Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Bahwa Penggugat menerima Keputusan Kepala Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob tersebut pada poin1 diatas dari Kepala Dinas Agama Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25Mei 2015, namun karena Penggugat sedang sibuk koreksi hasil ujian kelas VIdan membuat persiapan ulangan kenaikan kelas sehingga Penggugat tidaklangsung baca

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Regional X BadanKepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit artinya objek sengketayang diputuskan dalam Keputusan Tata Tata Usaha Negara tidak abstrak tapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Individual artinya Keputusan TataUsaha Negara

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009 /KEP/JV/13018/ 2015 tanggal17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob yang diterbit olehKepala Kantor Regional

dengan hormat dan pemberianpension golongan ruang IV/a pension TMT 01 Mei 2011a.n.

Aspek Substansi ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanpula pada pokoknya bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objeksengketa, mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun Atas Nama YOHANA RETTOB tanggal 17 April 2015 dinilaicacat karena Penggugat pada saat itu masih berusia 56 tahun yang seharusnyaPenggugat Pensiun pada usia 60 tahun, karena Penggugat adalah salah satuPegawai Negeri Sipil dengan latar belakang penyuluh agama penyelia

Menetapakan bahwa Pemohon (WARJIYEM), selaku orang tua sebagai Pengambu terhadap anaknya bernama PRIYONO, Pangkat /Korps Pratu, NRP 31000529050678, telah mendapatkan Pemberian MPP dan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan angkatan Darat karena diakhiri Ikatan Dinasnya, untuk melakukan perbutan hukum demi kepentingan anak Pemohon;3. Memberikan ijin kepada Pemohon (WARJIYEM) khusus untuk mengurus pensiun dan menerima Tunjangan Pensiun a.n.

PRIYONO, Pangkat /Korps Pratu, NRP 31000529050678, telah mendapatkan Pemberian MPP dan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat karena diakhiri Ikatan Dinasnya ke Kantor PT. ASABRI ( PERSERO) di Semarang;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,00(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

PRIYONO,Pangkat /Korps Pratu, NRP 31000529050678, telah mendapatkanPemberian MPP dan pemberhentian dengan hormat dari DinasKeprajuritan Angkatan Darat karena diakhiri Ikatan Dinasnya keKantor PT. ASABRI ( PERSERO) di Semarang;4.

Bahwa benar alasan pemberhentian dengan hormat sebagai anggotaTNI dari Priyono karena alasan yang bersangkutan sakitsyaraf/ingatan terus menerus sampai sekarang ini;5. Bahwa benar selama sakit ingatan/syaraf yang bersangkutanpernah berobat inap / opname di Rumah Sakit Jiwa Surakarta,yang hingga sekarang ini masih melakukan obat/rawat jalan;6.

PRIYONO, Pangkat/ Korps Pratu, NRP 31000529050678, telah mendapatkan Pemberian MPPdan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan AngkatanDarat karena diakhiri Ikatan Dinasnya ke Kantor PT. ASABRI ( PERSERO)di Semarang;4.

DALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;II.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;4.

Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H.

dengan Hormat DR.

dengan hormat Dr.

Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point 14 halaman 18,15.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang pemberhentian dengan hormat Dr.H.

dengan hormat Dr.H.

---------------------M E N G A D I L I -----------------------------------Dalam Penundaan - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; Dalam Pokok Sengketa- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo

Kecamatan Kubung; - Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; - Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;--------------------- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000,- ( Tiga

Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUNPDGterlebih dahulu mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan dari suratkeputusan : 22222222222 nnn nono nnn nnn en nnn nnn e eeeSurat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 658 2013 tanggal 26 Juli 2013Tentang Pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahanpengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari SalayoKecamatan Kubung; Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo Nomor : 03 / BMNSLY / 2013 tanggal 2 Juli 2013

Bahwa atas dasar usulan dari BMN Salayo (Vide Bukti P11 = T.21), Bupati Solok(Tergugat I) menerbitkan objek sengketa 1 aquo yaitu Surat No. 1006582013 Tanggal26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo danPengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali NagariSalayo Kecamatan Kubung (Vide bukti P10 = T.I3); 13.

Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUNPDGMenimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 a quo,sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati SolokNo. 1006582013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat PejabatWali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo TerpilihSebagai Wali Nagari Salayo

Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo danPengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali NagariSalayo Kecamatan Kubung; Hal 48 dari 50 hal.

Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUNPDG Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok No. 1006582013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat WaliNagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo TerpilihSebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 379.000, ( Tiga ratus tujuh puluh

Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor : 180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Tri Widodo sebagai Kepala Dusun Jumbleng dan Ngentak Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan tanggal 6 Oktober 2017;---------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor : 180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor:180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat = Sdr. TriWidodo Sebagai Kepala Dusun Jumbleng Dan Ngentak Desa TamanagungKecamatan Muntilan Tanggal 6 Oktober 2017 sangat merugikan Penggugat yaituPenggugat telah kehilangan mata pencahariannya satusatunya untuk menghidupikeluarganya.

Bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyeksengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor:180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat = Sdr.

Dengan Hormat Sdr.

Tri Widodo Sebagai Kepala Dusun Jumblengdan Ngentak Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan tanggal 6 Oktober 2017(vide bukti P1=T3); Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal,maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memerintahkan Tergugatuntuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor:180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

. : Kep / 78A / I / 2013, tertanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Dari Dinas Polri atas nama MACHRUZAR BACHTIAR , dengan Pangkat Bripka Nrp. 81120218, Kesatuan Ba.Satbinmas Polres Mandailing Natal ; ---------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Pol.:Kep/78A/I/2013 tertanggal 31Januari.

Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Dari Dinas Polri atas nama MACHRUZAR BACHTIAR , dengan Pangkat Bripka Nrp. 81120218, Kesatuan Ba.Satbinmas Polres Mandailing Natal ; -------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula ; -----------------------------------------------------5.

Bila faktafakta penting kurang diteliti itu berarti tidakcermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihatyang diberi (Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh aspek yang adadalam hal ini Majelis Hakim menilai seharusnya tindakan Tergugat adalah tidaksampai pada melakukan keputusan Pemberhentian dengan Hormat (PDH)ataupun setidak tidaknya dapat ditempatkan pada bagian / bidang yang tidakbersifat vital dengan menyesuaikan kondisi

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -------------------------------------------

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikankuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Provinsi, untukmenetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai calonPegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai NegeriSipil Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat Golongan ruang Ill/d kebawah ;Bahwa Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan jugasebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan(vide 37 (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

pelajaranIPS SMA di Kabupaten Kepulauan Yapen ; Bahwa yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan Objek sengketa aquo tidak memperhatikan secara cermat suratsurat maupunperaturanperaturan yang berlaku pada lingkup Pegawai Negeri Sipilterlebin khusus Guru dan Pengawas serta Peraturanperundangundangan lainnya ; Bahwa dengan latar belakang seorang pendidik atau guru, makaPenggugat sangatlah mengetahui bahwa Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23Maret 2015 mengenai pemberhentian

dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun telah keliru dan salah yangkemudian penggugat dibebankan mengganti keterlanjuranHalaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.pembayaran gaji dan tunjangan beras bulan Maret 2011 sampaidengan bulan Mei 2015 selama (51 bulan ) kepada Negara ; Bahwa Tergugat telah melanggar azaz azas kecermatan yaituPasal 3 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme ; Is.

Aspek Substansi ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanpula pada pokoknya bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objeksengketa, mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun untuk dan atas nama Drs Pieter Reba tanggal 01 Maret 2011dinilai cacat karena Penggugat pada saat itu masih berusia 56 Tahun yangseharusnya Penggugat Pensiun pada usia 60 Tahun, karena Penggugat adalahsalah satu Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang seorang

Dengan Hormat sebagaiPNS dengan Hak Pensiun, Batas Usia Pensiun 56 Tahun atas nama PenggugatTMT. 01 Maret 2011, mengakibatkan Penggugat sebagai pihak yang hanyamelaksanakan keputusan Pejabat Pembina kepegawaian Daerah KabupatenKepulauan Yapen tetap melaksanakan tugas sebagai Pengawas sekolah sampaipada usia 60 Tahun, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugatkarena gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan selama 51 bulan dijadikan hutang kepada Negara ;Maka, menurut pendapat Majelis Hakim

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. DR. Ari Kamayanti, SE., MM.MSA ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. DR. Ari Kamayanti, SE., MM.MSA ; ---------------------------------------------------------------------------------4.

OBJEK GUGATAN 2220200 202 222 ron nnn noe nee nce ennAdapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 3596/UN10/KP/2016tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraDR. Ari Kamayanti, SE.,MM., MSA.Il DASAR DAN ALASAN GUGATAN "0"0022 27 21. Tenggang Waktu Pengajuan GugatanUU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo.

Dengan Hormat Sdr.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Brawijaya No:3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. DR. Ari Kamayanti, SE.,4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan PenggugatSemula sebagai Dosen beserta hakhak dan kewajiban yang melekatdalam jabatan tersebut. 5.

DTUB dapatdiperhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai DTUB karena :atas Permintaan Se@ndill ; =~22 once nse sennen=Maka berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Penggugatmemberhentikan pihak Penggugat dengan Surat Keputusan RektorUniversitas Brawijaya Nomor: 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara DR.AriKamayanti,SE.MM.MSA. 272222 2Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh PIHAK TERGUGATdalam keputusanya memberhentikan PIHAK PENGGUGAT adalahmerupakan

Dengan Hormat Saudara DR.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/306/3/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan a.n. Yat Oktofianus Timo, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/306/3/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan a.n. Yat Oktofianus Timo, S.Pd.;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;5.

dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama :YAT OKTOFIANUS' Timo, S.Pd NIP. 197610042010011012Pangkat/Golongan Ruang II/a Jabatan Guru pada SMA Negeri BanatKecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan;Il.Dasar ...Il.

Bahwa Keluarga Timo pada tanggal 22 Juni 2013 kembali lagi mengutusBapak Jonathan Timo dan Leang Timo yang keenam kalinya menghadapKeluarga Labeluk untuk meminta isi hati keluarga Labeluk untuk penyerahandenda dan memmnta waktu untuk melaksanakan Peminangan namunpermintaan dari keluarga Timo masih tetap ditolak oleh Keluarga Labeluk;15.Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKD.862.3/306/3/2013 tanggal 27 Desember 2013tentang Pemberhentian dengan hormat

dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai CPNSD Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaYat Oktofianus Timo, S.Pd.

(Penggugat in casu) terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan BagiPegawai ...21Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin beratterhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKD.862.3/306/3/2013 Tanggal 27 Desember2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor TengahSelatan a.n. Yat Oktofianus Timo, S.Pd.;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hakhak Penggugat dalamkemampuan dan kedudukannya sebagai Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;5.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016.; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.

Dengan Hormat TarunaAkademi Kepolisian TK.

Dengan Hormat TarunaAkademi Kepolisian TK.I Angkatan 51 Detasemen AdnyanaYuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi MunawarNo.

Dengan Hormat yangditerbitkan oleh Tergugat nyatanyata cacat hukum secarasubstansial; 20.

Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/20 18tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TarunaAkademi Kepolisian TK Il Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhagaatas nama Penggugat adalah sah menurut hukum..; 3.

Il Angkatan 51 Detasemen Adyana Yuddhaga,sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa KeputusanGubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna AkademiKepolisian Tk.

Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013; 4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;5.

Hal initerbukti pada obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat RajaNegeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon atas nama Sdr. George R.KailolaPeriode 2013 2019, di mana dari segi legal drafting pembuatannyacacat hukum Tahun Penerbitannya 2011 sedangkan Tahun Penetapannya17.Bahwa penggugat mengetahui keputusan Tergugat mengenai objekgugatan tersebut diatas pada tanggal 22 Mei 2013.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon Nomor :420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat DariJabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Dan PengesahanPengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe KotaAmbon atas nama George Roberth Kailola periode 20132019 ;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini :Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukanjawabannya tertanggal 31Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut ; 1.Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mepelajari gugatanPenggugat yang telah menjadikan Keputusan Tergugat Nomor 420 Tahun2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Penjabat RajaNegeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilalekecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode

April 2013 ; : Foto copy sesuai dengan foto copy : Surat Pengantar dari PanitiaPencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Seilale Kecamatan NusaniweKota Ambon, tanggal 12 April 2013 ; : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Saniri NegeriLengkap Negeri Seilale Nomor : 006/2013 tanggal 13 April 2013tentang Pengangkatan/Penetapan/Pengesahan Raja Negeri SeilalePeriode 20132019 atas nama George Roberth Kailola ;: Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 420Tahun 2011 tentang Pemberhentian

Dengan Hormat dari JabatanPenjabat Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,ditetapkan tanggal 21 Mei 2013 ; : Foto copy sesuai foto copy : Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRI Nomor : 016/0/2003 tentang Statuta Universitas Pattimura ;: Foto copy sesuai dengan aslinya : Sekilas Sejarah Fakultas HukumUniversitas Pattimura ; : Foto copy sesuai foto copy : Surat Keputusan Presiden RI Nomor :66 Tahun 1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengesahan PendirianUniversitas di Ambon ; : Foto copy

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Erokomo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 18 April 2022.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Petung Nomor : 180.4/01/10/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sutris sebagai Perangkat Desa Petung dalam Jabatan Kepala Dusun tanggal 13 November 2017;--------------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Petung Nomor : 180.4/01/10/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sutris sebagai Perangkat Desa Petung dalam Jabatan Kepala Dusun tanggal 13 November 2017;---------------------------------

4.

Dengan Hormat Sdr.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 880/234/2016 tertanggal 07 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ali Surahman, S.Pd.SD. Nip. 19740317 201406 1 001 ; -----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 880/234/2016 tertanggal 07 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ali Surahman, S.Pd.SD. Nip. 19740317 201406 1 001 ; ------------4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5.

Bahwa dalam hal ini Penggugat menginginkan kepastian hukum ataspenjatuhan Keputusan Bupati Blora Nomor : 880 / 234 / 2016 Tanggal 07Maret 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Saudara ALI SURAHMAN,S.Pd.SD NIP 19740317 201406 1 001 ; yang tidak mencerminkan kepastiandalam menjatuhkan hukuman, hal tersebut dikarenakan pada penetapanKEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamHalaman 10 dari 91 hal Putusan Nomor

berdasarkan~ ketentuan tersebut denganmenyandingkan bukti P4 = T11 berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkatsedang untuk Penggugat karena melakukan perbuatan yang berdampak negatifterhadap instansi yang bersangkutan, melanggar Kode Etik Guru, serta tidaksepantasnya dilakukan oleh seorang CPNS, dan Penggugat atas PenjatuhanHukuman Disiplin Sedang tersebut belum pernah lagi melakukan pelanggaran atauperbuatan yang sama namun oleh Tergugat kemudian Penggugat dijatuhiHukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian

Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri bukti P1 = T1), hal ini nyatanyata bertentangan denganketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi penerbitanobjectum litis juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, yaituPasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ; Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya dasar penerbitan objeksengketa secara hukum bila dihnubungkan dengan

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai

., dantelah diperbaiki pada tanggal 13 April 2021, Penggugat mengemukakan padapokoknya:OBJEK SENGKETA :Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH01.KP.07.03 Tahun 2021tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil KarenaTindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilHalaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama SuryansahUsmarianto;13.

Bahwa adalah benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor: M.HH01.KP.07.03 TAHUN 2021 tanggal 04 Januari2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilKarena Tindak Pidana atas nama Penggugat yang kemudian disebut objekperkara a quo;.

dengan hormat; ataub. pemberhentian tidak dengan hormat..5.

Dengan Hormat Sebagai Pegawainegeri Sipil karena Tindak Pidana atas nama Suryansah Usmarianto(Fotokopi sesuai dengan asli);Berita Acara Serah terima SK Pemberhentian Dengan Hormat Nomor:W.5.PAS.PAS.8.KP.07.03565 tanggal 22 Januari 2021 atas namaSuryansah Usmarianto (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.10.

MENGADILIDALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/ 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum; -----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;--------------------------

Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;----------------3.

Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;----------4.

tetapdilaksanakan ;b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannyakeputuantersebut ;Dengan demikian permohonan penundaan PENGGUGAT sangatmemenuhi syarat UndangUndang Nomor 05 Tahun 1986 ayat 2 dan 4Dalam Penundaan :1 Menerima Permohonan penundaan PENGGUGAT ;2 Menyatakan Penundaan berlakunya Surat Keputusan, berupa :~ Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06Agustus 2014 tentang pemberhentian

dengan hormat SaudaraMuhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai PD.

Dengan Hormat Saudara Muchlis Badawi,S.Sos Tidak Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 06 Agustus 2014;Buktip2 : Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.179/B.3a/IV/1995tentang Pengangkatan Tenaga Kerja IKJP Perusahaan Daerah AirMinum Kotamadya Ujung Pandang menjadi Calon PegawaiPerusahaan PDAM KMUP, tertanggal 26 April 1995 ;Buktip3 : Foto copy sesuai asli Surat Petikan Keputusan DireksiPDAM Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.2175/B.3a/X1/1996tentang

Dengan Hormat Saudara Muchlis Badawi,S.Sos Tidak Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 06 Agustus 2014;2 BuktiT2 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Pelayanan III PDAMKota Makassar Nomor : 150/WILII/2014 tentang Laporan IllegalConection Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, yang ditujukankepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar, tertanggal 05Agustus 2014 ;463 BuktiT3 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan oleh SatuanPengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar terhadap Sdr.

dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi,S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai PerusahaanDaerah Air Minum;DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapatditerima ;DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat SaudaraMukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiPerusahaan

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/193/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Exnan Lambun, A.Md, NIP : 530 009 256, Pangkat : Pengatur Tingkat I (II/d), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/193/BK.V/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Exnan Lambun, A.Md, NIP : 530 009 256, Pangkat : Pengatur Tingkat I (II/d), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat ; 4.

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN :---------------------------------------------------------------------------- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.43a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; ------------------------DALAM EKSEPSI :-----------

Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; ----------3.

Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; ---------------------------------------------------------------------------------------4.

untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air MinumKota Makassar Nomor : 129/B.3a/VII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 tentangPemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum KotaMakassar untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014tentang Pemberhentian

dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sostidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum KotaMakassar untuk merahabilitasi dan mengembalikan posisi dan kedudukansemula sebagaimana sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara Obyek sengketa ; Mewajibkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassaruntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah

Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.