Ditemukan 55 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT Jembayan Muarabara, tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65494/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    dihukum untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT
    Jembayan Muarabara, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.65494/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaHalaman 31 dari 32 halaman.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    berikut:tanggal 5 Nopember 2015 yang telahMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1126/WPJ.19/2013 tanggal 05 September2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00122/203/10/091/12tanggal 28 Juni 2012, NPWP01.774.814.6091.000, alamat Ruko Mahakam Square Blok B No. 1719, Jl.Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidakatas nama PT
    Jembayan Muarabara,dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu PajakPut.65483/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015, diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015,Putusan Pengadilan Nomorkemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 19 Februari 2016, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65483/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65483/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Halaman 37 dari 38 halaman.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    tanggal 5 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP998/WPJ.19/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari2010 Nomor: 00037/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00194/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013, atasnama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000, alamat: RukoMahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000,alamat: Ruko Mahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
    JEMBAYAN MUARABARA, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65508/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1147/B/PK/PJK/2017tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN MUARABARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.65508/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Putusan Nomor 1141/B/PK/PJK/2017Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15Final MasaPajak April 2010 Nomor: 0001 7/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atasnama: PT Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000, alamat:Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 1719, Jalan Untung Suropati,Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapatditerima;Adalah tidak tepat serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65497 yang menyebutkan: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1123/WPuJ.19/2013tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15Final MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00021/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012,atas nama: PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6091.000,alamat
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86503 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara, jabatan PresidenDirektur PT.
    Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subrota Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Farchan llyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, SubDirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi DirektoratKeberatan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Peninjauan Kembalicukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : PT.
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65490/PP/M.XVIIIB/27/2015 tanggal 5 November2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanHalaman 27 dari 29 halaman.
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65490/PP/M.XVIIIB/27/2015 tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT JEMBAYAN MUARABARA, tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65491/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1149/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN
    MUARABARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65491/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
265103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara,Direktur Utama PT JEMBAYAN MUARABARA;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.
    Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65509 yang menyebutkan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP999/WPJ.19/2013 tanggal 1 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari 2010Nomor 00038/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00195/WPUJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013,atas nama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000,alamat: Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 1719, Jalan UntungHalaman 28 dari 33 halaman.
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65509/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1323/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65509/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65480/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2017Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65480/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara, kewarganegaraanIndonesia, selaku Direktur Utama PT Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberikan kuasa kepada:1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65499/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/201 7Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN
    MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.65499/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3456/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
300134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Putusan Nomor 3456/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1806/WPJ.19/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/091/13, tanggal 27 Juni2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00292/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 24 Oktober 2013, atasnama PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6091.000
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085996.15/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTJEMBAYAN MUARABARA;2.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65485/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 37 dari 38 halaman.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65481/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTJEMBAYAN MUARABARA;2.
Register : 06-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Trg
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
SABARUDDIN
Tergugat:
PT. JEMBAYAN MUARABARA
4329
  • Penggugat:
    SABARUDDIN
    Tergugat:
    PT. JEMBAYAN MUARABARA
Register : 25-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 16 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : YASMIN
Terbanding/Tergugat : PT JEMBAYAN MUARABARA
4124
  • Pembanding/Penggugat : YASMIN
    Terbanding/Tergugat : PT JEMBAYAN MUARABARA
Putus : 16-07-2013 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Smda
Tanggal 16 Juli 2013 —
6713
  • Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;7Sebelah Timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT.
    Jembayan Muarabara (PT.
    Jembayan Muarabara tersebut awalnya datar ;Bahwa benar sewaktu PT. Jembayan Muarabara (PT.
    Saksi ARYATI : Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Separi KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bahwa saksi adalah istri dari Pak Ijuh, yang memiliki tanah di Km.6+500 jalan hauling PT. Jembayan Muarabara) ; Bahwa sebelum PT. Jembayan Muarabara (PT.
    Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;Sebelah Timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT.
Register : 18-06-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Trg
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.YASMIN
2.YASMIN / SUPARDI
Tergugat:
1.PT JEMBAYAN MUARABARA
2.PT. Jembayan Muara Bara (JMB)
3215
  • Penggugat:
    1.YASMIN
    2.YASMIN / SUPARDI
    Tergugat:
    1.PT JEMBAYAN MUARABARA
    2.PT. Jembayan Muara Bara (JMB)
Register : 18-11-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 468/Pid.B/2014/PN Trg
Tanggal 7 Mei 2015 —
8370
  • Jembayan Muarabara ternyata ada yangbermasalah atau tidak terdaftar di BPN, maka surat/sertifikat tersebutseharusnya dikembalikan oleh PT.
    JembayanMuarabara, dan PT. Jembayan Muarabara akan mencabut laporan polisikepada terdakwa atas permasalahan sertifikat palsu atas nama SlametBagio; Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa ada menerima pembayaranlagi dari PT.
    JEMBAYAN MUARABARA tas permasalahansertifikat palsu atas nama SLAMET BAGIO;Bahwa benar saksi JIMMY JULIANTO bin MOERSAHID dari bagian Legal& Land Dispute PT. JEMBAYAN MUARABARA melaporkan terdakwa kePolRes Kutai Kartanegara dikarenakan adanya sertifikat yang diajukanganti rugi oleh terdakwa a.n.
    JEMBAYANMUARABARA, dan PT. JEMBAYAN MUARABARA akan mencabutlaporan polisi kepada terdakwa atas permasalahan sertifikat palsu atasnama SLAMET BAGIO;Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa ada menerima pembayaranlagi dari PT.
    JEMBAYAN MUARABARA;Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga rangkaian fakta di atas,majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang terus memintapembayaran kepada PT.