Ditemukan 3765 data
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata juga tidak pernah menyebutkan pencabutan SuratEdaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 sehinggadasar yang digunakan oleh DPRD dan Walikota Malang dalam MenyusunRAPBD hingga menjadi APBD yang telah diparipurnakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nornor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31Desember 2003 tersebut adalah sah secara hukum, dan kalau hal ini dinilaitidak sah oleh siapapun, maka ada etika dan tata caranya untuk menilainyayaitu dengan mengajukan
yang berlaku ;Bahwa Wewenang Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang termasukpengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD KotaMalang tahun 2004 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perdadimaksud disahkan menjadi produk hukum, selain didasarkan pada Pasal 31ayat 1 dan ayat 2, UndangUndang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahanatas undangundang nornor
128 — 102
1970tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan :"Ganti rugisejumlah uang tertentu tanpa perineian kerugian dalambentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harusdinyatakan tidak: dapat diterima, karena tuntutantersebut adalah tidak jelasr tidak:sempurna".2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550KjSipj 1979tanggal 3 September 1979 menyatakan: "Petitum tentangganti rugi harue dinyatakan tidak dapat diterima karenatidak: mengadakan perineian mengenai kerugiankerugian yangdituniut".3) Putusan Mahkamah Agung RI Nornor
97 — 27
Bahwa agar menjadi perhatian Penggugat dan sebagai bahan pengetahuanee.serta edukasi untuk Penggugat, sebelum lahirnya undangundangperadilan agama untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1989, telahterlebih dahulu berlaku Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa danMadura berdasarkan Staatsblad 1882 nomor 152 dan Staatsblad 1937nomor 116 dan nornor 610;Bahwa disamping itu terdapat Peraturan Tentang Kerapatan Qadi danKerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan danHlm. 43 dari
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka tanpamempertimbangkan unsur lainnya Terdakwain casu harus dibebaskan (vrijspraak) dariDakwaan Primer tersebut".8 Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasikeberatan terhadap putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur, tanggal 16 Mei2013 Nornor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda, yang diktumnya menguatkanputusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, karena tidak konsisten dalammenerapkan hukum,
106 — 44
tanggal28 Oktober 1970 menyatakan:"Ganti rugisejumlah uang tertentutanpa perineian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasartuntutan itu, harus dinyatakan tidak: dapat diterima, karenatuntutan tersebut adalah tidak jelasr tidak:sempurna".2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550KjSipj 1979 tanggal3 September 1979 menyatakan: "Petitum tentang ganti = rugiharue dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak: mengadakanperineian mengenai kerugiankerugian yang dituniut".3) Putusan Mahkamah Agung RI Nornor
CV MULTI GUNA UTAMA
Tergugat:
1.PT BANK MAYORA CABANG TOMANG
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL TANGERANG II
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
140 — 45
Multi Guna Utama, bukti P14, sesuaidengan aslinya;Surat Pernyataan Jual Beli antara Hermanto dan Mangontang Hutagalungtertanggal 15 Agustus 2018, bukti P15, sesuai dengan aslinya;Surat Nomor : 026/RMDLBM/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019, perihalPemberitahuan Lelang Eksekusi, bukti P16, copy dari copy;Surat No. 4231/911Disdikbud/2019, tertanggal 27 Februari 2019, bukti P17,sesuai dengan aslinya;Surat Nornor : 045/RMDLBM/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, Perihal :Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi
77 — 40
., Advokat.Hengacara dan Penasehat Hukum pada KantorHalaman 1 dari 95 Pulusan Perdata Gugatan Nornor 235/Pdt. G/2016./PN. BOG, Hukum HADI PERMADI,S.H., & ASSOCIATESyang beralamat di JI. Taman Cibunut Utara No.16Vandeventer, Kota Bandungg, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 195/SK/KHHP/VI/2016tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;3. JEANNY SUZANNA YUSMAN,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta4.
188 — 59
YUSNAL seluas 2 Hektar.Ket : Nornor 1,2 dan 3 adalah pembeli.# Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.Pada Tahun 1999 Alm. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 ( 1/2 Kektar )Kepada Saya (LASMAWATI ) yang saya buat a/n anak saya ( JONI YUSRAN ).#Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000.b.
107 — 102
ketentuan Undangundang No 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Bab X TentangPembubaran, Likuidasi, dan Berakhimya Status Badan Hukum dalamPasal 143 disebutkan bahwa;(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroankehilangan status Badan hukum sampai dengan selesainyalikuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPSatau Pengadilan dan sesuai dengan Pasal 48 UndangUndang No.24 Tahun 2004 TentangLembaga Penjamin Simpanan dan Ketentuan Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan Nornor
137 — 66
Akta jual Beli Nornor 241/11/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris DidiSudjadi, SH;. Akta jual Beli Nomor 242/12/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris DidiSudjadi, SH;Akta jual Beli Nomor 243/13/Keb. Lama/1984 terhadap, tanah girik C 75 persil17 S II dari H.
78 — 44
. / Putusan No : 13/Pid.Sus/2015/PN.Lmj;Dakwaan tidak cocok dengan KTP klien kami, maka jelas adanya ERROR INPERSONA, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf aKUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nornor : SE004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan, maka dengan tidakdipenuhinya syarat Formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (verniettigoaar) surat Dakwaan; vDalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan.
150 — 78
Eigendorn Verponding Nomor 1204 telah dihapuskan olehundangundang nornor 1 tahun 1958 dan tanahnya sudah menjadiTanah Negara.Rp. 116.535.000.000 ialah hasil perkalian 194.225 M2 X Rp. 600.000.Angka 194.225 M2 adalah luas keseluruhan Eigendom VerpondingNomor 1204.
140 — 95
BPN No. 9 Tahun 1999) dan terikat azasazasumum Pemerintahan yang baik/AAUPB (UU No. 28 Tahun 1999).Bahwa berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung Nornor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukumyang menyatakan : "meskipun sengketa itu terjadi dari adanyasurat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, makagugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke PeradilanUmum dan karena pokok sengketa cenderung atau lebih kentalmuatan
PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
YUSUF TYOS
209 — 82
status, riwayat, kKeadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukumantara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingankepentingan lainnya.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah di atasobjek sengketa diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat IlIntervensi menunjuk pada lokasi yang sama, dimana tanah Penggugat terhisap dalamSertipikat objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dihubungkan ketentuan pasal Pasal 12 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nornor
69 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;16)2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening0180178929 ;17)1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nornor Rekening 0074302891 ;18)2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada EVIE MARIA MADUJID ;19)2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepadaARIF MAKHMUDIN ;20)2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada ARIF MAKHMUDIN ;21)2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralasan menurut hukum Terdakwa dikualifikasi sebagai "dader" atau "yang melakukan" dan "turut serta yangmelakukan perbuatan" yang merugikan keuangan Negara;22.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini harus ditolakkarena tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga Pembanding (Terdakwa 1)tidak memenuhi unsurunsur delik pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nornor
153 — 67
eh publik / masyarakat luas dan didirikan atas dasar AktaPendirian sesuai UndangUndang Nornor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, sedangkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara adalahlembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dengandemikian, dapat dipahami dengan jelas bahwa Tergugat I bukanlahtermasuk dalam Badan / Pejabat Tata Usaha Negara melainkan badanhukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas ; h.
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
239 — 140
Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung telah termaktub kaidahhukum tentang kewenangan mengadili, yaitu :1) Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Juli 2001 Nornor 22K/TUN/ 1998 tentang Kompentensi Absolut (pertanahan), dengankaidah hukumnya "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangberkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semuapihak yang berkepentingan;2) Putusan Mahkamah
155 — 42
merasamempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan KepalaKantor pertanahan yang bersangkutan ataupuri tidak mengajukan gugatan keperigadilan merigenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Peraturan Pemerihtah tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat telahlewat waktu (kadaluarsa) disebabkan Sertipikat Hak Milk Nornor
73 — 22
yang telah menerbitkan Sertifikat21.sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, yakni Sertifikat Hak MilikNo. 7631/Sukajaya, Surat Ukur Nomor 19/2007 NIB No.02865diatas tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak diKelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang adalahmerupakan perbuatan melawanNUKUM. " 2202222 oo ne nnn nn noneBahwa perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikatsertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Ill, yakni Sertifikat HakMilik No. 2821/Sukajava, Surat Ukur Nornor