Eksepsi tidak berkwalitas mengajukan gugatan; Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu; Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Eksepsi tentang tenggang waktu; Eksepsi Gugatan Error In Objectum; Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas dalam Menggugat ObjekSengketa a quo; Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plunum LitisConsortium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Palu. dengan Putusan Nomor 37

/G/2016/PTUN.PL,tanggal 20 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 126/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 126/B/2017/PTTUN.Mks. tanggal 27 Juli 2017 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2016/PTUN.PL.tanggal 20 April 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh TERMOHONPeninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat:Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 37/G/2016/PHI.Sby., tanggal 13 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (Judex Facti) yang memeriksadan mengadili perkara Penggugat Nomor 37/G/2016/PHI.Sby, telah lalaidalam memeriksa dan meneliti serta tidak memberikan penilaian terhadapbuktibukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasisebagaimana pada bukti surat T 1 Tergugat;3.

Gugatan terdaftar dengan Nomor :37/G/2016/P.TUN.Mks. tanggal 3 Mei 2016.9. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar yang mengadili perkara Nomor : 37/G/2016/P.TUN.Mks.menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :1) Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 551/Kelurahan BukitIndah, Surat Ukur Nomor: 00372/2004 tanggal 19 April 2004, Luas4.938 m?

Gugatan Penggugat tidak lagi memiliki LEGAL STANDING, ataudengan kata lain Sertifikat 177 /Wt.Soreang tahun 1972 yangdijadikan dasar gugatan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sebabtelah diuji dalam perkara TUN : Nomor : 37/ G / 2016 /P.TUN.Mks, Jo. Perkara Nomor : 45/ B / 2017 / PT.TUN. Mks, Jo,Putusan Mahkamah Agung R.I.

Telah teruji pula dalam Perkara TUN MakassarNomor : 37 / G/ 2016 / P.TUN.Mks, Jo. KeputusanPengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor : 45/B/2017 / PT.TUN. Mks, Jo, Putusan Mahkamah AgungR.I. Nomor : 351 K / TUN / 2017, tanggal 8 Agustus2017, Jo, Putusan Mahkamah Agung R.I.

Bahwa selain itu gugatan TUN yang dilakukan oleh Penggugatterhadap Tergugat dalam Perkara : Nomor : 37 / G / 2016 /P.TUN.Mks, Jo. Perkara Nomor : 45/ B / 2017 / PT.TUN. Mks, Jo,Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 351 K / TUN / 2017,tanggal 8 Agustus 2017, Jo, Putusan Mahkamah Agung R.I.

/ G/ 2016 / P.TUN.Mks, Jo.

Gugatan terdaftar dengan Nomor :37/G/2016/P.TUN.Mks. tanggal 3 Mei 2016.9.

Telah teruji pula dalam Perkara TUN MakassarNomor : 37 / G/ 2016 / P.TUN.Mks, Jo. KeputusanPengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor : 45/ B/2017 / PT. TUN. Mks, Jo, Putusan Mahkamah AgungR.I. Nomor : 351 K/ TUN / 2017, tanggal 8 Agustus2017, Jo, Putusan Mahkamah Agung R.I.

Bahwa selain itu gugatan TUN yang dilakukan oleh Penggugatterhadap Tergugat dalam Perkara : Nomor : 37/ G/ 2016 /P.TUN.Mks, Jo. Perkara Nomor : 45/ B/ 2017 / PT.TUN. Mks, Jo,Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 351 K / TUN / 2017,tanggal 8 Agustus 2017, Jo, Putusan Mahkamah Agung R.I.

/ G/ 2016 / P.TUN.Mks, Jo.

/ G / 2016 / P.TUN.Mks, Jo.

/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 9 November 2016 Jo.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahberkekuatan hukum tetap yakni Putusan PTUN Manado Nomor:37/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 9 November 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor:30/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 18 April 2017 Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor: 505 K/TUN/2017 tanggal 14 November2017 Jo.

Bahwa SertifikatSertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan oleh PutusanPutusan PTUN Manado Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 9 November2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor:30/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 18 April 2017 Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor: 505 K/TUN/2017 tanggal 14 November 2017Jo.

Bahwa DASAR SertifikatSertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Il dan atas nama Turut Tergugat yang telah dibatalkan olehPutusan PTUN Manado Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 9November 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakasar Nomor: 30/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 18 April 2017 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 505 K/TUN/2017tanggal 14 November 2017 Jo.

/G/2016/PTUN.Mdotanggal 9 November 2016 Jo.

Bahwa telah terjadi perkara 37/G/2016/PTUNSRG dimana saat ini telahdipasang plang dalam pengawasan BARESKRIM diatas tanah obyeksengketa. Dengan demikian apakah Penggugat maupun Christian tidakmengusai fisik tanah aquo sehingga tidak mengetahui adanya masalahtersebut, namun seakanakan baru tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkansurat Christian yang tidak mewakili Seluruh ahli waris Ny. Ouw Nari Nio(karena ahli waris antara lain: Gouw Muk Moy, 2. Ow Sit Moy, 3.GouwSwi Moy, 4. Handa Surnata, 5.

No. 578/Pdt.G/2014/PN.Tng., dansampai ke tingkat Kasasi), kemudian digugat lagi di Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tahun 2016, sebagaimana Register Perkara No.37/G/2016/PTUNSRG, akan tetapi adapun seluruh gugatan terhadapTERGUGAT INTERVENSI tidak ada yang dikabulkan gugatannya olehPengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,dan masingmasing telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Bahwa karena banyaknya gugatan yang tidak jelas tersebut, maka adapunTERGUGAT

/G/2016/PTUNSRG., adapun putusan perkara aquo telahberkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa sebagaimana TERGUGAT INTERVENSI telah pernah juga jelaskantentang penerbitan obyek sengketa (SHM No. 218) pada perkara No.37/G/2016/PTUNSRG., maka adapun TERGUGAT INTERVENSI rnerasaperlu lagi untuk menjelaskannya kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo kembali, sebagai berikut:a.Bahwa adapun awal SHM No. 218/Tanjung Pasir, adalah benarmerupakan PENGGANTIAN dari SHM No

hukum bahwa ada gugatan terkait kepemilikan serta keabsahanpenerbitan SHM No. 218 yang dimulai pada tahun 2014 di Pengadilan NegeriTangerang (Perkara No. 578/Pdt.G/2014/PN.Tng dan sampai tingkat kasasi)kemudian ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2016dengan Register Perkara No. 37/G/2016/PTUN.SRG) dan sejak tahun 2014pihak Kepolisian telah memasang Plang besar yang menjelaskan bahwa tanahobyek sengketa milik Tergugat II Intervensi serta obyek sengketa (SHM No.218/Tanjung Pasir

yang terletak diDesa Tanjung Pasir;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat IlIntervensi telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa PutusanNo.37/G/2016/PTUN.SRG (Vide Bukti T.II.Int11), Putusan No.3346 K/Pdt/2016(Vide Bukti T.II.Int12), Putusan No. 16/PDT/2016/PT.BTN (Vide Bukti T.1I.Int13)dan Putusan No. 578/Pdt.G/2014/PN.Tng (Vide Bukti T.II.Int14);Menimbang, bahwa Bukti Tergugat II Intervensi berupa salinan PutusanNo.37/G/2016/PTUN.SRG (Vide Bukti T.II.Int11), Putusan

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 37/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 9 November 2016, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan Putusan Nomor 30/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 2 Mei2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh MahkamahHalaman 3 dari 7 halaman.

quo;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IlIntervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksaperkara ini untuk mengabulkan seluruh eksepsi dan/atau salah satu eksepsiyang diajukan Tergugat II Intervensi 3, dengan menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37

/G/2016/PTUN.MDOtanggal 09 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:.

Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu Rupiah);Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 505 K/TUN/2017Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37

/G/2016/PTUN.Mdo yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan sekaligus menolakPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkaraNomor 30/B/2017/PT.TUN.Mks. tanggal 02 Mei 2017 yang telahmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalamperkara Nomor 37/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 9 November 2016, karenaJudex Facti Pengadilan tingkat banding dalam putusannya telah salahmenerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;2.

/G/2016/PTUN.Mks. yang telah kami terima ternyatahanya Kantor Pertanahan Kota Parepare yang digugat, sedangkanpemegang hak atas sertipikat dimaksud tidak turut digugat sebagaiTergugat Intervensi;Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;3.1.

/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 3 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Halaman 41 dari 61 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :37/G/2016/PTUN Mks. tanggal 3 November 2016 yang dimohonkanbanding tersebut dengan;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi:a. Menolak eksepsieksepsi Tergugat/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi/Halaman 48 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017Pembanding, Tergugat II Intervensi 120/Pembanding, Tergugat II Intervensi21/Pembanding untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;2.

/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Plh.

/G/2016/PTUN.Mks Nomor:45/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 12 Juni 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan

sesungguhnya adalahsengketa keperdataan;Berdasarkan halhal tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 260 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37

/G/2016/PTUNJKT, tanggal10 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan suratkeputusan objek sengketa;DALAM EKSEPSI:1.

tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 304B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Desember 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 37

/G/2016/PTUNJKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:37/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 3 November 2016;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare) berupa:1.

Putusan Nomor 290 K/TUN/2016Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 37/G/2016/PTUNMDN juncto Nomor 09/B/2016/PT.TUNMDN tertanggal 21 Maret 2016tersebut diberitahukan kepada Pembanding/Pemohon Kasasi (selanjutnyadisebut "Pemohon Kasasi) melalui Jasa pengiriman pos dan diterimaPembanding pada tanggal 23 Maret 2016 serta selanjutnya menyatakanKasasi atas putusan dimaksud pada tanggal