Ditemukan 3865 data
2161 — 3666
DR NurcholisBahwa pada tanggal 1 Maret 2001 ditandatangani Piagam Ishlahdi suatu tempat netral, di RNI Kuningan Jakarta Selatan,seminggu kemudian dideclare di Masjid Sunda Kelapa dihadiriulama dan tokohtokoh masyarakat. Selanjutnya mereka kawankawan dari Tanjung Priok membentuk Yayasan namanyaYayasan Penerus89Bahwa Saksi mengetahui ada proses hukum penahanan dari DanSatgas Intel Laksusda Jaya karena mempunyai kewenanganberdasarkan Juklak Kopkamtib Nomor 03 Kopkamtib Tahun1977.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
489 — 239
Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
420 — 347
berarti harus dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ada harusdibuktikan ada suatu niat jahat atau justru ada perintah jabatan atau perintah dariatasan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau tidak sah tetapi dilakukandengan itikad baik jadi dalam doktrin ilmu hukum kami juga mengenal sebagaiHal. 120 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dpsalasan pemaaf bahwa kalau menurut moeljatno itu dibagi menjadi 2 yaitu subjektifdan objektif dimana ahli akan melihat ini sebagai hal yang netral
264 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisinan hak, perselisinan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, dan perselisinan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahioleh seorang atau lebih mediator yang netral
567 — 246
Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkupkerja badan usaha.Hubungan lain (andere verhoud) dalam lingkup Kerja badan usaha dapatdiartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikansecara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukumbaik dalam bidang hukum netral dan hukum non netralBahwa dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui suratkeputusan
382 — 377
Pada kondisi pH 7,8 maka secara teoriunsurunsur hara banyak yang tidak tersedia karenaterlalu netral/oasa. Kalau terlalu basa maka terutamaunsurunsur mikro akan kurang tersedianya. Hara makroHal. 185 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selterkendala juga ketersediaannya kalau pH terlalu tinggi.pH normal itu 7 saja;Bahwa setahu ahli harga kapur itu sekarang cuma Rp800/kg;Bahwa Metode SMP ini didasarkan pada kejenuhanaluminium.
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
Bahwa sekira tanggal 2 Mei 2019, saksi memberikanarahan ke Yusriansyah agar yang menjadi penterjemahadalah dari pihak Imigrasi dan bukan dari pihak hotelkarena dikhawatirkan tidak netral dan saksi jugamenghubungi Pak Darmeli untuk mempertanyakan adakahstaf Imigrasi yang bisa jadi penerjemah ;b. Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019, pagi hari, saksi berdiri dipintu masuk Kantor Imigrasi setelah itu ada seorang lakilaki hendak masuk dan dia menanyakan ke saksi, Dimanaruangan pak Rahmat?
76 — 31
Mediasi yang dilakukan seorang Mediator bukanlah merupakansatusatunya panduan dan/atau pedoman untuk menyelesaikanmasalah, dan sama sekali tidak mengikat secara hukumsehingganya dapat pula dan/atau sudah sepatutnya untuk diabaikandalam perkara a quo karena Anjuran yang diberikan oleh Mediatortidak berdasar pada fakta kejadian dan fakta yuridis, para pihakmemiliki hak apakah akan menerima atau menolak, dan Tergugatberpendapat bahwasanya Mediator terhadap perkara a quo telahbertindak secara tidak netral
60 — 40
Oleh Halaman ke 43 dari 66 halamankarena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral danbelum merupakan kesimpulan fakta (hukum).b. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan fakta yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaifakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh MajelisHakim Tingkat Pertama.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
858 — 716
Oleh karena itu, fakta hukumtersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum);Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat denganfakta yang dinyatakan oleh judex factie tingkat pertama sebagai faktahukum karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh judexfactie tingkat pertama. padahal didepan persidangan, PEMOHONBANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolaksebagian dari fakta hukum tersebut.
139 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu, prinsip keadilan dan keberimbangan yangditujukan tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi jugademi masyarakat umum, harus selalu dipegang oleh Majelis Hakimpemeriksa suatu perkara sengketa Tata Usaha Negara dalamsegala tindakan aktif yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalamseluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuai dengan asasperadilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas dan merdeka),dan asas peradilan yang sederhana, cepat, adil, mudah dan murah;Dalam buku Pengantar
Karena itu, prinsipkeadilan dan keberimbangan yang ditujukan tidak hanya bagi parapihak yang berperkara tetapi juga demi masyarakat umum, harusselalu dipegang oleh Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara sengketaTata Usaha Negara, baik di tingkat pertama maupun di tingkatbanding, dan dalam segala tindakan aktif yang dilakukan oleh MajelisHakim dalam seluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuaidengan asas peradilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas danmerdeka) dan asas peradilan yang sederhana
Dengan demikian, asas peradilan netral dan adil tidak dapatdipisahkan dan harus berjalan beriringan dengan asas dominus litisdan asas pembuktian bebas yang dianut oleh Majelis Hakimpemeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara yakni dalamkaitannya dengan peran aktif untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalampersidangan perkara.
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yangditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
151 — 89
Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 77
Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
161 — 376
Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
121 — 34
dimaksuddengan kekuasaan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan (macht);Menimbang bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuatatau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewenangan bermakna berarti hak dankewajiban (rechten en plichten);Menimbang bahwa secara lebih rinci dapat dikatakan, kekuasaan adalahKemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegangkekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa;Menimbang bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat yang netral
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
131 — 68
Bahwa dibutuhkan penilaian Ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
496 — 392
orang yang memberi hal itu adahubungannya dengan jabatannya . ada dwaling (kesesatan) si pemberimenduga si penerima memiliki Kkewenangan tertentu dalam hal ini jika diterimamaka agar dapat dipenuhi unsurunsur pasal 11 terkait jabatannya, namuntetap memerlukan pembuktian terhadapnya adanya kesepakatan antarapemberi dan penerima terkait pemberian tersebut.Bahwa benar masuk ke Pasal 12B UU Tipikor, menurut Ahli apa hakekat yangdilarang dari delik gratifikasi ini Gratifikasi itu artinya sebenarnya netral
Gratifikasi itu netral artinyabukan merupakan suatu perbuatan yang jelek. Itu adalah perbuatan derma,memberikan sesuatu. Jadi perouatan melawan hukumnya bukan pada menerimagratifikasi. Yang menjadi melawan hukum adalah gratifikasi yang diterima tidakdilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari. Penyelanggara negaraboleh menerima gratifikasi asal melaporkan ke KPK dalam tenggang waktu 30Halaman 294 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdghari.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
174 — 77
Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2734 — 4214
objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatanmelawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrectmatigeoverheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintahan, maka Majelis berpendapatbahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat dalam objek sengketa merupakanperbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwainternet adalah wahana yang bersifat netral