PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

/16/2016, tanggal 29 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari s.d Desember 2007, Nomor 00001/267/07/091/13tanggal 19 Desember 2013, atas nama PT

Bahari Cakrawala Sebuku,NPWP 01.609.929.3091.000, beralamat di KEM Tower lantai 17, SuiteAB Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B.10 Kavling Nomor 2, Jakarta10610;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2016,Halaman 2 dari 9 halaman.

Dengan mengadili sendiri :3.1 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 Nomor 00001/267/07/091/13 tanggal 19Desember 2013, atas nama: PT Bahari Cakrawala Sebuku,NPWP : 01.609.929.3091.000, alamat : KEM Tower Lantai 17,Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/8285/PP/M.VIA/16/2016, tanggal 29 November 2016;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTBAHARI CAKRAWALA SEBUKU:2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019menambah PBB terhutang dari yang Pemohon Banding ajukan atas SPPTPBB Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tahun pajak 2013 tertanggal16 Juni 2013 atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku dapat dibatalkan danhasil penetapan atas SPPT PBB tahun pajak 2013 menjadi sebagai berikut(dalam Rupiah):NJOP di luar bumi produktif Rp229.694.180.800,00 NJOP bumi produktif Rp 82.930.310.609,00Jumlah Rp312.624.491.409,00Dikurangi: NJOPTKP Rp (7.000.000,00)Jumlah Rp312.617.491.409,00NJKP

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

banding tanggal 12 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.86369/PP/M.XIIIA/13/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1225/WPJ.19/2013 tanggal 18 September 2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00041/204/10/091/12 tanggal25 Juni 2012, atas nama: PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP01.609.929.3091.000, Alamat: KEM Tower Lantai 17A&B, Jalan LandasanPacu Barat Blok B.10 Kav. 2, Kemayoran, Jakarta 10610;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86369/PP/M.XIIIA/13/2017, tanggal 31 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAHARICAKRAWALA SEBUKU;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU

tanggal 15 September 2011, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamPutusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP562/PJ.07/2009, tanggal 3 Agustus 2009 mengenai Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2006 Nomor 00021/203/06/732/08, tanggal 5 Mei 2008 atasnama: PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001, tidakmemperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusanyang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia:4.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formalatas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atasnama: PT. Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3Halaman 11 dari 24 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU

Ginarsa Tandinegara, jabatanDirektur Utama PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU, memberikuasa kepada:1. EFENDI LOD SIMANJUNTAK, S.H., M.H.;2. TIUR HENNY MONICA, S.H.;Keduanya Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor HukumEfendi Lod Simanjuntak & Partners, beralamat di Plaza Sentral9th Floor, Suite 917, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, JakartaHalaman 1 dari 30 halaman.

603.040.295 (896.259.030) 30.350.745Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53172/PP/M.XIIIA/12/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohonterhadap Keputusan Direktur KEP1058/WPJ.29/2012 tanggal 8 Oktober 2012, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakDesember 2009 Nomor 00025/203/09/734/11 tanggal 12 Juli 2011, atasnama: PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001, Alamat:Desa Kanibungan,Banding Jenderal Pajak NomorKecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru,Kalimantan Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Rp55.480.485.847,00Rp 1.111.226.028,00Dasar Pengenaan Pajak .........ccceccceeseceseeeeeeeseseeeeeeeeeeseaeeeneeeeeaeeeeneesPPh Pasal 23 yang terutang .........eccceecceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeeeeenieesKredit Pajak ........cececceeceeeecesneeeeeceeeeeaeeceeeesaeeeaeecneeesaeeeeeeeseesaeeenees

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.53172/PP/M.XIIIA/12/2014 tanggal 17 Juni 2014 yangmenyatakan:+ Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohohan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1058/WPUJ.29/2012 tanggal 08 Oktober 2012, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakDesember 2009 Nomor 00025/203/09/734/11 tanggal 12 Juli 2011, atasnama: PT Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pajak NomorPut.86372/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1226/WPJ.19/2013 tanggal 18 September 2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00002/267/10/091/12tanggal 22 Juni 2012, atas nama: PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP01.609.929.3091.000, Alamat: KEM Tower Lantai 17A&B, Jalan LandasanPacu Barat Blok B.10 Kav. 2, Kemayoran Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86372/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAHARICAKRAWALA SEBUKU;2.

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pengadilan Pajak NomorPut.86370/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1224/WPJ.19/2013 tanggal 18 September 2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00003/267/10/091/12tanggal 22 Juni 2012, atas nama: PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP01.609.929.3091.000, Alamat: KEM Tower Lantai 17A&B, Jalan LandasanPacu Barat Blok B.10 Kav. 2, Kemayoran Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86370/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAHARICAKRAWALA SEBUKU;2.

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86371/PP/M.XIIIA/13/2017, tanggal 31 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAHARICAKRAWALA SEBUKU;2.

PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Putusan Nomor 3195/B/PK/Pjk/2018KEP2493/WPJ.19/2014 tertanggal16 Desember 2014 yang menolakkeberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN JLN Nomor00004/277/07/091/13 Masa Pajak Januari Desember 2007 tertanggal 19Desember 2013 atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku dapat dibatalkandan hasil penetapan atas PPN JLN Masa Pajak Januari Desember 2007menjadi sebagai berikut (dalam Rupiah): NUraianSKPKBKeputusanKeberatanPermohonanBandingKoreksi YangSeharusnyaDibatalkan Dasar Pengenaan Pajak38.822.696.378

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT090308.16/2007/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 1 Februari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAHARICAKRAWALA SEBUKU;2.

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84413/PP/M.XIIIS/15/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1202/WPJ.19/2012 tanggal12 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00024/406/09/091/11 tanggal15 Juni 2011, atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU, tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT78287/PP/M.VIA/36/2016, 2016, yangberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 29 November telahMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP310/WPUJ.19/2015, tanggal26 Februari 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00007/245/07/091/13, tanggal 19 Desember2013, atas nama PT

Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3091.000, beralamat di KEM Tower Lantai 17 Suite AB, Jalan Landasan PacuBarat Blok B.10 Kavling Nomor 2, Jakarta 10610 dengan perhitungansebagai berikut:1.

Putusan Nomor 459/B/PK/Pjk/2021nama PT Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3091.000,beralamat di KEM Tower Lantai 17 Suite AB, Jalan Landasan PacuBarat Blok B.10 Kavling Nomor 2, Jakarta 10610, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU (PT BCS),berkedudukan di Pulau) Sebuku, KecamatanKanibungan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,serta beralamat di Pupuk Kaltim Building, Jalan PupukRaya, Nomor 54, Balikpapan 76101, Kalimantan Timur,yang diwakili oleh Sudasi Harsono, selaku DirekturUtama, berkedudukan di Gedung Kem Lantai 17, JalanLandasan Pacu Barat, Blok B 10, Kav Nomor 2,Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;Keduanya memberi kuasa kepada H.M.

METALINDO BUMI RAYA(PT.MBR) sebagai Tergugat dan PT.

BAHARI CAKRAWALA SEBUKU(PT.BCS) sebagai Tergugat Il, karena Tergugat selaku Pemegang ljinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 545/33/IUPOP/D.PE/2010tertanggal 30 April 2010 dikerjasamakan dengan Tergugat Il selaku pemiliksah pemegang CCOW konsesi tambang di tambang Sebuku berdasarkanPerjanjian Kerjasama Nomor BCS/CON07/MBR/II/2011 tertanggal 18Februari 2011, secara aktual Tergugat dan Tergugat Il baik secarabersamasama maupun sendirisendiri melakukan kegiatan penambangan dilahanlahan milik Para

John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;e dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akandibeli dengan zero profit markup basis;e dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa

dasarnyabentuk kerja sama yang digunakan adalah joint operation, dan secara substansiterlihat jelas bahwa pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran profitsharing (pembagian laba) dan bukan pembayaran royalty.Bahwa pembayaran yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bukan merupakan pembayaran royalti tetapi merupakanpembagian laba atau profit sharing atas revenue contract antara PT LeightonContractor Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)) dengan PT

Bahari Cakrawala Sebuku.11 Bahwa keputusan Majelis atas sengketa ini yang mengabulkan sebagianpermohonan banding (Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) karena menilai atas jumlah sebesar Rp172.722.804,00 merupakanpembayaran jasa yang dilakukan oleh WP Luar Negeri kepada (TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempunyai manfaat bagi(Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehinggamerupakan objek PPN Jasa Luar Negeri yang harus dipungut dan disetorkan oleh

John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akan dibelidengan zero profit markup basis;dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa