/G/2015/PTUNJKT Jo.

No. 83 K/TUN/2016 tersebutsama sekali tidak ada menyinggung mengenai prioritas.e) Pertimbangan Pengadilan TUN dalam Putusan No.32/G/2015/PTUNJKT Jo.

/G/2015/PTUNJKT Jo.No. 282/B/2015/PT.TUNJKT Jo.

/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015, Jo.

/G/2015/PTUN.

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara menolak atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2015/PTUNPLG., Tanggal 24 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2016DALAM POKOK PERKARA1.

Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 477.500, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor33/B/2016/PTTUNMDN, Tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:32

/G/2015/PTUNPLG, tanggal 24 November 2015 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI.

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding Tergugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing padatanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Tergugat IIIntervensi dan Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasing pada tanggal 6 Juni 2016 dan 8 Juni 2016 sebagaimana ternyata dariAktaAkta Permohonan Kasasi Nomor 32

/G/2015/PTUNPLG., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

:KEBERATAN PERTAMA:Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/B/2016/PT.TUN.MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 32/G/2015/P.TUN.Mks telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku karena mempertimbangkan cacat yuridis atautidak cacat yuridisnya penerbitan sertifikat hak milik sematamata hanya padawaktu penerbitannya dan tidak pada keterpenuhan dan keserasian antara datayuridis dengan data fisik dan alat bukti keterangan saksi;Halaman

Putusan Nomor 303 K/TUN/2016Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/B/2016/PT.TUN.MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 32/G/2015/P.TUN.Mks telah salah atau melanggarkaidah ilmu hukum yang menyatakan lus In Causa Positum = HukumDitemukan Dalam Fakta;Bahwa kesalahan atau pelanggaran Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar atas kaidah ilmu hukum bahwa Hukum Ditemukan Di dalam Fakta =lus In Causa Positum nyatanyata terdapat di dalam Putusan

Putusan Nomor 303 K/TUN/2016bahkan tidak mengetahui dimana letak dan batasbatas tanah daratnyasehingga memakai tangan orangorang lain untuk membuat patokpatokbatas di atas tanah milik Tergugat II Intervensi;KEBERATAN KETIGA:Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/B/2016/PT.TUN.MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 32/G/2015/P.TUN.Mks telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku karena mempertimbangkan cacat yuridis atautidak

Kelurahan Samata tidak mungkin bertumpang tindih di atas satu titik yangsama dengan Kelurahan Romangpolong;KEBERATAN KEEMPAT:Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/B/2016/PT.TUN.MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 32/G/2015/P.TUN.Mks telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku karena mempertimbangkan cacat yuridis atautidak cacat yuridisnya penerbitan Sertifikat Hak Milik sematamata hanya padawaktu penerbitannya dan tidak

Bank Mandiri selaku Pemegang HakTanggungan yang juga membenarkan dan mengakui jika Bank Mandiri selakuPemegang Hak Tanggungan pun tidak mengetahui dimana letak lokasi tanahhak tanggungan milik Penggugat;Bahwa sesuai dan berdasarkan uraianuraian di atas maka putusanhukum dalam perkara ini haruslah diletakkan pada faktafakta hukum yangsudah ditemukan pada halaman 47 dari Putusan Judex Facti Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 32/G/2015/PTUN.MKS, sebagai berikut:1.

Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian AgamaRepublik Indonesia melalui Surat Nomor : W4.TUNS / 1036 / H.03.06 /XII / 2016, untuk perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN atas namaPenggugat , dan Surat Nomor : W4.TUN3/1035/H.03.06/XII/2016,untuk perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat Il,tanggal 29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan RektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ;3.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/II/2017, tanggal 27 februari 2017,Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPerihal: Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.

Ambon ;Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatanmelawan hukum yang memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatannyasebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berdasarkan SuratKeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor:In./13/1/1c/KP.07.6/134/2015, tanggal 30 November 2015 tentangPemberhentian Pejabat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam InstitutAgama Islam Negeri Ambon ;Menyatakan sah menurut hukum putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 32

/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor.67/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 08 September 2016 antara Drs.

/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor. 67/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 08 September 2016antara Drs.

Selain itu dengan tidak adanya pengajuankeberatan selama dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disyaratkan dalamPerbup a quo maka secara otomatis gugatan penggugat harus dinyatakantelah lewat waktu atau kadaluarsa dan oleh karenanya itu harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerangtelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2015/PTUN.SRG,Tanggal 23 November2015 yang amarnya sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi:Halaman 12 dari 18 halaman.

Negara tersebut telah dikuatkanolehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor29/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 11 Aprill 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2015,diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 13 April 2016,sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 32

/G/2015/PTUN.SRG., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara.

Padahal putusan putusan yang dimaksud, yaitu PutusanPerkara No.32/G/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Februari 2015jo. Putusan Perkara No.282/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 16November 2015 jo. Putusan Perkara No.83K/TUN/2016 tertanggal18 April 2016 dan putusan tersebut telah inkrach van bewiidemempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi KuasaHukum Susilo Lestari, SH.

(Bukti Sesuai asll).Bukti Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat atasPerkara no. 32/G/2015/ PT UN Jkt dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta. (Bukti Sesuai asli).Bukti tanda terima Kontra Memori Kasasi tanggal 18Januari 2016 atas Perkara no. 282/B/2015/PT TUN Jkt Jono. 32/G/2015/PTUN Jkt dari Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta. (Bukti Sesuai asi).SPPT PBB tahun 2011 dan lampiran. (Bukti Sesuai asl!)

(Bukti Sesuai asli).Bukti Putusan Perkara Tata Usaha Negara no. 83KTUN/2016/MARI Jo no. 32/G/2015/PTUN Jkt yangmenggugat BPN Jakarta Pusat untuk Penerbita SertifikatHak a.n Para Tergugat dan Pertamina masuk sebagai PihakIntervensi, Putusan tersebut dimenangkan oleh ParaTergugat (Bukti Sesuai asl).Surat tertanggal 02 April 2018 dari Bok Chairul Munir cskepada Bpk M Achyani dan Bpk Handoyo Santoso perihalmeminta penjelasan dan pertanggung jawaban terhadappemecatan Kuasa Hukum Ibu Susilo Lestari, SH

/G/2015/PTUN.JKT.Tanggal 3 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.

Tanggal 16 November 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 32/G/2015/PTUNJKT. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.

Judex Facti pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16 November 2015 halaman8 sampai dengan halaman 9 menyebutkan:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan menelitisecara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 32/G/2015/PTUNJKT tanggal 3Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, Alatalat

/G/2015/PTUNJKT tanggal 3Agustus 2015;Halaman 58 dari 84 halaman.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas, pertimbangan hukum Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2015/PTUNJKTtanggal 3 Agustus 2015, diambil alih oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakata sebagaipertimbangan hukumnya dala mmemutus sengketa di tingkatbanding;Menimbang bahwa untuk singkatnya dan untuk tidakmengulangi hal yang sama secara mutatis mutandispertinbangan hukum tersebut dianggap termuat kembalidalam putusan

/G/2015/PTUN.JKT.Tanggal 3 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1.

Tanggal 16 November 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 32/G/2015/PTUNJKT. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.

Judex Facti pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16 November 2015 halaman8 sampai dengan halaman 9 menyebutkan:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan menelitisecara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 32/G/2015/PTUNJKT tanggal 3Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, Alatalat

/G/2015/PTUNJKT tanggal 3Agustus 2015;Halaman 58 dari 84 halaman.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas, pertimbangan hukum Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2015/PTUNJKTtanggal 3 Agustus 2015, diambil alin oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakata sebagaipertimbangan hukumnya dala mmemutus sengketa di tingkatbanding;Menimbang bahwa untuk singkatnya dan untuk tidakmengulangi hal yang sama secara mutatis mutandispertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembalidalam putusan

dilantik danmenjalankan tugasnya sampai 5 tahun ke10 Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 24 (dua puluh empat) dalamperkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.Kdi adalah sangat tidak beralasan hukumobyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I melanggar azaskepastian Hukum dan Tertib penyelenggara Negara, Penggugat tidakmenguraikan secara jelas dan terperinci mengenai pelanggaran apa yangdilang gar; 11 Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.21 (empat titik duapuluh satu)dalam perkara nomor: 32

/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar dan tidak adacacat proses/prosedur karena tim seleksi Calon anggota KPU Buton Tengahtelah melakukan seleksi sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diaturdalam ketentuan pasal 22 ayat (3) hurus j UU No. 15 tahun 2011 dan PerKPUNo. 2 tahun 2013 pasal 11 ayat (1) dan ayat12 Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.22 (empat titik duapuluh dua)dalam perkara nomor: 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar karena timseleksi calon anggota KPU Buton Tengah sudah melaksanakan

ditetapbkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat pada tanggal 05 Januari 2016 yang diterima pada tanggal13 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188/01/425.012/2016 tanggal 26 Januari 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 32

/G/2015/PTUN.SBY jo.

Putusan Perkara No. 32/G/2015/PTUN.PLG tanggal 24 November 2015antara Ahmad Mustofa sebagai Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang selaku TergugatTerhadap ke 7 (tujuh) putusan tersebut di atas semuanya mengabulkanEksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut. Seharusnya ketujuhHalaman 14 dari 22 halaman.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/11/2017, tanggal 27 Februari 2017,Perihal : Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN dan Perkara Nomor35/G/2015/PTUN. ABN.

Tanggal 16Desember 2015 Nomor : 049/AH.ADV/G/XII/2015 Perihal Gugatan, selanjutnyaCiberi taNda DUK 0.0... eee ee ccc eeccceeeeceeceeeeeeeeeeeeeeceeeueeeueeeeeeeeeaueesaeeeseeeeeanees T47;Asli dan Fotocopy Surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtanggal 30 Desember 2015 Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mtr, selanjutnya diberiTANGA DUK... cece ce cece eccceeceeee cece eeeuececeuseeeueeseeeeeeeseeaueesueeeeeueeeadeeeaeeeueeeeanes T48;Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2016 Nomor

:001/SKTUN/BMP/I/2016, selanjutnya diberi tanda DUKti ............ eee T49;Asli dan Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal31 Maret 2016 Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mtr, selanjutnya diberi tandaAsli dan Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaratanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.SBY, selanjutnya diberiTANGA DUK... cece ccc cccceccececeeaeceseeceeeeeeuueceueceeeaeeeaueeeeeueeeaeeuueeeeeeesaneeeneeees T51;Fotocopy dari Fotocopy Surat Sangka Suci tanggal

Maka dengan ini Para Tergugatmensomeer para Penggugat untuk membuktikan dalilnya yangsecara malafide menyatakan, bahwa biaya Peradilan Tata UsahaNegara menghabiskan Rp, 10.000.000.000, (Sepuluh MilyarRupiah).4) Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan telah adanyaEksekusi adalah tidak benar, karena belum ada penetapanEksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 379/PDT/2020/PT DKIPadahal putusan putusan yang dimaksud, yaitu PutusanPerkara No.32

/G/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Februari 2015jo.

bahwa gugatan Penggugat yangmempertentangkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan sebagai pengakuanhak di atas tanah milik Indonesia dengan Sertipikat hak milik yang berasaldari pemberian hak di atas tanah negara, atas tanahtanah yangkeadaannya berbeda, dimana tanah Milik Tergugat II Intervensi merupakantanah persawahan sedangkan tanahtanah milik Penggugat merupakantanah darat adalah menjadi kompetensi absolut peradilan umum;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 32

/G/2015/PTUN Mks, tanggal 12 November 2015 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menerima eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;2.

Herawati Rusdi, Dkk selaku Penggugat melawanKepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat.Putusan Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.PLG tanggal 24 November2015 antara Ahmad Mustofa sebagai Penggugat melawan KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat.Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN.PLG tanggal 20 Oktober2016 antara Ishak Hasan Bin Haji Sudin sebagai Penggugat melawanKepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat.Terhadap ke8 (delapan) putusan tersebut di atas semuanya