Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 28g13 20.15 28_12 28p14 201.3 21.13 26.13 2.13 28.1 23.10 20.13 24.13 28.03 28.12
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — SUSILOWATI NAZARO, ST
151 — 151
  • Nassya oleh ULP setelah dihubungkan dengan faktafaktayang ada adalah tidak tepat atau tidak sesuai aturan berlaku yaitue Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 79 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabatpengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkandalam dokumen pengadaane Dokumen lelang lelang pengadaan alatalat kedokteran untuk puskesmasT.A 2012Bab Ill butir 28.13.e Peraturan Kepala LKPP No.12 tahun 2011 tentang standar Biding Dokumen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 April 2016 — ANNE SARI PUTRI binti SYARIP HIDAYAT
123 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nusa Niaga Rayatanggal 23 September 2011 sebesar Rp44.927.336Rincian biaya penyediaan jasa cleaning service tanggal 23September 2011 PT NNR yang ditandatangani Anne Sariputrisatu lembar.Daftar anggota OB PT Nusa Niaga Raya periode Agustus2011 satu lembar.Data anggota cleaning service periode September 2011sebanyak dua lembar.28.13.Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran(SOPA) tanggal 30September 2011 kantor wilayah X Bandung pimpinanWilayah Djuri28.14.Surat Permintaan Otorisasi Anggaran (SPOA) nomor468
    Nusa Niaga Rayatanggal 23 September 2011 sebesar Rp44.927.33628.10.Rincian biaya penyediaan jasa cleaning service tanggal 23September 2011 PT NNR yang ditandatangani Anne Sariputrisatu lembar.28.11.Daftar anggota OB PT Nusa Niaga Raya periode Agustus2011 satu lembar.28.12.Data anggota cleaning service periode September 2011sebanyak dua lembar.28.13.Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran(SOPA) tanggal 30September 2011 kantor wilayah X Bandung pimpinanWilayah Djuri28.14.Surat Permintaan Otorisasi Anggaran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
425 — 620
  • penyelidikan sampai dengan pemeriksaanlanjutan telah menunjukkan sikap dan tindakankooperatif dengan menghadiri panggilanpanggilan KPPU, menyampaikan dokumendokumen yang diminta, menghadirkan Saksisaksi yang dipanggil dan berkomitmen untukmembantu penyelesaian perkara a quo secaraproper,28.12.2 Bahwa selama menjalankan usaha di Indonesia,Terlapor selalu berusaha untuk beyond complyterhadap segala ketentuan yang berlaku danmenerapkan Good Corporate Governance danmelakukan tindakantindakan korporasinya; 28.13
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

225 — 58
  • tanah harusdilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan hal terurai diatas maka perbuatan Tergugat XII selakuKepala Desa Negeri Lama Seberang diketahui oleh Tergugat XIII selakuCamat Kecamatan Bilah Hilir menandatangani Surat Keterangan Tanah danSurat Pernyataan Penguasaan atas Tanah atas nama atas nama TergugatTergugat sebagaimana tercantum pada halaman 56, Bagian C, Nomor 27berupa surat surat tercantum pada nomor 28.1 s/d nomor 28.13
    tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan;HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN RapBahwa berdasarkan hal terurai diatas maka perbuatan Tergugat XII selakuKepala Desa Negeri Lama Seberang diketahui oleh Tergugat XIII selakuCamat Kecamatan Bilah Hilir menandatangani Surat Keterangan Tanah danSurat Pernyataan Penguasaan atas Tanah atas nama atas nama TergugatTergugat sebagaimana tercantum pada halaman 56, Bagian C, Nomor 27berupa surat surat tercantum pada nomor 28.1 s/d nomor 28.13
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — JOKO MARDIYANTO, SH., MHum.(TERDAKWA)
97 — 117
  • Pebruari 2011 Nomor : 214/L.1/II/Keu/ 2011 tentang Pengiriman Proposal Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2011; 28.11 Foto copy Nota Dinas kepada Kepala Biro Bina Sosial dari Kepala Biro Keuangan tanggal 01 Maret 2011 Nomor : 223/L.1/Keu/III/2011 tentang Pengiriman Proposal Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2011; 28.12 Foto copy Nota Dinas kepada Kepala Biro Bina Sosial dari Kepala Biro Keuangan tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 258/L.1/Keu/III/2011 tentang Pengiriman Proposal Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2011; 28.13
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
152 — 290
  • tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan hal terurai diatas maka perbuatan Tergugat XIIselaku Kepala Desa Negeri Lama Seberang diketahui oleh TergugatXIll selaku Camat Kecamatan Bilah Hilir menandatangani SuratKeterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah atasnama atas nama Tergugat Tergugat sebagaimana tercantum padahalaman 56, Bagian C, Nomor 27 berupa surat surat tercantum padanomor 28.1 s/d nomor 28.13