Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa: a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b.

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta martabat PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK 821.205 tertanggal 9 Juni 2016tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yangditerbitkan oleh TERGUGAT;; 2.

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK 821.206 tanggal 9 Juni 2016tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris DaerahKabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalamPasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, keputusan Pejabat Tata UsahaNegara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final: e Kongkrit dimana obyek gugatan bersifat nyata, berwujut dan tidak abstrak,telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan berupa

IAIN sesee=seeenennnesemmeneeneenaeemeemneenennncarmmnnneAdapun halhal yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalahSebaGal BEPKUL: pxnnemccmsneerneensemmemmneeeeennnemeeenseRnenNE SNE REE EARNERTENGGANG WAKTU: 0 2202 n ono nn nn nn nnn cone nn nn nn nn nn ce nn nnn nnn nnn nncnnnBahwa PENGGUGAT baru) mengetahui adanya surat Obyek Gugatan(berupa copyan) tidak lama setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Mimikanomor SK 821.205 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian SekretarisDaerah

Kabupaten Mimika dan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK821.206 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT)Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT,Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek sengketa perkara ini,gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dansesuai dengan ketentuan pasal 55 UndangUndang nomor 5 tahun 1986; DASAR GUGATAN: 7 222 on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn neem1.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada ARIE INDRIANTO. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 50301 / KPPT / 01985/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada dr.

SOEJONO dan Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr. SOEJONO . 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 00285/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HENDRIX ANDRIYANTO.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HERRY GUNAWAN.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 01990/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada KHUSNUL KHULAELAH.- 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 65.000.000.00,-(enam puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUPARYANTO ;5.

Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor503.01/KPP1/00285/I/2014 tanggal 17 November 2014 tentangpemberian jin Mendirikan Bangunan kepada ARIE INDRIANTO,dikembalikan kepada saksi ARIE INDRIANTO .b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor503.01/KPP1/01985/VIV2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan kepada dr.

ARIE INDRIANTO. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor503.01/KPPT/01985/V1V2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian jjinMendirikan Bangunan kepada dr.

SOEJONO . 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT /00285/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian jinMendirikan Bangunan dikembalikan kepada HENDRIX ANDRIYANTO. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor:503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HERRY GUNAWAN. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT /01990/VIIV2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian jinMendirikan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor:503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada ARIE INDRIANTO. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 50301 / KPPT /01985/VIV2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian jin MendirikanBangunan kepada dr.

SOEJONO dan Surat Keputusan Bupati Brebesnomor : 503.01/KPPT/01986/VI/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentangpemberian jin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr.SOEJONO . 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT /00285/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian inMendirikan Bangunan dikembalikan kepada HENDRIX ANDRIYANTO. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor:503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan dikembalikan

MENGADILI

Eksepsi :

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/470/BUP-PASBAR/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Harmonisasi Pengabdian Tanah Masyarakat Adat Sungai Tanang Dengan Areal Hak Guna Usaha PT.

Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat;

Menyatakan batal: - Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo Ilir; - Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Sakti Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo; - Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: - Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo Ilir; - Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Sakti Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo; - Surat Keputusan

Bupati Tebo Nomor 412 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada Koperasi Leban Rindang Sakti; 4.

Surat Keputusan Bupati Tebo No. 095 tanggal 25 Mei 2015 tentangPemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KoperasiLeban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo llir disebut Objek Kedua;Surat Keputusan Bupati Tebo No. 415 Tanggal 11 Agustus 2015Tentang lIzin Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan PerkebunanKelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Saksi Kelurahan SungaiBengkal Kecamatan Tebo llir Kabupaten Tebo disebut objek ketiga;Surat Keputusan Bupati Tebo No. 412 tanggal 11 Agustus 2015tentang Pemberian

ObjekKeempat : Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 412 tanggal11.

Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 tanggal 25 Mei 2015tentang Pemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo llir;b. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 095 tanggal 25 Mei 2015tentang Pemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo llir;c. Surat keputusan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 tanggal11.

Bukti T3: Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor: 295 Tahun 2015tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi LebanRindang Sakti di Kecamatan Tebo llir (sesuai dengan asii);: Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor: 412 Tahun 2015tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan untuk Budidaya (IUPB) kepada KoperasiLeban Rindang Sakti (sesuai dengan asli);: Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor: 415 Tahun 2015Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor: 27

Menyatakan batal: Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 Tahun 2015 tanggal25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan KelapaSawit atas nama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebollir; Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 Tahun 2015 tanggal11 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Sakti KelurahanSungai Bengkal Kecamatan Tebo llir Kabupaten Tebo; Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 412 Tahun 2015 tanggal10 Agustus 2015

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/08/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.800/01/63.A/2009/UP tanggal 30 Januari 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/08/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.800/01/63.A/2009/UP tanggal 30 Januari 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ;4.

Keputusan Bupati Kupang, Nomor 821/08/IV/2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.800/01/63.A/2009/UP, Tanggal 30 Januari 2009 Tentang PerpanjanganBatas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon IT Di Lingkungan PemerintahKabupaten Kupang ; 2Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Kupang, dengan NIP : 620008354, Pangkat/Golongan :Pembina Utama Muda IV/c, Eselon IIb Jabatan Kepala Dinas PendapatanDaerah

Eselon I dilingkup Pemerintah Kabupaten KupangTelah dicabut dengan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/02/IV/2009tanggal 20 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor 38 tahun 2006 tanggal 28 November 2006 tentang Penetapan batas usiapensiun Pejabat Struktural Eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang ; Dengan demikian maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugatdalam mengeluarkan Keputusan Nomor 821/08/IV/2009 tanggal 21 April 2009yang merupakan obyek sengketa

BuktiT1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :821/08/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentangPencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :800/01/63.A/2009/UP tanggal 30 Januari 2009 tentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat StrukturalEselon If Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenKupang (sesuai dngan aslinya ) ; 2.

Bukti T 2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang, Nomor :SK.800/01/63.A/2009/UP, tanggal 30 Januari 2009,tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PejabatStruktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKupang ( sesuai dengan aslinya ) ; 3.Bukti T 3Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :821/02/IV/2009, tanggal 20 April 2009, tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKupang Nomor : 38 Tahun 2006 Tanggal 28 November 2006 Tentang Penetapan BatasUsia Pensiun Pejabat Struktural Eselon

Mencermati Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/08/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor SK.800/01/63.A/2009/UP tanggal 30 Januari 2009 tentang Perpanjangan BatasUsia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon IT Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKupang, maka peraturan yang menjadi dasar penerbitannya adalah antara lain UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan

M E N G A D I L IDalam Penundaan:- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tangga 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 4.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara PengelolaanSarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.2.1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.sangatlah merugikan PENGGUGAT..

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P12 dan Bukti T2);2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatansarang Burung Walet PT. Wallesta an.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P12 dan Bukti T2);582. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatansarang Burung Walet PT. Wallesta an.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P12 dan Bukti T2);2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /66Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;4.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;------------------------------------------

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati

Kaur Nomor : 188.4.45 - 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 - 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas Nama Lonhar Yahudi.

S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;-------------------------------------------

Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Kaur No:188.4451043tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Penggugat dipindahtugaskan dari Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Auditorpada Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;4. Bahwa dengan petikan Surat Keputusan Bupati No : 188.445211tahun 2019, Tanggal 18 Januari 2019.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KaurNomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 tentang PemindahanTempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaurberdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45 130 Tahun 2020 nomor urut 06 atas nama LonharYahudi. S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;3.

Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas Nama Lonhar Yahudi.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut di atasdihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa /nLitis, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur yangmerupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnyaPutusan Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUNBKL, Hal. 37 dari 55 halamanterdapat dalam Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45130Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri SipilKabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati KaurNomor :

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati KaurNomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan TempatTugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaur Berdasarkan LampiranSurat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020Nomor Urut 06 Atas Nama Lonhar Yahudi.

DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; ----------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; ----------------------------------------3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015;4.

DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; II. DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat ; III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/1048/BKD-2/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 September 2015 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Penggugat telah mengajukansurat Tanggapan dan Keberatan tertanggal 3 Nopember 2015perihnal Keputusan Bupati Katingan No. 800/1048/BKD2/2015Tentang Pemberian Izin Perceraian namun sampai gugatan inidiajukan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadikewajibannya untuk merespon/menanggapi surat penggugat (pasalHal. 5 dari hal. 45 Putusan 27/G/2015/PTUN.PLK1.3Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Posita/Alasan Gugatan :Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Penggugat baru menerimadan mengetahui Surat

Keputusan Bupati Katingan No. 800/1048/BKD2/2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian An.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8;------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8;------------------------

., dan telahdiperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2016, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:OBJEK SENGKETA: Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan,tanggal 3 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa,sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:141/935 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 85Halaman 4 dari 96 halaman Perkara No. 22/G/2016

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 30 Juni 2016,khusus atas nama Badaria, sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimanadalam Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 08; Halaman 13 dari 96 halaman Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Kdi3.

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten KonaweSelatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala DesaTeteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai KepalaDesa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8 telahdinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat Keputusan

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai KepalaDesa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati KonaweSelatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 padaNomor Urut 8; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo; 3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo; 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

No. 02/G/2014/PTUN.PL.121211.lainnya, diketahui melalui surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/375/BPMPD, tanggal 09 Desember 2013;Bahwa sesuai pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 31 ayat (4) PeraturanDaerah Kabupaten Tojo Unauna Nomor 5 tahun 2013tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan usulpemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f

P Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna Nomor:188.45/403/BPMPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Betaua,Kecamatan Tojo tanggal 29 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Badan Perwakilan Desa Betaua tanggal 6 Desember 2013,Perihal Penarikan Kembali surat BPD tentang Pengusulanpergantian kepala Desa Betaua (foto copy dari foto copy);.

P 4: Surat Pernyataan atas nama Jufri tentang Pernyataan tidakpernah menandatangani surat permohonan pergantian Kepala DesaBetaua tanggal 5 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);195.7.P 5: Surat Pernyataan Bersama BPD Desa Betaua, KAUR DesaBetaua, LPM Desa Betaua, KepalaKepala Dusun dan 346 orangMasyarakat Desa Betaua tentang penolakan terhadap surat oknumBPD Desa Betaua yang mengusulkan pemberhentian tanggal 5 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);P 6: Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna Nomor

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Tergugat menerbitkan objeksengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :188.45/375/BPMPD tanggal 09 Desember 2013 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo (videbukti T16) ;Hal 43 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.449.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUnaNomor : 188.45/375/BPMPD Tanggal 09 Desember 2013Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PenjabatKepala Desa Betaua Kecamatan Tojo ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor : 188.45/375/BPMPD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang5859Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala DesaBetaua Kecamatan Tojo; 4.

M E N G A D I L I :Dalam Penundaan;- Mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;4.

Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/02/KUM/2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru tertanggal 03 Januari 2014. Adalah Tetap Berlakudan SAH.3.

Keputusan Bupati Kotabaru tersebut,saksi membacanya akan tetapi saksi lupa isinya;Bahwa, sepengetahuan saksi Surat Keputusan Bupati Kotabaru mengenaipemberhentian Penggugat sebagai Kades Sembilang diterima olehPenggugat 2 (dua) hari kemudian.

Keputusan Bupati Kotabaru objek sengketa?

Keputusan Bupati Kotabaru objek sengketa, akan tetapisecara prosedural Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 #TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011; 4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Tanggal 10 Januari 2011; 5.

Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur tersebut ternyata dikeluarkanoleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati FloresTimur, tetapi maksud serta mengenai isi tulisan hanya baru berupakehendak/keinginan untuk mau melakukan Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil sebagaimana Judul Surat Keputusan Bupati Flores Timuritu.

Penggugat melaksanakan tugas baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupundalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur terhitung sejaktanggal 28 Juli 2008 saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati FloresTimur Nomor: BKD.852.4/106/PP/2008 sampai dengan dicabutnya SuratKeputusan tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur yangdiyadikan obyek sengketa aquo adalah tidak berdasar ; (3).

Bahwaperintah, arahan/petunjuk Tergugat II tersebut dimaksudkan agar Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kesempatan pertamamemformulasikan/ menyiapkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur untukmencabut Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD852.4/106/PP/2008, tanggal 28 Jul 2008 tentang Perpanjangan Batas UsiaPensiun Pegawai Negeri Sipil ; 5.7.

Yang benaradalah ; = a ee eee6.1.Bahwa........6.1.6.2.26Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur obyek sengketa aquo adalahtentang Pencabutan atas Surat Keputusan Bupati Flores Timur NomorBKD.852.4/106/PP/2008, tanggal 28 Juli 2008 tentang Perpanjangan BatasUsia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Bahwa Surat Keputusan Bupati FloresTimur obyek sengketa aquo tidak memberhentikan Penggugat darikedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat sendiri sedangdalam kedudukan Pegawai Negeri Sipil non

Keputusan Bupati Flores Timur NomorBKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores TimurNomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PegawaiNegeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011 ;Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur NomorUP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan SekretarisDaerah Kabupaten Flores Timur Tanggal 10 Januari 2011;Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ; 4.

2012 Tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor :540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT.

Keputusan Bupati Halmahera TengahNo.540/KEP/101.a/2012 tidak berkaitan dengan kepentinganumum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf bUndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah No. 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera TengahNomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar BhaktiLintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, besertalampirannya Nomor :540/KEP/100.a/2012.3.

Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati HalmaheraTengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi LampiranDaftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah Nomor 540/KEP/253/2011 Tentang PersetujuanPenggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiAntara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT.

Bahwa perubahan lampiran peta dan koordinat sebagaimana yangtercantum pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi LampiranDaftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar BhaktiLintas Nusantara dengan PT.

Menyatakan batal Surat:

• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

4.

Keputusan Bupati Aceh Barat tersebut.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara danPengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,2.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara danPengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018,Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.e.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018,Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementaradan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018,Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT:a.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 452 Tahun2016, tentang Pemberhentian dan PengangkatanKeuchik Gampong marek.

MENGADILIDALAM EKSEPSI:- Menolak Eksepsi Tergugat Dan Tergugat II Intervensi;----------------------------DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;--------------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/163/Kpts/433.013/2015 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2015-2019 Sepanjang atas nama RA.

SRI DARIJAH SUNDARI;-------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/163/Kpts/433.013/2015 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2015-2019 Sepanjang atas nama RA.

SRI DARIJAH SUNDARI;-------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan Bupati Bangkalan yang menetapkan ALIMAN HARISH sebagai Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan tahun 2015-2019;---------------------------------- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.500,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -------------------------------------------------

DALAM PENUNDAAN : ----------------------------------- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -----------------------------------------------------II. DALAM EKSEPSI : ----------------------------- Menolak eksepsi Tergugat ; --------------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015; ---------------4.

Pada tanggal 25 Agustus 2007 dilakukan perubahan atas izin lokasiNomor 97 Tahun 2005 dari luas + 10.000 Hektar menjadi + 11.000Hektar melalui surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 250 Tahun2007 Tanggal 25 Agustus 2007 dengan masa berlaku 3 tahun danberakhir Tanggal 25 Agustus 2010 dan dapat diperpanjang 1 kali ;e. Pada Tanggal 18 Desember 2010 dilakukan perpanjangan izin lokasiPT.

Rana Central Nugraha melalui Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor 371 tahun 2010 Tanggal 18 Desember 2010 TentangPerubahan dan Perpanjangan Izin lokasi seluas dari + 11.000 Hektarmenjadi + 5.182 Hektar untuk Keperluan Pembangunan PerkebunanKelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di DesaPenyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan rantau Pulut KecamatanSeruyan Tengah Kabupaten Seruyan.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 97 Tahun 2005 tentangPemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawitatas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha,Tumbang Bahan, dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan TengahKabupaten Seruyan Tanggal 02 Mei 2005 ; . Surat Izin Bupati Seruyan Nomor : 525/247/EK/2005 tentang IzinUsaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2005; .

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 250 Tahun 2007 tentangPerubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 Tanggal23 Mei 2005 tentang Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit atasnama PT. Rana Central Nugraha seluas + 10.000 Hektar menjadi +11.000 Hektar di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan, danRantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan;.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 tentangPerubahan dan Perpanjangan Izin Lokasi seluas + 11.000 hektarmenjadi + 5.182 hektar untuk keperluan pembangunan perkebunankelapa sawit atas nama PT.

DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; III. DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; 3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; 4.

OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah :SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 82/DISBUNHUT/TAHUN2016 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. WIRA USAHATAMALESTARI, TANGGAL 29 JANUARI 2016 ; . TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yangmenjadi Objek Gugatan tersebut, pada waktu PT.

Bahwa Penggugat nyatanyata telah dirugikan, oleh karena ObjekGugatan (Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari,tanggal 29 Januari 2016), yang diterbitkan Tergugat berada diatas lahanareal yang mana sebelumnya telah diterbitkan Arahan lIzin Lokasi atas nama Penggugat ;2.

Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugatyaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016Halaman 15 dari 72 hal. Pkr No. 30/G/2016/PTUN.PLKTentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 ha, yang terletak diKecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, KabupatenKapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ; .

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT.

WUL)sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 87/DISBUNHUT TAHUN 2016tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usahatama Lestari tertangal 29 Januari2016 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Bapak Ben Brahim S. Bahat ; Bahwa melalui surat ini kami mengajukan permohonan sebagai Pihak PenggugatIntervensi terhadap gugatan Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK dalamperkara antara PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA (PT.

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ( Ir. Amin Subagio, MP ); DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian; 2.

Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; 4.

Putusan 02/G/2014/PTUN.PLKpemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri yang tertuangdalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor:862.4/01/III/BKPP tanggal 26 Maret 2012 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Pemberhentian Sementara kepada Ir.

AminSubagio, MP. 22 222 n nnn nn nn nn nnn10.Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor: 862.4/01/III/BKPP tanggal 26 Maret 2012 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Sementara kepadaIr, Amin Subagio, MP. tersebut, dan semenjak diberhentikansementara maka status Ir.

AMINSUGIO, MP. berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor: 988/BKPP/III/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. Amin Subagio, MP.

Putusan 02/G/2014/PTUN.PLK MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 22222022noeoeeneeenneee1.Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk menundapelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP /Ill / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ( Ir.Amin Subagio, MP ); 202222 o nn nnc nn ene ne nnonneeDALAM POKGI PERIKARIA, 5 ~~ ana na1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian; Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 988 / BKPP / Ill / 2013 Tanggal 08 November 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; .

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 ; -------------------------------------------------------------4.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh jaya Nomor Peg.873.4/046/2016 .Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 ( 15 JumadilAwal 1437 H) diberikan kepada Penggugat dalam persidangan perkaraperceraian pada Mahkamah Syariah Jantho pada hari rabu 13 April 2016 ; 3.

Undangundang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menegaskan; Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi ; Bahwa dengan Lahirnya surat

Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.873.4/046/2016.

PETITUM: Berdasarkan alasanalasan dan dalildalil Penggugat diatas, mohon kiranyaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatanPenggugat dengan amar sebagai berikut : 1.2.Mengabulkan Gugatan untuk Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh JayaNomor Peg.873.4/046/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal24 Februari 2016 (15 Jumadil Awal 1437 H); Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan Bupati AcehJaya Nomor Peg.873.4/046/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraiantertanggal 24 Februari 2016 M ( 15 Jumadil Awal 1437 H); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugattelah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut ; l.