Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2015/PTUN.MTR tanggal 28 Maret 2016, yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -

Bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas Surat PermohonanPemohon tertanggal 22 Maret 2017 perihal Mohon Eksekusi Putusan PTUNSamarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD yang ditujukan kepada GubernurKalimantan Timur.

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar),didasari oleh Putusan PTUN Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang telahberkekuatan hukum tetap ; 2+ ono nnn non nn nnn nn nnn nnn ene nee ene nnMenimbang, bahwa dari Bukti P1 = T.1 berupa Putusan Putusan PTUNSamarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD diperoleh fakta hukum bahwaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan lzin UsahaPertambangan

Sinar Kumala Naga seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilankoma enam puluh satu hektar);Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18Mei 2016 secara lengkap berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian; 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 yang bersesuaian denganpengetahuan Majelis Hakim, Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18Mei 2016 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh Penggugat telahdimohonkan eksekusinya kepada Tergugat (Bupati Kutai Karta Negara).

/G/2015/PTUN.SMD.

/G/2015/PTUNJKTtertanggal tanggal 11 Februari 2015 justru merupakan tindakan yang membuatsistem hukum grasi menjadi pincang, karena tidak membiarkan sistem hukum grasimenerima feedback dari output yang dihasilkan.PETITUM Merujuk pada uraian hukum di atas, Pelawan dengan segala hormat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus Perkara Perlawanan aquodengan amar sebagai berikut : 1 Memutuskan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 30/G/2015/PTUNJKT tanggal

/G/2015/PTUNJKT tanggal 24Februari 2015 nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan1 Bahwa, kompetensi Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 4 jo.

/G/2015/PTUNJKT tanggal 24Februari 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 11 Februari 2015 tidak diterima, dengan alasan pokok gugatannyatanyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (vide buktiMenimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agar PenetapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/G/2015/ PTUNJKT tanggal 24Februari 2015 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pengadilan TataUsaha

Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatanNomor 30/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 11 FebruariMenimbang, bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dengan menyatakan bahwaPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2015/PTUNJKTtanggal 24 Februari 2015 adalah sudah tepat dan berdasarkanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dibantah olehTerlawan, dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat (awal) Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 11 Februari

2015, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 24 Februari 2015, objek sengketa, dan alatbukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan aquo, maka menurut hemat Majelis Hakimpermasalahan hukum yang harus~ diuji dalam gugatan perlawanan iniadalah :Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 24 Februari 2015 yang menyatakan gugatanHalaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 30/PLW/2015/PTUNJKT.Nomor

., tanggal 24 Februari 2015, jo.Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT., tanggal 24 Februari 2015, untuk memperjelasberikut kutipan pertimbangan Penetapan Nomor : 92/G/2012/PTUNJKT., tanggal 04 Juli 2012 :Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dan mendukungsegala kegiatan Penggugat yang bergiat dalam upaya pemberantasanpengedaran narkotika secara ilegal dan membantu merehabilitasi korbanpenyalahgunaan narkotika, namun dalam menguji keabsahan objek sengketaHalaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT., tanggal 24 Februari 2015 ; 4. Berdasarkan uraian di tas, oleh karena sangat jelas terbuktidan tidak terbantahkan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah lalai dan tidak cermat dengan hanya melakukan penjiplakandan sedikit merubah nama dan nomor suratsurat dalam meyusun PenetapanDismissal, maka Pelawan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamemutuskan Penetapan Dismissal gugur demi hukum dan selanjutnya memeriksa Gugatan Pelawan (Penggugat) ;V.

Bahwa untuk mreyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, pertimbanganPenetapan Dismissal menguraikan bahwa dalam kasus serupa,Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah menerbitkanPenetapan Nomor : 92/G/2012/PTUNJKT., tanggal 04 Juli 2012, jo.Nomor : 29/G/2015/PTUNJKT., tanggal 24 #4Februari 2015, jo.Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT., tanggal 24 Februari 2015, demi adanyakepastian hukum

Penetapan Nomor : 30/G/2015 /PTUN., tanggal 24 Februari 2015 ;5. Terhadap dalil Pelawan yang pada pokoknya berkaitan denganpertimbangan penetapan Dismissal hanya mengedepankan AspekKepastian Hukum dan mengesampingkan Aspek Sosiologis dan AspekKeadilan, Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :a.

Penetapan Nomor : 30/G/2015 /PTUN., tanggal 24 Februari 2015 ; b. Terkait dengan tidak dipertimbangkannya Aspek sosiologis dan AspekKeadilan dalam Penetapan Dismissal sebagaimana didalilkan Pelawan,maka Terlawan menyampaikan bahwa penilaian Aspek Sosiologis danAspek Keadilan tersebut telah masuk dalam Pokok Perkara / substansiPerkara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang PeraturanPelaksanaan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan tidak melanggar peratruan perundangundangan yang berlaku,sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakanditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/G/2015/PTUNKPG.Tanggal 12

Tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016 dan diterima olehPembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2015/PTUNKPG yangdibuat

waktu (kadaluwarsa), seharusnya gugatantersebut di atas ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdiajukan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;Mengenai tenggang waktu: Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yaitu Bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dalamPerkara Nomor 30

/G/2015/PTUN.SBY. yaitu Sertipikat Hak Milik NomorHalaman 7 dari 14 halaman.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor36/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Maret 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 06 April 2016 dan diterima pada tanggal18 April 2016, kKemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2016, sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 30

/G/2015/PTUN.SBY junctoNomor 36/B/2016/PT.TUN.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.

;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar Majelis Hakim menolakgugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karenaPenggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan dan telahlewat waktu (kadaluarsa);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/G/2015/PTUNPTK, tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi

Putusan Nomor 436 K/TUN/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 13 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 30/G/2015/PTUNPTK yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Pontianak.

terdapatpertentangan satu dengan yang lain karena dalam proses mengadili secarategas menyatakan bahwa permohonan banding dart Tergugat/Pembandingtidak diterima, kemudian dalam "mengadili sendiri" menyatakan menerimaeksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 artinya bagaimanamungkin suatu amar putusan yang telah dinyatakan tidak diterima kemudiandietrima kembali, demikian pula halnya dalam amar putusan pada PokokPerkara yang tidak tergambar tentang pembatalan putusan pengadilan padatingkat Nomor 30

/G/2015/PTUN PTK., oleh karena itu putusan tersebut cukupmembingungkan Pemohon Kasasi sehingga melalui Memori Kasasi iniHalaman 20 dari 27 halaman.

Nomor: 079/KPTS/BAPEK/2015tanggal 18 Juni 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama RITAJAYANTI, SH NIP. 19870115 200604 2 001;Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulinkan hakPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30

/G/2015/PT.TUN.JKT,Tanggal 08 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.

., tanggal 15Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor 30/G/2015/PTUNBL tanggal 10 Maret 2016 dengan perbaikan amarsehingga menjadi:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;2.

Putusan Nomor 521 K/TUN/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Agustus 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2016, sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2015/PTUN.BL, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

.; Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 30/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 16November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/PENPP/2016/PTUN.Kdi., tanggal 15Januari 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/PENHS/2016/PTUN.Kdi., tanggal22 Januari 2016, tentang Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Putusan MahkamahAgung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014Nomor: 328 PK/Pdt/2014 telah pula mengajukan Gugatan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap sertifikat hak milik tanahobyek sengketa Nomor: 2950 atas nama Tergugat NURLAILA dan telahdiputus tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 30/G/2015/PTUNMTR Jo.

Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor :30/G/2015/PTUN.JPR, diberi tanda T8/ Tll.Int 8;12.

SuratKeteranganPenguasaan Tanah dengan Nomor : 593.8/09/SWG SU/2017,tertanggal 14 November 2017,bukti T6/ TIl.Int6 adalah Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, bukti T7A/ TIl.Int7A adalah Putusan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor04/G/2018/PTUN.JPR, bukti T7B/ TIl.Int 7B adalah Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar dengan Nomor:117/B/2018/PTTUN.Mksr, bukti T8/TIl.Int8 adalanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor :30

/G/2015/PTUN.JPR dan bukti T9/ Tll.Int 9 adalah daftar hadir namanamatertanggal 23 September 2017 yang telah membangun dan menguasai sebagiantanah tersebut;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan seluruh bukti surat yang diajukanoleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dipertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini;Menimbang, bahwa bukti T1/ Tll.Int1 s/d T5/ TIl.Int5 pada pokoknyaadalah dasar perolehan tanah adat dari Ny.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkaraperlawanan atas Penetapan Nomor : 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 24 Pebruari 2015antara MYURAN SUKUMARAN (sebagai Pelawan) dengan Presiden RepublikIndonesia (sebagai Terlawan), yang mana Putusan Nomor: 30/PLW/2015/PTUNJKTtanggal 6 April 2015 yang dalam pertimbangan hakim hal. 48, menyatakan :Menimbang, bahve oleh karena Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentangpenolakan pemberian Grasi adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Tentang Kepemilikan Tanah Adatdi Wilayah Pemerintah Kota Sorong, tanggal 10 April 2013,(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor:029/DASWILMOI/SK/IV/2013, Tentang Kepemilikan Tanah AdatMarga Keret Osok Malasimsa di Wilayah Pemerintah KotaSorong, tanggal 11 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 43 dari 76 Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR20.21.22.23.24.25.26.P20:P21:P22:P23:P24:P25:P26:Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 30

/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 09 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;Penetapan Nomor: 09/Pen.BHT/2016/PTUN.JPR, tanggal 29 Juni2016, (fotokopi Sesuai dengan salinan aslinya) ;Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Surat Perjanjian Jual Beli antara Julius Kendi dan Tampubolontanggal 14 Februari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:07/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2014, (fotokopisesuai dengan