Ditemukan 3865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera netrial nefral natral netra netralã netrale netran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2161 — 3666
  • DR NurcholisBahwa pada tanggal 1 Maret 2001 ditandatangani Piagam Ishlahdi suatu tempat netral, di RNI Kuningan Jakarta Selatan,seminggu kemudian dideclare di Masjid Sunda Kelapa dihadiriulama dan tokohtokoh masyarakat. Selanjutnya mereka kawankawan dari Tanjung Priok membentuk Yayasan namanyaYayasan Penerus89Bahwa Saksi mengetahui ada proses hukum penahanan dari DanSatgas Intel Laksusda Jaya karena mempunyai kewenanganberdasarkan Juklak Kopkamtib Nomor 03 Kopkamtib Tahun1977.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
489 — 239
  • Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
420 — 347
  • berarti harus dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ada harusdibuktikan ada suatu niat jahat atau justru ada perintah jabatan atau perintah dariatasan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau tidak sah tetapi dilakukandengan itikad baik jadi dalam doktrin ilmu hukum kami juga mengenal sebagaiHal. 120 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dpsalasan pemaaf bahwa kalau menurut moeljatno itu dibagi menjadi 2 yaitu subjektifdan objektif dimana ahli akan melihat ini sebagai hal yang netral
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
264 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisinan hak, perselisinan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, dan perselisinan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahioleh seorang atau lebih mediator yang netral
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
567 — 246
  • Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkupkerja badan usaha.Hubungan lain (andere verhoud) dalam lingkup Kerja badan usaha dapatdiartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikansecara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukumbaik dalam bidang hukum netral dan hukum non netralBahwa dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui suratkeputusan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
382 — 377
  • Pada kondisi pH 7,8 maka secara teoriunsurunsur hara banyak yang tidak tersedia karenaterlalu netral/oasa. Kalau terlalu basa maka terutamaunsurunsur mikro akan kurang tersedianya. Hara makroHal. 185 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selterkendala juga ketersediaannya kalau pH terlalu tinggi.pH normal itu 7 saja;Bahwa setahu ahli harga kapur itu sekarang cuma Rp800/kg;Bahwa Metode SMP ini didasarkan pada kejenuhanaluminium.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
  • Bahwa sekira tanggal 2 Mei 2019, saksi memberikanarahan ke Yusriansyah agar yang menjadi penterjemahadalah dari pihak Imigrasi dan bukan dari pihak hotelkarena dikhawatirkan tidak netral dan saksi jugamenghubungi Pak Darmeli untuk mempertanyakan adakahstaf Imigrasi yang bisa jadi penerjemah ;b. Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019, pagi hari, saksi berdiri dipintu masuk Kantor Imigrasi setelah itu ada seorang lakilaki hendak masuk dan dia menanyakan ke saksi, Dimanaruangan pak Rahmat?
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/G/2014/PHI.BDG
Tanggal 13 Oktober 2014 — SA’AN BIN TIMAN; TRIYONO; LUKMAN AMRULLOH; SUTIKNO, DKK; PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL;
76 — 31
  • Mediasi yang dilakukan seorang Mediator bukanlah merupakansatusatunya panduan dan/atau pedoman untuk menyelesaikanmasalah, dan sama sekali tidak mengikat secara hukumsehingganya dapat pula dan/atau sudah sepatutnya untuk diabaikandalam perkara a quo karena Anjuran yang diberikan oleh Mediatortidak berdasar pada fakta kejadian dan fakta yuridis, para pihakmemiliki hak apakah akan menerima atau menolak, dan Tergugatberpendapat bahwasanya Mediator terhadap perkara a quo telahbertindak secara tidak netral
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
60 — 40
  • Oleh Halaman ke 43 dari 66 halamankarena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral danbelum merupakan kesimpulan fakta (hukum).b. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan fakta yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaifakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh MajelisHakim Tingkat Pertama.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA AKHYAR LUBIS Diwakili Oleh : Aldian Harikhman,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
858 — 716
  • Oleh karena itu, fakta hukumtersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum);Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat denganfakta yang dinyatakan oleh judex factie tingkat pertama sebagai faktahukum karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh judexfactie tingkat pertama. padahal didepan persidangan, PEMOHONBANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolaksebagian dari fakta hukum tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
139 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu, prinsip keadilan dan keberimbangan yangditujukan tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi jugademi masyarakat umum, harus selalu dipegang oleh Majelis Hakimpemeriksa suatu perkara sengketa Tata Usaha Negara dalamsegala tindakan aktif yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalamseluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuai dengan asasperadilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas dan merdeka),dan asas peradilan yang sederhana, cepat, adil, mudah dan murah;Dalam buku Pengantar
    Karena itu, prinsipkeadilan dan keberimbangan yang ditujukan tidak hanya bagi parapihak yang berperkara tetapi juga demi masyarakat umum, harusselalu dipegang oleh Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara sengketaTata Usaha Negara, baik di tingkat pertama maupun di tingkatbanding, dan dalam segala tindakan aktif yang dilakukan oleh MajelisHakim dalam seluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuaidengan asas peradilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas danmerdeka) dan asas peradilan yang sederhana
    Dengan demikian, asas peradilan netral dan adil tidak dapatdipisahkan dan harus berjalan beriringan dengan asas dominus litisdan asas pembuktian bebas yang dianut oleh Majelis Hakimpemeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara yakni dalamkaitannya dengan peran aktif untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalampersidangan perkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yangditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
151 — 89
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 77
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
161 — 376
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
121 — 34
  • dimaksuddengan kekuasaan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan (macht);Menimbang bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuatatau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewenangan bermakna berarti hak dankewajiban (rechten en plichten);Menimbang bahwa secara lebih rinci dapat dikatakan, kekuasaan adalahKemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegangkekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa;Menimbang bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat yang netral
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
131 — 68
  • Bahwa dibutuhkan penilaian Ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
496 — 392
  • orang yang memberi hal itu adahubungannya dengan jabatannya . ada dwaling (kesesatan) si pemberimenduga si penerima memiliki Kkewenangan tertentu dalam hal ini jika diterimamaka agar dapat dipenuhi unsurunsur pasal 11 terkait jabatannya, namuntetap memerlukan pembuktian terhadapnya adanya kesepakatan antarapemberi dan penerima terkait pemberian tersebut.Bahwa benar masuk ke Pasal 12B UU Tipikor, menurut Ahli apa hakekat yangdilarang dari delik gratifikasi ini Gratifikasi itu artinya sebenarnya netral
    Gratifikasi itu netral artinyabukan merupakan suatu perbuatan yang jelek. Itu adalah perbuatan derma,memberikan sesuatu. Jadi perouatan melawan hukumnya bukan pada menerimagratifikasi. Yang menjadi melawan hukum adalah gratifikasi yang diterima tidakdilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari. Penyelanggara negaraboleh menerima gratifikasi asal melaporkan ke KPK dalam tenggang waktu 30Halaman 294 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdghari.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
174 — 77
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2734 — 4214
  • objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatanmelawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrectmatigeoverheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintahan, maka Majelis berpendapatbahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat dalam objek sengketa merupakanperbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwainternet adalah wahana yang bersifat netral