dan/ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari pengunaan surat buktidimaksud.Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaraCq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh duajuta sembilanratus delapan puluh enam ributigaratus limapuluh rupiah)berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BadanPengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkuluNomor.SR1343/PW06

Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaracq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh dua jutasembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah) berdasarkan hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06/5/2015tanggal 29 Juni 2015,wn nnn anne nn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UUNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

pekerjaanlahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian ProvBengkulu TA. 2013 sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengantanggal 01 Juli 2015.Putusan Nomor 81/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 192 dari 288 Halaman.Bahwa dasar ahli melakukan audit tersebut adalah Surat KepalaKepolisian Daerah Provinsi Bengkulu nomor R/150/XV2014/DitReskrimsus tanggal 11 November 2014 perihal PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu nomor : ST0016/PW06

/5/2015tanggal 8 Januari 2015 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor :ST0487/PW06/5/2015 tanggal 17 Juni 2015.Bahwa Tim perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu yang melakukanpemeriksaan (audit) tersebut adalah:a.

akibat perbuatan para terdakwa yangmencairkan dana pekerjaan tersebut padahal para terdakwa mengetahuipekerjaan belum selesai adalah telah mengakibatkan terjadinya kerugiannegara atau kerugian keuangan negara oleh karena negara mengelurkanPutusan Nomor 81/Pid.SusT PK/2016/PN.Bgl Hal. 260 dari 288 Halaman.kewajibankewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnyadidapatkan, berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0488/PW06/5/2016Tanggal 1 Juni 2016 Perihal Pemberian Keterangan Ahli.Bahwa Ahli menerangkan bahwa mempunyai sertifikat keahlian dalambidang Akutansi dan Auditing antara lain sertifikat Auditor Terampil,Auditor Ahli, Auditor Ketua Tim, Pelatihan Audit Keinvestigasian danPelatinan Auditor Forensik oleh BPKP serta Pelatinan PengadaanBarang Jasa Pemerintah oleh LKPP.Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai Ketua

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhirNomor ST0303/PW06/5/ 2016 tanggal 06 April 2016.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Prosedur audit yang dilakukan dalamAudit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaantindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUDKabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah

/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 danpenambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW06/5/2016tanggal 06 April 2016, audit tersebut dilaksanakan untuk pekerjaanlapangan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulaitanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016.Laporan Hasil Audit terbit tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana tertuangpada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPembangunan Gedung Rumah Sakit Umum

Daerah KabupatenMukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko TahunAnggaran 2012 dan 2013, dengan Surat Pengantar Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi BengkuluNomor SR0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang melakukan Audit penghitungankerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidanakorupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD KabupatenMukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko TahunAnggaran 2012 dan 2013

adalah Tim Audit sesuai dengan Surat TugasKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW 06/5/2016 tanggal 06 April 2016, yaitu : No.

keuangan;e angka 5 melaporkan serta mempertanggung jawabkanhasil kegiatan program bantuan secara administrasikeuangan dan tehnis kepada Dinas Pendidikan Propinsidengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp39.956.132,00(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluhenam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan Ahli BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR0689/PW06

., M.H. bin Wajis, dan saksi RedyHeriyanto bin Robin Harahap, yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh duajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR0679/PW06/5/2018,tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa

Kehutanan danESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06

dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Menimbang, bahwa selain Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksisaksi, dan keterangan Ahli juga mengajukan bukti Surat berupa:Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor: SR0679/PW06

laporanperkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersamasama dengan saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhirpekerjaan Pembangunan Lampu Jalan; Bahwa benar Laporan Hasil Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanandam ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0679/PW06

tersebut telah diserahkannyakepada Tergugat I dan Tergugat III,Atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat I menyurati pihak BPKPPerwakilan Bengkulu dengan surat nomor : 006/1819/DPUK/2015 tanggal 11Juni 2015 tentang mohon petunjuk atas perselisihan terhadap pelaksanaankontrak Nomor : 600/1557/DPUK/2015 kegiatan pembangunan gedung kantorWalikota Bengkulu,Bahwa atas surat tersebut selanjutnya BPKP Perwakilan Bengkulu pada tangga18 Juni 2015 membalas surat tersebut dengan surat Nomor : S0495/PW06

WIJAYAKARYA BETONWilayah Penjualan II kepada PT DADI PCI, selanjutnyaTergugat dalam Rekonpensi mengajukan permohonan untuk adendum kontrakdengan Surat Nomor : 18/IDI/VII/2015 tanggal 30 Juni 2015.Bahwa masalah Tiang Pancang dapat diadakan Adendum Kontrak danAdendum Kontrak ini telah dikoordinasikan oleh Para Penggugat dalamRekonpensi dengan :1 Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu, dengan Surat Nomor : S0495/PW06/3/2015tanggal 18 Juni 20152 Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bengkulu Nomor : SR0804/PW06/5/2018,tanggal 07 Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia FerryBengkulu sebesar Rp729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan jutaempat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) denganbeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan' berlanjut, perbuatan itu dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa PT.

Bengkulu Nomor : SR0804/PW06/5/2018, tanggal 07Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulusebesar Rp729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empatratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungansebagai berikut:1. Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberanganoleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. RodaTeknindo Purajaya Tahun 2016 Rp.1.085.688.225,00.2. Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberanganPT. ASDP dari PT.

Bengkulu Nomor : SR0804/PW06/5/2018, tanggal 07Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT.

Bengkulu Nomor : SR0804/PW06/5/2018, tanggal O07 Mei 2018Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu sebesarRp729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribuenam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:1. Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberanganoleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. RodaTeknindo Purajaya Tahun 2016 Rp.1.085.688.225,00.2. Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberanganPT. ASDP dari PT.

ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Tahun 2016,Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP PropinsiBengkulu Nomor : SR0804/PW06/5/2018 tanggal 07 Mei 2018;Bahwa Tim Audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukanaudit adalah:1. KASMUAL Pengendali Mutu;2. SUAMAN Pengendali Teknis;3. HERITRIYANTO Ketua Tim;4.

lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta limaratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP)Nomor : SR1274/PW06

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

dan/ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadapkebenaran material dan akibat yang timbul dari pengunaan surat buktidimak sud.Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaraCq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh dua jutasembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah) berdasarkan hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga haltersebut menguntungkan DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRYKONTRUKSI dan INDRA JAYA.Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaracq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh dua jutasembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah) berdasarkan hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06

/5/2015tanggal 8 Januari 2015 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor :ST0487/PW06/5/2015 tanggal 17 Juni 2015.Bahwa Tim perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu yang melakukanpemeriksaan (audit) tersebut adalah:a.

menggunakan cek OC.Derry Kontruksi yangditandatangani oleh terdakwa DARLIS' sebanyak 2(dua) lembar,sedangkan khusus untuk uang sebesar Rp. 390.000.000,(tigaratussembilan puluh juta rupiah) diambil oleh RIZKI CAHYA RAHMATULLAHdari Bank Mandiri Nomor rekening 1130009726484 atas perintahterdakwa INDRA WWAYA dan setelah uang dicairkan kemudiandiserahkan kepada terdakwa INDRA WWAYA.Bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06

jasa (SPPLS barang dan jasa) danmempersiapkan dokumendokumen pencairan lainnya yang selanjutnyadiserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) mengakibatkan terjadinyakerugian negara atau kerugian keuangan negara oleh karena negaramengelurkan kewajibankewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yangseharusnya didapatkan, dan berdasarkan pemeriksaan Badan PengawasanPutusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 253 dari 278 halamankeuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkuluNomor.SR1343/PW06

Seluma sebesar Rp. 108.459.067, (seratus delapan juta empat ratus lima puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal O5 Juni2014 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TV Angkatan IVpada Badan Diklat Pemerintah Kab

Amriska Mandiri TourAnd Travel sebesar Rp. 14.375.000, (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima riburupiah).Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab.Seluma sebesar Rp. 108.459.067, (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilanribu enam puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkanLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal

ELMAWATI, MM,Marhakidinata, saksi Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrialdan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas danongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yangmelakukan perjalanan dinas tersebut.e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi

ELMAWATI, MM;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihnan Kepemimpinan IVAngkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab.

ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN direktur CV.DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga jutadelapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dansebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negarasekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06

/5/2013, tanggal 14 Mei2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran KerugianKeuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013,tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitungberdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasukpajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisikterpasang menurut

DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluhtiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dansebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekiraRp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telahdiurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 391013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang

digunakanuntuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diuraipada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitungberdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajakdibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasangmenurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

Profesi dan saksi ahlimemiliki Certified Fraud Examiner (CFE) yang dikeluarkan oleh AssociationFraud Examiners;Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu129Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor: SR1013/PW06

. , sehingga terdapat kerugian negara hasilperhitungan BPKP Perwakilan provinsi Bengkulu Nomor SR0877/PW06/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, sebagai berikut :1. Realisasi pembayaran berdasarkanSP2DRp11.801.738.941,962. Dikurangi PPN Rp 1.072.885.358,363. Jumlah (1 2) Rp10.728.853.583,604. Nilai yang seharusnya Rp7.472.309.656,56Bi Kerugian Keuangan Negara (3 4).Hal. 16 dari 86 halaman, Pts.Perk. Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PTBGL.Rp3.256.543.927,04Nilai Kerugian negara tersebut terdiri dari:1.

Satker PKP2B Provinsi Bengkulu telah membayarRp11.801.700.000,00 (termasuk PPN) kepada pihak PT Vikri Abadi Group.Namun pada kenyataannya yang seolaholah dikerjakan oleh PT VikriAbadi Group dalam Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur PermukimanKumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya,Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 hanyasejumlah Rp.7.472.309.656,56. , sehingga terdapat kerugian negara hasilperhitungan BPKP Perwakilan provinsi Bengkulu Nomor SR0877/PW06

Saksi Ahli REDHO PERMANA PUTRA, S.E;Bahwa saksi adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi BengkuluBahwa saksi mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing;Bahwa jabatan saksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalahsebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkuluberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: KEP0132/PW06,//1/2015;Bahwa ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahliannya tersebutantara lain :1) Sertifikat

Keuangan dan Pembangunan;e Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan KualitasSistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan FungsiPengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat.e Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: R85, R86,R87, dan R88/N.7.12/Fd.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 201 6perihalBantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahii;e Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: ST0840/PW06

terdapat pertanggungjawabananggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya (markup) dan fiktif dantidak ada pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, adapunpertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai realisasinya)sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidankorupsi penyalahgunaan anggaran perogram pembinaan danPemasyarakatan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Tahun Anggaran 2015, Nomor SR0034/PW06

yang merupakan bagian dari kerugian keuangannegara sejumlah Rp 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan HasilAudit PerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaantTindakPidanakKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negarasejumlah Rp 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta duaratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanaKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negarasejumlah Rp 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaantTindakPidanaKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran2013 oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

disita dan dinyatakan sebagai pengembalian kerugian negarasehingga kepada terdakwa tidak lagi dibebankan untuk mengembalikankerugian negaraMenimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa oleh karenahanya berisi pandangan dan permintaan terdakwa, maka majelis telahmemperhatikannya dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnyadalam putusan ini;Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

BengkuluSelatan TA. 2013, Nomor : SR 2343 / PW06/ 5 / 2014, tanggal 1 Desember 2014 adalah :e Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 611/TIV / 2014, tanggal21 April 2014 perihal Mohon Perhitungan Kerugian KeuanganNegara.e Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : ST 0506 / PW06 / 05 / 2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Penugasanuntuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Pengadaan Buku Keagamaan Kitab

Bengkulu Selatan TA.2013 Nomor :SR 2343 / PW06/5/ 2014, tanggal 1 Desember 2014.Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pulamengajukan alat bukti Surat ;Bahwa yang kami maksud sebagai alat bukti surat untuk mendukung pembuktian dalam perkara iniadalah :1.

Bengkulu Selatan TA. 2013 Nomor : SR2343 / PW06 /5 / 2014, tanggal 1Desember 2014.2.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor ; SR 2343/PW06/5/2014 Tanggal 01 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan NegaraSebesar RP 555.703.640.

Kekurangan jumlah buku(HA ) ccs essere o eros eaters a eo Re OLN wm NEw RC SOL 733 eksemplartelah terdapat kekurangan volume dan dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yangdimuat dalam Laporannya Nomor ; SR 2343/PW06/5/2014 Tanggal 01 Desember 2014telah merugikan keuangan Negara Sebesar RP 555.703.640.

DEDIPUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapanpuluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebaliknyadisisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekiraRp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilanpuluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimanayang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013ditambah data yang digunakan

untuk menghitung besaran KerugianKeuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013,tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitungberdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasukpajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisikterpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.n Perbuatan terdakwa

DEDI PUTRA PERKASAsebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilanratus delapan puluh dua rupiah), dan sebaliknya disisi lain, merugikan keuanganatau perekonomian negara sekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluhdelapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluhtiga rupiah) sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013ditambah data yang digunakan

untuk menghitung besaran Kerugian KeuanganNegara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 sertaMetode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan, yakniKerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dariKas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barangdan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.w Perbuatan

Sertifikasi Profesi dan saksi ahlimemiliki Certified Fraud Examiner (CFE) yang dikeluarkan oleh AssociationFraud Examiners;Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BengkuluSelatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor: SR1013/PW06

., Sarmadi, masingmasing selaku Tim PHO/FHO, telahmemperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana PekerjaanPembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Majedan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusakamenuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal diKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR2136/PW06/5/2014tanggal 30

Guntur Akhiri, S.T., Sarmadi, masingmasing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selakuKontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalanSentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten KaurTahun Anggaran 2011; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusakamenuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal diKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR2136/PW06

Bengkulu Selatan pada dinas Pertanian ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR2104/PW06/5/2016 tanggal17 November 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagaiberikut :a. Markup Pupuk dalam penyusunan RUKK Rp. 67.000.000,b. Bantuan yang tidak dinikmati kelompok tani Rp. 51.850.000,c. Pemakaian Pupuk Organik yang tidak memenuhi StandarMutu dan efektivitas Rp. 72.000.000.,Jumlah Rp. 190.850.000.

SR2104/PW06/5/2016 tanggal 17 November 2016 diketahui jumlahKerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.850.000., (Seratussembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);2. Hasil Laboratorium pengujian contoh pupuk organik Novelgro dariKementerian Pertanian Badan Penelitian dan pengembanganPertanian Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian Balai PenelitianTanah yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Ir. A.

Bengkulu Selatan pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TahunAnggaran 2015 Nomor : SR2104/PW06/5/2016 tanggal 17 November 2015dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP) dengan rincian sebagai berikut :d. Markup pupuk dalam penyusunan RUKK = Rp. 67.000.000,e. Bantuan yang tidak dinikmati kelompok tani = Rp. 51.850.000,f.

Bengkulu Selatan pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TahunAnggaran 2015 Nomor : SR2104/PW06/5/2016 tanggal 17 November 2015dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP) dengan rincian sebagai berikut :a. Markup pupuk dalam penyusunan RUKK = Rp. 67.000.000,Hal 282 dari 349 Putusan Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.BGLb. Bantuan yang tidak dinikmati kelompok tani = Rp. 51.850.000,c.

Bengkulu Selatan pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TahunAnggaran 2015 Nomor : SR2104/PW06/5/2016 tanggal 17 November 2015dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP) dengan rincian sebagai berikut :a. Markup pupuk dalam penyusunan RUKK = Rp. 67.000.000,b. Bantuan yang tidak dinikmati kelompok tani = Rp. 51.850.000,c.

Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : ST 0610 / PW06 / 5 / 2014, tanggal 18 Juni 2014tentang Perpanjangan Waktu Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Kegiatan Pengadaan Buku Keagamaan Kitab Suci,Buku Ensiklopedia SMA, Buku Kamus dan Buku ReferensiPerpustakaan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kab.

Bengkulu Selatan TA. 2013 Nomor :SR 2343 / PW06/5 / 2014, tanggal 1 Desember 2014e Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwatidak keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pulamengajukan alat bukti Surat ;Bahwa yang kami maksud sebagai alat bukti surat untuk mendukung pembuktian dalamperkara ini adalah :1.

Bengkulu Selatan TA. 2013 Nomor :SR2343 / PW06/5 / 2014, tanggal 1 Desember 2014.2.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu) Nomor ; SR 2343/PW06/5/2014Tanggal O1 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara Sebesar RP555.703.640.

Bengkulu Selatan T.A. 2013 tidakharus sudah nyatanyata menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi cukup apabilaperbuatan tersebut berpotensi atau dapat menibulkan kerugian bagi keuangan Negara,maka unsur pidana ini telah terpenuhiee Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor ; SR 2343/PW06/5/2014Tanggal 01 Desember 2014 telah merugikan keuangan Negara Sebesar RP 555.703.640.

kebenaranmaterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi FeriLastoni tersebut memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum yang telah merugikan keuangandaerah Kabupaten Seluma sebesar Rp968.208.856,00 (Sembilan ratusenam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus limapuluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor:SR0246/PW06

akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi FeriLastoni tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp968.208.856,00 (Sembilanratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratuslima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor:SR0246/PW06

Bgldaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah merugikankeuangan negara sebesar Rp. 968.208.856,00 (Sembilan ratus enampuluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluhenam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.non Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun

pengawasan dengan kompleksitas tinggidalam kegiatan pemantauan; Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitas tinggidalam kegiatan pengawasan lain; Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitas tinggidalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan,pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan danselaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi; Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli, ada surat tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0343/PW06

Seluma di Tahun. 2017 telahmerugikan keuangan negara sejumlah Rp968.208.856,00 (sembilan ratusenam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluhenam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0246/PW06/5/2019tanggal 01 Oktober 2019 yang disampaikan oleh Ahli PARLUHUTAN SINAGA,SE (Auditor) pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebelumnya telah dilakukanpenyitaan secara sah

merupakanbagian dari Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 676.250.000,(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Programpaket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BengkuluTengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai suratNomor: SR2342/PW06

dicairkan kepada PKBM yang tidak memenuhi persyaratanadministratif dan teknis serta tidak melaksanakan programpembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan BantuanOperasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B.Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negaraterhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, timmenemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 676.250.000,(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor : SR2342/PW06

sebesar Rp 21.875.000, (duapuluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakanTerdakwa untuk kepentingan pribadinya,e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugianKeuanganNegara atas Perkara DugaanTindakPidanakorupsi Kegiatan BantuanOperasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah TahunAnggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

disita dan dinyatakan sah sebagai pengembalian kerugiannegara sehingga kepada terdakwa tidak lagi dibebankan untukmengembalikan kerugian negaraMenimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa oleh karenahanya berisi pandangan dan permintaan terdakwa, maka majelis telahmemperhatikannya dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnyadalam putusan ini;Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR2342/PW06