Sedangkan menurut Pembanding /Penggugat bahwaperjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang, yaitu Tergugat/TerbandingHalaman 2 dari 5 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.BBLmeminjam uang pada Penggugat/Pembanding, dan tidak ada hubungannyadengan Penggugat /Pembanding kalau uang tersebut digunakan untuk membelitimah dari penambangan rakyat yang merupakan pertambangan illegal danPembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim anggotayang dissenting opinion yaitu Subronto,SH.MH ;Menimbang, bahwa

memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor28/Pdt.G/2019/PN Kba dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding /Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dariPembanding/Penggugat sesuai dengan pertimbangan dari Anggota MajelisHakim tingkat pertama yaitu Hakim Subronto, SH.MH, oleh karena itupertimbangan Hakim yang dissenting

opinion, yaitu. pertimbangan HakimSubronto, SH.MH tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah menguraikandengan tepat dan benar ;Menimbang, bahwa oleh karena itu petimbangan Hakim anggotaSubronto,SH.MH tersebut diambil alin dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;Menimbang, bahwa putusan peradilan tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi telah salah menerapkan pengertian kausa yang halal dalamperjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, karenaperjanjian

huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakansebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

sudahmengakui serta mengembalikan pemakaian dana Gampong sesuaitemuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat; Bahwa oleh karenanya, untuk menyelamatkan keuangan negara dipemerintahan desa, secara administrasi terdapat alasan yang sah untukmemberhentikan sementara sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilinan dan Pemberhentian Keuchikdi Aceh:Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak diterima;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

Ketentuan tersebut diatas selanjutnya lebih dikenal denganistilah dissenting opinion, yaitu pendapat yang dibuat oleh satu atau lebihanggota majelis Hakim yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yangdiambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim. Dengan berlakunyaprinsipdissent, maka setiap anggota Majelis seharusnya mampu menjelaskan danmengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinyaterhadap setiap keputusan.

No. 1863 K/Pdt/2010Namun, keberatan atau argumentasi yang diajukan itu akan dapatmembantu masyarakat membaca, menganalisis dan mengkritik putusan yangtelah dibuat ;Bahwa, setelahn kami membaca secara seksamapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, telah ternyata bahwa kami tidakmenemukan satupun tentang dissenting opinion dalam putusan tersebut,padahal kami memandang, bahwa tidak mungkin ketiga Majelis Hakim yangmemeriksa

opinion karenahal itu dianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan Hakim itu.

Memang harus disadaribahwa pendapat Hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknyapendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapat tersebut diserahkan kepadapublik, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justiabelen ;Ide dissenting opinion merupakan suatu wacana baru yang dapatditerima dalam Sistem Hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikan suatuparameter untuk menentukan apakah suatu keputusan itu memenuhi rasakeadilan masyarakat dan menjunjung prinsip kepastian hukum, menurut TotonSuprapto

(Mantan Sekjen MA/Ketua Muda Bidang (Hukum) Agama HakimAgung/Ketua Umum IKAHI periode 20012004 dalam Musyawarah Nasional(MUNAS) XIll IKAHI, Maret 2001 di Bandung, menerangkan, bahwa "Sebagaibagian dari pengawasan terhadap HakimHakim, keinginan masyarakat agardissenting opinion diterapbkan dalam putusan Hakim adalah juga merupakankehendak para Hakim, karena dengan dissenting opinion itu. perbedaanpendapat dari para Hakim akan terlihat.

hadlonahanak,maka pengadilan tingkat banding berpendapat dengan mengutip dalifighiyyah dalam kitab Kifayatul Akhyar juz Il hal 94 seperti tersebut dalampertimbangan pengadilan tingkat pertama, hak hadlonah ketiga anak tersebutsampai ketiganya berusia mumayyiz atau umur 12 (dua belas) tahun harusdiserahkan kepada penggugat/pembanding sebagai ibunya ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan perkaraaquo majelis pengadilan tingkat banding tidak dilakukan secara bulat akan tetapiterdapat dissenting

opinion dari Hakim Anggota Il yang berbeda pendapatmengenai susunan atau komposisi putusan dimana menurut hakim anggota Illharus dengan komposisi ada gugatan rekonpensi;Hal.5 dari 9 hal.

Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PTA.Kp.Menimbang, bahwa alasan pertimbangan dissenting opinion menurut hakimanggota Il untuk selengkapnya adalah sebagai berikut ; Pertimbangan tentang dissenting opinion,Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat banding menyatakan, PengadilanTingkat Pertama telah keliru menetapkan perkara aquo terdapat gugatanrekonpensi, menurut Hakim Anggota Il (Drs. H.

Menghukum PenggugatPenggugat dalam Rekonpensi/ TergugatTergugatdalam Konpensi tersebut untuk membayar biaya dalam gugatan Rekonpensiini sebesar NIHIL ;16Menimbang, bahwa musyawarah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusandalam perkara tersebut diatas, telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion),salah seorang Hakim yaitu Hakim Ketua Majelis memberi pertimbangan dan pendapatsebagaimana terurai dalam putusan a quo, yang pada pokoknya memberi kesimpulansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang

Opinion (D.O) sebagaimana terurai dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu memberikan pertimbanganterlebih dahulu terhadap Dissenting Opinion (D.O) yang pada pokoknya menguraikan :e Silsilah atau susunan keturunan alm.

AMA DARUFA gelar BALUGU EROZAGO, maka terbukti gugatan ParaPenggugat tidak lengkap ;e Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dalam Dissenting Opinion (D.O)tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Mengenai keturunan atau silsilah keturunan KADUMA ZEBUA Gelar BALUGUWANRU :e Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 menyatakan : Bahwa BALUGUWANDRU memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) istri, yaitu : NEHEGOZEBUA Als.

Ama Jamo,Bapak Para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RItanggal 07 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971. : Gugatan hanya dapat diajukan terhadapmereka yang mempunyai hubungan hukum ;anMenimbang, bahwa terhadap Dissenting Opinion (D.O) mengenai point 2,gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) menyatakan :Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 25 menyatakan bahwasebelumnya telah diadakan pembagian warisan diantara kedua anak Alm.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Dissenting Opinion (D.O) tersebut,karena kurang teliti dan tidak cermat, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganpertimbanganhukum Hakim tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan NegeriGunungsitoli tanggal 20 Maret 2013 No.39/Pdt.G

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

opinion yang termuat dalam putusanperkara ini.2.

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

., tanggal 18 Juni 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan, Suratsurat Bukti, Keterangan saksisaksi, MemoriBanding, berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telahmemutuskan dengan dissenting opinion yang menyatakan gugatan Penggugat tidakditerima karena tidak adanya kepentingan penggugat terhadap obyek sengketa,dengan pokok pertimbangan sebagaimana tercantum dalam halaman 23 sebagaiberikut: Menimbang,

pengukuran, karena merekamenempati rumah sejak pertengahan tahun 2011 dimana kedua saksi sekaligusadalah korban penipuan dari Boy Zuherman; = Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra MemoriBandinG; n neon nnn nec cre ce cc nccnm cc cre cmnncccesHehe Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan memeriksa secara seksama berkas perkara yang bersangkutan,terutama alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam MemoriBandingnya, pendapat berbeda (dissenting

opinion) dari Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulutentang ada atau tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding sebagaimanatersebut dibawah ini; n nn enn nnn nnn enn nnn nnn enn nn nn nnn enn nnn nr reece nnnam Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan yang mengadili perkara a quo menyatakan dissenting opinon akan tetaptidak mempertimbangkan tentang kepentingan melainkan langsung6 mempertimbangkan...mempertimbangkan

nnn nnn nnn nn nnn ncn =Hehe Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengenai tidakadanya kepentingan, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal; aannn Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara,yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Ketua Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Medan dalam dissenting

opinion sebagai berikut: DALAM EKSEPSISeHSe Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding adalah menyangkut tentangkewenangan absolut pengadilan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benarseCara...secara hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medanyang menangani perkara nomor: 13/G/2013/PTUNMDN., dan oleh karena itudiambil alih menjadi pertimbangan putusan ditingkat banding dan menyatakaneksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan ditolak; DALAM POKOK PERKARAi Menimbang

dasar dalam putusanyadan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini :Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga dengandemikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor :08/Pdt.G/2012/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding danoleh karenanya haruslah dikuatkan ;TENTANG DISSENTING

OPINION : 202020 22022 Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, dalam putusan perkara aquo telahmengajukan dissenting opinion yang menurut pendapatnya gugatanPengugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Eksepsiplurium litis consortium/gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dikabulkandengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah mendalikan bahwa pihak ketigadarimana alas hak Tergugat Suyono diterima harus ditarik sebagai pihak dalamperkara

telah dialihkan haknyamelalui ganti rugi dari Sofyan kepada Suyono pada tanggal 4 Desember2007 (Tergugat) ; Fakta tersebut menunjukkan adanya kemungkinan unsur Bedrog, atauDwaling karena tidaklah mungkin tanah sengketa dapat diganti rugikan kepadaorang lain dari Sofyan kepada Suyono sementara haknya masih melekat padapemilik pertama ( M.Yahya Manurung ) bandingkan bukti TI dengan bukti TI danMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpendapat Hakim Anggota I yang dituangkan dalam dissenting

opinion, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pendapat Anggota I tersebut tidakberalasan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat / Pembanding tetap beradadipihak yang kalah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undangundang semuabiaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya yangjumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;Mengingat, peraturan Hukum dari Undangundang yang berlaku, khususnyaUndangundang Nomor

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dankarenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima);*Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT, tanggal25 Oktober 2017, beserta seluruh berkas perkarayang)dimohonkan banding,memori banding dan kontra memori banding,.Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan putusan tersebut, danberpendapat bahwa pendapat yangwberbeda (dissenting

opinion) dari HakimAnggota Il dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutlebih tepat secara hukum; dengan alasan selengkapnya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil pembuktian, Penggugat/Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Audit Tertentu pada Komite NasionalKeselamatan Transportasi (KNKT) Tahun Anggaran 2016 (vide bukti T24) disimpulkan:1.

Menimbang, bahwa atas fakta hasil audit tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan dissenting opinion Hakim Anggota II dalamPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT. Dalam hal ini menurut pendapat MajelisHim. 8 dari 11 him. Put.

Atas dasar itu terhadap pendapat/pertimbanganhukum dissenting opinion diambil alih euntuk* dijadikan dasar pertimbanganmemutus perkaranya di tingkat banding.

pertama dan mut'ah sebagaimana telah disepakati;Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriyahdapat dikuatkan 22+ 22222 one nn nnn nnn nnn nnn non en nee nnn nnnDISSENTING OPINIONMenimbang bahwa pertimbangan Hakim Anggota 1 berbeda denganKetua Majelis dan Hakim Anggota 2, maka demi keadilan pertimbangan HakimAnggota 1 tersebut diperbolehkan membuat dissenting

opinion danpertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkatpertama telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) HakimAnggota 2 Pengadilan Tingkat pertama yang disertai denganpertimbanganpertimbangan dari Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkatpertama tersebut, demikian pula halnya pada Pengadilan TingkatBanding telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion

Kotawaringin Timur;Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex Factie maka sudahtepat dan benar apabila Tergugat Ill dan Tergugat IV adalah hanyasebagai Turut Tergugat saja.Bahwa dalam Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudahmelampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnya dalampokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikanakta waris dari Alm. H.

Syahrani Usman;Bahwa dalam pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex FactieMuslim Setiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaansetempat bahwa posisi lahan atau tanah yang dimiliki oleh ParaPenggugat sangat berbeda dengan letak tanah/lahan milik Tergugat yang di beli oleh Tergugat Il dan hal ini diakui oleh Para Penggugat;Berdasarkan halhal diatas maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggiuntuk memutus sehingga pada pokoknya Membatalkan Putusan DissentingOpinion No. 36/PDT.G/2016

Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SHsudah melampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnyadalam pokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat danTergugat Il merupakan Perobuatan Melawan Hukum ;Halaman 26 dari 31 hal,Put.No.22/PDT/201 7/PT.PLK.Bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 2 Para Penggugat tidakpernah meminta dalam Petitum Gugatannya menyatakan bahwaTerbanding Il / Tergugat Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdalam hal ini nampak dan nyata bahwa Dissenting

Syahrani Usman, Judex Factie MuslimSetiawan S.H telah salah dalam memutus perkara aquo karenaputusannya tersebut tidak lengkap dan kurang dalam pertimbanganhukumnya;Bahwa pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex Factie MuslimSetiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaan setempatdimana tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat berbedadengan letak tanah/lahan milik Tergugat yang di beli oleh Tergugat Ildan hal ini diakui oleh Para Penggugat;Berdasarkan hal diatas Terbanding

Bahwa Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudah melampauibatas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;5. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan akta waris dari Alm. H.Maskur Karto dan Alm. Syahrani Usman karena tidak ada akta warisyang diajukan para penggugat;6.

masingmasing selama 1 (satu) bulan, dan putusan tersebutdikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dipandang telah setimpal denganperbuatan para Terdakwa oleh karena itu harus dipertahankan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr.

pidana sudah dipertimbangkan ditingkat Judex Facti sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkutpenilaian fakta/pembuktian suatu penghargaan dan suatu kenyataanbukanlah merupakan alasan kasasi dan tidak tunduk pada pemeriksaankasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer junctoPasal 30 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari HakimHal. 4 dari 6 hal.

perkaranya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ber sungguhsungguh di dalam permohonannya, sehingga berdasarkan Buku IIedisi revisi 2010 halaman 70 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan , Majelis Hakim menyatakanpermohonan Pemohon digugurkan;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) yaitu dari Hakim Anggota = a.n.

S.H., S.IP,M.Hum; ee Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau telahmenegur Pemohon untuk membayar/menambah biayapanjar perkara dan ternyata hingga tenggang waktuyang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhimaksud surat teguran tersebut, oleh karenanyapermohonan Pemohon harus dibatalkan dan dicoretdari register sesuai dengan maksud SEMA RI Nomor 3angka 3 huruf (c) tanggal 22 Februari 1967 ;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

opinion) namun demi kepastian hukum, makapendapat hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusanperkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon = adalah masalahperkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat 1Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam serta peraturanper undang undangan yang berkaitan dengan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dalam MusyawarahMajelis Hakim Agung pada tanggal 2 Juni 2010 terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari (Pembaca II) Hakim Anggota DR.

) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.Judex Facti salah menentukan batasan usia dewasa yang berumur 21 tahun, namunbatasan usia dewasa menurut UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak adalah 18 tahun (Pasal 1 angka 1) anak adalah orang yang berumur antara 8tahun dan kurang dari 18 tahun.e Terlepas dari alasan kasasi kabul kasasi Terdakwa tidak terbukti membebaskanTerdakwa memulihkan nama baik Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting

Opinion)antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasiyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Bahwaatas dasar Dissenting Opinion tersebut kami memandang bahwa tidak mungkinkedua Majelis Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara aquomempunyai sudut pandang (perspektif) yang lain sama sekali begitu punterhadap Judex facti, membatalkan Putusan Judex Facti dengan pertimbanganhukum berdasarkan alasanalasan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasisangat tidak jelas.

opinion karena hal itudianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari FREEDOM of OPINION untukmelakukan penilaian terhadap putusan hakim itu.Apalagi putusan hakim itu merupakan kasuskasus yang menarik perhatianmasyarakat.

Memang harus disadari bahwa pendapat hakim yang berbeda tidakmenentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapattersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademisi, praktisi maupunjustiabelen.Ide dissenting opinion merupakan suatu wacana baru yang dapat diterimadalam Sistem Hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikan suatu parameteruntuk menentukan apakah suatu keputusan itu memenuhi rasa keadilanmasyarakat menjunjung prinsip kepastian hukum dan berdasarkan FAKTAHal

No. 178 PK/Pdt/201 1YURIDIS.Menurut Toton Suprapto (Mantan SekJen M.A/Ketua Muda Bidang (Hukum)Agama/Hakim Agung/Ketua Umum IKAHI periode 20012004 dalamMusyawarah Nasional (MUNAS) XIll IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa :"Sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakimhakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan hakim adalahjuga merupakan kehendak para hakim, karena dengan dissenting opinion ituperbedaan pendapat dan para hakim akan terlihat sekarang ini,

Dansudah barang tentu Pengadilan akan bisa menangkap penuh "aroma" perkarapada Judex Facti seperti yang diuraikan dalam DISSENTING OPINION danbukannya setuju begitu saja sesuai pesanan yang terdapat pada alasanalasanMemori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat.Bahwa masalah tersebut akan menjadi urgent (genting) pada saat kita hanyamelihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh.

Bungawalidengan status sertifikat hak milik (SHM);Bahwa menurut keterangan pejabat Badan Pertanahan Nasional(BPN) yang menjadi saksi dalam persidangan menerangkan bahwa padawaktu penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Bungawali tidak ada pihakyang berkeberatan;Bahwa Penggugat membeli objek perkara dari Bungawali dengan AktaJual Beli (AJB) Nomor 226/VII/1981, tanggal 8 Juli 1981 di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting

Opinion) dari Dr.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan asas intensitas: Seseorang diberikan hakkarena menguasai tanah, yaitu penguasaan itu lebih dari 20 (dua puluh)tahun; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, putusan JudexFacti tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan, sedangkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat harus dikabulkandengan mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakandengan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuaiketentuan Pasal 30 ayat (8) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan denganamar seperti tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/

dapatdiajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

Walaupun tidak ada secara khusus' surat pengusulanpemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat,akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, suratusulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai jugasebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang

opinion merupakan hak dari Merry Purba danmengenai alasan dissenting opinion Merry Purba, dalam hati saksi itusuatu hal yang tidak lazim namun tidak saksi ungkapkan karena takutmenyingguung perasaan Merry Purba; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melatarbelakangsehingga Merry Purba mengambil keputusan dissenting opinion terkaitmasalah perdata; dalam dissenting opinionnya Merry Purba tidakmempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, saksi tidakmengetahui apakah pertimbangan Merry Purba

Walaupun saksi berbeda pendapat(dissenting opinion) kedua majelis tersebut harus memberitahukanperihal strafmacth itu kepada saksi dan juga mengenai status barangbukti; Bahwa seharusnya pada tanggal 27 Agustus 2018 adamusyawarah Majelis lagi, dan dalam musyawarah tersebut saksiberencana akan membawa konsep dissenting opinion yang telah saksiprint untuk ditunjukan kepada majelis hakim yang lain, tetapi kenyataanpada tanggal tersebut tidak ada lagi musyawarah.

opinion (membebaskan saksi); Bahwa selama saksi menangani perkara di persidangan, belumpernah saksi memberikan putusan dissenting opinion yang isinyamenyatakan terbukti perbuatan saksi;Halaman 94 dari 178 Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bahwa yang saksi ingat inti dari dissenting opinion Merry Purbaialan menyangkut alasan keperdataan yang berlanjut hingga tingkatMahkamah Agung; Bahwa saksi tidak pernah memberitakun dissenting opinion MerryPurba tersebut kepada Helpandi maupun kepada orang lain; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktinomor 112 berupa mobil Toyota Rush yang merupakan mobil milik MerryPurba;Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.

opinion dariMerry Purba.S.H.

opinion Ketua Majelis perkara tersebut(vide hal 914 putusan a quo terlampir);3 Di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2012 terhadap pokok perkara telahdiputus dan amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Bahwa terhadap' pokok perkaranya, Pemohon Kasasi semulaPenggugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan dasarpertimbangan yang dipakai untuk memutus perkaranya, dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Judex Facti Tingkat Pertama Tidak

opinion tersebut;Bahwa dalam dissenting opinion Hakim Anggota 11 menyatakan:a Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonanpeningkatan izin Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi kepada Tergugat sebelum kuasa pertambanganPenggugat berakhir, yaitu berakhir pada tanggal 8 Agustus2008 dengan masa perpanjangan (satu) tahun (vide buktiP4 = T3), masingmasing surat Penggugat mengenaipermohonan peningkatan izin Kuasa Pertambanganeksplorasi ke eksploitasi yaitu Surat Nomor 96/GAPCO/X/2007, tanggal

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011Bahwa sebagaimanapendapat = dissenting opinion tersebut,tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan diterimaatau ditolaknya permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi padahal ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 mensyaratkan paling lama dua tahun Tergugat harussudah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan sementara itu Tergugattidak melakukannya tetapi justru menerbitkan objek sengketa (in casu SuratKeputusan

opinion yang menyatakan objek sengketa a quosecara nyatanyata mengalami tumpang tindih denganKuasa Pertambangan~ eksplorasi.

opinion pada hal. 57 putusan), Tergugatjuga melanggar Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pengharapan yangditimbulkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan, dan bersifatsewenangwenang.