dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan justru akanmenimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat apalagiterhadap anak mereka, oleh karena iti Majelis hanya melihat kepada perkawinan itusendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah warohmah;Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteridenagn tujuan untuk membentuk rumah tanga yang sakinah (vide Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 19740

Halaman 12kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740

Mobil Xenia Putih, Tahun 2012, Warna Putih, Nopol W 1793 CM;Nomor rangka : MHKV1AA2JCKO11352;Nomor mesin : DP66745;Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon termasukorang yang dinilai mampu untuk memenuhi.kebutuhan rumah tangga kepadadua orang isteri dan anakanaknya: Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat komulatif adanyajaminan kemampuan suamisebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf(b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 19740.

Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalipermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 19740, jo. Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

421.00 Tm/F12 1 TE(35) 1(3736) 1(34) 1(11) 201(15) 2(142)(155)(165)(3) TKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 234.00 421.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 239.00 421.00 Tm/F12 1 TE(6) TdETQ222JqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 246.00 421.00 Tm/F12 1 TF(1364) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 253.00 421.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 421.00 Im/E1lZ 2 DE(100) 15) 2137) 16) 25) 211) 19740

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini Sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini Sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740

Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalipermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Halaman 12kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Wlaod ul> Ge prio xwlioll p.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini Sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740

Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalipermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Halaman 12Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuaisebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

ul> ule prio swlaoll Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa daililpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalilpermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

Le ule prio xwlaoll Lo.Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalipermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740 jo.

H.Suud Nomor 411312, Persil 51; Kelas 08 3 Bangunan 100 Kelas 026;Pethok 678 Persil 51, kelas 01; luas 19740 a.n. H. Suud, Keranganpada tahun 1950 dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara : Jalan Desa;e Sebelah Timur : Rumah Broto;e Sebelah Selatan : Rumah Saimah;e Sebelah Barat : Rumah Saimah.Leter C tahun 1960; Persil 51, Pethok Nomor 578 a.n. H. Suud; Luas12640; Siok 11, Nomor 21, Luas 280, Luas Bangunan 100 m2.2.2. Rumah dibangun di atas tanah di Jalan Kalilo, Nomor 13 Siok 4 a.n.

menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan,hal ini Sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:Wlacdl ul> Ge pric awleall .Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalipermohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesualsebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1tahun 19740