Sepanjang tidak ada masalah,pengguna anggaran tidak wajib lapor kepada saksi;Bahwa pada RASK saat penyusunan APBD dan APBD II tahun Anggaran 2004,tidak tertulis biaya Bantuan Hukum APBD tahun 2001,melainkan hanya biayaNon PNS;Bahwa dalam DASK Bantuan Hukum masuk ke Belanja Barang dan Jasa,setelah adanya Surat Mendagri, belanja Non PNS masuk di Pos BelanjaPegawai;Bahwa Surat Mendagri No. 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 diterimasekitar bulan Mei 2004, ketika anggaran APBD 2004 sudah mulai berjalan

Setelahdisetujui, lalu dibawa ke Dewan untuk ditetapkan;Bahwa Surat Mendagri tersebut terbit ketika anggaran DPRD 2004 sedangberjalan, dan kami baru terima sekitar bulan Mei 2004.

Pimpinan : Pos Belanja Kegiatan DPRD disatukan pada PosSekretariat DPRD;Bahwa ada 2 (dua) pos yang muncul sesuai Surat Mendagri No. 161/321.1/Su.Tanggal 29 Desember 2003, yaitu pos Belanja Barang dan Jasa dan Pos BiayaTeknis.

Mendagri Nomor : 161/3211/Su.

Mendagri No. 161/321.1/SJ, halaman 4huruf E dinyatakan bahwa susunan kode rekening obyek dan rincian obyekpenghasilan pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan dalam pos DPRD adalahuang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia, tunjangankomisi, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan khusus;Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Mendagri No. 161/321.1/SuJ.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuiHalaman 8, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMGbahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan

Mendagri Nomor 161/38211/SJ tanggal 29 Desember 2003mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDdianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan

Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah No.

SE163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagiPimpinan dan Anggota DPRD, yang antara lain berisi : Penyediaan BelanjaDPRD dalam APBD supaya berpedoman pada Surat Mendagri Nomor : 161/ 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan selanjutnya surat tersebutditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengirim suratkepada Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 172/2109 tanggal 23 Juni2003 tentang Tunjangan

No. 156 PK/Pid.Sus/2012Penghargaan jelasjelas tidak diatur dalam Surat Mendagri Nomor : 161 /3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003, juga bertentangan dengan Pasal 4PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Asas UmumPengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa seharusnyapengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Disamping itu

Tanggal 30 Desember 2003, pukul 14.00 dan pukul 16.00 WIB,Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang PembahasanLanjutan RAPBD TA. 2004 ; Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD denganPimpinan Panitia Anggaran membahas Surat Mendagri Nomor :161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal PedomanKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ; Tanggal 16 April 2004, pukul 08.00 dan pukul 10.00 WIB, RapatPimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran DPRD ;Keputusan Gubernur D.I.

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatanTerdakwa dan Terdakwa II (Pemohon) dalam mengendalikan, memimpindan melaksanakan kegiatankegiatan panitia anggaran di DPRD Yogyakartauntuk menentukan uang penghargaan dan besarannya agar dianggarkandalam anggaran belanja DPRD sangat aktif hingga lahirnya Perda No. 6Tahun 2003, Pemohon tidak memperdulikan Surat Mendagri Nomor :Hal. 59 dari 61 hal. Put.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.Halaman 8, Putusan No. 06/Pid SusTPK/2017/PT SMG173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentangmencamtumkan PenghargaanTunjangan Kesejahteraan;(Purna Bhakti)sebagaipengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidaksalah satu bentuk Pada bulan Maret sampai dengan April

Mendagri Nomor 161/38211/SJ tanggal 29 Desember 2003mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDdianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan

Surat Mendagri ( Faxs ) No. 161 / 3211 / SJ tanggal29 Desember2003 ~s pperihal Pedoman tentang Kedudukan KeuanganPimpinan danAnggota DPRD ;Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 819K/Pid.Sus/201029. Keputusan Bupati Ketapang No. 339 tahun 2003 tentangPembentukanPanitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Ketapang ;30.

Surat Mendagri No. SE. 163.1/711/0TDA tgl. 24 Mei2004 perihaltunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggotaDPRD ;41. Daftar penerimaan tunjangan kesehatan / kesejahteraananggota DPRDKabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;42. Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggotaDPRD Kabupaten Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No.12 A tahun 2004 tentang Pemindahan rekening pada posDPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;44.

No. 819K/Pid.Sus/201028.29.30.31.32.33.34.35.36.37.Surat Mendagri ( Faxs ) No. 161 / 3211 / SJ tanggal29 Desember2003 ~siperrihal Pedoman tentang Kedudukan KeuanganPimpinan danAnggota DPRD ;Keputusan Bupati Ketapang No. 339 tahun 2003 tentangPembentukanPanitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Ketapang ;Salinan Keputusan Bupati Ketapang No. 08 tahun 2004tentangPenunjukan Satuan Pemegang Kas pada Satuan unit Kerjadi lingkunganPemda Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;Keputusan Bupati Ketapang No. 16

No. 819K/Pid.Sus/201038.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.2004 =s pprihal Penyusunan Perubahan APBD KabupatenKetapang TA. 2004 ;Surat Bupati Ketapang No. 900/468/KeuA tgl. 18Agustus 2004perihal Pernbayaran penghasilan pimpinan dan anggotaDPRD masabhakti 2004 2009 dan tunjangan Purna Bhakti ;Surat Bupati Ketapang No. 900/2605/KeuA tgl. 30Desember 2003perihal RASK untuk penyusunan RAPBD KabupatenKetapang tahun anggaran 2004 ;Surat Mendagri No.

No. 819K/Pid.Sus/2010persidangan sesuai keterangan saksi Mahyudin, saksiYohanes Suparjiman, dan keterangan = Ahli, Bahwasesuai dengan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukankeuangan pimpinan dan anggota DPRD, hak keuangananggota Dewan untuk tunjangan Purna Bakti danTunjangan Kesehatan tidak diatur, artinya tidak adadasar hukumnya untuk dianggarkan dalam APBD tahun2004 ;Bahwa Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H.HamdiH.A.Rani,SH.

Sampaleng yang padapokoknya menerangkan bahwa masyarakat dan keluarga pemohon lebihmengenal pemohon dengan nama Adrian Jopie Paruntu dan pemohon selamaini tinggal dengan ibunya CHRISTIANI EUGENIA PARUNTU dikarenakan ayahsudah pisah dengan ibu pemohon dan sejak kecil pemohon memang tingal dandi asuh oleh ibunya;Menimbang, bahwa dasar pencantuman nama marga dapat dilakukanatas permintaan pemohon hal ini sesuai dengan surat mendagri nomor akta474.1/1580/SJ tahun 2013 perihal pencantuman nama keluarga

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten BoyolaliNo. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk TunjanganKesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan danAnggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompokbelanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten BoyolaliNo. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003.

Djaka Srijantaselaku BupatiKabupaten BoyolaliNo.173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan danTerdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturananggaranmencamtumkantunjangankesejahteraan disatu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampaidengan AprildalamnyatidakPenghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan oleh

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan DinasPimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada SatkerSekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Djaka Srijantaselaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan danTerdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturananggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salahsatu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten BoyolaliNo. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan danAnggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompokbelanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahul bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Hal 9 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGDesember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu) bentuk TunjanganKesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahul bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu) bentuk TunjanganKesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwaanggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDdianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompokbelanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada SatkerSekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Boyolali, pada hal Miyono mengetahui bahwa APBDtahun anggaran 2004 belum disahkan dan Miyono mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tanggal 29Desember 2003, tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maretsampai dengan April 2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004

Boyolali, pada hal Miyono mengetahui bahwa APBDtahun anggaran 2004 belum disahkan dan Miyono mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tanggal 29Desember 2003, tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan:Pada bulan Maretsampai dengan April 2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004

Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dandirealisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 19992004 setiap bulan daribulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan daribulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidakdianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan denganPP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29

(Bukti P7)Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatandan memutuskan sebagai berikut:12Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.Menyatakan Point 1 (kesatu) Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJtanggal 10 Januari 2013, bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1, PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2012.Halaman 17 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 46 P/HUM/20133 Menyatakan bahwa Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10Januari 2013 untuk dapat dicabut atau tidak berlaku lagi, karena tidakmemiliki kekuatan hukum tetap.4 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat2 point (d) untuk dapat direvisi sehingga kami tenaga honorer yangdiangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005ditetapkan dapat di calonkan kembali menjadi Calon Pegawai NegeriSipil.5 Menyatakan Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal

2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggotaDPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004,seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karenapimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggarantunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan danpengobatan, rumah jabatan dan perlengkapanya, kendaraan dinasdan pemeliharaanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uangduka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaranPerjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan padaSatker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Mendagri Nomor29 Desember 2003.

Djaka Srijantaselaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Hal. 34 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMGpenghargaan purna bhaktiPada bulan

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggalrealisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata29 Desember 2003.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaranPerjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan padaSatker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjanganHal 41 Putusan No.03/Pid.SusTPK/2017/PT SMGkesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkanPenghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;penghargaan purna bhaktiPada bulan Maret

Ketapang ;28.Surat Mendagri (Faxs) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD ;29.Keputusan Bupati Ketapang No. 339 tahun 2003 tentangPembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Kab. Ketapang ;30.Salinan Keputusan Bupati Ketapang No. 08 tahun 2004 tentangPenunjukan Satuan Pemegang Kas pada Satuan Unit Kerja dilingkungan Pemda Kab.

Ketapangtahun anggaran 2004 ;40.Surat Mendagri No. SE. 163.1/711/OTDA tgl. 24 Mei 2004 perihaltunjangan Purna Bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD ;41.Daftar penerimaan Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan anggotaDPRD Kab. Ketapang tahun anggaran 2004 ;42.Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRDKab. Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43.Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang No. 12 A tahun2004 tentang Pemindahan rekening pada pos DPRD Kab.Ketapang tahun anggaran 2004 ;44.

Ketapang ;28.Surat Mendagri (Faxs) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003. perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD ;29.Keputusan Bupati Ketapang No. 339 Tahun 2003 tentangPembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Kab. Ketapang ;30.Salinan Keputusan Bupati Ketapang No. 08 Tahun 2004 tentangPenunjukan Satuan Pemegang Kas pada Satuan Unit Kerja dilingkungan Pemda Kab. Ketapang tahun Anggaran 2004 ;31.

No. 840 K/Pid.Sus/201040.Surat Mendagri No. SE. 163.1/711/OTDA tgl. 24 Mei 2004 perihaltunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD ;41.Daftar Penerimaan Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan AnggotaDPRD Kab. Ketapang tahun Anggaran 2004;42.Daftar penerimaan Tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRDKab. Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43.Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.

No. 840 K/Pid.Sus/2010tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan sesuaiketerangan saksi Mahyudin, saksi Yohanes Suparjiman, danketerangan Ahli, bahwa sesuai Surat Mendagri No. 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukankeuangan pimpinan dan anggota DPRD, hak keuangan anggotaDewan untuk

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor SD. 21/7/1 perihal InventarisBarangBarang Bergerak Dan Tidak Bergerak di Provinsi DaerahTingkat Irian Jaya Dan Pemisahannya dalam penggunaannya sejak1 April 1973 tanggal 9 Maret 1973, maka diterbitkan KeputusanGubernur Irian Jaya Nomor 95/GlJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 tentangPenyerahan Inventaris BarangBarang Bergerak/BarangBarangTidak Bergerak yang Terdaftar Pada/Digunakan oleh InstansiinstansiVertikal dan Pemerintah Daerah Otonom di Provinsi Daerah Tingkat lrian

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor SD.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973dan Keputusan Gubemur Irian Jaya Nomor 95/GlJ/1976 tanggal 15 Juli1976 tersebut di atas diserahkan sebagian aset eks Pemerintah Belandake Direktorat Perhnubungan Laut termasuk objek sengketa (tanahKompleks Perumahan Navigasi di Hamadi) sebagaimana terdapatdalam Naskah Serah Terima Inventaris BarangBarang Bergerak danTidak Bergerak tanggal 25 April 1978 dan Lampiran IlA DaftarInventaris per 1 April 1973 Nomor Urut 1 (bukti P4) yang telahdituangkan

Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 161 / 3211 / SJ, tanggal29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari :A. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia,Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan KhususB.

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD : Biaya Penunjang Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Rp. 367.000.000.Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan SekretariatDPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaanya ada yang tidak sesuai denganperaturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor :29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor: 161 / 3211 / SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon No.Hal 9 dari 73

Mendagri Nomor : 161 / 3211 / SJ, tanggal 29Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD, maka para terdakwa selaku pimpinan dan para anggota DPRD KotaCirebon membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukungprogram dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRDKota Cirebon sebesar Rp.5.429.385.987. yang dituangkan dalam Berita AcaraNomor : 900 / 134A DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan AnggaranBelanja untuk mendukung

Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 161 / 3211 / SJ, tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari :A. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia,Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus ;B.

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Biaya Penunjang Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Rp. 367.000.000.Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan SekretariatDPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaanya ada yang tidak sesuai denganperaturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor :29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor: 161 / 321.1 / SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota CirebonHal 23 dari 73 halaman

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 593/5707/Stanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang KepalaKecamatan untuk memberikan izin membuka tanah, dalam hal iniSKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati tujuannya akandipergunakan untuk mengurus surat kepemilikan hak di KantorCamat Langgam, namun berdasarkan Surat Mendagri tersebut,Camat sudah tidak diberikan izin untuk memiliki Kewenangan sepertihal terebut ;bp.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 593/5707/Stanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang KepalaKecamatan untuk memberikan izin membuka tanah, dalam hal iniSKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati tujuannya akandipergunakan untuk mengurus surat kepemilikan hak di KantorCamat Langgam, namun berdasarkan Surat Mendagri tersebut,Camat sudah tidak diberikan izin untuk memiliki Kewenangan sepertihal terebut ;p.

Surat Mendagri Nomor BTU.8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 butir 5berbunyi:Mengenai tanahtanah bekas hak guna usaha yang sudah didudukirakyat akan terkena Pasal 5 UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarapuntuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut;Bahwa substansi/materi dari kebijakan dalam rangka pemberian hak baruatau tanah asal konversi hak barat sebaagimana dimaksud di atasdisimpulkan bahwa Kepres Nomor 32/79 jo.

Putusan Nomor 209 K/TUN/201510.11.Surat Mendagri Nomor BTU.8/356/8/79; Bahwa tanahtanah bekas hakguna usaha hasil konversi hak barat yang telah digarap/diduduki olehrakyat akan diberikan hak baru dan diprioritaskan kepada rakyat yangmendudukinya.

Surat Mendagri Nomor BTU. 8/356/8/79;Bahwa pemilik pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.Il. Tanah objeksengketa N.R.A Rivai pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hakmilik tanah sengketa belum dikuasai tetapi oleh Tergugat Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung diproses seolaholah tanah objeksegketa telah dikuasai oleh N.R.A Rivai terbukti dengan tanah objeksengketa;a.

Butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU/8/356/8/79 tanggal 30Agustus 1979 yang menyatakan pada dasarnya akan diberikanprioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh hak milikatas tanah tersebut; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakmempertimbangkan penggarap hak guna usaha bekas hak baratmenguasai hak garap secara beruntun dengan menguasai tanahperkebunan tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Perpu Nomor51 Tahun 1990, tentang Larangan pemakaian

Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dananggota DPRD ;f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 3 Tahun 2003tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Rembang ;Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No. 3 Tahun 2003tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Rembang bagianHal. 10 dari 133 hal. Put.

No. 111PK/Pid.Sus/200917 Januari 2004Bahwa dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2004 oleh DPRD Kabupaten Rembang, didalam RAPBDtersebut memuat Rencana Anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 yang didalamnyaterdapat anggaran yang tidak diatur dalam PeraturanDaerah No. 3 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentangkedudukan keuangan DPRD dan Surat Mendagri nomor : 161 /3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang kedudukankeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu jenis

Pada tanggal 28 Juli 2004 dibahas oleh PanitiaAnggaran dengan Eksekutif ;Bahwa dalam pembahasan Rancangan Perubahan RAPBDKabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 oleh DPRDKabupaten Rembang, didalam Rancangan Perubahan RAPBDtersebut memuat Rencana Anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 yang didalamnyaterdapat anggaran yang tidak sesuai dengan PeraturanDaerah No. 3 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentangkedudukan keuangan DPRD dan Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember

No. 111PK/Pid.Sus/2009Rembang dan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal Pedomantentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD antara lainHal. 32 dari 133 hal. Put.

Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang Pedoman Kedudukan KeuanganPimpinan dan anggota DPRD yang didalamnya tidakmengatur hak DPRD tentang pemberian bantuanhonorarium dan insentif untuk DPRD.9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 3. Tahun2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kabupaten Rembang yang didalamnyatidak mengatur hak DPRD tentang pemberian bantuanhonorarium dan insentif.Bahwa akibat perobuatan mereka Terdakwa . H.