Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 8/G/2017/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Penggugat; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000.- ( Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah );

8/G/2017/PTUN-SRG

PENETAPANNOMOR 8/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan dalam sengketa antara: RIZAL SYAMSU MAULANA, SE., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Propinsi Banten, Bertempat Tinggal diKomplek Citra Gading Blok E 5/9 RT/RW 002/006, KelurahanKarundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

Telah membaca surat penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 8/G/2017/PTUNSRG,Tanggal 26 Januari 2017 ; 4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PENPP/2017/PTUNSRG,Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PENHS/2017/PTUNSRG, Tanggal 7 Maret 2017 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; 6.

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat Tertanggal 9 MaretDE absTENTANG DUDUK PERMOHONANBahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tetanggal 25 Januari 2017 yangterdaftar dengan register perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG ; Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimmntakan batal atautidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Gubernur bantenNomor :880/Kep.317BKD/2016, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat senbagaiPegawai Negeri sipil

G/2017/PTUNSRG dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkaraPenggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serangdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkaradan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara; Mengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG,yang diajukan oleh pihak Penggugat; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret PerkaraNomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkara; 3.

8/G/2017/PTUN.DPS

;Halaman 3 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN. DpsNIP. : 19850423 200903 1 001;Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Badung ;3.

PadangHalaman dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.DpsLestari, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, KabupatenBadung, pekerjaan Advokat ;2. DEWA AYU FERA NITHA, S.H., Warga NegaraIndonesia, Alamat : Jalan Gunung AndakasaNomor 121 Padang Sambian, Denpasar,pekerjaan Advokat 53. IRIT SUSENO, S.H., M.H.

ARFA GUNAWAN, S.H., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat ;0Halaman 6 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Dps5. YANUAR FAUJRI, S.H., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat ;6.

Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. tertanggal 19 Juni 2017 ;Halaman 7 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Dps10.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :8/G/PENMH/2017/PTUN.DPS. tanggal 10 Agustus 2017 tentangPergantian Majelis Hakim Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat SLIFELE KOUIRE ja mmn nm nm mmm mn amenTelah mendengar Keterangan Para Pihak, saksi saksi dan PendapatAhli di persidangan 52020020TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

Tanggal 7 April 2015 tanggal 12 Mei 2016Halaman 12 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Dps2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016Tanggal 27 Oktober 2016 Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara ;4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;--------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;----------------------------

8/G/2017/PTUN.PBR

: 8/PENMH/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim 5Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2017 tentangPenunjukan Panitera Pengganti 5Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/PENPP/2017/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; === 2292 22 one enn nnn nnn nn nn nnn nnn ne ne nnnHal 2 dari 7 hal.

Nama Penggugat (Basir);02Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Mei 2017telah menerima Surat Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 perihal : PermohonanPencabutan Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan pencabutangugatan dalam Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR dengan alasan yangpada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 7 hal.

G/2017/PTUN.PBR harus dikabulkan; =n anneMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat dikabulkan, maka perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR haruslahdicoret dari buku Register Induk Perkara; 90222222 nooMenimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit ataspermohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada PihakPenggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR dariBuku Register Induk Perkara;Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUNPbr3.

Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUNPbrPerincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR 1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,002. Biaya ATK : Rp. 100.000,003. Biaya Panggilan > Rp. 120.000,004. Redaksi : Rp. 5.000,005. Materai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUNPbr

8/G/2017/PTUN.SMD

8/G/2017/PTUN.BJM

pokoknya;Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJMTENTANG OBJEK GUGATAN :A.

G/2017/PTUN.BJMc.

G/2017/PTUN.BJM2.

G/2017/PTUN.BJM9.

G/2017/PTUN.BJMa.

M E N E TA P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

8/G/2017/PTUN.PL

S urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PENHS/2017/PTUN.PL,tanggal 19 Juni 2017 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum;; 5, Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugattertanggal 7 Juli2017; 6.Telah mendengar keterangan para pihak; Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL7.

Telah membaca data dan berkas perkara; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu pada tanggal 19 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL.

G/2017/PTUN.PLdengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat danTergugat; Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PLMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pencabutangugatannya, Penggugat melampirkan data sebagai berikut :1.

G/2017/PTUN.PL, dicoret dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PLMenimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;Memperhatikan, ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

,M.H.PANITERA PENGGANTIttdSITTI NURCE SAPAN, SHHalaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL

8/G/2017/PTUN.Mks

8/G/2017/PTUN.BNA

Balam No. 30 B Kel/Desa SeiSikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota MedanPropinsi Sumatra Utara ;Halaman 2 dari 69 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.BNA4.

G/2017/PTUN.BNA3.

;Halaman 18 dari 69 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.BNAMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2017 Majelis Hakimmengeluarkan Putusan Sela Nomor: 8/G/2017/PTUNBNA yang mengabulkanPermohonan Atas nama : 1. Zaidan, 2. Mawardi Muhammad, 3. YusniarMuhammad, 4.

(bukti P12, bukti P13,bukti P14, dan keterangan saksi Rafli Hidayat);Halaman 61 dari 69 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.BNA6.

Rupiah)Halaman 69 dari 69 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.BNA

8/G/2017/PTUN.JPR

8/G/2017/PTUN.JBI

PUTUSANNomor 8/G/2017/PTUN Jbi.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :PT.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:8/PENHS/2017/PTUN.JBI., tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara a quo ;Halaman 2 dari 54 Halaman Berkas perkara serta mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihakyang bersengketa ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal19 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi pada tanggal 19 Mei 2017, dengan register perkara Nomor:8/

G/2017/PTUN.JBL, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapantanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilsebagai berikut : 2222 2022 ooo nnn nen nnn OBJEK GUGATAN ;Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah suratkeputusan yang dibuat oleh Tergugat, yakni KEPUTUSAN KETUA POKJAKONSTRUKSI UNIT PELAYANAN PENGADAAN PEMERINTAHKABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor 011.01/RSUD/ULPBUNGO/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan PemenangPelelangan

8/G/2017/PTUN.YK

PUTUSANNomor: 8/G/2017/PTUN.YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaraANtAara: += = 2= n= ooo oan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn an nnn nn nn nnn nn nnnPT.

Putusan No. 8/G/2017/PTUN.YKtertanggal 27 April 2015 yang dimana kedua akta tersebut dibuatdihadapan Notaris InIn Inayat Amintapura, S.H. di Kota Bandung,yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya yaitu: Nama : Tubagus Abubakar Rasyid; Kewarganegaraan =: Indonesia; Pekerjaan : Direktur Utama PT.Arkindo;Tempat Tinggal : Jalan Suryalaya Barat NM No. 12, RT.001/RW. 004 &Kelurahan Cijagra,Kecamatan Lengkong, Kota Bandung,Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 21

Putusan No. 8/G/2017/PTUN.YK2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor: 8/PENMH/2017/PTUN.YK tanggal 7 Maret 2017tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; 3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor: 8/G/2017/PTUN.YK tanggal 7 Maret 2017tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; 4.

Telah membaca berkas perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.YK besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan denganHal.5 dari 135 hal. Putusan No. 8/G/2017/PTUN.YKsurat gugatan tanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2017dibawah Register Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.YK dan gugatan telahdiperbaiki pada tanggal 29 Maret 2017 mengemukakan sebagai berikut: A.

Putusan No. 8/G/2017/PTUN.YKBahwa Objek Sengketa TUN perkara aquo merupakan suatupenetapan/keputusan tertulis yang memuat tindakan hukum,berupa pemberian Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, yangberkaitan dengan hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia barang/jasa.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor8/G/2017/PTUN-JKT;

8/G/2017/PTUN-BKL

PUTUSANNOMOR : 8/G/2017/PTUN.BKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikansengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : ABU HASAN AZHARI, S.Pi., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks.Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu, bertempat tinggal di Jalan Salak

8-G-2017-PTUN-PDG

G/2017/PTUN.PDGHalaman 2 dari 59 Halaman6.

G/2017/PTUN.PDGHalaman 3 dari 59 HalamanA.

Akhirnya Penggugat minta izin kepada Pak CamatPutusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDGHalaman 8 dari 59 HalamanPariaman Utara untuk menghadap Kepala BKD kota Pariaman (yangsekarang Kepala BK PSDM kota Pariman), Pak Camat mengizinkan;7.

Junaidi Bakhtiar dan PengangkatanPutusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDGHalaman 12 dari 59 HalamanSdr.

KalauBapak Wakil Walikota pernah memukulkan tangannya diruangannya ke atasPutusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDGHalaman 18 dari 59 Halamanmeja kerjanya, sembari berkata ide yang bantuak iko yang dicari (ide yangseperti ini yang akan dicari).

8/G/2017/PTUN Jkt

G/2017/PTUN Jkt.c.

G/2017/PTUN Jkt.2.

G/2017/PTUN Jkt.37.

G/2017/PTUN Jkt.8.

G/2017/PTUN Jkt.

Knighstbridge Luxury Development dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 19 Juni 2017;------------------------------------- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi 1 PT.

Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi - 2 Karna Brata Lesmana;------------------------------------------------------------ Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT.

Knightsbridge Luxury Development dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo;---------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi 1 PT.

Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi -2 Karna Brata Lesmana objek sengketa 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----------------DALAM POKOK SENGKETA : -------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor : 8/

G/2017/PTUN.DPS;--------------- Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima;--------------------------- Menghukum Pembanding / Pemohon Intervensi PT.

Berkas Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) beserta seluruh isidan lampiran yang terdapat di dalamnya; === 22222 nono5. Berkas Perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh isidan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==" +22 22202206. Suratsurat diluar Bundel A dan Bundel B yang diterima oleh Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabya 3+ 022200 20222 7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 201 7;8.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PenHS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal13 Pebruari 2018, tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.

gugatan Penggugat selebihnya; 22 22+ 22222 seenMenghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat IlIntervensi 2. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa inisebesar Rp. 3. 866. 500; (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratusrupiah) secara tanggung renteng5 nnn nnn nnn nnn re nnn nnn ere ne eenMemperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduknyapermohonan intervensi ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela PengadilanTata Usaha Negara Nomor : 8/

G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 yangHal. 11 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBYamarnya berbunyi sebagai berikut ;MENGADILI1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2017/PTUN.YK tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding ;----------MENGADILI SENDIRI :I. Dalam Penundaan :---------------------------------------------------------------------1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo tertanggal 22 November 2016 ;---2.

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/G/2017/PTUN.YK tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal 22 November 2016 ;-----------------------------------------------------------------II.

Majelis Hakim Nomor 181/PENHS/2017/PT.TUN.SBY,tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang PembacaanPPOCTUIS ETI, Sesser eee eee eee nee eeee nee eeetine te eee ieeeBerkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berkaitan dengansengketa Ini : 22 on nnn nnn nace nne nnn cn cee cne cenHal 2 Putusan No. 181/B/2017/PT.TUN.SBYTENTANG DUDUK PERKARA:Memperhatikan dan menerima keadaan Tentang Duduknya Perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor 8/

G/2017/PTUN.YK tanggal 26 Juli 2017, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut MajelisHakim Banding) mendapatkan kronologi peristiwa secara ringkas sebagaiDSriULT (4ee=ssecseseeeneeeenseseeet ne eesecenetee erica mise nem HeeemE1.Bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam atas nama PT.Arkindo, tertanggal 22 November 2016 ;.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 8/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding I,II,III / Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2017 ; Berkas perkara dan surat surat yang terlampir yang berkaitan denganSEPQKSIA Il mmn=anann nn nnn nnn nnn sn nn nent cine onmennnnnanneneanananannanmannnTENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHal. 3 dari 12 hal.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 8/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2017 besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 22 22 22 one eee Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Tugas KepadaSatuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Nomor : 800/23/410.118.2/2017tanggal 13 Januari 2017 untuk Melaksanakan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :8/G/2017/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2017, dan mengambil alihpertimbangan hukumnya ; 29+ 2 on on ene eee eee2.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.Nomor : 8/G/2017/PTUN.SBY haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Pembanding lLIIl / Tergugat ILIIl tetap sebagai pihakyang kalah, maka Pembanding I,ILIIl / Tergugat I,I,IIl harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggungrenteng yang untuk tingkat banding akan ditetapbkan sebesarsebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal110 Undang Undang Tentang Peradilan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 8/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2017 yangdimohonkan banding ; +=" 2039 nnen nena3.