Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaNomor 8/G/2017/PTUN.Dps;2.

Mutiara Sulawesi dan TermohonPeninjauan Kembali V/Tergugat II Intervensi 2/Karna Brata Lesmana,objek gugatan 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:01/P/FP/2016/PTUN.Dps, tanggal 12 Mei 2016 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaNomor 8/G/2017/PTUN.Dps; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugattidak

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 427 K/TUN/2018tertanggal 21 Agustus 2018 juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar Nomor: 8/G/2017/PTUN.Dps., tertanggal 26 Oktober2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:1.Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon PeninjauanKembali/dahulu Termohon Kasasi !V/Pembanding !V/Tergugat IlIntervensi Il untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor 134 PK/TUN/2019tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin) dahulu= akanmempertimbangkan terkait status hukum dari Pemohon Peninjauan KembaliI dan Ill dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali a quo sebagaiberikut: bahwa berdasarkan putusan sela Judex Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 15

Eksepsi Kompetensi Absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 9 Agustus 2017, kKemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 309/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh MahkamahAgung dengan putusan Nomor 222 K/TUN/2018, tanggal 30 April 2018;Menimbang, bahwa sesudah

Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintersebut pada tanggal 19 November 2018:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 6 Desember 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Nomor 9 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Februari2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor 8/

G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PTNUSANTARA RAGA WISATA;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Februari2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;Il.

MA dalam kedudukan dan jabatannya selaku KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan melakukan pemeriksaanpersiapan tanggal 10 April 2018, selengkapnya tercatat dalam Berita AcaraPersidanganMenimbang, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutangugatan perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG, yang di terima oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang tanggal 16 April 2018, yang pada intinya ParaPenggugat menyatakan bahwa karena berdasarkan pernyataan Tergugat padapemeriksaan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan jawaban dalam eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensimengajukan eksepsi sebagai berikut:1. eksepsi gugatan obscuur libel;2. eksepsi gugatan lewat waktu; dan3. eksepsi kompetensi absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 9 Agustus 2017, kemudian

Untuk proses persidangan dalam perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Bna, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telahmengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);G. Untuk proses persidangan dalam perkara20/Padt.G/2017/PN.Jth. di Pegadilan Negeri Jantho mengeluarkanbiaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);maka, total kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat s/d IVKonvensi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Halaman 4 dari 11 hal. Put.

Sertifikat Hak MilikNomor : 103 tanggal 09 Desember 2016 yang telah menggugat PenggugatRekonpensi/ Tergugat s/d IV Konpensi ke Pengadilan Negeri Janthodalam register perkara Nomor :18/Pdt.G/2016/PNJth dan Para TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi telah mencabut gugatannya, sesuaidengan Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2016/PNJth , tanggal 7 Februari2017 dan kemudian Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,Register Perkara Nomor : 8/

G/2017/PTUN.Bna dan dalam perkaratersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehpada tanggal 10 Agustus 2017, dan Putusan tersebut menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima, dan kemudian Para TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan lagi gugatan dalam perkaraa quo ke Pengadilan Negeri Jantho dan atas perbuatan dan tindakan ParaTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat s/d IV Konpensi telah mengalami kerugian yang besar dantelah mengeluarkan

Untuk Proses persidangan dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.Bnadi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);c.

Untuk Proses persidangan dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.Bnadi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);c. Untuk Proses persidangan dalam perkara 20/Pdt.G/2017/PNJth diPegadilan Negeri Jantho mengeluarkan biaya sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah);maka, total kerugian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat s/d IV Konpensisebesar Rp. 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;6.

Untuk Proses persidangan dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.Bnadi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) ;c. Untuk Proses persidangan dalam perkara 20/Pdt.G/2017/PNJth diPegadilan Negeri Jantho mengeluarkan biaya sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) ;maka, total kerugian Para Penggugat Rekonpensi/Para TergugatKonpensi sebesar Rp. 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;6.

., juncto Nomor 8/G/2017/PTUNPDG., tanggal 5 Juli2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inisebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 385 K/TUN/2017Menimbang, bahwa pihak Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban(Kontra Memori Kasasi) sebagaimana Surat Keterangan Panitera PengadilanTata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/K/2016/PTUNPDG., juncto Nomor17/B/2017/PT.TUNMDN., juncto Nomor 8/G/2017/PTUNPDG., tanggal 5 Juli2017 sehingga tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasan kasasidari

) ;Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.Mdo44,45.46.47.48.42.50.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP44P45P46P47P48P49P50Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.07/G/2014/PTUNSRG tanggal 3 Juni 2014, Halaman 112 dan113 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Cekli Setya Pratiwi, et, al, Penjelasan Hukum Asas AsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), (Jakarta : LelIP,2016), Halaman 116 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.8/

G/2017/PTUN.DPS tanggal 26 Oktober 2017, Halaman 270(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.07/G/2016/PTUN.JBI, Halaman 129 dan 130 (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ;Mr.

BANDING pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, denganNomor Perkara : 8/G/2017/PTUN.DPS yang telah diputus padaHal 134 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.tanggal 26 Oktober 2017 dengan Para Pihak : PT. NUSANTARARAGAWISATA, BPN PROV. BALI, PT. MUTIARA SULAWESI,KARNA BRATA LESMANA;2.