Ditemukan 372377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 1995/pdt.g/2013/pa.pml. Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
RIDWAN Alm PAIMAN
104 — 25
  • Masuk (BM) dan Pajak DalamRangka Impor (PDRI) atas importasi illegal barang berupa : 146 (seratusempat puluh enam) kotak @ 1 (satu) ekor Ayam, 35 (tiga puluh lima) bundle @8 (delapan) kotak teh hijau, 10 (Sepuluh) kotak makanan ayam, 4 (empat)karton @ 10 (sepuluh) kotak obatobat ayam, yaitu sebesar Rp.45.910.088,(empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh delapanrupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
    fasilitas TempatPenimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) serta dibidang kepabeanan dan cukai lainnya, melakukan pemberian fasilitaspembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspordan fasilitas kepabeanan lainnya, dan melakukan pemberian fasilitas dibidang cukai;Bahwa memuat barang yang tidak dicantumkan dalam manifes atau dalamhal pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifes, makaperbuatan tersebut diatur dalam Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor10 Tahun 1995
    KEDIDI GT.15 No.108/QQgberbendera Indonesia sedang mengangkut barang impor berupaayam, teh hijau, makanan ayam dan obatobat ayam dari Pelabuhan Satun,Thailand dengan tujuan Lubuk Nibung, Kecamatan Seruway, KabupatenAceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia, tanpa mencantumkannya kedalammanifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) UndangUndangPutusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 12 dari 30 halaman10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 Kantor Pengawasan
    perijinan dariKementerian Perdagangan, dan yang bersangkutan memang tidak ada niatuntuk menyiapkan dokumendokumen tersebut;Bahwa terdakwa bertindak sebagai Nakhoda/Tekong sejak awalkeberangkatan memegang kendali atas Kapal tersebut dan mengertinavigasi, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas pengoperasian KM.KEDIDI GT.15 No.108/QQg (berbendera Indonesia), sehingga terdakwadapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pengangkut dan melanggarketentuan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995
    didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat(2)) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahn memenuhi seluruh unsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentukDakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10tahun 1995
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
JAINUDDIN Bin ALM HASAN
104 — 17
  • Menyatakan terdakwa JAINUDDIN Bin (ALM) HASAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 hurufa Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanayang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaankami;2.
    kewajiban kepabeanannya sehingga menimbulkan kerugiannegara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atasimportasi illegal barang berupa bawang merah sebanyak : 2.152 (dua ribuseratus lima puluh dua) karung @ 9,5 (Sembilan koma lima) kilogram yaitusebesar Rp.266.873.746,00 (Dua ratus enam puluh enam juta delapan ratustujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
    didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat(2)) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentukDakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10tahun 1995
    terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengangkut Barang Import yang tidak tercantum dalamManifes;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsurunsur yang terkandungdalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan danoleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a Undangundang Nomor10 tahun 1995
    bagimasyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jerauntuk melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalamperkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara jugaharus dijatuhi pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam dalam pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 21-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 172/Pid.B/2018/PN Kis
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Ainul Kamal Arifin Nasution Als Arifin bin Fajar Nasution
191 — 70
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 377/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, S.H., M.H.
Terdakwa:
ANDI PRASTYA
121 — 0
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 732/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ADI HARSANTO
Terdakwa:
RIFQI IJAZUL HAQ
92 — 23
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN BATAM Nomor 282/Pid.B/2024/PN Btm
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Dedi Januarto Simatupang, S.H
2.Zulna Yosepha Z, S.H
3.GILANG PRASETYO RAHMAN, S.H.
Terdakwa:
SUNDRA TALAMAN alias JOHAN alias ASUN
29 — 21
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 11 Juli 2022 — Penuntut Umum:
CHANDRA KIRANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.DECYWATI ANAK DARI LIEM KENG HO
2.EKA RUSKA BIN OMO WARMA
172 — 43
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Tbk
Tanggal 28 Mei 2018 — Penuntut Umum:
AMALIA SARI, SH
Terdakwa:
SYAMSUDDIN Bin MHD. YAZID
105 — 66
  • BA036 /WBC.04 / BD.0402 / 2017, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;2.
    Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut.
    YAZID sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentangKepabenan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    tentang Kepabenanan dan terdakwa selaku Nakhoda adalah orangyang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995
    Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalammanifesMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatanmemasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 13 UU No. 17Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud Manifes sebagaimana penjelasan Pasal7A ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalamsarana pengangkut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 84/PID/2020/PT KPG
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DANNIE CHAERUDDIN, SE.,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : FANG HANJUN
139 — 102
  • TPLINK dan Port Multiple USBmasingmasing tidak dalam kemasan dan juga tidak dilengkapi dengan petunjukmanual dan kartu garansi yang berbahasa Indonesia dan secara kasat matabarangbarang tersebut merupakan barang bekas pakai termasuk barang yangdilarang Impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/MDAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UURI Nomor 10 tahun 1995
    PERKARA : PDS 01/ATAMB/04/2020, tanggal 16 Juli 2020,menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID/2020/PT KPG1.Menyatakan terdakwa FANG HANJUN bersalah melakukan tindakpidana Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalamManifes, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun
    barang bekas pakai termasuk barang yang dilarangImpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/MDAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015.Berdasarkan faktafakta dalam persidangan tersebut diatas, dengan ini makakami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerimapermohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukantindak pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf a UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RINomor 10 tahun 1995
    terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa,namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanyapenjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagaiberikut : Bahwa apabila barang ilegal tersebut telan berhasil Terdakwa edarkan,berpotensi merugikan konsumen yang membeli, karena konsumenmembeli produk yang tidak terdaftar sesuai aturan yang berlaku; Bahwa ancaman hukuman Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 17Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995
    bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dantidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaberdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat Pengadilan ;Memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 10tahun 1995
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
1.SUKAMTO, SH,MH
2.DODI GAZALI, SH
3.ANDRIANSYAH, SH, MH
4.ARIE PRASETYO, SH
5.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
GUNTUR Bin Alm IDRIS
147 — 87
  • Menyatakan terdakwa GUNTUR Bin (Alm) IDRIS bersalah melakukantindak pidana KEPABEANAN, melanggar Pasal 102 Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan JoPasal 55 ayat 1 ke KUHPidana sebagaimana tertera di dalam DakwaanPenuntut Umum.;2.
    YUSUF EFENDI dan SaksiZamzani selaku pemilik kapal, sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana pasal 102 huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor : 17Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke KUHP.ATAUKEDUABahwa Terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda merangkapperwakilan pemilik barang bersamasama dengan saksi SYAHRIAL Alis MADREHOL bin M.
    YUSUF EFENDI dan SaksiZamzani selaku pemilik kapal , sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana pasal 103 huruf d Undangundang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke KUHP.ATAUKETIGAHalaman 9 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN TbkBahwa Terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda merangkapperwakilan pemilik barang bersamasama dengan saksi SYAHRIAL Alis MADREHOL bin M.
    YUSUF EFENDI dan SaksiZamzani selaku pemilik kapal, sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana pasal 104 huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor247/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1.
    CH JAYA BERSAMA, dan petugas Beadan Cukai menanyakan terkait muatan yang dibawa oleh Terdakwa danTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait gulungan tekstilyang dibawa oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undangundang nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Barang yangdimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor danterutang Bea Masuk, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa didukung denganketerangan SaksiSaksi serta barang bukti yang
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN PWK
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
AGUS MUJOKO
Terdakwa:
1.UJANG EMAN SOMANTRI alias ABAY
2.IYUL YULHAIDIR
85 — 16
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 100/PID/2019/PT KPG
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PAULUS TANMENU Diwakili Oleh : HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCIA A. WUNGUBELEN, SH
186 — 70
  • saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugaspenindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untukpenanganan lebih lanjut.n Bahwa akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untukpajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325, (dua ratus sembilanpuluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh limarupiah); Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 hurufd UndangUndang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 10 tahun 1995
    Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut MajelisHakimtelah membaca, mempelajari dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkandengan Undang Undang Nomor 17 Thun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnyadalam pasal 1 telah dengan jelas menafsirkan apa yang dimaksud denganbarang impor dan telah pula dijelaskan sebagaimana awal pertimbanganhokum unsure kedua dalam pasal ini, dan menurut Majelis Hakim barangyang diangkut oleh Terdakwa dan diturunkan
    Oleh karena dakwaan kamihalaman 19 dari60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.tersebut disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif Pasal 102 d dan Pasal105 UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan unsurunsur sebagai berikut: 1) Setiap orang, 2) Membongkar atau menimbunbarang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selainyang ditentukan dan/ atau dizinkan dan 1) Setiap orang, 2) Dengan sengajadan tanpa hak membuka, melepas
    Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengertian Daerah Pabeanberdasarkan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tetangperubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalahwilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan danruang udara diatasnya serta tempattempat tertentu di Zona EkonomiEkslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tetangKepabeanan; Bahwa saksi menerangkan bahwa prosedur kendaran yangberasal
    Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagaiberikut :e Angkatan Laut Amerika Serikat 19771990;e Harley Davidson Dealership 19911995; Perusahaan Harley Davidson 1995 s/d sekarang; Kepala regional asiapasifik untuk perusahaanHarley Davidson Khusus mekanikal.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kln
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
CECEP MULYANA, SH.
Terdakwa:
SUYANTO Alias YANTO Bin MUESTOREJO Alm
159 — 32
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 283/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
DWI SETIAWAN ALIAS AWI BIN ALM NADIRIN
149 — 13
  • barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 28 November2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa DWI SETIAWAN Alias AWI Bin (Alm) NADIRUN,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf AUndangundang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangundangNo 10 Tahun 1995
    Nakhoda Kapal KM SATRIO IllGT. 25 NO. 149/QQD yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannyasehingga menimbulkan kerugian Negara berupa Bea Masuk (BM) dan PajakDalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi illegal barang berupa bawang merahdan Teh Hijau ChaTraMue Brand yaitu sebesar Rp. 252.418.592,00 (dua ratus limapuluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh duarupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
    Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkanpada pokoknya : Bahwa Kewajiban kepabeanan diatur dalam Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006; Bahwa Bedasarkan pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa : kewajibanpabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajibdilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undangundang ini, danberdasarkan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa : Barang yangdimasukkan ke dalam daerah
    SATRIO Ill GT. 25 NO.149/QQD (bendera Indonesia), sehingga yang bersangkutan dapatdimintai pertanggungjawaban sebagai pengangkut yang didugamelanggar ketentuan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7A ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memenuhi unsursetiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006; Bahwa Pendapat AHLI terkait dengan adanya pemasukan +1.400 (seribuempat ratus) karung bawang merah dan 100 (seratus) karton teh hijau keIndonesia, dapat diduga sebagai perbuatan yang melanggar ketentuanperundangundangan di bidang kepabeanan dan diduga memenuhitindak pidana
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 454/Pid.B/2018/PN Tar
Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.TOHOM HASIHOLAN, S.H.,M.H.
2.A THIRTA MASSANGUNI D, S.H.
3.AYU FADHILLAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
ANDI TENRI SUMPALA
102 — 26
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-03-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 140/Pid.B/2023/PN Smg
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
ADIMAS HARYOSETYO
Terdakwa:
RIDWAN FAJAR ALDYANTORO bin NANANG SUBIYANTORO
51 — 43
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 04-01-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dum
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Dwi Joko Prabowo, S.H
Terdakwa:
ASIS bin BAKRI Alm
33 — 18
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 26-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ROSLINA SH.
Terdakwa:
SUHENDRA WINATA bin Alm. MUHAMMAD HASAN
149 — 25
  • Menyatakan Terdakwa SUHENDRA WINATA Bin Alm MUHAMMADHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal102 huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanadisebutkan dalam dakwaan Pertama.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA WINATA Bin AlmMUHAMMAD HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUNdikurang!
    dengan Outward Manifestdimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa oleh setiap orangyang membawa barang dari luar wilayah kepabeanan Indonesia, dan akibatperbuatan terdakwa Negara dirugikan baik materil dan non materil Rp.189.424.375 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluhempat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)wenn nennnnnan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102huruf a UndangUndangNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 10 Tahun 1995
    Bahwa pendapat Ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2)UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan Manifes adalahHalaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dumdaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
    Bahwa pendapat Ahli menyatakan jika sebuah kapal laut dari luardaerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yangdiangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes, makaperbuatan tersebut merupakan tindak pidana Kepabeanan sebagaimanadimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006.
    Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;Menimbang, bahwa ahwa pengertian dari Impor menurut UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatanmemasukkan barang ke dalam daerah pabean;Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impormenurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 2ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukansebagai
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 209/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JASLI Bin Alm. ITAM
102 — 31
  • kepabeanannya sehinggamenimbulkan kerugian negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak DalamRangka Impor (PDRI) atas importasi illegal barang berupa : bawang merahsebanyak 700 (tujuh ratus) karung @ 20 (dua puluh) kilogram, 40 karton bibitanggrek dan 5 karung pakaian, yaitu sebesar Rp. 287.267.374 (dua ratusdelapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluhempat rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
    Bendahara, KabupatenAceh Tamiang, Provinsi Aceh tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yangsah atau tidak dilengkapi dengan manifest sebagaimana dimaksud padapasal 7A ayat (2) UndangUndang 10 Tahun 1995 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, yang di tindak olehPetugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004di Perairan Keurmak, Kab.Aceh Tamiang, Prov.
    AcehTamiang, Provinsi Aceh, Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa.Kewajiban kepabeanan diatur dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan;Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa: Kewajiban pabeanadalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untukmemenuhi ketentuan dalam undangundang ini, kemudian berdasarkanPasal 2 ayat (1)
    didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat(2)) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentukDakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10tahun 1995
    bagimasyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jerauntuk melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalamperkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara jugaharus dijatuhi pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam dalam pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RESKY PRADHANA ROMLI,SH
Terdakwa:
H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL
152 — 48
  • Alias Amal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukaisebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.