Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:Untuk keperluan pendaftaran hak :a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penelolaan ;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang

Irmawati Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Bahwa benar untuk kelancaran program dan kegiatan Penelolaan KeuanganDesa Tahun Anggaran 2018 pada APBDes Terdakwa selaku Kepala DesaTanjung Pude mengangkat Saksi JUMARDIN J. TANGAHU = sebagaiBendahara Pengeluaran Desa Tanjung Pude Tahun Anggaran 2018berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pude Kecamatan UnaUna Nomor 188.45/04/DTP tanggal 15 Januari 2018 tentang PengangkatanBendahara Pengeluaran Desa Tanjung Pude Kec.

Irmawati Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Bahwa benar untuk kelancaran program dan kegiatan Penelolaan KeuanganDesa Tahun Anggaran 2018 pada APBDes Terdakwa selaku Kepala DesaTanjung Pude mengangkat Saksi JUMARDIN J. TANGAHU sebagaiBendahara Pengeluaran Desa Tanjung Pude Tahun Anggaran 2018berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pude Kecamatan UnaUna Nomor 188.45/04/DTP tanggal 15 Januari 2018 tentang PengangkatanBendahara Pengeluaran Desa Tanjung Pude Kec.

Sepengetahuan saksi TPK yang berada dibawah naunganKUD Tani Subur semuanya ada 13 (tiga belas) koperasi akan tetapiyang aktif hanya 8 (delapan) saja yang dibawah naungan KKPA; Bahwa kepanjangan dari KKPA tersebut adalah Koperasi KreditPrimer Anggota; Bahwa anggota plasma ada perjanjian dengan KUD Tani Subur;Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pbu Bahwa saksi pernah melihat dan membaca perjanjian antaraanggota plasma dengan KUD Tani Subur; Bahwa dalam perjanjian terkait penelolaan

BonaHutaraja bersama sama dengan Linda Mora Siregar tidak dilakukan secaratransparan, sehingga Penggugat dR/Tergugatl dK meminta agarpengelolaan atas lahan kelapa sawit yang menjadi bahagianya dikelolanyasendiri dihitung dari jumlah saham yang di setorkan oleh Pengugat dR/Tergugat dK, sehingga sejak tahun 2009 Penggugat dR/Tergugat dKtidak lagi memperoleh hasil dari penelolaan perkebunan kelapa sawit dibawahPT.

Nomor 364 PK/Pdt/2016maka prosedur yang harus dilakukan terlebih dahuluyaitu mengajukan permohonan kepada Pemegang HakPengelolaan tentang rencana/maksud perpanjanganhak guna bangunan di atas Hak Pengelolaan tersebut; Bahwa jika disetujui maka harus membayar uangrekomendasi kepada Pemegang Hak Penelolaan yangbesarnya ditentukan oleh Pemda DKI sesuai denganKeputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun2001; Bahwa kemudian baru) mengajukan Permohonankepada Kantor Pertanahan (BPN);Tetapi faktanya di

karena yang menetapkan Bupatidan yang menyetujui DPRD ;/Bahwa .............6..0000cce ee57 Bahwa pemborosan tidak selalu dikatagorikan sebagai korupsi Negara ; Bahwa pihak keIII tidak sesuai dengan struktur APBD ; Bahwa untuk menghitung kerugian Negara data yang didapat Keputusan DPRD No08/KEP/2003 tgl 26 Pebruari 2003 tentang persetujuan RAPBD Kab Pati menjadiPeraturan daerah ;Perda No 1 Th 2003 tgl 26 Pebruari 2003 tentang Penetapan APBD Kab PatiTahun 2003Perda No 7 Tahun 2002 tgl 1062002 tentang Penelolaan

kecamatantualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantaiburung kecamatan tanjung balai selatanNibung Kota tanjung Balai TahunAnggaran 2012, maka Terdakwa . selaku PA (Pengguna Anggaran) dan jugabertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaankonstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karenabertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan DaerahAzas Umum Penelolaan

Sei Tuakang Rasodan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai TahunAnggaran 2012, maka Terdakwa . selaku PA (Pengguna Anggaran) dan jugabertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaankonstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karenabertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 111 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2)Azas Umum Penelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah: Azas Umum Penelolaan Keuangan DaerahPasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;Pasal 122 Angka (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsiphemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan DaerahAzas Umum Penelolaan Keuangan Daerah:Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;Halaman 315 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDNPasal 122 Angka (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsiphemat, tidak mewah,

Birumdhani (Kasi Penelolaan Air)Anggota : Hj.

Wahidah M, S.Hut (Kasi Penelolaan Lahandan Air; Husni (Staff Perluasan Areal), dan AgusDharmawan (Staff Perluasan Area, PLA)Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagaiberikut:Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis sertaadministratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayahkerjanya;Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada KepalaDinas Pertanian, Perkebuanan dan Peternakan kabupaten Banyjar,Propinsi serta PPk;Tim teknis melaksanakan tugasnya

Penelolaan system informasi desa sebesar Rp.9.000.000, (Sembilanjuta rupiah)F Penyusunan Profil Desa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah).Hal 53 dari 236 halaman, Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Bahwa berkaitan Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) telah dibuat akantetapi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:a. Penyusunan Peraturan Desa Jumlahnya adalah Rp.19.500.000,(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilaksanakan dantidak ada pembagian tersebut.b.

Kegiatan Pembangunan) sebesarRp.7.000.000, Tujuh juta rupiah).Pembangunan Jalan sebesar Rp.132.989 213, ( seratus tiga puluhdua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tigabelas rupiah).Pembangunan Talud sebesar Rp.19.147.500, (Sembilan belas jutaseratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah).Pengadaan perlengkapan atau peralatan Gedung Kantor jumlahnyaadalah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah)Pendataan Penduduk Miskin sebesar Rp. 6.500.000, (enam jutalima ratus ribu rupiah).Penelolaan

sejumlah Rp. 500.000.000,-; 10) 1 (satu) lembar kwitansi paperline warna hijau bertuliskan pembayaran ke-2 tanah di Pondok Cabe sejumlah Rp 1 Milyar rupiah;11) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan Dana Komando TA 2021-202312) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando operasional TA 2021-2023;13) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando kas cadangan TA 2021-2023;14) 1 (satu) bundel dokumen pengelolaan Dana Komando pribadi TA 2021-2023;15) 1 (satu) bundel dokumen penelolaan

walaupun dilihat cukup besar bukan berartijumlah tersebut membuat Terdakwa menjadi kaya, karena memperkayadirinya sendiri atau menjadikan bertambah kaya ataupun memperkaya oranglain atau suatu korporasi, diperlukan juga penghitungan atau audit hartakekayaan masingmasing yang sekiranya dapat dipakai sebagai tolak ukurdalam memastikan bahwa apakah terdakwa tersebut ataupun orang lainmenjadi kaya dari sebelumnya atau seberapa banyak bertambahnyakekayaan Terdakwa atau orang lain dihubungkan dengan penelolaan

tersebut diatas (kecuallibahagian Tergugat dengan cara hibah), jika tidak dapat dilakukanpembahagian secara sukarela berdasarkan musyawarah atau pembagiansecara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara pembayarankonpensasi dari nilai bahagian masingmasing tersebut diatas atau dengan caralelang melalui kantor lelang Negara ;Menimbang, bahwa tuntuan Penggugat terkait hasil produktif yangdidapatkan oleh Tergugat II dari pengelolaan tanah bangunan yang dikuasaiTergugat II, serta hasil penelolaan

SASmilik keluarga para Penggugat, karena penelolaan saat ini dilakukan untuk danatas nama PT. Gusher Tarakan, bukan atas nama PT. SAS seperti yangdilakukan para Penggugat.13. Menolak menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiel dankerugian immateriel yang dituntut para Penggugat, karena tuntutan itu tidakmempunyai alasan hukum dan buktibukti yang sah.14. Menolak menghukum para Tergugat untuk mengembalikan pengelolaan proyekPT. Gusher Tarakan kepada PGT.

kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menujutembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatanNibungKota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, maka Terdakwa . selaku PA(Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagaiberikut:1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan DaerahAzas Umum Penelolaan

Jalan Gayam JalanSei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalanmenuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012,maka Terdakwa . selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagaiPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dariketentuan sebagai berikut:1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan DaerahAzas Umum Penelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan DaerahAzas Umum Penelolaan KeuanganDaerah:Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat;Pasal 122 Angka (10):Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsiphemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal

tersebut membuat Terdakwa menjadi kaya atau saksi Suawa JoutjeAlbert Daniel menjadi kaya ,karena memperkaya dirinya sendiri atau menjadikanbertambah kaya ataupun memperkaya orang lain atau suatu korporasi, diperlukan jugapenghitungan atau audit harta kekayaan masingmasing yang sekiranya dapat dipakaisebagai tolak ukur dalam memastikan bahwa apakah terdakwa tersebut ataupun oranglain menjadi kaya dari sebelumnya atau seberapa banyak bertambahnya kekayaanTerdakwa atau orang lain dihubungkan dengan penelolaan

Menjabat sebagai KepalaBidang Penelolaan Ruang Laut sejak bulan Februari tahun 2020; Bahwa wilayah Bangka Belitung khusunya Belitung sepengetahuan ahlibelum ada RZWP3K sebelumnya, dan baru memiliki sejak dikeluarkannyaPeraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 pada tanggal 27 april 2020; Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020disebutkan RZWP3K berfungsi sebagai:a. Bahan pertimbangandalam penyusunan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah;b.

H.ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (PejabatPembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawanhukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan DaerahAzas Umum Penelolaan Keuangan DaerahPasal 4(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

tualang raso, jalan betingsemelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balaiselatanNibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012,maka Terdakwa AbdulAzisselaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (PejabatPembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukanperbuatan melawan hukum karenabertentangan atau menyimpang dari ketentuansebagai berikut:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah: Azas Umum Penelolaan

pekerjaan konstruksi hotmix;Menimbang bahwa Terdakwa Yusni Ali selaku Penyedia barang/Jasa (yangmemakai namaperusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution) bersama denganAbdul Azisselaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukanperbuatan yang bertentangan atau menyimpang dari ketentuan sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah: Azas Umum Penelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Azas Umum Penelolaan Keuangan Daerah:Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, = efisien, . ekonomis, transparan, danHalaman 465Putusan TIPIKOR No. 74/Pid.Sus/2016/PNMdnbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat;Pasal 122 Angka (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsiphemat, tidak mewah, efektif

hukumdianggap sebagai uang yang telah dinikmati Terdakwa karena penguasaan uangoleh Terdakwa atau dapat diterima oleh pihak lain dari tindak pidana korupsi yangdilakukan Terdakwa sehingga haruslah dibebankan kepada Terdakwa untukmembayar adanya kerugian keuangan Negara berupa pembayaran uangpengganti atas jumlah tersebut;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 saksi (Lurah)YUGIANTO, SH telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa yangbersumber dari anggaran pembangunan instalasi penelolaan

perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, dengan demikian,yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraberarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau kehidupanperekonomian negara; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, tanggal 3 Januari2013, khususnya dalam Pembuktian Dakwaan Primair, menyatakan, berdasarkan alatbukti surat berupa laporan Hasil Audit Investigasi Penelolaan

Bombana yaitu, menerima,membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penelolaan danacomdev pada Desa Pongkalaero Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana yangberasal dari perusahaan PT. Tambang Bumi Sulawesi dan PT. Tekonindo; Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembentukan kepanitiaanPengelola Dana Comdev yang bersumber dari PT. Tambang Bumi Sulawesidan PT. Tekonindo, adapun proses penunjukan kepanitiaan Pengelola DanaComdev pada Desa Pongkalaero Kec. Kabaena Selatan Kab.