Ditemukan 26 data
107 — 44
Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 378/UN24/KU/2012tanggal 7 Februari 2012 perihal : Tindak LanjutKerjasama dibidang Pendidikan Dokter.Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan DanaBelanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKepada Desa dan Belanja Tidak Terduga PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenHal. 41 dari 225 Hal.
Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan DanaBelanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKepada Desa dan Belanja Tidak Terduga PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenLamandau tanggal 14 Februari 2009;17.3.2.
214 — 982 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPD Kalimantan Tengah, SingleCredit (Cinfirmation Advice), yaitu : TSA01 Pencairan SPPD keRek. 01002020000066522, TSA SP2D754217N23/12/2009,tertanggal 24 Desember 2009; 17.3.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :754217N / 043 / 110, Tanggal 23 Desember 2009, dengan jumlahtotal sebesar Rp212.465.000, (dua ratus dua belas juta empatratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping PendirianProgram Studi Pendidikan Dokter
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
272 — 150
Gunung Madu Plantationstertanggal 5 September 2017;( foto copy dsri foto copy) ;Bukti P 17.2.2: Terjemahan resmi Bukti P 17.2.1.( sesuai denganaslinya)Halaman 363 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL1966.1967.1968.1969.1970.1971.1972.1973.1974.Bukti P 17.3.1 : Surat dari Tan Yew Ngee, Mantan DirekturPenggugat kepada PT.
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
138 — 272
No. 464;Akta Jual Beli No. 141/2004 tanggalatas Sertipikat Hak Milik No. 498;Akta Jual Beli No. 119/2004 tanggalatas Sertipikat Hak Milik No. 507;Akta Jual Beli No. 146/2004 tanggalatas Sertipikat Hak Milik No. 516;Akta Jual Beli No. 112/2004 tanggalatas Sertipikat Hak Milik No. 525;24 Nopember21 Desember24 Desember20 Desember24 Desember25 Desember20042004200420042004200417.3 Tergugat IIl (Murni) melakukan pengalihan Hak Milik kepadaTergugat IX (Herawani) dan Tergugat XI (Lie Kian Sing), yakni:17.3.1
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
75 — 40
MOHI - Point 16.1 s/d Point 16.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
81 — 26
17.3. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 14 Februari 2009;
17.3.2