Putusan Nomor 86/B/PK/PJK/2013Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPMKP atas STPPPN Nomor 00001/137/05/602/07 melalui Surat Nomor 03/V/DirFin/O9 dan SuratPermohonan Imbalan Bunga atas STP PPN tersebut melalui Surat Nomor04/VDirFin/O9 tanggal 27 Januari 2009 kepada Tergugat;Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2009, Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : S24/WPJ.24/KP.0809/2009, tanggal 17 Februari 2009 tentangPenolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak denganalasan

Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pengurangan atau penghapusansanksi administrasi atas STP PPN Nomor : 00001/137/05/602/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 210.720.000,00dengan surat permohonan Nomor : 07/NV/DirFin/O7 tanggal10 April 2007, yang telah diproses dan dijawab oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) dengan menerbitkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP132/Halaman 6 dari 24 halaman.

Surat tersebut merupakan permohonan PenerbitanSPMKP atas pembayaran STP PPN Nomor : 00001/137/05/602/07 karena berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 16538/PP/M.VI/16/2008 yang telah mengabulkan seluruhpermohonan Banding atas KEP131/ WPJ.24/BD.0601/2007tanggal 3 Oktober 2007 tentang keberatan atas SKPKB PPNMasa Pajak Januari s.d.

Desember 2005 Nomor: 00001/237/05/602/07 tanggal 16 Januari 2007 yang merupakan pokok pajakatas STP tersebut;Atas surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tersebut telah dijawab oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) melalui surat Nomor: S24/WPJ.24/Halaman 7 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 86/B/PK/PJK/20132.8.29:Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor : 03/l/DirFin/O9 tanggal 27 Januari 2009 tentang Permohonan PenerbitanSurat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00001/137/05/602/07 tanggal 16 Januari 2007 Masa Pajak Januari s.dDesember 2005 dan Nomor : 04/ DirFin/O09 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Surat Tagihan Pajak tersebut;b.

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknyaTergugat IItelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat Iltersebut kepada Tergugat Ill (Ali Harris) sesuai dengan SuratPernyataan Penyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9September 2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat denganterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Ali Harris (Tergugat Ill); Bahwa mengenai pengalihan sertaterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Nomor 685 K/Pdt/2017Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Tergugat II (Maureen Mawengkang) adalah tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat; Angka 5 petitum gugatan Penggugat:Menyatakan SIP Nomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober2009 atas nama Tergugat Ill (Ali Harris) adalah tidak sah secarahukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";Bahwa halhal yang diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat dalamPosita serta Petitum sebagaimana

Nomor 685 K/Pdt/2017a) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yangjelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secaratertulis;b) Bahwa: (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor

TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah jelas dan nyatadikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal iniadalahTergugat I, selaku organ administrasi Negara, yakni DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta;Cc) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atasnama Tergugat Il Maureen Mawengkang tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;4. Menyatakan SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Tergugat III Ali Harris dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Hunitanggal 9 September 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patutterhadap putusan ini;6.

Menyatakan barang bukti berupa :

TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 15 November 2017; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI; Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/ DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa

Dalam Penundaan:1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin PenyelenggaraanSistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk diDesa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang,Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, KecamatanBabakan Madang dan Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukarajayang dikeluarkan Tergugat ;Menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati BogorMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu,Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu,Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang danDesa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor 693/090/00001

/DPMTPSP/2017 tertanggal 1Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan SistemPenyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di DesaKadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan BabakanMadang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja yangdikeluarkan Termohon/Pembanding/Tergugat Tidak =mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang PemberianIzin Penyelenggaraan

Putusan Nomor 463 K/TUN/2018DALAM POKOK PERKARA:PETITUM1.Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding /Pengugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartayang menyatakan sahnya Keputusan Bupati Bogor Nomor693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentangPemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum KepadaSentul City, Tok di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan

Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;Menyatakan mewajibkan Termohon/Pembanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian = IzinPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;4.

Nomor 476/B/PK/PJK/2010hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas KeputusanTerbanding Nomor : KEP60/PJ.071/2007 tanggal 12 Februari 2007 terkaitdengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor : 00001/303/01/216/05 tanggal 17 November 2005 yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan berdasarkan hasilpemeriksaan

Padatanggal 12 Februari 2007 diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP60/PJ.071/2007 yang memutuskan menolak permohonan keberatan PemohonBanding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/303/01/216/05tanggal 17 November 2005 Tahun Pajak 2001 ;Hal. 3 dari 15 hal. Put.

Nomor 476/B/PK/PJK/20106.101.152,00 sehingga Pemohon Banding tidak setuju apabilaterkaitpemeriksaan Terbanding kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Nomor : 00001/303/01/216/05 tanggal 17 November 2005tanpa melihat adanya data baru (novum) ;Bahwa hal inisesuai dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 15 :Bahwa ....

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal23 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/303/01/216/05 tanggal 17 November2005 ;2. Surat Setoran Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00001/3803/01/216/05 tanggal 17November 2005 ;3. Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP60/PJ.071/2007 tanggal 12Februari 2007 ;Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 476/B/PK/PJK/20104.

Nomor 476/B/PK/PJK/2010Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/303/01/216/05 tanggal 17 November2005, atas nama : PT.

Bahwa sebidang tanah milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001,yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 1.028 m2 (seribu duapuluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor00022/Sokanegara/2011, tanggal 24 Oktober 2011 terdaftar atas nama :DJOCHRA, sekarang terdaftar atas nama Sugiarto, pada awalnya telahdihutangkan Pelawan kepada sdr.

Pelawan bukan Pemilik atas sebidang tanahSHM Nomor 00001 Kelurahan Sokanegara Kec. Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah seluas 1.028m2. Pemilik tanahSHM Nomor 00001 tersebut adalah Terlawan yang telah membeli tanahtersebut dari Pelelangan Umum;Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 208/Pat/2021/PT SMG3.Bahwa Posita Nomer 2 dan 3 benar.

Betul Terlawan sebagai pemenanglelang dan pemilik sah tanah SHM Nomor 00001 tersebut telah mengajukanPermohonan Pengosongan atas obyek tanah SHM Nomor 00001 tersebutkepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah di keluarkan SuratPenetapan Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt;4 Posita 4 benar bahwa antara Pelawan dengan Terlawan memangsebelumnya tidak ada hubungan hukum sama sekali;5.Bahwa memang benar bahwa sebelumnya terjadi hutang piutang antaraPelawan sebagai orang yang berhutang (debitur) dengan

Tommy LimantoroSanjaya sebagai orang yang menghutangkan (kreditur) dengan jaminantanah SHM Nomor 00001 Kel.

Pelawan pernahmengajukan gugatan perihal ini di Pengadilan Negeri Purwokerto dan sudahdiputus dan Pelawan sebagai pihak yang kalah bahkan putusannya sudahberkekuatan hukum tetap (artinya Pelelangan Terhadap Obyek HakTanggungan SHM Nomor 00001 Kel. Sokanegara adalah sah).

berpendapat bahwa SKPKBT yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a guo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor:00001

Bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001/206/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telah sesuaidengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 tersebutdengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

tidakmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Badan karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1543/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan TahunPajak 2003 Nomor : 00001

dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1543/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor :00001

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketaPengadilan Pajak yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara; .2. bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan ketentuan formal terkait kKompetensi/ kewenanganTerbanding untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung serta prosedur penerbitan SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2003 dan prosedur proses keberatannya; Menurut Pemohon Banding, pihakTerbanding tidak memiliki Kewenangan menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ke-3 orang anaknya yang masih dibawah umur, guna mewakili dalam melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21-01-2011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulis atas nama: SUHARSONO;4.

telahmeninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 4743/05 1/404.7.16.16/2013 ;Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon telah meninggalkan para ahliwaris yaitupemohon dan ke 3 (tiga) anaknya sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan hartaberupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletakdi Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011No. 00001

Sidoarjo tang gal 21042005, 3.MICHEL ADELITA PUTRI, lahir di Sidoarjo tanggal 02052009;3 Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ke3 oranganaknya yang masih dibawah umur, guna mewakili dalam melakukan transaksi jual beli atassebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di DesaKedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011No. 00001

Keluarga VIVI NURHAYATI, Nomor3515062701094414, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenSidoarjo, tanggal 29102012 (Bukti P7);8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris dari ahli waris almarhum SUHARSONO,tanggal 22 Oktober 2012 (Bukti P8);9 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011 No.00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulis atas nama: SUHARSONO ( Bukti P9 ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan dua

MICHEL ADELITA PUTRI, lahirpada tahun 2009 ;Bahwa suami Pemohon bernama SUHARSONO telah meninggal dunia pada tahun 2012 ;Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan diatasnyaberdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan TanggulanginKabupaten Sidoaijo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat HakMilik No. 405, surat ukur tgl. 21012011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulisatas nama: SUHARSONO ;Bahwa pemohon dan

MICHEL ADELITA PUTRI, lahirpada tahun 2009 ;e Bahwa suami Pemohon bernama SUHARSONO telah meninggal dunia pada tahun 2012;e Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan diatasnyaberdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan TanggulanginKabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat HakMilik No. 405, surat ukur tgl. 21 012011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulisatas nama: SUHARSONO;e Bahwa pemohon

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. Gi). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;C. G) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Pengasilan Masa Pajak 2000;B. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000.(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010.C. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat:A.Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203

SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,b. SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,d. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015g.

Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015Vi.vil.viii.Xi.Xil.Pengembalian Berkas dari Pemeriksa Bukti Permulaan tanggal 20Mei 2013;Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP52/WPJ.06/KP.1105/2013 tanggal 21 Mei 2013;Berita Acara Pergantian Rincian Ilkhtisar Hasil Pembahasan Akhirtanggal 10 Juni 2013;Surat Ketetapan Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 20 Juni2013 (Cap POS), antara lain:SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12 Juni

2013,SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal,SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPN PPN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukankonfirmasi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copy resi,dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 22 final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan copyresi dimaksud yaitu pada tanggal 1806.2013 puluk 11.13;5.

Pasal 22 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 atasnama Penggugat NPWP 02.190.774.6081.000, sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

menandatanganilangsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SIT ASTUTI bukankaryawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakankondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (buktilengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti dipersidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberitanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN No.00001

Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18April 2013sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan prosespenerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum karenayang bertanda tangan menyetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanadalah SIT ASTUTI yang bukan karyawan tetap Penggugat, tidakmenguasai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, jugaPenggugat tidak pernah memberikan surat kuasa seperti yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi PersyaratanFormal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal18 April 20138 Masa Pajak Januari 2010, yang tidak disetujui olehPenggugat.IV.

memenuhi persyaratan Pasal25ayat (8a) UU KUP.Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan permohonangugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokertonomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasanomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 MasaPajak Januari 2010B.

SunnymasPrima Agung (PENGGUGAT), dan meminta agar menyerahkan Sertipikat HGUNo. 00001 tersebut ; Bahwa berdasarkan FAKTAFAKTA tersebut, adalah tidak benar PENGGUGATtelah menelantarkan tanah SHGU No. 00001, karena dari sejak terbit SHGUNo. 00001/Toa paya hingga sekitar tahun 2009, PENGGUGAT terusmengusahakan perkebunan nenas dan kemudian bermaksud untuk mendapatkanijin terlebih dahulu merubah tanaman nenas menjadi tanaman karet, sebelumHalaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor 118/G/2012/PTUNJKT1417.18.14PENGGUGAT

Lampiran25 : Fotocopy sertipikat HGU No. 00001, tanggal 29 Oktober1991 atas nama PT.

Bahwa, selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Nomor: 18/PTTHGU/BPN RI/2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari HakGuna Usaha Nomor: 00001, Atas Nama PT.

Staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riaumenyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang ditelantarkandilokasi tanah Hak Guna Usaha Nomor: 00001/PT.

Karena, sesuai dengan fakta yang ada, Hak Guna Usaha No. 00001/Tuapaya, atas nama Penggugat adalah, diterbitkan Tahun 1991 (Bukti P5 = T2,Lampiran24).

berpendapat bahwa SKPKBT yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00001/306/02/092/13 tanggal 31Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas

penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 2013 tersebut dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1541/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002Nomor : 00001

/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 20133. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 2013 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbanding berdasarkanketerangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapPemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasarkarena putusan MA tersebut

S00034/WPJ.07/KP.1003/2007 tanggal23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;Bahwa pokok permasalahan sengketa pajak ini berawal diterbitkannya SKPKBNo. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo Keputusan DirekturJenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaKhusus Nomor KEP771/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006 yangterlambat dibayar sehingga kemudian Tergugat menerbitkan STP 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006;Bahwa terlambatnya

SKPKB No. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus2005 dibayar berkaitan dengan berlarutlarutnya penyelesaian pengenaanHal. 2 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011pajak atas uplift, kekeliruan dalam penghitungan besarnya pajak terutangatas uplift dan karenanya harus diperbaiki terlebih dahulu melalui prosedurkeberatan.

Bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor : 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 25 September2005 sampai dengan 26 Mei 2006 diterbitkan karena TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) terlambat melakukanpembayaran pokok pajak yang terutang atas SKPKB Nomor00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo. KEP771/WPuJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006;5.3.

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)Nomor S2977/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 adalahmerupakan surat penolakan permohonan pembetulan yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) atas KeputusanNomor KEP1246/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 2 Agustus 2007tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitrasi AtasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/04/081/06tanggal 11 Juli 2006;6.3.

Mei2006 atas nama : BUT TALISMAN (Tanjung) Ltd, NPWP:02.058.581.6081.000 sehingga Sanksi Adminsitrasi Atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/00/081/06 tanggal 11 Juli 2006Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011Masa Bunga dari tanggal 25 September 2005 sampai dengan 26 Mei2006 tersebut menjadi NIHIL..

55.407.26 805 93 2006 Grafika, PT 7330CMCCT 00000 09 Bosowa Media 9.752.7 805 94 2006 Grafika, PT 72830CMCCT 00000 09 Bosowa Media 1.341.8 805 95 2006 Grafika, PT 81930CMCCT 00000 O9 Kompas Media 292.650.09 805 96 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 744.131.366OKTOBER Hal. 10 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 15 CMCCT 00000 10 Media Pedoman 47.727.2805 97 2006 Jaya, PT 7316CMCCT 00000 10 Bendahara 783.805 98 2006 Pengeluaran 15016CMCCT 00000 10 Bendahara 855.805 99 2006 Pengeluaran 00018CMCCT 00001

10 Kompas Media 293.250.0805 00 2006 Nusantara, PT 0031CMCCT 00001 10 Media Pedoman 47.727.2805 01 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001 10 Bosowa Media 35.934.5805 02 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 10 Bosowa Media 10.440.0805 03 2006 Grafika, PT 0031CMCCT 00001 10 Bosowa Media 949.805 04 2006 Grafika, PT 09131CMCCT 00001 10 Kompas Media 241.500.0805 05 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 679.166.333NOPEMBER15CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 06 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 11 Bendahara 1.710.805 07

2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 11 Bendahara 2.415.805 08 2006 Pengeluaran 00016CMCCT 00001 11 Kompas Media 273.600.0805 09 2006 Nusantara, PT 0027CMCCT 00001 11 Bendahara 783.805 10 2006 Pengeluaran 15027CMCCT 00001 11 Bendahara 855.805 11 2006 Pengeluaran 00030CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 12 2006 Jaya, PT 7330CMCCT 00001 11 Bosowa Media 47.029.0805 13 2006 Grafika, PT 91 Hal. 11 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 30 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 9.425.9 805 14 2006 Grafika, PT

455301 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 2.160.0 805 15 2006 Grafika, PT 000301 CMCCT 00001 11 Kompas Media 283.950.01 805 16 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 717.382.242DESEMBER15CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.21 805 17 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 12 Bendahara 2.415.2 805 18 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Bendahara 1.710.3 805 19 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Kompas Media 305.400.04 805 20 2006 Nusantara, PT 0030CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.25 805 21 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001

12 Bosowa Media 60.414.56 805 22 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 12 Bosowa Media7 805 23 2006 Grafika, PT 9.458.18231CMCCT 00001 12 Bosowa Media8 805 24 2006 Grafika, PT 3.207.27331CMCCT 00001 12 Bendahara 783.9 805 25 2006 Pengeluaran 150311 CMCCT 00001 12 Bendahara 855.0 805 26 2006 Pengeluaran 000311 CMCCT 00001 12 Kompas Media 277.200.01 805 27 2006 Nusantara, PT 00756.897.6Sub Total 97TOTA 8.421.123.L 276 Hal. 12 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks Bahwa terdakwa selaku direktur Utama

SKPKB PPh Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013;b. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;g.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal12 Jun 2013;iii SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vi. SKPKB PPh Pasal15 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vii. SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;viii.

Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copyresi, dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasali5 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkanCopy Resi dimaksud yaitu pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 11:13;.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47718/PP/M.Il/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Desember 2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangHalaman 15 dari 17 halaman.

Menyatakan SIP Nomor : TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atas nama Tergugat II MAUREEN MAWENGKANG tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan SIP Nomor : TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama Tergugat III ALI HARRIS dan Surat Pernyataan Penyeerahan Hak Huni tanggal 9 September 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----5.

(ALI HARRIS) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan HakHuni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September 2009 yang juga telahdisetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill); Danmengenai pengalihan serta terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.1210.11.12.13.14.tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill) tersebutadalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugatsebagai Pemilik tanah dan bangunan

MAWENGKANG telahmeninggal dunia, namun Tergugat Il telah mengurus dan berhasilmendapatkan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 yangberakhir pada tanggal 7 Maret 2010 dari Tergugat tanopa sepengetahuandan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemilik tanah;b.

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknya Tergugat Iltelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat II tersebutkepada Tergugat Ill (ALI HARRIS) sesuai dengan Surat PernyataanPenyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS(Tergugat III); Bahwa mengenai pengalihan serta terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas diterbitkannya Surat jinPerumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atasnama Tergugat II dan SIP No. TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009atas nama Tergugat III. Kedua SIP tersebut dikeluarkan untuk rumah sengketayang terletak di JI. Rasamala No. 1, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "rumahBQ UO). j~nn nnn3.

TS.1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atas nama Tergugat II danSIP No. TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Okbober 2009 atas nama TergugatIll tanpa sepengetahuan dan tanpa melakukan ldarifikasi dengan pihakPenggugat Periu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat berwenang untukmenerbitkan SIP atas rumah yang masih dikuasai oleh Gubernur KepalaDaerah tanpa harus meminta persetujuan atau melakukan Idarifikasi ataumemberitahu pihak lain.

Bahwa SPT PPh Badan Lebih Bayar Tahun 1999 diterima oleh KPPJakarta Cakung pada tanggal 2 November 2000 dan penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 1999 Nomor :00001/206/99/007/09 tanggal 04 November 2009 telah melampaui jangkawaktu 12 bulan (9 tahun) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17Bayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000;Ayat (2) :Apabila setelah lewat jangka

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak1999 Nomor : 00001/206/99/07 tanggal 4 November 2009 diperiksa tanpaSurat Pemberitahuan Pemeriksaan, tidak menunjukan Surat TugasPerintah Pemeriksaan, tidak menyampaikan Pemberitahuan Hasil AkhirPemeriksaan sehingga tidak memberikan kesempatan hadir dalamPemeriksaan tersebut;Bahwa Tergugat tidak taat peraturan perundangundangan yang berlakumalah menentang peraturan yang dibuat sendiri apakah ini adil oleh sebab ituSurat Ketetapan Pajak

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Badan Tahun Pajak 1999 Nomor: 00001/206/99/007/09 tanggal 4November 2009 (melebihi 12 bulan sebagaimana dimaksud 17b ayat (1)dan Pasal ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, tentang KUPsehingga permohonan Penggugat harus dikabulkan);D. Segi Formal Pemeriksaan :1.

Segi Materi :Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar adalah mengenai permohonan SPT LebihBayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar (Rp.51.933.293,00) yang tidakdiakui oleh Tergugat malah mengeluarkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak1999 Nomor: 00001/206/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (terlampir)yang telah melampaui 12 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 17B ayat (1)Undangundang Nomor. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang

Sesuai dengan ketentuan UU No.16 Tahun 2000, TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dituangkandalam Keputusan Menteri Keuangan No.: 545/KMK. 04/2000 makaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. : 00001/206/99/007/09tanggal 4 November 2009 tidak memenuhi syarat formalPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan No. : 545/KMK/04/2000, TentangTata Cara Pemeriksaan Pajak oleh sebab itu Cacat Hukum danharus dibatalkan.6.

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 70.000.000,( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, Addendum PengakuanHutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Seluruh pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugatsetiap bulan dalam

Bahwa halhal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah: Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 Surat Pengakuan HutangNo. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10Januari 2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 10 Januari 2019sehingga pinjamannya menunggak dengan

Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018, Nomor Pinjaman 165200924.1, tanggal 10 Januari2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018, Nomor Pinjaman 165200924.2, tanggal 4 Juli2018, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Rekening Giro, an.

/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, dimana KoperasiHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pat.G.S/2019/PN BywSimpan Pinjam Modern selaku pemberi pinjaman dengan WIKAMSAS danSUKARNI selaku peminjam;e Bahwa benar para pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Modern dalam halini diwakili oleh Manager yaitu Muriyono, pihak Peminjam WIKAMSAS danSUKARNI, menandatangani Surat Pengakuan WHutang Nomor00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001

/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 terikat dan harus melaksanakan isi perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam SuratPengakuan Hutang No. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017(bukti P1) yang telah dirubah dengan Addendum Pengakuan Hutang No.00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 (bukti P2) danAddendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal04

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;(ii). Surat Paksa No.

(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No. SP00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember2009;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut:1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;163.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/204/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember

1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/206/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januaris.d.