/G/2015/PTUNBL, tanggal 29 Februari 2016 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 146 PK/TUN/2017 Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 83/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 22 Juni 2016 adalah sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor 33/G/2015/PTUNBL, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkanbanding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar

Pemohon,sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1angka 3;Bahwa atas keputusan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukanGugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung padatanggal 27 Oktober 2015 dengan Perkara Nomor 33/G/2015/PTUNBL,Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 146 PK/TUN/2017dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diputusdengan amar putusan sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribuRupiah);Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor 33/G/2015/PTUNBL tanggal 29 Februari 2916, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan diputus dengan amar putusan sebagai berikut:1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 33/G/2015/PTUNBL tanggal 29 Februari 2916, yangdimohonkan Banding;3.

/G/2015/PTUN.SRG,Tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:I.

/G/2015/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Serang.

Bahwa benar Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat berkeberatanterhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:67/B/2016/PTTUN.JKT. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor: 33/G/2015/PTUNSRG;:2.

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sependapat dan dapatmenerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai bagianeksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 73 sampai dengan halaman83 Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUNSRG, dan mohon agar Yang MuliaHakim Agung menguatkan pertimbangan hukum tersebut karena sudahsesuai dengan hukum materil maupun formil:;Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor. 420 K/TUN/20164.

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sependapat dan dapat10.menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai bagianpokok sengketa sebagaimana termuat dalam halaman 83 sampai denganhalaman 95 Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUNSRG, dan mohonPertimbangan tersebut dikuatkan kembali oleh Yang Mulia Hakim Agungpada tingkat Kasasi karena sudah sesuai dengan fakta hukum di persidangandan sudah sesuai dengan hukum materil maupun formil;Bahwa benar Pemilihan Kepala Desa Batubantar diikuti oleh 4

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalamkedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula atau jabatan lainyang setara ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara Nomor:33/G/2015/PTUN. ABN tanggal 15 Maret 2016 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 68/B/2016/PT.TUN MKStanggal 04 September 2016 antara Drs.

Surat laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui SuratNomor : W4.TUN3/160/H.03.06/II/2017, untuk Perkara Nomor32/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat , dan Surat Nomor :W4.TUN3/161/H.03.06, tanggal 24 Februari 2017, untuk perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat II, Perihal : LaporanTidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;2.

Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian AgamaRepublik Indonesia melalui Surat Nomor : W4.TUNS / 1036 / H.03.06 /XII / 2016, untuk perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN atas namaPenggugat , dan Surat Nomor : W4.TUN3/1035/H.03.06/XII/2016,untuk perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat Il,tanggal 29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan RektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ;3.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/II/2017, tanggal 27 februari 2017,Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPerihal: Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.

MOH YAMIN RUMRA, M.Si MELAWAN REKTORINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, PutusanHalaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara Nomor:33/G/2015/PTUN. ABN tanggal 15 Maret 2016 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ambon Nomor68/B/2016/PT.TUN MKS tanggal 04 September 2016 antara Drs.HUSIN ANANG KABALMAY MELAWAN REKTOR INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI AMBON;5.

;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/2015/ P.TUNBDG. tanggal 09 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangdikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungsekarang Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik

olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor233/B/2015/ PT.TUN.JKT. tanggal 08 Oktober 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 10 November 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 15/1332.17/X1/2015, tanggal 17 November 2015,diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33

/G/2015/PTUNBDG. jo Nomor 233/B/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Putusan Nomor 86 K/TUN/2016ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1Dalam Eksepsi.Perihal Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).Bahwa Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Majlis HakimTingkat Banding yang dalam amarnya Menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 33/G/2015/PTUNBDG. tanggal 09062015yang dimohonkan Banding.yaitu terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertamahal. 27;Bahwa

PUTUSANNomor : 33/G/2015/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilantingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 1.

PTUN.SBY. tanggal 23 Februari 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Hari dan TanggalPersidangan ; Putusan Sela tanggal 25 Maret 2015 tentang masuknya pihak Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 didudukkan dalam perkaraNomor : 33

/G/2015/PTUN.SBY ; Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi saksi di persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 16 Pebruari 2015, dengan register perkara Nomor :33/G/2015/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan suratgugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 18 Maret 2015 dengan mengemukakan alasanalasan

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa LIM TJIE TJUN dan ISTI WAHYUNI SANJAYAmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulistertanggal 23 Maret 2015 untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY.

;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalampersidangan tanggal 25 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan selaNomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkanpermohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu LIM TJIETJUN dan ISTI WAHYUNI SANJAYA sebagai Tergugat II Intervensi 1 danTergugat II Intervensi 2 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersamasamatelah mengajukan jawaban yang

Putusan Nomor 90 K/TUN/2017Dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam PerkaraNo.33/G/2015/PTUN.Kdi., adalah sangat diragukan kebenarannya baikisinya maupun aslinya;.

Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (ZaamiRianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin) adalah samasama tinggaldi Desa Puosu Jaya, di tanah objek yang dibeli dari Suleman Lamo, yangsekarang bermasalah dan/atau menjadi objek sengketa dalam PerkaraNo.33/G/2015/PTUN.Kdi. adalah Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentangPenunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea KecamatanRanomeeto Untuk Lokasi Persiapan

Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihatpada dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 1halaman 2 gugatan intervensi a quo yang menyatakan bahwa:dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN. Kdi adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinyamaupun aslinya.

/G/2015/PTUN.Kdi ini areal tanah seluas +120 Haberdasakan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus1980 a quo dijadikan objek sengketa;3.

Hal ini teroukti dari fakta hukumdimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanahseluas + 120 Ha berdasarkan SK Bupati aquo telah dibebaskan sejaktahun 1981 i.c Anmad Malaka dkk. dan setelah itu kecuali pada tahun2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SKBupati a quo namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan dan telahberkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat Intervensi nanti padatahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No.33/G/2015

masihdalam Pemeriksaan di Tingkat Pertama gugatan perdata mana padapokoknya meminta kepastian hukum tentang siapa pemilik tanahtersebut; Bahwa, oleh karena terhadap pokok persoalan yang sama masih dalamsengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka sangatberalasan hukum untuk menyatakan perkara a quo, tidak dapat diterimakarena masih ada perkara lain (ekseption van litispendentie);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33

/G/2015/PTUNMDN,tanggal 17 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi TentangKewenangan Absolut Pengadilan;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor18/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 26 April 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 25 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 33

/G/2015/PTUNMDN jo.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 33/G/2015/PTUNMDN tanggal17 Nopember 2015 dan untuk itu mengadili sendiri serta mengambil alihsemua pertimbangan dan amar putusan.Bahwa dalam membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara yangdiajukan ke hadapan persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili suatu perkara wajib memuat alasanalasan ataupun dasardasardari keputusannya yang selanjutnya disebut sebagai pertimbangan hukum;Bahwa dalam memuat satu ataupun lebih pertimbangan hukum dalam

Ranomeeto Untuk LokasiPersiapan Resettlement POLRI sudah diuji keabsahannya baik formil maupun materil di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dansudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 90: K/TUN/2017 ;Justru. suratsurat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat yangsemestinya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena padasaat gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN kdi diPTUN Kendari dengan objek sengketa Surat Keputusan

Dalam sengketa Gugatan TataUsaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi, sebahagian ahli warisPurnawirawan Polri masuk mempertahankan haknya sebagai pihakintervensi yaitu Para Tergugat II Intervensi 2 dan ada pula yang bertindaksebagai saksi.

Tanah Negara Bebas di DesaLamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan ResettlementPOLRI Luas 120 Ha, yang dimenangkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;Bahwa atas gugatan terhadap SK 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tersebutsetelah Majelis Hakim memeriksa faktafakta/buktiobukti yang terungkapdipersidangan maka berkeyakinan menurut hukum bahwa SK 137/1980tertanggal 6 Agustus 1980 adalah sah dan meyakinkan dan prosudural (videPertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor 33

/G/2015/PTUN.

Dengandemikian, sangat beralasan hukum jika SK 137/ 1980 memiliki kekuatanhukum pembuktian sebagai akta otentik yang masih berlaku dan sahberdasarkan hukum (bukti T 7), lagi pula Turut Tergugat hingga saat initidak pernah mencabut Surat Keputusan dimaksud justru Turut Tergugatdalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.

Usaha Negara tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan PutusanNomor 83/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 22 Mei 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 1 Juli 2016 kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 33

/G/2015/PTUN.BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung.

yang Baik; Bahwa secara substansi Termohon Kasasi tidak membantah ataspelanggaran disiplin yang dilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN DAERAHLAMPUNG;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 83/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Mei 2016yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 33

/G/2015/PTUN.BL, tanggal 29 Februari 2016 tidakdapat dipertahankan danharus dibatalkan.

Tergugat III menerbitkan dokumen berupa Aktesehingga Gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya,Bahwa Akte yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat Il bukanlahKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi lebin berupa dokumen (akta)yang mencatat adanya perbuatan hukum mengenai waktu (tempo), Tempat(Locus), Acara, kejadian/ peristiwa yang terjadi (Materiel), dan Pelaku(Person) (Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Maksar Nomor:Hal.9 Putusan No.601/Pdt.G/2019/PN SbyKANTOR HUKUM 33

/G/2015/PTUN.Mks tanggal 05 agustus 2015) Dengandemikian dapat dicermati perkara ini bukan kKewenangan PTUN;Bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat II angka 3 huruf a, b, mengenai GugatanPenggugat Kabur (Obscuur Libel) dapat Penggugat tangapi dokumen yangtelah dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III berasal dari PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka mencoret ataumenghilangkan data atau dokumen kependudukan yang tidak benar adalahwajib dilaksanakan oleh Para Tergugat ;Bahwa dengan

atas dalildalil Tergugat Ill angka 5 dapat Penggugat tanggapi KUTIPANAKTA PERKAWINAN No. 326/WNI/2007 Tgl. 12 Desember 2007. yang di buatdan dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya. bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi lebin berupadokumen (akta) yang mencatat adanya perbuatan hukum mengenai waktu(tempo), Tempat (Locus), Acara, kejadian / peristiwa yang terjadi (Materiel),dan Pelaku (Person) (Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara MaksarNomor : 33

/ G / 2015 / PTUN maksimal tanggal 05 agustus 2015).

Justru Badan Pertanahan Nasional KabupatenKonawe Selatan yang selalu mangkir dalam pemanggilan sebagai saksi pada saatpersidangan di PTUN Kendari terkait dengan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat danPenggugat Intervensi dalam perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN Kdi dimana yangmenjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal TanahNegara Bebas di Desa Lamomea Kec.

Bahwa dalil Para Penggugat angka 7 gugatannya adalah dalil yang mengadaada.Justru suratsurat kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat yang semestinyaharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena pada saat gugatan perkaraTata Usaha Negara Nomor: 33/G/2015/PTUN Kdi di PTUN Kendari dengan objeksengketa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di DesaLamomeaKec.

dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat telahmengajukan suratsurat bukti berupa :1.Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kendari, Nomor :137/1980, tertanggal 6 Agustus 1980, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 1 ;Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 90 K/TUN/2017, SalinanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor108/B/2016/PT.TUN.MKS dan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari, Nomor : 33

/G/2015/PTUN, sesuai dengan aslinya yang diberi TandaT 2a, 2b, 2c ;Foto copy Surat Ketua PTUN Kendari, Nomor : W4TUN6/442/H.TUN/VI/2018, sesuaidengan aslinya yang diberi Tanda T 3 ;Foto copy Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 007/27/2002,tertanggal 19 Maret 2002, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 4 ;Foto copy Ssalinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 1844 K/PDT/2005, SalinanPutusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor : 07/Pdt/2003/PT.

Ranomeeto UntukLokasiPersiapan Resettlement POLRI sudah diuji keabsahannya baikformil maupun materil di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dansudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 90: K/TUN/2017 ;Justru) suratsurat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat yangsemestinya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena padasaat gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN kKdi diPTUN Kendari dengan objek sengketa Surat Keputusan

Dalam sengketa Gugatan TataUsaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi, sebahagian ahli warisPurnawirawan Polri masuk mempertahankan haknya sebagai pihakintervensi yaitu Para Tergugat II Intervensi 2 dan ada pula yang bertindaksebagai saksi. Oleh karena dalil gugatan tersebut sangat tidak berdasar,maka beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan ;10.

Dengandemikian, sangat beralasan hukum jika SK 137/ 1980 memiliki Kekuatanhukum pembuktian sebagai akta otentik yang masih berlaku dan sahberdasarkan hukum (bukti T 7), lagi pula Turut Tergugat hingga saat initidak pernah mencabut Surat Keputusan dimaksud justru Turut Tergugatdalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/11/2017, tanggal 27 Februari 2017,Perihal : Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN dan Perkara Nomor35/G/2015/PTUN. ABN.

NTB berdasarkan Putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (ingkrah) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor184/B/2016/PT.TUN.SBY.5.

desa Bara, demikianpula DAUD DJARA adalah anggota Polisi, sehingga SU AMA FATIMAHsungkan untuk menguasai kembali secara langsung;Bahwa, penguasaan Para tergugat termasuk FATIMAH sejak tahun 2014adalah sah, meskipun ada putusan tipiring yang juga salah karena dalamgugatan tahun tidak terketik, selain itu dalam perkara tersebut pelapor(Para Penggugat) memiliki alas hak berupa SHM No. 61 Tahun 1987 An.DAUD DJARA, namun sekarang SHM tersebut sudah dicabut dandibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No. 33

/G/2015/PTUN.MTR JoPutusan PT TUN Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehinggapenguasaan oleh pihak Tergugat sampai saat ini adalah sah;Menimbang, bahwa dari pokok dalildalil tersebut, baik dari ParaPenggugat maupun Tergugat sampai dengan Tergugat VII, maka yangHalaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.

Dputersebut sudah dicabut dan dibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No.33/G/2015/PTUN.MTR Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa dan penguasaanoleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat sampai dengan Tergugat VIIKonvensi sampai saat ini adalah sah; Bahwa, karena penguasaan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi tidak sah sejak tahun 1968 hingga tahun 2014 makaperbuatan Para Tergugat

GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINT (PREMATURE) ; Bahwa Para Penggugat telah melakukan Gugatan terhadap Akte PerkawinanTergugat dengan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara denganNomor Gugatan 33/G/2015/PTUN.SBY tanggal 25 Pebruari 2015 tentangpembatalan Akte Perkawinan dengan /Nomor Register 3578KW031220140004 tertanggal 02 December 2014 yang diterbitkan olehTergugat IV.

menyatakan tentang adanyasengketa kepemilikan maka yang harus dibuktikan terlebihHalaman 225 dari halaman 339 Putusan Nomor. 33/G/2014/PTUN.BJM.226dahulu melalui Pengadilan Umum / Perdata bukan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh karena itudali PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 33

/G/2015/PTUN.Bjm, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikutDALAM EKSEPSI :1.