Terdakwa tidak pernah terlibat hukum4. terdakwa tidak terlibat dalam jaringan kejahatan narkotikaHalaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Amb5. pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat(1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun20096. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdakwa tidak pernah terlibat hukum4. terdakwa tidak terlibat dalam jaringan kejahatan narkotika5. pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat(1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun20096. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

makacukup alasan untuk mengurangkan pidana yang dijatukah kepada Terdakwadengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ; nn Menimbang, bahwa karena terdakwa sampai sekarang ini masih beradadalam tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;nonn Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkandalam amar di bawah ini ;Mengingat,Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 17 September2018 Nomor : 946/Pid.Sus/2018/PNMks. yang dimohonkan bandingtersebut ; Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ; Membebankan Terdakwa

dalam tahanan dantidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supayaTerdakwa tetap ditahan;Halaman 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT SbyMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalamamar putusan;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Desember 2020Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Bil., yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana

bahwa karena Terdakwa dijatuhi Hukuman, maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggitidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkanterdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193,241 dan 242 UndangUndang Nomor8s Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 21 September2021 Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Jbg, sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai

Terdakwa berada dalam tahanan danMajelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwadikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar TerdakwaHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT PLGtetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amarputusan;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung,SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan

Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan TerdakwaIl dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa Il tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan, maka lamanyawaktu Terdakwa II berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnyaterhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danHalaman 10 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBYUndangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum terhadapTerdakwa II tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal23 November 2021, Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby, yangdimintakan banding tersebut; Menetapkan

para Terdakwaharusdibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwadipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanpada diri Terdakwa:Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dan Masyarakatmemberantas penyalahgunaan Narkoba;e Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian;Halhal yang meringankan:e Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) hurufaUndang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lainnya yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI:1.

berada dalam tahananmenurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwadikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2)KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukanpermohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwadibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;Mengingat Pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jayapura;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas

penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurutketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAPtidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanyaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Halaman 11 dari 12 halaman putusan No 167/PID.SUS/2020/PT PBRe Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 4 Maret 2020 yang dimintakan bandingtersebut ;e Menetapkan masa

terlaluberat, sedangkan putusan selebinnya dapat dikuatkan yang amarnyaselengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah tidak ada alasanuntuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlumenetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan: Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai denganketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;MENGADILE Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut UmumterSebut 222 nnn nnnn nn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nee Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarangtanggal18 September2019 Nomor 736/Pid.Sus/2019/PN.Tjk sekedar

tahanan,maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telahdikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPdan pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Mengingat pasal 21, 27, 193, 242 KUHAP juncto pasal

112 ayat (1),Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkenaan denganperkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Maret 2018Nomor: 76/Pid.Sus/2018/PN.Kla., yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:; Menetapkan

masaHal. 8 dari 10 hal Put No.23/Pid.Sus/2019/PT.Bglpenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan danPengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dantahanan maka oleh karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dibebaniuntuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal

112 ayat (1 ), pasal 127 ayat (1) huruf a dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor; 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor;90/Pid.Sus/2018/PNTas tanggal 20 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedarmengenai pidana yang diijatunkan kepada terdakwa

II tetap ditahan;Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuatpada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, menetapkan barang buktisebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini, tetap terlampir dalamberkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika khususnya Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, SuratEdaran Mahkamah Agung R.I.

tanggal 6 Juli 2020 untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan,sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kapadanyaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk ditingkat banding saja sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Mengingat ketentuan pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMANomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan ketentuan Hukum lain yang berlaku danbersangkutan ;MENGADILI :1.

Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan pidana yang dujatuhkan lebih lama dari masapenahanan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkanHalaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 53/ Pid.Sus/ 2019/ PT.MKS.agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN (pasal 193 ayat (2) huruf bKUHAP)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat Pengadilan ( pasal 222 KUHAP) ;Mengingat Pasal dakwaan Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undangundang No. 49 Tahun2009 tentang perubahan kedua UndangUndang No. 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI1.

untuk dikeluarkan dari tahanan,maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telahdikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPdan pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 108/Pid.Sus/2018/PN.Kla. tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;Halaman 12 dari 13 hal.

pertama untukdijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri pengadilan tingkat banding,maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 November 2019 dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwaditahan maka status terdakwa tetap berada di dalam tahanan.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalahdalam perkara ini kepada terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biayaperkara.Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat(1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan.MENGADILI Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04November 2019 Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. yang dimintakanbanding tersebut ; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Halaman

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalamtahanan;Halaman 12 dari Putusan Nomor 322/PID.SUS/2021/PT SBYMenimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaanpengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwaharus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan RehabilitasiSosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah

selebinnyadapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawahini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa daridalam tahanan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supayaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) hurufaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18September 2019 Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang kuat untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) hurufa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,UndangUndang Republik Indoneia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan SEMA No.4 Tahun 2010 jo.