• Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lain;7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 1.822.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

• Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga putusan ini sebesar Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut Pembanding tidak puas, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 8 April 2014 sebagi mana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding yang

  Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi yang hingga putusan ini sebesar Rp. 226.000, ( dua ratusdua puluh enam ribu rupiah) ;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebutPembanding tidak puas, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi AgamaBandar Lampung pada tanggal 8 April 2014 sebagi mana ternyata dari AktePernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

• disediakan untuk itu ;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 173600,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
  
  Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;
  Kemudian Ketua Majelis menjelaskan, apabila Penggugat dan Tergugat merasa tidak puas atas isi putusan ini dapat mengajukan

  banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam tempo 14 (empat belas) hari dari diucapkan atau dibacakan putusan ini dan putusan ini akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas hari) dan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan banding ;
  Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;
  
  Panitera Pengganti

• ., diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 07 April 2021, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 01 April 2021 dan diajukan Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding

  ., diucapkan pada tanggal 31Maret 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehinggabatas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 07 April 2021,sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa melalui PenasehatHukumnya tanggal 01 April 2021 dan diajukan Penuntut Umum pada tanggal07 April 2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan olehTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yangditentukan oleh undangundang, karenanya permintaan banding tersebutsecara

• Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pihak-pihak yang mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali maupun perlawanan ;

  9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

  Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

• Barat : Tanah Tan Kin Nio/Orang tua Penggugat ;

1. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan Hak Penggugat yang dikuasai tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas, dan selanjutnya menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Negara/Polisi ;
2. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan

   Banding, dan / atau Perlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

April 2006, danperkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuaidengan Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"),Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ('Rv), danSEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bijvoorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka beralasanapabila Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan

banding, dan / atauperlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;19.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu) meskipun Tergugat mengajukan banding, dan / atauperlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkaraini sah dan berharga ;9.

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu meskipun Tergugat mengajukan Banding, dan / atauPerlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.071.000, (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;8.

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu meskipun Tergugat mengajukan Banding, dan / atauPerlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;8.

• danditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Wamena Budiman dan KuasaPembanding/ Yance Tenouye, SH ;Hal 2 Putusan No.31/Pdt/2017/PT JAPMenimbang, bahwa Permohonan banding tersebut diajukan terhadap PutusanPengadilan Negeri Wamena Nomor9/ Pdt.G/ 2016/ PNWmn yang telah di Putus dandiucapkan pada persidangan terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal29November 2016, dan saat diputus dihadiri olen Penggugat dan Kuasanya/Pembanding danTergugat/ Terbanding ;Menimbang, bahwa tenggang waktu = untuk mengajukan

  banding menurutketentuan pasal 119 ayat (1) Rbg permohonan banding dapat diajukan diKepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 ( empat belas ) hari sesudahputusan itu dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding tidak hadir pada waktuputusan dijatuhkan, didalam waktu14 (empat belas hari) setelan putusan itudiberitahukan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka tenggangwaktu untuk mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitungkeesok harinya setelah

  putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihakyang mengajukan banding tidak hadir dalam pembacaan putusan;Menimbang, bahwa olehkarena perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2016 /PNWmntelah diputus dan diucapkan pada persidangan' terbuka untuk umum padahariSelasa tanggal 29 November 2016, dan saat diputus dihadiri oleh KuasaPembanding/ dan Terbanding/ Tergugat maka para pihak dapat dapat mengajukanBanding dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesok harinyayang dalam hal ini

  terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai tanggal13Desember 2016;Menimbang, bahwa olehkarena Pembanding/ Penggugat mengajukanbanding terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wamena Nomor9/Pdt.G/2016/ PNWmn pada tanggal 16 Desember2016, sedangkan jatuh tempoterakhir untuk mengajukan banding harus dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13Desember 2016, maka pembanding/ Penggugat mengajukan banding sudahmelampaui bataswaktu 14 (empat belas) harioleh karenanya Pembanding/Penggugat mengajukan

  banding sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas)hari;Menimbang, bahwa olehkarena Pembanding/ Penggugat mengajukanbanding terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pdt.G/ 2016/ PNWmn dilakukan telah melampaui batas waktu 14 hari, makapermohonan banding Pembanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima,maka Pembanding/ penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan

• ;Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut diajukan terhadap PutusanPengadilan Negeri Sorong Nomor 92/ Pdt.G/ 2016/ PNSon. yang telah di Putus dandiucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal16 Februari 2017, dan saat diputus dihadiri oleh Pihak/ Kuasa Pembanding/Penggugat ;Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding menurutketentuan pasal 119 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan padapokoknya: Permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan

  Negeridalam waktu 14 ( empat belas ) hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau jika yangmengajukan banding tidak hadir pada waktu putusan dijatunkan, didalam waktu 14(empat belas hari) setelah putusan itu diberitahukan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka tenggangwaktu untuk mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitungkeesokan harinya setelanh putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepadapihak yang mengajukan banding tidak hadir dalam pembacaan

  oleh Kuasa Pembanding/Penggugat maka Pembanding/ Penggugat yang saat itu hadir di persidangan dapatmengajukan Banding dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitungkeesokan harinya yang dalam hal ini terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017sampai tanggal 2 Maret 2017 ;Menimbang, bahwa karena Pembanding/ Penggugat mengajukan bandingterhadap Putusan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor92/Pdt.G/2016/ PN.Son pada tanggal 06 Maret 2017, sedangkan jatuh tempoterakhir untuk mengajukan

  banding harus dilakukan pada hari Kamis, tanggal2 Maret 2017, oleh karenanya Pembanding/ Penggugat mengajukan banding sudahmelampaui batas waktu 14 hari ;Menimbang, bahwa karena Pembanding/ Penggugat mengajukan bandingterhadap Putusan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 92/Pdt.G/ 2016/ PN.Son dilakukan telah melampaui batas waktu 14 hari makapermohonan banding Pembanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan bandingPembanding

• Harga Pokok Penjualan;a.Pembelian Bahan Baku;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi sebesarRp.396.333.936,00;Bahwa Terbanding mengoreksi biaya ini dengan alasan tidak terdapatrincian koreksi biaya pemakaian bahan baku.

  Semuapemakaian bahan ini didukung dengan buktibukti pemakaian;Pemakaian bahan pembungkus lainnya;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi sebesarRp.37.651.868,00:Bahwa Terbanding mengoreksi biaya ini dengan alasan tidak didukungdengan bukti, padahal biaya ini adalah pemakaian bahan penolongproduksi agar barang jadi bisa tersedia dijual kepada customer.

  Biaya Usaha Lainnya;a.Biaya Komisi Penjualan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi positifsebesar Rp.1.200.000.000,00 dengan alasan pengeluaran biaya iniadalah pembayaran fee atas jasa pemasaran produk perusahaan kepadapihak ketiga. Atas pembayaran fee tersebut telah dikenakan PPh Pasal23;Biaya Perjalanan DinasMarketing;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadapkoreksiRp.158.328.086,00 karena sifatnya bukan natura.

  Sesuai dengan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat(1) huruf e, pemberian makan kepada semua pegawai bukan naturasehingga dapat dibebankan;Biaya PerjalananUmum;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksiRp.40.624.191,00 karena semua pengeluaran didukung dengan buktibukti pengeluaran;Biaya Administrasi Umum;Halaman 3 dari 19 halaman.

  Putusan Nomor 345/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi sebesarRp.87.248.739,00 karena merupakan pengeluaran biaya jamuan makandengan relasi perusahaan, pelanggan, supplier dan kreditur dalamrangka untuk memelihara dan mendapatkan penghasilan;Bahwa biaya jamuan makan ini tidak termasuk biaya yang tidak dapatdikurangkan berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1):Biaya Umum LainLain;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi sebesarRp.155.398.967,00 karena merupakan

• Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas objek PPh Pasal 23 dalamHalaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 895/B/PK/PJK/2014Akun Management Fee PAMA sebesar Rp309.082.944,00.

  Berdasarkan alasan Pemohon Banding tersebut sudahseharusnya koreksi Pemeriksa dibatalkan karena tidak sesuai denganpenerapan peraturan perpajakan yang berlaku;Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas objek PPh Pasal 23 dalamAkun Survey Expenses sebesar Rp3.085.216,00. Alasan PemohonBanding adalah karena transaksi tersebut Pemohon Banding laporkan ditahun 2007.

  Pemohon Banding tersebut sudah seharusnya koreksiPemeriksa dibatalkan karena tidak sesuai dengan penerapan peraturanperpajakan yang berlaku;Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas objek PPh Pasal 23 dalamtransaksi Payment to PAMA sebesar Rp46.053.904.088,00.

  Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas objek PPh Pasal 23 dalamAkun Professional Fee Konsultan sebesar Rp179.875.000,00. AlasanPemohon Banding karena transaksi tersebut Pemohon Banding laporkan ditahun 2007. Berdasarkan alasan Pemohon Banding tersebut sudahseharusnya koreksi Pemeriksa dibatalkan karena tidak sesuai denganpenerapan peraturan perpajakan yang berlaku;19.

  Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas objek PPh Pasal 23 sebesarRp10.000.160,00. Alasan Pemohon Banding adalah karena sampai dengansurat keberatan ini dibuat Pemohon Banding tidak mengetahui detailtransaksi atas koreksi tersebut.

• Pemohon Banding setuju terhadap koreksi Pemeriksa dan olehkarena itu Pemohon Banding tidak mengajukan banding,Terdapat 2 lembar Faktur Pajak Masukan dengan jumlah PPN sebesarRp309.454.453,00 yang masih menggunakan kode dan nomor seri FakturPajak yang lama. Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksiPemeriksa dan mengajukan banding karena pada dasarnya FakturfakturPajak tersebut sudah Pemohon Banding bayar dan PPN Masukannyasudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN PemohonBanding.

  banding.

  Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa danPemohon Banding mengajukan banding karena Faktur Pajak tersebutsudah direvisi oleh PKP Penjual sebelum proses pemeriksaan dan FakturPajak revisi sudah Pemohon Banding perlihatkan kepada PenelitiKeberatan.

  Pemohon Banding setuju dengan koreksi Pemeriksa danPemohon Banding tidak mengajukan banding;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2007 dikoreksi sebesarRp49.366.537,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan,Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:Halaman 28 dari 54 halaman.

  Pemohon Banding tidak setuju Peneliti mempertahankan koreksi inidan Pemohon Banding mengajukan banding karena menurut PemohonBanding transaksi tiket pesawat mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha karena dilakukan dalam rangka dinas untuk menunjangoperasional perusahaan;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2007 dikoreksi sebesarRp82.782.394,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan,Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:1.

• PutusanNomor 171/B/PK/PJK/2012h.Commission receivable sebesar Rp.46.063.470,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksipositif Terbanding sebesar Rp.46.063.470,00 atas commissionreceivable dikarenakan halhal sebagai berikut:Bahwa transaksi yang tercatat di akun commission receivablesmerupakan pendapatan komisi dari perusahaan afiliasi.

  Repair and maintenance sebesar Rp.270.000,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi positifTerbanding sebesar Rp.270.000,00 atas repair and maintenancedikarenakan halhal sebagai berikut:Bahwa biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 17 tahun 2000, biaya tersebut dapatdikurangkan dari penghasilan bruto;c.

  Consultant fee sebesar Rp.1.799.785,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi positifTerbanding sebesar Rp.1,799,785 atas consultant fee dikarenakan halhal sebagai berikut:Biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 17 tahun 2000, biaya tersebut dapatdikurangkan dari penghasilan bruto;3.

  Koreksi Positif atas Biaya Pemasaran/Promosi Sebesar Rp.18.791.942,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi positifTerbanding sebesar Rp.18.791.942,00 atas biaya pemasaran/ promosidikarenakan halhal sebagai berikut:Bahwa biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 tahun 2000, biaya tersebut dapat dikurangkandari penghasilan bruto;4.

  Berdasarkan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Nomor : 011 /VIl IA PW/2007tanggal 31 Agustus 2007, yang diterima oleh SekretariatPengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2007, diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengajukan banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP744/WPJ.07/BD.05/2007 tanggalHalaman 16 dari 30 halaman.

• suratketerangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 11 Nopember 2015 danTerbanding tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebutsebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Paniteratanggal 11 Nopember 2015;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,Hal 4 dari 7 hal Put No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Pbrakan tetapi yang mengajukan

  banding adalah Kuasa Hukum dengan suratkuasa yang cacat (tidak mencakup mengajukan banding), karenanyapermohonan banding cacat formil, sebagaimana pertimbangan dan alasanalasan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini, sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengertian Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 BWberbunyi, kuasa adalah Suatu persetujuan dimana seorang bertindaksebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak penerima kuasa untukmelakukan perbuatan (tindakan) untuk dan atas nama pemberi kuasa,sedangkan Kuasa

  S.H., M.H tidakmemuat kuasa untuk bertindak mengajukan banding ataumenandatangani akta banding, hanya kuasa untuk mengajukan memoribanding dan sementara akta permohonan banding perkara a quoditandatangani oleh kuasa, berarti permohonan banding diajukan oleh kuasahukum dengan surat kuasa khusus yang tidak mencakup pengajuan bandingpadahal yang hal tersebut pintu gerbang dalam menempuh upaya hukumbanding, dengan demikian pengajuan banding oleh orang yang tidakberwenang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan

  fakta demikian makapermohonan banding Pembanding semula Tergugat menjadi cacat formilerror in persona dalam kategori diskualifikasi in person dimana surat kuasakhusus tidak memuat tindakan untuk mengajukan banding, sementara aktapermohonan banding ternyata diajukan oleh kuasa hukum, oleh karenanyapermohonan banding mana harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvanklijk verklaard);Hal 5 dari 7 hal Put No.0070/Pdt.G/2015/PTA.PbrMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidangperkawinan

• Rp. 177.296.099Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksiHPPsejumlah Rp. 18.584.281.075,00 dengan rincian sebagai berikut: No.

  banding atas koreksiPengurang Penghasilan Bruto sejumlah Rp 30.025.510.316,00.

  Koreksi HargaRp 20.579.037.357PokokPenjualan(HPP)sebesarDalam Surat Banding kami Nomor: MK/Mar06/04 tanggal 13 Maret 2006, kami mengajukan banding atas koreksi HPP sejumlahRp 18.584.281.075 dengan rincian sebagai berikut:No.

  banding atas koreksi HPP ~~ sejumlahRp 18.584.281.075.

  banding atas koreksi Pengurang Penghasilan Brutosejumlah Rp 30.025.510.316.

• dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugatmelalui kuasanya telah diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undangundang yaitudiajukan tanggal 06 Juni 2011 dan putusan telah diucapkan tanggal 19 Mei 2011, tenggang waktunyamenjadi 18 hari kalender, sedangkan tenggang waktu banding berdasarkan pasal 199 R.Bg adalah 14hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan

  banding itu tidak hadir pada waktu putusandijatuhkan, didalam 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut pasal 190 R.Bg. ; * Menimbang.................08 Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Tehnis Administrasi dan TehnisPeradilan Perdata Umum halaman 4 menyebutkan permohonan banding dapat diajukan di KepaniteraanPengadilan Negeri dalam waktu 14 hari Kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkanatau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan

  pencantuman hari ke 14 jatuh pada hari kerjaberikutnya yaitu hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sedangkan permohonan banding diajukan pada hariSenin tanggal 06 Juni 2011, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (4) R.Bg permohonan untukmengajukan banding secara formal tidak diterima, karena tenggang waktu selama 14 hari kalendersudah lewat, oleh karena itu suratsurat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkatbanding tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengajukan

  banding harusdinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat / Para Pembanding harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan : Mengingat, pasal 199 R.Bg dan peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutandengan perkara ini ; MENGADILI:= Menyatakan permohonan untuk mengajukan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tidakdapat diterima ; Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat

• Atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp.33.520.615,00Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan hasil penelitiankeberatan dan Pemohon Banding mengajukan banding. Koreksi ini berasaldan total koreksi sebesar Rp93.489.611,00 dimana sebesar Rp59.968.996,00Pemohon Banding setuju dengan keputusan keberatan.

  Adapun alasanPemohon Banding mengajukan banding atas koreksi sejumlahRp33.520.615,00 adalah koreksi tersebut terdiri dan biaya makan, biayapengamanan dan pengawalan bahan peledak dan biaya transportasi untukpengurusan jenazah karyawan yang meninggal di lokasi proyek.

  Adapun alasanPemohon Banding mengajukan banding atas koreksi sejumlahRp2.413.728.980,00 adalah terdiri dan sebesar Rp112.193.692,00merupakan biaya penyusutan untuk periode 2006 yang memang seharusnyadibebankan.

  Atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp.36.975.552,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan keberatanTerbanding dan mengajukan banding. Koreksi ini berasal dan total koreksisebesar Rp47.029.388,00 dimana sebesar Rp10.053.836,00 PemohonBanding setuju dengan keputusan keberatan.

  Putusan Nomor 585/B/PK/PJK/2015.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan keberatanTerbanding dan mengajukan banding. Koreksi ini berasal dan total koreksisebesar Rp59.676.686,00 dimana sebesar Rp47.988.602,00 PemohonBanding setuju dengan keputusan keberatan.

• banding dengan alasan biaya tersebut telah dicatat dalam LaporanKeuangan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan serta didukung dengan buktibuktiyang memadai;bahwa dokumen pendukung atas biaya peralatan pabrik sebesar Rp.16.637.670, biaya forwardersebesar Rp.11.729.933 dan biaya lainlain sebesar Rp.1.172.201 telah diserahkan/ dipinjamkankepada Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan.

  banding dengan alasan bahwa pembelian barang dari luarnegeri tidak harus dikirimkan terlebih dahulu ke Indonesia, mengingat kebutuhan barangtersebut merupakan kebutuhan customer di luar negeri, disamping itu juga hal ini dilakukanagar dapat melakukan efisiensi biaya yang akan berujung pada nilai jual barang tersebut.Transaksi ini merupakan transaksi yang lazim dilakukan didalam dunia usaha.

  Terdapat koreksi sebesar Rp2.278.409,karena : Merupakan beban tahun 2007 Tidak terdapat dokumen pendukung eksternal; Pembulatanbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya management fee sebesarRp.352.258.800 dan mengajukan banding dengan alasan bahwa jenis jasa yang diberikan telahdiketahui dan telah dibuatkan perjanjian antara kedua belah pihak;bahwa Biaya travelling sebesar Rp. 145.254.388 bukan merupakan kenikmatan atau naturamelainkan biaya perjalanan dinas untuk karyawan dan auditor

  Koreksi biaya foreign exchange differences sebesar Rp.425.735.304,00bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya foreign exchange differencessebesar Rp425.735.304 dan mengajukan banding dengan alasan bahwa dokumen pendukungberupa perhitungan rugi selisih kurs telah diserahkan/pinjamkan kepada Tim Pemeriksaselama proses pemeriksaan dan dilampirkan kembali pada saat proses keberatan;b.

  Koreksi biaya interest charge sebesar Rp.191.623.407,00bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya interest charge sebesar Rp.191.623.407 dan mengajukan banding dengan alasan bahwa biaya bunga tersebut disebabkankarena adanya pinjaman dari Gebr.Klocker (Pemegang Saham) dan Sparkasse (Bank) yangdipergunakan untuk aktifitas operasional Pemohon Banding.

• Bandingmengajukan Surat Keberatan Tanpa Nomor tanggal 10 Oktober 2011 dandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP557/WPJ.15/2012 tanggal 15Agustus 2012 keberatan tersebut telah ditolak menjadi sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiPPN kurang (lebih) bayar 13.379.181 0 13.379.181Sanksi Bunga 4.569.812 0 4.569.812Sanksi Kenaikan 2.920.230 0 2.920.230bers uilbeter yang masih 20.869.223 0 20.869.223 sehingga Pemohon Banding dengan Surat Banding Tanpa Nomor tanggal15 Agustus 2012 mengajukan

  banding ke Pengadilan Pajak.Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Tanpa Nomor tanggal15 Agustus 2012, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan banding atas Surat Keputusan Dir.

  Tanggal 17 Agustus 2012 melalui via Kantor Pos Parepare (duahari setelah) surat Keputusan Ketetapan Pajak Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dikeluarkan sehinggadengan demikian batas waktu untuk mengajukan banding pajak pada PengadilanPajak adalah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan PajakHalaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1005 /C/PK/PJK/2014diterima oleh Wajib Pajak (Pemohon Banding Wajib Pajak) bahwa oleh karenapada tanggal 15 s

  Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan KontraMemori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MadjelisPengadilan Pajak, karena diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) mengajukan banding

• ,M.H. advokat/penasehat hukum dari Law OfficeWahyu Baskoro & Partner yang beralamat di Pedukuhan Empat Mepi RT 05RW 09 Kranggan, Galur, Kulonprogo tertanggal 16 Februari 2017 untukmenjadi kuasa hukum, mewakili membela hakhak dan memperjuangkankepentingan pemberi kuasa menurut hukum guna mengajukan banding atasputusan perkara perdata Nomor 0849/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 2 Februari2017, dahulu Termohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Sayogyo TriYuliarto bin Sugiarto, S.H.Untuk itu pemegang

  ,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2017 gunamembuat dan mengajukan banding, membuat memori banding membacaberkas (inzage), menandatangani segala suratsurat membuat kesimpulan,membuat perlawanan;Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian kuasa/pelimpahan haktersebut secara hukum Termohon/Pembanding telah kehilangan hak untukmengajukan upaya hukum banding karena telah melepaskan haknya kepadakedua kuasa hukum tersebut sehingga Termohon/Pembanding sudah tidakmempunyai legal standing

  lagi untuk mengajukan banding terhadap putusanPengadilan Agama Bantul Nomor 0849/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Februari2017;Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017Termohon/Pembanding telah menyatakan mengajukan banding melaluiPengadilan Agama Bantul sesuai akta permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0849/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20Februari 2017, dengan demikian akta banding tersebut tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum lagi karena Termohon/Pembanding

• Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggangmasa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat ( 1 ) Rbg. dan menurutketentuan perundangundangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut

  Artinya suratkuasa yang digunakan untuk mengajukan permohonan banding tidak mencantumkanketerangan yang menyatakan surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk upayahukum banding, sehingga dengan demikian Akta Permohonan Banding yang diajukandan ditandatngani adalah tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan banding;Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama halaman 71 angka (3) yang diambil