AMIR, Amd. Bin MIRZAL AMIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
173 — 162
  • Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali padawaktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit yang bermasalah.Bahwa perbuatan Terdakwa ARDINOL AMIR bersamasamadenganZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR, SYAFRIZAL Bin SIRAJUDIN,HERRY AULIA MUDTAQIEN BIN HERMAN ADJAM dan MUHAMMADDHUHA (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah), sertabersamasama dengan Saksi NOGLENG, Saksi SUMARDI dan SaksiSYAWALUDDIN, sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengana.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 438/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Yuni Chandra Nurjana
Terbanding/Tergugat III : Walikota Depok Cq Kelurahan Tugu
Terbanding/Tergugat I : PT. TIMAH Persero TBK
Terbanding/Tergugat IV : Walikota Depok Cq Kecamatan cimanggis
Terbanding/Tergugat II : PT. TIMAH KARYA PERSADA PROPERTI
Turut Terbanding/Penggugat III : Saida Nainggolan
Turut Terbanding/Penggugat II : Simin Suwito
157 — 106
  • perbuatanmelawan hukum dan ganti rugi di Pengadilan Negeri Depok Penggugat , Il mengalami kerugian materi dan imateriil dengan rinciansebagai berikut :Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I, Il kepadaPenggugat Tanah seluas 12000 m2 di kembalikan kepada PemilikHak Dasar (Hak Bawah) Ibu Yuni Chandra Nurjana (Ahli Waris) luaskurang lebih 12000m2 x 5.000.000 = Rp 60.000.000.000 (Enam puluhmilyar Rupiah)Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I, Il kepadaPenggugat III (Ibu Saida) Bangunan dengana
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2011 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN WONOSOBO Nomor 80/PID/2008/PN.Wnsb
Tanggal 25 September 2008 — Drs. TRIMAWAN NUGROHADI, MSi.; JPU
218 — 25
  • keputusan yang menyimpang dari ketentuanperaturan perundang undangan sebagaimana telah diuraikantersebut diatas ; dan kemudian menerima uang sisa/kelebihan pencairan dana proyek sejumlah Rp. 324.775.000,(Tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), ternyata telah menguntungkan bagidirinya dan merugikan Pemerintah Daerah KabupatenWonosobo dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran sebagaiupaya melayani' kepentingan umum , sehingga perbuatanTerdakwa tersebut juga bertentangan dengana
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
196 — 122
  • AHMAD FUAD LUBIS, M.Si selakuKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Utara dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara,yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan tahun anggaran 2013 sebesar Rp.937.384.612, kepada orangyang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengana.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 26 Oktober 2017 — PURWADI NUGROHO Bin JAYADI
65 — 18
  • Batubatuharus tertanam dengan kuat satu dengana lainnya untuk mendapatkanketebalan lapisan yang diperlukan, diukur tegak lurus terhadap lering.Adukan tambahan harus ditempatkan untuk mengisi semua ruang antarabatubatu dan harus diselesaikan hampir sama rat dengan permukaanlapisan tetapi tidak menutupi batubatu.
    Batubatu harus tertanam dengan kuatsatu. dengana lainnya untuk mendapatkan ketebalan lapisan yangdiperlukan, diukur tegak lurus terhadap lering. Adukan tambahan harusditempatkan untuk mengisi semua ruang antara batubatu dan harusdiselesaikan hampir sama rat dengan permukaan lapisan tetapi tidakmenutupi batubatu. Pekerjaan harus dilanjutkan dari dasar laring menujukeatas dan permukaan harus diselesaikan segera setelah pengerasan awaldari adukan dan menyapunya dengan sebuah sapu kaku.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 812/PID.B/2010/PN. SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — IR. H. FUADSYAH, M.Si
124 — 21
  • perusahaan, ...dst2) Apabila THPH ~~ sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), ...dst3) Menteri Kehutanan menetapkan KeputusanPerpanjangan HPHMenimbang, bahwa = Keputusan Menteri Kehutanan No.23/Kpts I1/1994 tanggal 17 Januari 1994 tentang PerpanjanganHPH kemudian diganti dengan terbitnya MKeputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan No. 732/Kpts 11/1998 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan,yang dapat sebagian isinya dikutip sebagai berikutPasal 1Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 18 Mei 2016 — SUGITO Bin KARTO IKROMO (alm)
60 — 21
  • Atau pemanfaatan Barang milik negara /daerah tersebut dengana) sewa;b) pinjam pakai;c) kerjasama pemanfaatan; dand) bangun guna serah dan bangun serah gunae) Kerjasama penyediaan infrastrukturSesuai dengan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-10-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 31 Oktober 2016 — 1. Sjamsuddin,Dkk Lawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk Kantor Pusat
106 — 35
  • Bahw Sehubungan dengan Point 1 di atas, maka sesuai dengana ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) menyatakan apabila putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan tsb melekat nebis in idem . Oleh karena itu, terhadapkasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk keduakalinya (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata, M.YahyaHarahap, S.H.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — ANTON LIMBONG
49 — 27
  • MASYULIANDI dengana surat nomor 605.3/076 Ekbang tanggal 26Mei 2008 inti surat tersebut berisikan agar masyarakat luas diupayakan untuk dapatmenikmati air tersebut sehingga perlu menambah item pekerjaan;Bahwa, semua prosedur untuk dilakukan amandemen telah sesuai dengan Keperes 80Tahun 2003;Bahwa,setelah di amandemen maka pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 3 Agustus 2017 — BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN
158 — 75
  • ~~ seluruhnya sebesar RP29.250.000,Menimbang, bahwa uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejungsebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu ) tatap dikuasaiTerdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yangbersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengelolaan danPenggunaanPendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tidak membuatpertanggungjawaban (SPJ), akibat perobuataan terdakwa tersebut telahbertentangan dengana
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, S.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
CASWANDI alias IWAI
322 — 70
  • NugiPangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aijdul Bahri sudahdibayarkan setelah kembali ke Indonesia dengana rincian sebagai berikut:.1) AIDUL BAHRI sebesar Rp650.000,00 (enam ratus limapuluh riburupiah) dan Rp9.114.000,00 (Sembilan juta seratus empat belas riburupiah);2) NUGI PANGESTU sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluhribu rupiah) dan Rp8.350.600,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribuenam ratus rupiah);.3) AGUNG sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh riburupiah) dan Rp8.400.000,00
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 22 Desember 2014 — NUNUH DJAENAL MUSTOFA dkk Sebagai Penggugat dan Ir J U N A E D Y dkk sebagai Tergugat.
153 — 37
  • hak Milik No.1623/Cikeruh kepada Ir Junaedi;Gugatan Penggugat tidak jelas, dengan alasan : Dalam sejarah perpajakan indonesia, belum pernah Kantor Pajak Cirebonmembawahi wilayah Kabupaten Sumedang; Letter C penullisan klasifikasi tanah darat dan tanah sawah tidak lazim;133 Ketitir harus dilampiri peta rincikan yang diteerbitkan tahun yang sama; Kepala Desa Cikeruh yang baru harus dapat menunjukkan dokumensejarah tanah adat Desa Cikeruh sejak berdiri desa itu, dan seterusnya;Gugatan kadaluwarsa, dengana
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 813/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — Dr. Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr
109 — 20
  • perusahaan, ...dst2) Apabila THPH ~~ sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), ...dst3) Menteri Kehutanan menetapkan KeputusanPerpanjangan HPHMenimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No.23/Kpts I1/1994 tanggal 17 Januari 1994 tentang PerpanjanganHPH kemudian~ diganti dengan terbitnya Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan No. 732/Kpts 11/1998 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan,yang dapat sebagian isinya dikutip sebagai berikutPasal 1Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
67 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat belum memberikan Tunjangan Kerja Tahunan yangdiberikan paling lambat bulan Juni sebagaimana diatur dalam Pasal 28(PKB)perjanjian kerja bersamapeningkatan prestasiuntuk memberikan motivasi dankerja, Pengusaha memberikan Tunjangan Kerjatahun 2009 dan 2010 sebagai pendapatan diluar gaji masingmasingsebesar(satu)kalipenghasilan yang dibayarkan sesuaikemampuan perusahaan dengan pengaturan sebagai berikut :dengana. Untuk Tahun 2008 masih ada yang masih harus dibayar sebesar 50% ;b.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
MUHSINIM M Alias MUH Bin HASAN BASRI Alm
140 — 22
  • 1)Pasal 11, ayat (1) bahwa: Pengadaan barang dan jasa di Desadikelola TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa.Pasal 13, ayat (2) bahwa: Tugas TPK pada pengadaan barangdan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawabanhasil pekerjaan.Pasal 34 bahwa: TPK membuat laporan pertanggungjawabanhasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyediabarang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengana
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KOHARUDIN, SH
Terdakwa:
ERNI BINTI BAHARUDDIN
73 — 45
  • BASO SAPADA.Keterangan ERNI SELAKU BENDAHARA menerangkan bahwa :bukupertanggungjawaban yang dibuat menyesuaikan sesuai dengana). Penatausahaan dalam kaS umum berdasarkanAPBDes sebagaimana instruksi Kepala Desa .b). Bukti pengeluaran dibuat sendiri karena tidak ada nota yangdiberikan oleh Tim Pelaksanan Kegiatan ( TPK )c). la membuat catatan pribadi atas pengeluaran yang sebenarnya.d).