Ditemukan 4050 data
213 — 52
yang menjadi ahli waris, penentuan mengenaiharta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, danmelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut adalah AbsoluteCompetentie berada pada Pengadilan Agama Tigaraksa;KEKELIRUAN KUMULASI GUGATAN(Exceptio Plurium Litis Consortium)Bahwa, Komulasi obyektif berdasarkan Reglement op de Rechtsvordering (Rv)dan Het Herziene Indonesisch reglement (HIR) serta Reglement Tot RegalingHal. 107 Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2016/PN.Tng.Van Het Rechtswezen in de Gewesten
Kekeliruan Kumulasi Gugatan (Exceptio Plurium Litis Consortium),dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, Komulasi obyektif berdasarkan Reglement op de Rechtsvordering(Rv) dan Het Herziene Indonesisch reglement (HIR) serta Reglement TotRegaling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura(RBg) dan Burgerlijk Wetboek, tidaklah mengaturnya, akan tetapi haruslahmempunyai hubungan atau koneksitasnya dengan gugatan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu perbuatan melawan
Terbanding/Tergugat XII : BAJAU
Terbanding/Tergugat I : JEMAIN
Terbanding/Tergugat X : MUHAMMAD DANA
Terbanding/Tergugat VIII : ASPOT
Terbanding/Tergugat XVII : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Tergugat VI : RENDA
Terbanding/Tergugat XV : RACHIM, S.Sos
Terbanding/Tergugat IV : JEPRY
Terbanding/Tergugat XIII : A ANG
Terbanding/Tergugat II : JAHAP
Terbanding/Tergugat XI : MASKADI
Terbanding/Tergugat IX : ROLAN BERTEH
Terbanding/Tergugat XVIII : RUSTAM
Terbanding/Tergugat VII : DATIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARDI, S.Sos
Terbanding/Tergugat V : RAMDAN BERTEH
Terbanding/Tergugat XIV : DIWAL
Terbanding/Tergugat III : SUNDU
107 — 39
rekonvensi;Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalahbaik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan TingkatBanding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebutdibebankan kepadanya;Mengingat, ketentuan perundang undangan: UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten
Terbanding/Penggugat I : FARIDA MAGDALENA ELLEN BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat II : ANI RUKIAH BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat III : TIODORA HENDRIATY BR. SIRAIT
Turut Terbanding/Tergugat II : TIANGGUR Br. MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat III : WILMAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIGOR GIPSY MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat V : RUMIA Br, MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VI : PATUA MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VII : TUJUAN MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : EDWARD MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IX : JANUAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat X : KEPALA KELURAHAN BANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat XI : CAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
Turut Terbanding/Tergugat XII : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA KOTA MEDAN
36 — 28
Putusan Nomor 134/Pdt/2020/PT MDNMenimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetapdipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van hetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ( RBG), (S.13427227),Undang Undang Nomor
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
156 — 89
PenggugatKonvensi / para Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 16 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 1angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
1.SURADI
2.SAMTONI
3.LEGIMIN
4.PARDI
5.WAKIYO
6.SITI
7.DARYONO
8.RUSLI
9.SUYANI
10.SURYADI
11.WAGIMAN
12.EDI OKTA
13.WARDI
14.ZAH ROZI
15.SARWOTO
16.BAKRI
17.SITI MARIAH
18.DAMIRI
19.WARNO
20.ROHMAN
21.SARDI
22.IWAN
23.HOLILI
24.JAINAL
25.SUPANGAT
26.KARYANTO
27.ALIMUDIN
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.ROJIN
37.MEMET
38.SARJONO
39.IFIN SABANI
40.WARTINI
41.WARSI
42.HENDRA SAPUTRA
43.MAS HENDRO
44.MISMAN EFENDI
45.SITI KHADIJAH
46.AHMAD MUSLIM
47.NENGAH ADI SUKIRNO
48.BAHRUDIN
49.SUPARDI
50.ABU BAKAR
51.WAGIMAN.AS
52.MADAMIN
53.ARIEF SYAFARI
54.TOHIRIK
55.KASDULLOH
56.AMIR
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan C.q. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kantor Wilayah BPN, C.q Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat jalan bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II C.q. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
67 — 14
tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangHalaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN KlaPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atauRbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
431 — 356
karena Perlawanan dari Pelawan/Terbandingtidak dapat diterima, maka pihak Pelawan/Terbanding harus dihukum untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang ditingkat bandingakan ditetapkan dalam amar putusan ini.Mengingat Undangundang No. 48 tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah diubah dengan Undangundang No. 8 tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undangundang No. 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van HetRechts in de gewesten
MUHAMMAD LESSY
PAMA DJAMALI
DAUD HAHUAN
PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
Tergugat/Terbanding:
SALEH LESSY
Turut Tergugat/Turut Terbanding:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH
138 — 74
semula Tergugat Il, DANPembanding Ill semula Tergugat IV berada dipihak yang kalah karena putusanpada tingkat banding gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbuldalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadaPembanding semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding IIIsemula Tergugat IV secara tanggung renteng ;Memperhatikan Stb. 1927227 tentang Reglemen Acara Hukum UntukDaerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten
48 — 17
karenanyaputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 07Nopember 2017 tersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat beradadipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
113 — 128
dalam perkara a quodikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokokperkara maka terhadap guatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verlaard);Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard), maka Ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;Memperhatikan ketentuanketentuan dalam Hukum Acara Perdata(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN RI . DJKN SU Cq. KEPALA KANTOR KPKNL MEDAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. JAKARTA Cq. PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat IV : BELAHIM, SH., M.KN, SELAKU NOTARIS
Terbanding/Tergugat V : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
111 — 53
Negeri Lubuk Pakam,Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Maret 2021 dikuatkan, makaPembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, makaberdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalamamar putusan ini;Halaman 92 dari 91 hal Putusan Nomor 495/Padt/2021/PT MDNMemperhatikan pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het RechtswezenIn De Gewesten
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY
2.JIMI LAIPENY
3.RIDOLFO LAIPENY
4.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
5.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
6.SUANTHIE JHON LAIPENY
7.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
8.ERNY WASTI LAIPENY
9.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
10.AGATHA LAIPENY
11.RODE KILYKILY
12.NIKO RAFEL KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.NORCE KILYKILY
62 — 16
., Stb 1927 227 tentang Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), UndangUndangNomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, , serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan
54 — 31
berpendapat, bahwa putusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Sim, tanggal12 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertanhankanuntuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;Halaman 110 dari 73 Putusan Nomor 299/Pdt/2020/PT MDNMenimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula ParaPenggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasalpasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten
973 — 908
Malakabu Maibem sekaligusmenghentikan tindakantindakan marga/keret Kalawen Panlu in casu ParaTergugat a quo terhadap marga/keret Malakabu Maibem dan masyarakatpada umumnya yang mendiami lokasi tanah obyek sengketa a quo.Oleh sebab itu, gugatan a quo hanya dikhususkan kepada marga/keretKalawen Panlu in casu Para Tergugat a quo karena berkeinginan inginmemiliki dan menguasaitanah obyek sengketa a quo dengan caramelawan hukum.Bahwa mendasari pada Pasal 191 ayat 1 RBg (Rechtreglement Voor DeBuiten gewesten
1.Ir. Yulianus Simpei ,MT
2.Hery Bakti,SE
3.Katrina , A.Md
4.Popy Wardani,SP
5.Kristiana Dewi ,SH
6.Ben Reimer Untung ,S.Pd
7.Martha D. Matan , S.Si
8.Karya Darma, S.Hut
9.Edy Kaharap Singam
10.Martinewaty, S.Sit
11.Yan Setiawan, SE
Tergugat:
1.Hj. Siti Jamiah
2.Sunaidah, HMR
3.Siti Nooraisyah
4.Nur Holiseh, HMR
5.Tambang
6.Amat Tuyan, S.H.
88 — 23
oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan danPara Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatasmaka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan ParaPenggugat selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 151, Pasal 191 ayat (1), Pasal 259 dan pasalpasal lain dalam Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Madura/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Tergugat:
1.GUSDIANTO
2.ZAINI
3.DENDI ZULHERI
4.PUTRA ABADI, SH
5.DJAMALUS
6.PAIDI
7.RUSDIANTO
8.BARISNO
9.ABADILLAH
10.ABU SALIM, Sos
11.H. M. YUNIS
12.H. ALI AMRAN
13.H. BAKHTIAR
14.Jufrizal
Turut Tergugat:
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kampar
14.KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
180 — 109
, Il, Ill, V, VI, VII, VIII, X, Xl, XII dan XIVKonvensi/Penggugat , Il, Ill, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII dan XIV Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengandemikian terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka ke11gugatan penggugat adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
92 — 14
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Maduraatau Rbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : HENGKY SAHE
Terbanding/Tergugat II : HENGKY KORAH
Terbanding/Tergugat III : JOHNY TOMMI TANOD
Terbanding/Tergugat IV : ADRIE JHONY ROTINSULU
Terbanding/Tergugat V : JULIN MALONGASALE
Terbanding/Tergugat VI : FRANGKY E. RUMUAT.
Terbanding/Tergugat VII : Dra. A. PAULUS - MARAMIS.
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Minahasa Utara, Cq. Hukum Tua/Kepala Desa Maumbi selaku Kepala Pemerintahan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Terbanding/Tergugat IX : WILLIAM WIBISONO
Terbanding/Tergugat X : FRANS DUMANAUW
Terbanding/Tergugat XI : HANDRI ROTINSULU.
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY V. TATUIL, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat XIV : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara.
79 — 43
September 2021 Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Mnd dikuatkanmaka Pembanding semula Penggugat yang berada dipihak kalah harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009,Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten
MALIK.NG Alias ATENG
Tergugat:
H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
55 — 109
terhadappokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap perlawananPelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelljk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah dinyatakantidak dapat diterima, maka terhadap Pelawan haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;Memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
56 — 31
Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura ( khususnya pasal 199 205) ;5.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan
54 — 22
(REGLEMENT TOT REGELING VAN HETRECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.) (S. 1927227.) Bagian 2. Musyawarah Dan Keputusan pengadilan.Pasal 189.(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambahdasardasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. (RO. 39,41.)(2) la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.(3) la dilarang memberi keputusan tentang halhal yang tidak dimohon ataumemberikan lebih dari yang dimohon.