Ditemukan 28382 data
186 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;Terhadap opsi tersebut, mengingat ruang lingkup dan tugas diDepartemen HR & GA tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlianyang dimiliki oleh Penggugat maka Penggugat memilih opsi yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebagai catatankedua opsi tersebut bukan keinginan penggugat, akan tetapi pilihanyang menyulitkan bagi penggugat;Hal 5 dari 38 hal. Put.
Agar dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi antarapengusaha PT. Westside Agritama dengan pekerja Sdr. Intan,maka wajid membayarkan secara tunai kompensasi pesangonkepada pekerja sebagai berikut:a. Pesangon 2 x 9 x Rp. 3.475.000 = Rp. 62.550.000b. Uang penghargaan masa kerja1x 4x Rp. 3.475.000 = Rp. 13.900.000c. Ganti rugi 15 % x Rp. 76.450.000 = Rp. 11.467.500Jumlah Rp. 87.917.500(terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);2.
No. 538 K/Pdt.Sus/200818.Dan mohon yang terhormat Kepada Ketua Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial untuk berkenan memutus dan mengabulkanseluruh gugatan penggugat dan dengan waktu secepaitnya.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukanoleh Tergugat tanopa alasan hukum yang sah, maka Penggugatmenuntut hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku kepada Tergugat dengan rincian: Pesangon 2 x 9 x Rp.3.475.000 = Rp. 62.550.000 Uang penghargaan
YacinthaSusanti Dewi, pada intinya adalah :hasilhasil pertemuan: Pada dasarnya perusahaan, dalam hal ini Manager HR & GAmenekankan/menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidakada pemutusan hubungan kerja antara karyawan Sdri. Intandengan pihak perusahaan; Karyawan masih tetap bersikukuh meminta jawaban tertulis resmidari Bapak Rickey Leuterio (Senior Manager Finance &Hal 20 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008Accounting) atas surat yang dibuat oleh Sdr. Intan pada tanggal 4Juni 2007;Sdr.
Tersebut maka perusahaan diminta dengan tegasmemberikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Intan, danmemberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku;Perusahaan meminta penjelasan tertulis mengenaipermohonannya kepada Sdr. Rickey Leuterio tersebut, namunSdr. Intan tidak mau/tidak bersedia memberikan penjelasan yangdiminta, bahkan mengatakan seharusnya pernyataan tertulis yangmembuat adalah kantor perusahaan;Perusahaan menjelaskan mengenai Mutasi/pengalihtugasankaryawan Sdr.
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 132
;Bahwa Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa managemenperusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat menyodorkan surat perjanjian bersama mengenaipemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan diminta agar Penggugatmenandatangani surat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Penggugatlangsung diberikan surat pemutusan hubungan kerja, tanpa diberi pesangon sesuaiketentuan pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003;Halaman 2 dari 17 Putusan PHI Nomor 28/Pat. SusPHI/2015/PNKpg11. Bahwa karena merasa dirugikan oleh Tergugat, maka pada Kamis, 23 Jul 2015Penggugat mengadukan perihal Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat ke DisnakerKota Kupang;12.
T.3) ;Bahwa dalam perundingan Bipartit telah terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat untuk mengakhiri Pemutusan Hubungan Kerja dan sepakat dituangkan dalamPerjanjian Bersama. Namun pada saat Tergugat memberikan Perjanjian Bersama kepadaHalaman 6 dari 17 Putusan PHI Nomor 28/Pat.
Hubungan Kerja ( SK.
Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sah dan tidakbertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan UndangUndang No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015;3. Menyatakan sah SK PHK Nomor : 016/PT.SKMPAO/KPG/VII/2015, tanggal 30 Juli2015 ;4.
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap