Ditemukan 78 data
LIANATUS SHOLIHA
54 — 8
permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula tertulis MOHAMAD PAIMAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga milik Pemohon diganti menjadi ABDUR RACHMAN WACHID sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga No.3513231911052275, Kutipan Akta Kematian No. 3513- KM- 10012022-0025 tanggal 10 Januari 2022, Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 132300814, Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji (BPIH) Nomor Porsi Haji:1300519989, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 77/426.423.08/2022 yang dikeluarkan Kasi Pemerintahan dan Kepala Desa Togas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TISNA P. WIJAYA, SH
3.JIHANTO NUR RACHMAN, SH
Terdakwa:
1.SULTAN BUDI YUSIDA Bin MUHAMAD YUSUF
2.SHAMIRA Binti MUHAMMAD SOLEH
229 — 141
Shamira Binti Muhammad Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) mengumpulkan dan memberangkatkan Jamaah Haji Khusus sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 121 jo. Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo.
Ibadah Haji Khusus)harus rekonsiliasi data dengan Kementerian Agama, melaporkan keadaandisana kepada Kementerian Agama, setelah pulang wajib melaporkandengan melampirkan manifesnya walaupun sudah menjadi PIHK(Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) karena itu sesuai UndangUndangharus melaporkan;Bahwa untuk pelaporan itu kewajiban bagi PIHK (Penyelenggara IbadahHaji Khusus) dan kalau ada yang tidak melapor maka pertama diberikanteguran lisan, kedua teguran tertulis, dan bisa membekukan izin PIHK nyakalau
DAL) boleh menerima pendaftaranHaji Knusus dan akan diteruskan kepada Travel yang sudah mempunyaiizin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus);Bahwa PT. Dwi Amanah Lestari (PT. DAL) cabang Jakarta Timur tidak bisamengajukan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sendiri, harus PT.Dwi Amanah Lestari (PT. DAL) pusat di Bandung yang mengajukan;Bahwa PT. Dwi Amanah Lestari (PT.
Zienta IntanKalimantan tidak memiliki izin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus),yang seharusnya untuk memberangkatkan Jamaah Haji Khusus harusmemiliki izin dari Kementerian Agama republik Indonesia dan travel yangmenjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) harus rekonsiliasi datadengan kementerian Agama, melaporkan keadaan disana kepadakementerian Agama, setelan pulang wajib melaporkan denganmelampirkan manifesnya walaupun sudah menjadi PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus) karena hal tersebut
Zienta IntanKalimantan Cabang Indramayu langsung membuatkan surat perjanjiankerjasama PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Knusus) dengan PT. Dwi AmanahLestari (PT.
Ibadah Haji Khusus),sebelumnya saksi Cecep Supriyanto (berkas perkara terpisah) tidak mengetahulapakah PT.
88 — 13
ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan hal ini sebagai mana keterangan Ahli M.
Pacto Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah telah menunjuk PT.Tazkiyah Global Mandiri sebagai Perwakilan Resmi Pemasaran ONH Khusus PT. Pactodi Makassar dan wilayah sekitarnya.Halaman 37 dari 72 halaman No. 100/Pid.Sus/2016/PN.BarBahwa PT. Tazkiyah Global Mandiri selain melakukan usaha sebagai PenyelenggaraIbadah Umrah, maka berdasarkan surat penunjukan dari PT. Pacto yang telah memilikiIjin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dari Kementerian Agama RI, makaPT.
Penyelenggara ibadah haji Khusus2. Yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur daridakwaan kesatu primair tersebut yaitu :ad.1.
Unsur Penyelenggara Ibadah Haji KhususMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusussebagaimana dalam pasal 1 angka 14 UU Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraanIbdah Haji adalah Pihak yang menyelenggarakan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaandan pelayanan bersifat Khusus dalm hal ini Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalahmenunjukkan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkanperbuatannya serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf
ibadah haji denganmengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, hal ini sebagai manaketerangan Ahli M.
JUMIATUN
17 — 2
Saksi tidak kenal dengan yang bernama Sumiati;Bahwa Paspor tersebut benar fotonya adalah Jumiatun dan benarlahirnya bulan Agustus tahun 1956 namun namanya Sumiyati adalahsalah;Bahwa identitas surat bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danAkta Kelahiran atas nama Jumiatun tersebut benar;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Kendalkarena akan merubah paspor yang salah namanya untuk keperluan NaikHaji tahun 2019 yang akan datang dan Setoran Pendaftaran Haji danSetoran Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji sudah disetorkan;Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;2.
Paspor tersebut benar fotonya adalah Jumiatun dan benarlahirnya bulan Agustus tahun 1956 namun namanya Sumiyati adalahsalah;Bahwa identitas surat bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danAkta Kelahiran atas nama Jumiatun tersebut benar;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Kendalkarena akan merubah paspor yang salah namanya untuk keperluan NaikHalaman 5 dari 11 Penetapan No. 206/Pdt.P/2018/PN KdlHaji tahun 2019 yang akan datang dan Setoran Pendaftaran Haji danSetoran Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji sudah disetorkan;Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut selengkapnyasebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonanini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapanini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan sudahtidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana
Ibadah Haji (BPIH) Nomor Porsi: 1100408968 diBank BTN Kancab Pekalongan dan bukti P5 berupa Setoran Pendaftaran pergiHaji (SPPH) No. 110902856 tertulis atas nama Jumiatun dan identitas tersebutsama dengan identitas yang tertulis pada bukti P1 berupa Kartu TandaPenduduk, bukti P2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P4 berupa Kutipan AktaKelahiran;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P5 berupa BukuPaspor No.
58 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirekturPelayanan Haji dan Umroh Departemen Agama RI mengundang Penggugatuntuk mengklarifikasi temuan tim Pengawas Penyelenggara Ibadah Haji Knususpada tanggal 11, 13 dan 20 April 2005 (P4a, P4b dan P4c) ;Bahwa tim Pengawas a quo yang terdiri dari Departemen Agama, MabesPolri dan Imigrasi memberikan beberapa pertanyaan sehubungan denganhilangnya paspor haji a quo sampai dengan di deportasinya M. Paseh yangdibuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan. Namun Direktur JenderalPlt.
D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan lbadah Haji dan Umroh dapat dijatuhi sanksi berupapencabutan ijin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus ;Konsideran menimbang huruf e disebutkan :Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan MenteriAgama tentang Pencabutan ljin PT.
Asas Tertib penyelenggara Negara karena Keputusan Tergugat untukpencabutan ijin Penggugat sebagai penyelenggara ibadah haji khususseharusnya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bukan Tergugat (videhuruf b angka 1 huruf a dan b di atas) ;. Asas Keterbukaan karena Tim Pengawas Departemen Agama RI tidaktransparan dengan hasil temuannya kepada Penggugat, tibatibaTergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun2005 tentang Pencabutan ljin PT.
Lamtri Utamasebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tersebut ; Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 239.000,(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 47/B.TUN/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Mei 2006 ;Hal. 8 dari 14 hal. Put.
YULISMAR
20 — 12
yangtercatat Pemohon bernama YULISMAR, yang sebenarnya namaPemohon adalah : LYSA; Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk merubah Nama Pemohonpada Data Kependudukan yaitu pada Akta Kelahiran, Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon yang diterbitkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, serta data pada PasporPemohon ; Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri untuk Pendaftaran Haji, yangsecara administrasi harus melengkapi selurun persyaratan yang telahditentukan oleh Penyelenggara
Ibadah Haji ; Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapanuntuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu TandaPenduduk (KTP), serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sementara KantorCatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah nama pemohonpada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskanterlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan NegeriBinjai, serta data Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi ;Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan
Pemohon bernama YULISMAR, yang sebenarnya namaPemohon adalah : LYSA IDRIS MALIM MUDO; Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk merubah Nama Pemohonpada Data Kependudukan yaitu pada Akta Kelahiran, Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon yang diterbitkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, serta data pada PasporPemohon ; Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri untuk Pendaftaran Haji, yangsecara administrasi harus melengkapi seluruh persyaratan yang telahditentukan oleh Penyelenggara
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TAUFIK HIDAYAH, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
1.CECEP SUPRIYANTO Bin NANA TASRANA
2.ROFIQOH Binti WARTANA
174 — 41
Rofiqoh Binti Wartana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) mengumpulkan dan memberangkatkan Jamaah Haji Khusus sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 121 jo.
Ibadah Haji Khusus)harus rekonsiliasi data dengan Kementerian Agama, melaporkan keadaandisana kepada Kementerian Agama, setelah pulang wajib melaporkandengan melampirkan manifesnya walaupun sudah menjadi PIHK(Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) karena itu sesuai UndangUndangharus melaporkan;Bahwa untuk pelaporan itu kewajiban bagi PIHK (Penyelenggaraan Ibadahhaji Knhusus) dan kalau ada yang tidak melapor maka pertama diberikanteguran lisan, kedua teguran tertulis, dan bisa membekukan izin PIHK nyakalau
ada Jamaah yang meninggal dan bisa mencabut izinnya kalau adaJamaah yang tidak bisa pulang;Bahwa penggunaan Paspor untuk Haji Reguler dan Haji Khusus adalahPaspor yang berwarna hijau;Bahwa gelar Haji tidak bisa dikeluarkan oleh pihak traveltravel, yangbenar dikeluarkan oleh Subdit Dokumen dari Kementerian Agamameskipun travel itu punya izin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus);Bahwa mengenai izin operasional PT.
DAL) boleh menerima pendaftaranHaji Knusus dan akan diteruskan kepada Travel yang sudah mempunyaiizin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus);Halaman 44 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B/2020/PN Idm15.Bahwa PT. Dwi Amanah Lestari (PT. DAL) cabang Jakarta Timur tidak bisamengajukan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sendiri, harus PT.Dwi Amanah Lestari (PT. DAL) pusat di Bandung yang mengajukan;Bahwa PT. Dwi Amanah Lestari (PT.
Shamira (berkasperkara terpisah);Bahwa dalam hal ini Terdakwa hanya membantu mempertemukan ParaJemaah dengan pihak Travel yang telah memiliki izin PIHK(Penyelenggara Ibadah Haji Khusus);Bahwa Para Jamaah memang sudah membayar kepada Terdakwa danuang tersebut telah disetorkan kepada PT. Dwi Amanah Lestari (PT. DAL)atas nama Sdri.
Zienta IntanKalimantan tidak memiliki izin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus),yang seharusnya untuk memberangkatkan Jamaah Haji Khusus harusmemiliki izin dari Kementerian Agama republik Indonesia dan travel yangmenjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) harus rekonsiliasi datadengan kementerian Agama, melaporkan keadaan disana kepadakementerian Agama, setelah pulang wajib melaporkan denganmelampirkan manifesnya walaupun sudah menjadi PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus) karena hal tersebut
SUDAIMAH
31 — 2
Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah Sudaimah ;
3.Menetapkan dan Mengesahkan Data dalam Biaya Penyelenggara Ibadah Haji ( BPIH ) Nomor 1300480855 tertanggal 28 Maret 2019 Nama Pemohon tertulis SUPIAH MATSELI MURSALIM tempat tanggal lahir Bangkalan 18 Juni 1977 beralamat di Dusun Tegar Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang data nama pemohon adalah Salah, dan data yang Benar adalah Nama SUDAIMAH lahir di
Menetapkan dan Mengesahkan Data dalam Bukti Setoran PelunasanBiaya Penyelenggara Ibadah Haji ( BPIH ) Nomor porsi 1300480855tertanggal 28 Maret 2019 Nama Pemohon tertulis SUPIAH MATSELIMURSALIM tempat tanggal lahir Bangkalan 18 Juni 1977 beralamatdi Dusun Tegar Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang KabupatenSampang data nama pemohon adalah Salah, dan data yang Benaradalah Nama SUDAIMAH lahir di Bangkalan tanggal, 18 Juni 1977beralamat di Dusun.Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang
54 — 17
Ibadah Haji (BPIH)yaituSejak bulan Februari 2009 terdakwa telah menerima Biayapembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)sebesar Rp.25.000. 000, (dua puluh lima juta Rupiah)dari saksi korban Norlaina bin Darsani Abdul animelalui saksi H.Muhamad Yusuf bin Ikhsan, = saat itusaksi korban Norlaina binti Darsani Abdul Sani memilikianak perempuan umur 5 bulan,terdakwa mengatakan kalauyang ada tanya usia anaknya maka supaya mengatakanlahir tanggal 25 Februari 2009 sehingga dituakan 3bulan yang bernama
Sejak bulan Februari 2009 terdakwa telah menerimabiaya pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah)dari saksikorbanNorlainabinti Darsani Abdul Sanimelalui saksi H.Muhamad Yusuf bin Ikhsan, saat itusaksi korban Norlaina binti Darsani Abdul Saniimemilik i anak perempuan umur 5 bulan, terdakwamengatakan kalau yang ada tanya usia anaknya makasupaya mengatakan lahir tanggal 25 Februari 2009sehingga dituakan 3 bulan yang bernama SyiraturrahmahBin
Ibadah Haji(BPIH) kepada terdakwa yaitu371.
Sejak bulan Februari 2009 terdakwa telah menerimabiaya pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah)dari saksikorban Norlaina bind Darsani Abdul Sanimelalui saksi H.Muhamad Yusuf bin Ikhsan, saat itusaksi korban Norlaina binti Darsani Abdul Sani memilikianak perempuan umur 5 bulan, terdakwa mengatakan kalauyang ada tanya usia anaknya maka supaya mengatakanlahir tanggal 25 Februari 2009 sehingga dituakan 3bulan yang bernama Syiraturrahmah Bin
Bahwa terdakwa setelah menerima setoran biaya ibadah hajidari para saksi korban terdakwa hanya menyerahkanbuktikuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa atau melaluitransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI NomorRekening : 0155264365 atas nama H.ARYA ISKANDAR AHMAD,Drsyang seharusnya pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji(BPIH) tersebut disetorkan ke rekening Kementerian AgamaRl melalui Bank Syariah atau Bank Umum seperti BankMandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BIN, Bank BPD, BankMuamalat
MUHAMMAD AKIL
50 — 31
,Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor780103210550001 atas nama AKIL yang dikeluarkan oleh DinasCatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;2.Bahwa disamping itu Pemohon juga terdaftar sebagai Calon Jamaah Hajimelalui Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kantor KementerianAgama Kab.
,Bahwa pada saat Pemohon mendaftar sebagai calon Jemaah haji,Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AKILyang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Mamuju Utara, akan tetapiketika ingin melakukan pelunasan biaya haji dengan menggunakandokumendokumen lain berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran, dalamdokumen tersebut nama yang tercantum adalah MUHAMMAD AKIL,yang sesungguhnya adalah subyek/orang sama;5.Bahwa setelah berkonsultasi dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji(BPIH) Kantor Kementerian
Terbanding/Penuntut Umum : SAUT BENHARD, SH
76 — 60
GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 124/PID SUS/2019/PT.DKIBahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 63 ayat (1) Undangundang RI Nomor
GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHP;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa LINDA SETIAWATI, SE Binti YAKUB MS, padahari Rabu
GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yangdibacakan di muka persidangan
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN ASSAÃÂADAH
Terbanding/Tergugat I : Hj. IDA RASYIDAH (atau Hj. IDA ROSIDAH),
58 — 68
Selain itu PENGGUGAT 1 memperoleh fakta dari KementerianAgama Kota Bekasi dimana ternyata TURUT TERGUGAT TIDAKTERDAFTAR sebagai Yayasan penyelenggara ibadah haji dan Umroh.Artinya Yayasan TURUT TERGUGAT adalah Yayasan Illegal karena tidakmempunyai izin sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh.Bahwa PENGGUGAT 1 mempertanyakan akan kegagalan daripemberangkatan haji PARA PENGGUGAT pada tahun 2014, namunTERGUGAT memberikan penjelasan yang tidak jelas kepada PENGGUGAT1.
GILANG SUDJIATMIKO maka seharusnya PARAPENGGUGAT mengikutsertakan mereka dalam gugatan ini;Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengetahui siapasiapa PengurusYAYASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN UMROH ASSAADAHyaitu KESEPAKATAN yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT yang diwakilioleh PENGGUGAT bernama SYAFRUDIN tertanggal 31 Oktober 2014 yangisinya bersedia diberangkatkan tahun 2019;Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquomenjadi kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK
Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil posita PARAPENGGUGAT poin 3, 4, 5, bahwa yang benar adalah Para PENGGUGATkhususnya PENGGUGAT SYAFRUDIN telah pula mengetahui bahwa danayang disetorkannya telah TERGUGAT setorkan pula kepada TURUTTERGUGAT selaku pihak penyelenggara ibadah haji bahkan pada saatterjadi kegagalan keberangkatan sebagaimana janii dari TURUTTERGUGAT kami PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersamasamamenuntut kembali dana ongkos biaya ibadah haji sampaisampai akhirnyaTERGUGAT melakukan
ARFIAH AGUSTINA SARIselaku bagian keuangan dari penyelenggara ibadah haji Yayasan Assaadahtersebut dan berdasarkan SP2HPke IX dari Polresta Bekasi kotaNo.B/135/1/2016/Resta Bks Kota tertanggal 23 Januari 2016 isinya bahwaTersangka ARFIAH AGUSTINA SARI telah diterbitkan sebagai DPO (DaftarPencarian Orang) hal ini membuktikan bahwa apa yang TERGUGATsampaikan perihal alasan kegagalan keberangkatan dengan menyalahkanTURUT TERGUGAT adalah bukan sesuatu yang mengadaada akan tetapimerupakan fakta hukum;
ABDUL MUKTI
18 — 2
Pendaftaran tersebut tidak dilakukan olehPemohon, melainkan di serahkan kepada keluarga Pemohon yang menyerahkankepada Yayasan Penyelenggara Ibadah Haji di Propo, Kabupaten Pamekasan.Pemohon beralasan tidak mendaftar sendiri karena pergi bekerja di Malaysia;Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran keluarga Pemohon tidakmenyerahkan identitas yang sebenarnya kepada Yayasan Penyelenggara IbadahHaji, sehingga identitas orang lain yang di pakai untuk mendaftar.
Berdasarkan kesalahan yang dilakukan olehYayasan Penyelenggara Ibadah Haji, Kantor Kementerian Agama KabupatenPamekasan mengeluarkan surat keterangan tidak ada tuntutan hukum terhadapPemohon karena adanya kesalahan identitas tersebut.
DEWI YULIANA
Terdakwa:
Zurfa Hilman Zain Bin Alm Sidi Jainudin
51 — 32
Ibadah haji Khusus) dari Kemenag Pusat;Bahwa Saksi dan Terdakwa belum melapor dan mendaftarkan Saksi Yantodan Saksi Desi Mediana Fitri ke Kemenag Provinsi Bengkulu sebagaipeserta jamaah Haji Khusus untuk keberangkatan tahun 2017;Bahwa Saksi Yanto dan Saksi Desi Mediana Fitri belum didaftarkan kesistem SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag danbelum mendapatkan Nomor Porsi, nomor validasi dan tidak terdaftar diDaftar tunggu (waiting list) Sesuai dengan aturan peraturan MenteriAgama
ini Saksi bekerja sebagai ASN Kemenag di Bidang Haji danmenjabat sebagai Kasi pembinaan Haji dan Umroh;Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Kasi Pembinaan Haji danUmroh di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu adalah mendata danmembantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh;Bahwa mekanisme dalam peyelenggaraan kegiatan ibadah haji khususberdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam pasal 9adalah pelaku usaha (penyelenggara
Ibadah haji knusus) harus mendaftarke kementrian agama pusat, setelah terdaftar maka pelaku usaha(penyelenggara ibadah haji khusus) mendapatkan surat izin PIHK(Penyelenggara ibadah haji khusus);Bahwa setelah kantor perwakilan wilayah mendapatkan surat izin PIHKtersebut maka kantor perwakilan wilayah harus melaporkan hal tersebutHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bg!
ibadah haji khusus yangselanjutnya disebut PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izinMenteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa perkerjaan Terdakwa adalah ASN Polri di kantor Satbrimoba PoldaBengkulu sebagai staff di Subbagrenmin;Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan istri Terdakwa (SaksiRefdewita
Namun, DHD Tour dan Travel PerwakilanBengkulu tidak memiliki izin PIHK (penyelenggara Ibadah haji Khusus) dariKemenag Pusat sesuai dengan aturan peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Ibadah HajiKhusus;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Refdewita, Saksi Yanto danSaksi Desi Mediana Fitri mengalami kerugian sejumlah Rp400.275.000,00(empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Yanto dan Saksi Desi
SUPARTO
20 — 3
bukti P7;Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda tersebut diajukandengan menunjukkan aslinya, kKesemua bukti surat tersebut telah dinasegeldan bermeterai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan sesuaidengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa HukumPemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:1.Saksi Faesol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Koordianator daripihak BPIH (Badan Penyelenggara
Ibadah Haji);Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan, pada tanggal 31 Desember 1958 danPemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama lengkap Suparto;Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohonyang meliputi Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Suparto ,tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 ;Bahwa adapun dokumen Pemohon yang meliputi Nama Pemohon tertulisSuparto, tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 diantaranyayaitu pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528033112580077
Saksi Ahmad Khodiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah membantu pihakBPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji);Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan, pada tanggal 31 Desember 1958 danPemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama lengkap Suparto;Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohonyang meliputi Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Suparto ,tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 ;Halaman 5 dari 12.
- Tentang : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA15Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji secaraberkala.BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanyasurat permintaan pemindahan dana dari satuankerja penyelenggara ibadah haji.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemindahan dana dari Kas Haji
Terbanding/Terdakwa : HAIFA Binti Alm ZAKARIA
122 — 92
Ibadah Haji Khusus yang tidakmelaksanakan ketentuan a.
Diak Sundus Karya Utama dalam hal menerima pembayaranbiaya penyelenggaraan ibadah Haji ataupun menyalurkan tenaga kerjakeluar negeri tidak mengikuti prosedur Menteri Agama dan tidak memilikiizin operasional sebagai penyelenggara perjalanan Umroh (PPIU) sesuaidengan website Kementerian Agama di Layanan Publik di portal Haji,Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dan tidak adapernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.
Diak Sundus Karya Utama belum terdaftar di biro perjalananwisata yang memiliki izin operasional sebagai penyelenggara perjalananUmroh (PPIU) sesuai dengan website Kementerian Agama di LayananPublik di portal Haji, Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) BerizinResmi dan tidak ada pernah ada laporan kepada Kementerian AgamaKota Bogor;Bahwa PT.
Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dantidak ada pernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.
34 — 3
KNG. mengemukakan dalildalilsebagai berikut :1.Bahwa, pemohon pada tanggal 22 september 2012 telah mendaftarkan diri pada BPIH(Badan Penyelenggara Ibadah Haji) sebagai Calon Haji dengan menggunakan Identitasnama TATI RIY ANTI;Bahwa, sewaktu pemohon hendak mempersiapkan kelengkapan berkas dan prosespemberkasan tersebut ternyata penggunaan nama harus sesuai dengan Buku NikahPemohon yang menggunakan nama MISNATI;Bahwa, selanjutnya pemohon melakukan perubahan KTP dan KK mengikuti namaPemohon yang terdaftar
83 — 28
ibadah haji khusus yangsecara ekonomi dan sosial berdampak kepadamenurunnya aktivitas dan usaha Penggugat yangkemungkinan besar juga akan berakibat adanyapengurangan karyawan, yang iberarti pemutusanhubungan kerja sebagian karyawan tidak dapatdihindari, dan dampak yang paling nyata adalahtimbulnya keresahan para calon jemaah haji danumrah yang sudah mulai mendaftar melaluiPenggugat.
Ibadah Haji Khusushingga tahun haji 1428 H/2007 M,Penggugat selalu) mematuhi dan melaksanakan segalaperaturan yang menjadi ketentuan dalampenyelenggaraan ibadah haji khusus secarakonsekwen dan bertanggung jawab, fakta menunjukkanbahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksiberupa apapun dari Tergugat.
Ibadah Haji KhususberkewajibanMendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yangmenjadi tanggung jawabnya kepada DirektoratPelayanan Haji danMelayani calon jemaah haji khusus yang menggunakanpaspor hajiMembuat dan menandatangani perjanjian dengansetiap calon jemaahnya, yang berisi hak dankewajiban kedua belah pihak rangkap tiga danmenyerahkan satu copy perjanjian itu kepadaDirektorat Pelayanan Haji dan Umrah ;Hal 18 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN JKTMenyediakan petugas pembimbing ibadah dengan
Dian SaltraPerdana Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah Departemen Agama Republik IndonesiaNomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 TentangPencabutan Izin PT.
Ibadah Haji danIbadah Haji Khusus yang berniat melakukanpelanggaran tersebut akan beranggapan: Tidakusah khawatir jika Izin dicabut, karena tohnantinya akan ada Penetapan Penundaan/Skorsingdari Pengadilan Tata Usaha Negara, sampai adaPutusan yang berkekuatan hukum tetap.
ZAITUN
59 — 11
Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nama untuk digunakan padaSetoran awal BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji), dikarenakan padaHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Dglsetoran awal BPIH tertanggal 05 Juni tahun 2012 nama yang tercantum adalahZAITUN PRASASTY yang adalah nama asli pemohon;6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, dikuatirkan dapat membuatpermasalahan baru dalam pengurusan Haji;7.