• Pembanding/Penggugat : KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BATAM
  Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM

  SeluruhIndonesia (KSPSI) Propinsi Kepulauan Riau Nomor:Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015tentang Caretaker Dewan Pimpinan CabangKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam;Dalam hal ini memberikan KuasaPARULIAN S, S.H,.M.Hum, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor HukumParulian & Associates, beralamat di Ruko RafflesiaBlok A No.8 Batam Center Kota Batam, berdasarkanSurat kuaSa khusus tertanggal 19 DesemberSelanjutnya disebuta a a i a Penggugat/Pembanding;WALIKOTA

  BATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1Batam Center KotaHalaman 2 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNDalam hal ini memberikan kuasa1.

  IMAN SETIAWAN, S.H., Jabatan KasubbagKelembagaan SetdakoBatam); Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kantor Walikota Batam Jalan EngkuPutri No.1 KotaHalaman 3 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNDengan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKkK28/HK/IX/2015, tanggal 15 September 2015 danSelanjutnya Tergugat juga memberikan KuasaKhusus Kepada:Nama : YUSRON, S.H.

• WALIKOTA BATAM; 2. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam)

  Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DaerahKota Batam berkedudukan di Kantor Walikota Batam Jalan Engku PutriNomor 1 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKK21/HK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan diwakilipula oleh Yusron, SH.

  PLN Batam wajib membuat laporan pelaksanaan PTLBkepada walikota Batam sekali dalam 3 (tiga) bulan, yang disampaikanpaling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;Dengan adanya Peraturan Walikota Batam tersebut di atas, maka dalilPenggugat pada butir 9 gugatannya sama sekali tidak berdasar olehkarenanya harus ditolak atau dikesampingkan;9 Bahwa oleh karena penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah sesuaidan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka objek gugatan (Surat

  Sehingga apabila surat Walikota Batam tersebut tidak ada atautidak dikeluarkan oleh Walikota Batam, maka berdasarkan pasal 50 ayat(3) Perda Kota Batam Nomor 3 tahun 2013 akan dianggap disetujui usulanpenyesuaian tarif listrik Batam; Selain itu Surat Walikota Batam Nomor: 018/Perindagesdm/VI/2014,tanggal 13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif ListrikPT.PLN Batam dikeluarkan oleh Walikota Batam setelah mendapatpersetujuan dari DPRD Kota Batam, berdasarkan surat dari DPRD KotaBatam Nomor

  Tanpa adanya surat persetujuandari DPRD Kota Batam tersebut, tentu Walikota Batam tidak akanmengeluarkan Surat Nomor : 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni2014. Jadi surat Walikota Batam Nomor : 018/Perindagesdm/VI/2014,tanggal 13 Juni 2014 tersebut memerlukan persetujuan DPRD Kota Batamserta bukan ditujukan kepada PENGGUGAT, melainkan kepada Dirut PT.PLN Batam, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undangundang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

  DALAM POKOKPERKARA :1 Mengenai Objek Gugatan; Bahwa surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014, tertanggal13.

• WALIKOTA BATAM;

  TERGUGAT I;WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jl. Engku Putri Nomor 1 BatamCenter, Batam, Kepulauan Riau dalam perkara ini diwakilioleh: berkedudukan di Jalan Engku Putri, Batam Center,Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh : 1. Demi Hasfinul Nasution, SH.,M.Si.;2. Septiarni,S.Pd., MH. ;53. Nurul Yuni, SH; 4. Asril, SH;5.

  Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah; 1)Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIdengan No. 04056/I/KR.XII/062015 Tentang Pengembalian BerkasUsul Penetapan NIP CPNS Umum Formasi Tahun 2014 Yang TidakMemenuhi Syarat Atas Nama Amelia Lingga Rizky, A.Md dkktertanggal 23 Juni 2015. 2022202 202 2222Surat Keputusan Walikota Batam No: KPTS.43/BKD/HK/VI/2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari PelamarUmum Yang Memenuhi Kriteria Formasi Anggaran Tahun

  Bahwa Pengumuman yang di maksud pada Poin (7), tersebut di atasadalah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor : KPTS.238/BKD PK/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014, Wali KotaBatam mengumumkan namanama peserta dari pelamar umum yangdi nyatakan seleksi CPNSD Kota Batam tahun 2014 ; Bahwa pada dasarnya Penggugat telah LULUS Ujian Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.238/BKDPK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang HasilTes Kompetensi Dasar (

  Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebutdi atas maka Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negaramenerbitkan Surat Nomor: 04056/I/KR.XII/062015 tanggal 23 Juni2015 Tentang Pengembalian Berkas Usul penetapan NIP CPNSFormasi Tahun 2014 yang Tidak Memenuhi Syarat yang ditujukankepada Walikota Batam. h. Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat sampaikan padapoint a hingga point g tersebut di atas.

  PENGGUGAT dalam Dalil 21 Gugatannya menyatakan TERGUGAT II(Walikota Batam) telah melanggar Asas asas Umum Pemerintahanyang Baik adalah sama sekali tidak benar dan mengadangada.

• WALIKOTA BATAM VS AMELIA LINGGA RIZKY;

  Batam) dengan alasan tidakada Nomor Induk Pegawai (NIP).

  Selain itu Walikota Batam dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negaratelah melaksanakan Kewenangannya sebagaimana mekanisme yangditentukan.

  Tanpa adanya Surat dari Tergugat , tentu Walikota Batam tidak akanmengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.43 / BKD / HK / VI / 2015tanggal 26 Juni 2015, jadi Surat Walikota Batam Nomor : KPTS.43 / BKD /HK / VI / 2015 tanggal 26 Juni 2015 tersebut memerlukan persetujuan dariTergugat sehingga berdasarkan Pasal 2 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha

  Berkaslamaran dan persyaratan lainnya (Bukti T7), dikirim melalui jasa posexpress ditujukan kepada Walikota Batam pada jadwal tanggal yang telahditentukan.

  Batam) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

• WALIKOTA BATAM Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM VS Ir. NURANIS

  WALIKOTA BATAM Cg. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTABATAM tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonHalaman 4 dari 6 hal. Put.

  WALIKOTA BATAM Cg.KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr.

• WALIKOTA BATAM; 4. PT. PUTRA JAYA BINTAN;

  WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri No.1, BatamCentre, Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh :1. Demi Hasfinul Hasiobuan , SH, M.Si, Jabatan KepalaBagian Hukum Setdako Batam ;2. Iman Setiawan, SH, Jabatan Kasubbag BantuanHukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam ;3.

• ;---------------------

Dalam Pokok Perkara -------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk seluruhnya ;-----------------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/-Terbanding juga Pembanding yaitu : --------------------------------------------------

1. Surat Walikota

   Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT.

   Agroternakindo Terpadujaya ;-------------------------------------------------------

2. Surat Walikota Batam Nomor : 01-IL-VIII Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kegiatan Industri Terpadu kepada PT.

   Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau ;-----------------------------------------------------------------------

1. Memerintahkan Tergugat/Terbanding juga Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan yaitu; --------------------------------------------------------------------

1. Surat Walikota Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan

   Pembanding/Penggugat : PT NOBELIS BDI ASEANA diwakili oleh Sami Midani
   Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
   Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Agroternakindo Terpadujaya dalam hal ini diwakili Gianto Gunara

   Surat Walikota Batam Nomor: 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017,perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT. AgroternakindoTEMP ACU AYA; $222 22 enn nn enn n nnn nnn n nn nn enn nn nnn nnn nee nnn neneennnneeb. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 01ILVIII Tahun 2017, tanggal21 Agustus 2017, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KegiatanIndustri Terpadu Kepada PT.

   Surat Walikota Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017,perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT. AgroternakindoTElPAdUjaya 222 nn nnn enn n nen ene ne nnn ne en nn neeHal 15 dari 25 .Hal. Put. No. 115/B/2018/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/Kimb. Surat Walikota Batam Nomor : 01ILVIIl Tahun 2017, tanggal 21Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kegiatan IndustriTerpadu kepada PT.

   Surat Walikota Batam Nomor: 01ILVIIIl Tahun 2017,tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KegiatanIndustri Terpadu kepada PT.

   Surat Walikota Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT.Agroternakindo Terpadujaya ;b. Surat Walikota Batam Nomor : 01ILVIIl Tahun 2017, tanggal 21Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kegiatan IndustriTerpadu kepada PT. Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kepala Jeri,Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota BatamProvinsiKepulauan Riau j 2+ 222222 nnnennn nn nnn nnn nnn nnn n nee3.

   Surat Walikota Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT.Agroternakindo Terpadujaya b. Surat Walikota Batam Nomor : 01ILVIIl Tahun 2017, tanggal 21Agustus 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kegiatan IndustriTerpadu kepada PT. Agroternakindo Terpadujaya di Pulau Kepala Jeri,Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota BatamProvinsiKepulauan Riau j 29222 22 nono enn nnn nnn nnn nnn n nee4.

• 
  Terbanding/Tergugat I : Tim Terpadu Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam
  Terbanding/Tergugat II : Walikota Batam

• Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/II/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektoratau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkanInstruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011dengan saksi ABD.

  25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain.

  Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/IlV2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektoratau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkanInstruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011bersamasama dengan saksi ABD.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIIV2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ)Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

• Maret2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi danBantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi ABD.

  Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi danBantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011dan saksi ABD.

  Berkas Keputusan Walikota Batam TentangPenunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) diLingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor :KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18Jan11 Fotocopy Terlegalisi ).6. Satu. Berkas Keputusan Walikota Batam TentangPenunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) diLingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor :KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6May11 (Fotocopy Terlegalisir).7. Satu.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam NomorKPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; SusunanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPQ) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

• Batam cq.

  (atas nama) Walikota Batam(bukti P4); Menimbang, bahwa adanya kata A.N.

  (atas nama) Walikota Batam dalam bukti P4menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai mandataris (penerima mandat),sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P4);Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan

  Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;Menimbang, bahwa kewenangan Walikota Batam dalam menerbitkan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan

  /PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah Walikota Batam, atau bisa jugaWalikota Batam memberi mandat kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan

• : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain.

  : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yangditerima kepada pihak lain.Bahwa selanjutnya terdakwa ABD.

  Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun = Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6May11 (Fotocopy Terlegalisir).. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan PejabatEselon Ill di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor: KPTS. 44/BKDPK/II/2011 Tanggal 24Mar11 11 (Fotocopy Terlegalisir)..

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIIV2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIIV2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ)Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIIV2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

• : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain.Bahwa selanjutnya terdakwa ABD.

  : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yangditerima kepada pihak lain.Bahwa selanjutnya terdakwa ABD.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ)Kota Batam Periode 20082011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

  Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor:KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18Jan11 Fotocopy Terlegalisi ).Satu.

• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
• Menetapkan barang bukti berupa:
• Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang: Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).

• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

• Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir)
• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi

• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).

  Batam Nomor : KTPS 229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

• Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
• Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011

  Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektoratau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkanInstruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011dengan saksi ABD.

  25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain.

  Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektoratau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkanInstruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011bersamasama dengan saksi ABD.

  25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain.Bahwa selanjutnya saksi ABD.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6May11 (Fotocopy Terlegalisir).7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang PengangkatanPejabat Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor :KPTS. 44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24Mar11 11 (FotocopyTerlegalisir).8.

• Di mana dari poin Pasal 2A ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 itu jelas menyatakan bahwajabatan Kepala BP Batam adalah ex officio Walikota Batam sehinggaSiapapun yang menjadi Walikota Batam secara otomatis menjadi Kepala BPBatam. Jabatan Walikota Batam jelasjelas adalah jabatan politik yangdilakukan melalui proses pemilukada.

  Apakah jabatan Kepala BPBatam ex officio oleh Walikota Batam bukan bentuk rangkap jabatansebagaimana larangan bagi kepala daerah?

  Bukannyamengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menjadiPeraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang di dalamnya adaamanah ex officio kepala BP Batam oleh Walikota Batam.

  Batam tapi Gubernur Provinsi Kepri;Memerintahkan kepada Pemerintah untuk melakukan penarikan jabatanex Officio Kepala BP Batam oleh Walikota Batam kembali kepadaPemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sebagai amanahUndangUndang Nomor 44 Tahun 2007;Halaman 36 dari 103 halaman.

  Batam menjabat Kepala BP Batam secara ex officio(Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun2019):Syarat agar Walikota Batam agar dapat menjabat ex officioKepala BP Batam (Pasal 2A ayat (1b) Peraturan PemerintahNomor 62 Tahun 2019);Penetapan Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BPBatam oleh Dewan Kawasan (Pasal 2A ayat (1c) PeraturanPemerintah Nomor 62 Tahun 2019);Pengaturan masa jabatan Walikota Batam sebagai ex officioKepala BP Batam mengikuti ketentuan UndangUndangtentang KPBPB

• Penggugat:
  Kamar Dagang dan Industri Batam diwakili oleh Jadi Rajagukguk
  Tergugat:
  WALIKOTA BATAM
  Intervensi:
  1.RAFKI RS.MM
  2.AL HUJJAH POHAN,S.H.
  3.ELY TJANDRA PURNAMA
  4.NOVI HASNI PURWANTI W.
  5.AMINTAS NURHADI
  6.JAMHUR POTI

  Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018,tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan PengupahanKota Batam Masa Bhakti 20182021, beserta Lampiran danLampiran II;2.

  Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018,tanggal O6 Agustus 2018,Tentang Keanggotaan DewanPengupahan Kota Batam Masa Bhakti 20182021, besertaLampiran dan Lampiran II;b.

  Surat Keputusan Walikota Batam Nomorb.KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, TentangKeanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti20182021, beserta Lampiran dan Lampiran II;Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, TentangKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021, beserta Lampirannya;B. DALAM POKOK PERKARA1.

  Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, TentangKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021, beserta Lampirannya;4.

  Batam danWakil Walikota Batam perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan danLKS Tripartit Kota Batam Periode 20182021 selanjutnya TERGUGATmenerbitkan Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan PengupahanKota(DPK) Batam Masa Bhakti 20182021 dan Nomor:KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama(LKS) Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021 denganmengakomodir secara seimbang berdasarkan namanama yangdiusulkan baik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam

• Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang: Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).2. Satu Berkas Intruksi Waikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).3.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).4.

  Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir)5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi ).6.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).8.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

  Batam Tentang :Pemberian HibahKepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor:KPTS.167/HK/VIV2011 Tanggal 26Jul11 (Fotocopy Terlegalisi).Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.36/HK/V2011 Tanggal 18Jan11 Fotocopy Terlegalisi ).Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan

  Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/IIV2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku LeadingSektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosialberdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21Maret 2011 bersamasama dengan saksi ABD.

  Batam sejakTahun 2006 hingga tahun 2016.Bahwa tupoksi selaku Walikota Batam serta bertanggung jawabkepada siapa saksi dalam melakukan tugas pekerjaan.Hal 102 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid.

  Walikota batam No.06 Tahun 2011yang menyebutkan Laporan pertanggungjawabansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaWalikota selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendersetelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan;Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarangmengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lainBab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawabanyang menerangkan Kepala

  Tpg.10.11.12.13.14.Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.36/HK/V2011 Tanggal 18Jan11 Fotocopy Terlegalisi ).Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6May11 (Fotocopy Terlegalisir).Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang PengangkatanPejabat

• ., M.Si ;: Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Balam G6nire: j~nn nnn nnn nnn nnn: SEPTIARNI, S.Pd., M.H ;2: Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Batam;: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Bieta (Ge ritie: $2sesssseeesecceseseeeeeeeeseesereeeeeemeeeeeneteeeeHal 2 Putusan No. 4/G/2018/PTUNTPI3. NamaJabatanAlamat4. NamaJabatanAlamat5.

  NamaJabatanAlamat= NURUL YUN, SiH je eecee esr nneeermenonemacnn:Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum BagianHukum Setdako Batam 5: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Battal Genitre: jesse seseeseeneseneseesceneeeneenemeenseeneneees= ASRIL, S.H j nnn nnn nn nnn nnn nn nner nnennn: Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;:Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Batam Centre 5nnn nnn encore nen nnn: DIAN SENJANI, S.H ;: Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;:Kantor Walikota Batam Jalan Engku

• Suhartini, MM. bahwa untukmemenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana danTerdakwa meminta saksi Drh.

  Suhartini, MM secara kolektif untuk menjadi Kepala DinasKelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam selanjutnyausulan tesebut Terdakwa serahkan kepada Baperjakat yang selanjutnyadiproses kemudian pada akhirnya disetujui olen Walikota Batam sehinggapada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan SK Walikota Batam NomorKPTS.02/BKDM/I.2008 tanggal 8 Januari 2008 saksi Drh.

  Suhartini, MMbahwa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukandana dan Terdakwa meminta saksi Drh.

  No. 128 K/Pid.Sus/2011untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana danTerdakwa meminta saksi Drh.

  Husnul Hafil ;8. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.155/BKDM/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentangPengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batamdan lampiran ;9. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.02/BKDM/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentangHal. 13 dari 27 hal. Put.

• /BATAM/10/ 2016 tertanggal 25 Oktober 2016 atas namaterdakwa JAMIAT yang pada pokoknya sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana

  Verifikasi danBantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi ABD.

  SAMAD dan SaksiJUNAIDI, S.Sos ini bertentangan dengan:Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian danahibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, danbantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengandilengkapi proposal dan persyaratan administratif;Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian danahibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud

  Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi danBantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011dan saksi ABD.

  kegiatan.e Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuanyang diterima kepada pihak lain ; Bahwa selanjutnya saksi ABD.