Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah Sudaimah ;

3.Menetapkan dan Mengesahkan Data dalam Biaya Penyelenggara Ibadah Haji ( BPIH ) Nomor 1300480855 tertanggal 28 Maret 2019 Nama Pemohon tertulis SUPIAH MATSELI MURSALIM tempat tanggal lahir Bangkalan 18 Juni 1977 beralamat di Dusun Tegar Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang data nama pemohon adalah Salah, dan data yang Benar adalah Nama SUDAIMAH lahir di

Menetapkan dan Mengesahkan Data dalam Bukti Setoran PelunasanBiaya Penyelenggara Ibadah Haji ( BPIH ) Nomor porsi 1300480855tertanggal 28 Maret 2019 Nama Pemohon tertulis SUPIAH MATSELIMURSALIM tempat tanggal lahir Bangkalan 18 Juni 1977 beralamatdi Dusun Tegar Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang KabupatenSampang data nama pemohon adalah Salah, dan data yang Benaradalah Nama SUDAIMAH lahir di Bangkalan tanggal, 18 Juni 1977beralamat di Dusun.Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang

,Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor780103210550001 atas nama AKIL yang dikeluarkan oleh DinasCatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;2.Bahwa disamping itu Pemohon juga terdaftar sebagai Calon Jamaah Hajimelalui Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kantor KementerianAgama Kab.

,Bahwa pada saat Pemohon mendaftar sebagai calon Jemaah haji,Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AKILyang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Mamuju Utara, akan tetapiketika ingin melakukan pelunasan biaya haji dengan menggunakandokumendokumen lain berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran, dalamdokumen tersebut nama yang tercantum adalah MUHAMMAD AKIL,yang sesungguhnya adalah subyek/orang sama;5.Bahwa setelah berkonsultasi dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji(BPIH) Kantor Kementerian

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 124/PID SUS/2019/PT.DKIBahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 63 ayat (1) Undangundang RI Nomor

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHP;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa LINDA SETIAWATI, SE Binti YAKUB MS, padahari Rabu

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yangdibacakan di muka persidangan

Selain itu PENGGUGAT 1 memperoleh fakta dari KementerianAgama Kota Bekasi dimana ternyata TURUT TERGUGAT TIDAKTERDAFTAR sebagai Yayasan penyelenggara ibadah haji dan Umroh.Artinya Yayasan TURUT TERGUGAT adalah Yayasan Illegal karena tidakmempunyai izin sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh.Bahwa PENGGUGAT 1 mempertanyakan akan kegagalan daripemberangkatan haji PARA PENGGUGAT pada tahun 2014, namunTERGUGAT memberikan penjelasan yang tidak jelas kepada PENGGUGAT1.

GILANG SUDJIATMIKO maka seharusnya PARAPENGGUGAT mengikutsertakan mereka dalam gugatan ini;Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengetahui siapasiapa PengurusYAYASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN UMROH ASSAADAHyaitu KESEPAKATAN yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT yang diwakilioleh PENGGUGAT bernama SYAFRUDIN tertanggal 31 Oktober 2014 yangisinya bersedia diberangkatkan tahun 2019;Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquomenjadi kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil posita PARAPENGGUGAT poin 3, 4, 5, bahwa yang benar adalah Para PENGGUGATkhususnya PENGGUGAT SYAFRUDIN telah pula mengetahui bahwa danayang disetorkannya telah TERGUGAT setorkan pula kepada TURUTTERGUGAT selaku pihak penyelenggara ibadah haji bahkan pada saatterjadi kegagalan keberangkatan sebagaimana janii dari TURUTTERGUGAT kami PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersamasamamenuntut kembali dana ongkos biaya ibadah haji sampaisampai akhirnyaTERGUGAT melakukan

ARFIAH AGUSTINA SARIselaku bagian keuangan dari penyelenggara ibadah haji Yayasan Assaadahtersebut dan berdasarkan SP2HPke IX dari Polresta Bekasi kotaNo.B/135/1/2016/Resta Bks Kota tertanggal 23 Januari 2016 isinya bahwaTersangka ARFIAH AGUSTINA SARI telah diterbitkan sebagai DPO (DaftarPencarian Orang) hal ini membuktikan bahwa apa yang TERGUGATsampaikan perihal alasan kegagalan keberangkatan dengan menyalahkanTURUT TERGUGAT adalah bukan sesuatu yang mengadaada akan tetapimerupakan fakta hukum;

Pendaftaran tersebut tidak dilakukan olehPemohon, melainkan di serahkan kepada keluarga Pemohon yang menyerahkankepada Yayasan Penyelenggara Ibadah Haji di Propo, Kabupaten Pamekasan.Pemohon beralasan tidak mendaftar sendiri karena pergi bekerja di Malaysia;Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran keluarga Pemohon tidakmenyerahkan identitas yang sebenarnya kepada Yayasan Penyelenggara IbadahHaji, sehingga identitas orang lain yang di pakai untuk mendaftar.

Berdasarkan kesalahan yang dilakukan olehYayasan Penyelenggara Ibadah Haji, Kantor Kementerian Agama KabupatenPamekasan mengeluarkan surat keterangan tidak ada tuntutan hukum terhadapPemohon karena adanya kesalahan identitas tersebut.

Ibadah haji Khusus) dari Kemenag Pusat;Bahwa Saksi dan Terdakwa belum melapor dan mendaftarkan Saksi Yantodan Saksi Desi Mediana Fitri ke Kemenag Provinsi Bengkulu sebagaipeserta jamaah Haji Khusus untuk keberangkatan tahun 2017;Bahwa Saksi Yanto dan Saksi Desi Mediana Fitri belum didaftarkan kesistem SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag danbelum mendapatkan Nomor Porsi, nomor validasi dan tidak terdaftar diDaftar tunggu (waiting list) Sesuai dengan aturan peraturan MenteriAgama

ini Saksi bekerja sebagai ASN Kemenag di Bidang Haji danmenjabat sebagai Kasi pembinaan Haji dan Umroh;Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Kasi Pembinaan Haji danUmroh di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu adalah mendata danmembantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh;Bahwa mekanisme dalam peyelenggaraan kegiatan ibadah haji khususberdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam pasal 9adalah pelaku usaha (penyelenggara

Ibadah haji knusus) harus mendaftarke kementrian agama pusat, setelah terdaftar maka pelaku usaha(penyelenggara ibadah haji khusus) mendapatkan surat izin PIHK(Penyelenggara ibadah haji khusus);Bahwa setelah kantor perwakilan wilayah mendapatkan surat izin PIHKtersebut maka kantor perwakilan wilayah harus melaporkan hal tersebutHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bg!

ibadah haji khusus yangselanjutnya disebut PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izinMenteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa perkerjaan Terdakwa adalah ASN Polri di kantor Satbrimoba PoldaBengkulu sebagai staff di Subbagrenmin;Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan istri Terdakwa (SaksiRefdewita

Namun, DHD Tour dan Travel PerwakilanBengkulu tidak memiliki izin PIHK (penyelenggara Ibadah haji Khusus) dariKemenag Pusat sesuai dengan aturan peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Ibadah HajiKhusus;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Refdewita, Saksi Yanto danSaksi Desi Mediana Fitri mengalami kerugian sejumlah Rp400.275.000,00(empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Yanto dan Saksi Desi

bukti P7;Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda tersebut diajukandengan menunjukkan aslinya, kKesemua bukti surat tersebut telah dinasegeldan bermeterai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan sesuaidengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa HukumPemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:1.Saksi Faesol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Koordianator daripihak BPIH (Badan Penyelenggara

Ibadah Haji);Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan, pada tanggal 31 Desember 1958 danPemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama lengkap Suparto;Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohonyang meliputi Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Suparto ,tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 ;Bahwa adapun dokumen Pemohon yang meliputi Nama Pemohon tertulisSuparto, tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 diantaranyayaitu pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528033112580077

Saksi Ahmad Khodiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah membantu pihakBPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji);Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan, pada tanggal 31 Desember 1958 danPemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama lengkap Suparto;Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohonyang meliputi Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Suparto ,tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 ;Halaman 5 dari 12.

(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA15Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji secaraberkala.BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanyasurat permintaan pemindahan dana dari satuankerja penyelenggara ibadah haji.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemindahan dana dari Kas Haji

Ibadah Haji Khusus yang tidakmelaksanakan ketentuan a.

Diak Sundus Karya Utama dalam hal menerima pembayaranbiaya penyelenggaraan ibadah Haji ataupun menyalurkan tenaga kerjakeluar negeri tidak mengikuti prosedur Menteri Agama dan tidak memilikiizin operasional sebagai penyelenggara perjalanan Umroh (PPIU) sesuaidengan website Kementerian Agama di Layanan Publik di portal Haji,Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dan tidak adapernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.

Diak Sundus Karya Utama belum terdaftar di biro perjalananwisata yang memiliki izin operasional sebagai penyelenggara perjalananUmroh (PPIU) sesuai dengan website Kementerian Agama di LayananPublik di portal Haji, Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) BerizinResmi dan tidak ada pernah ada laporan kepada Kementerian AgamaKota Bogor;Bahwa PT.

Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dantidak ada pernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.

KNG. mengemukakan dalildalilsebagai berikut :1.Bahwa, pemohon pada tanggal 22 september 2012 telah mendaftarkan diri pada BPIH(Badan Penyelenggara Ibadah Haji) sebagai Calon Haji dengan menggunakan Identitasnama TATI RIY ANTI;Bahwa, sewaktu pemohon hendak mempersiapkan kelengkapan berkas dan prosespemberkasan tersebut ternyata penggunaan nama harus sesuai dengan Buku NikahPemohon yang menggunakan nama MISNATI;Bahwa, selanjutnya pemohon melakukan perubahan KTP dan KK mengikuti namaPemohon yang terdaftar

ibadah haji khusus yangsecara ekonomi dan sosial berdampak kepadamenurunnya aktivitas dan usaha Penggugat yangkemungkinan besar juga akan berakibat adanyapengurangan karyawan, yang iberarti pemutusanhubungan kerja sebagian karyawan tidak dapatdihindari, dan dampak yang paling nyata adalahtimbulnya keresahan para calon jemaah haji danumrah yang sudah mulai mendaftar melaluiPenggugat.

Ibadah Haji Khusushingga tahun haji 1428 H/2007 M,Penggugat selalu) mematuhi dan melaksanakan segalaperaturan yang menjadi ketentuan dalampenyelenggaraan ibadah haji khusus secarakonsekwen dan bertanggung jawab, fakta menunjukkanbahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksiberupa apapun dari Tergugat.

Ibadah Haji KhususberkewajibanMendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yangmenjadi tanggung jawabnya kepada DirektoratPelayanan Haji danMelayani calon jemaah haji khusus yang menggunakanpaspor hajiMembuat dan menandatangani perjanjian dengansetiap calon jemaahnya, yang berisi hak dankewajiban kedua belah pihak rangkap tiga danmenyerahkan satu copy perjanjian itu kepadaDirektorat Pelayanan Haji dan Umrah ;Hal 18 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN JKTMenyediakan petugas pembimbing ibadah dengan

Dian SaltraPerdana Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah Departemen Agama Republik IndonesiaNomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 TentangPencabutan Izin PT.

Ibadah Haji danIbadah Haji Khusus yang berniat melakukanpelanggaran tersebut akan beranggapan: Tidakusah khawatir jika Izin dicabut, karena tohnantinya akan ada Penetapan Penundaan/Skorsingdari Pengadilan Tata Usaha Negara, sampai adaPutusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nama untuk digunakan padaSetoran awal BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji), dikarenakan padaHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Dglsetoran awal BPIH tertanggal 05 Juni tahun 2012 nama yang tercantum adalahZAITUN PRASASTY yang adalah nama asli pemohon;6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, dikuatirkan dapat membuatpermasalahan baru dalam pengurusan Haji;7.