Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 612 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;1.

Maka berdasarkan definisi dalam angka diatas maka Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 525.26 / 088 / K ii / 2014. tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

Bais Nusantara) sebagaimana Izin Lokasi Perkebunan dan IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/KXII/2009tanggal 16 Desember 2009.2. Bahwa Pencabutan izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)KelapaSawit Nomor : 525.26/400/KXII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Yaitu KeputusanBupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K/II/2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 525.26 / 088 / K ii / 2014. tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

nomor : 525.26/153/IIVII/2009, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Bais Nusantara tanggal14 Februari 2014.Bahwa Surat Keputusan Nomor : 525.26 /088/ K ii / 2014. tentang PemberianIzin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

I.Dalam Penundaan; Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Rimbun Hijau Lestari; II.Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; III.Dalam Pokok Perkara; 1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 2.Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong berupa : a.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan

Rimbun Hijau Lestari; 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa: a.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan,Seluas + 38.241 ha Yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, TinomboSelatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi SulawesiTengah; Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : = 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 sebagaimana dimaksudpada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagaiPejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20September 2011 tersebut, melalui Surat

Keputusan Bupati KabupatenParigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tentang Pemberian IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Penggugat dalam kurun waktu sejak diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUNtentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepadaPT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20Desember 2013, tidak melaksanakan semua ketentuan yangberkaitan dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalamDiktum PERTAMA angka 6 Surat Keputusan TERGUGATNomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian IzinUsaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana

: 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanHim. 71 dari 126 Him.

Sedangkan Objek Sengketa I diterbitkan karenaPenggugat tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagaimanamaksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011;3.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahmengenai Keputusan Bupati malinau Nomor 525.26/K.182/2013Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MalinauNomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu DenganIndustri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;2.

Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa SawitDengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehinggaKeputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuansebagaimana

Bahwa Keputusan Bupati Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa SawitDengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, baru diketahuiPenggugat pada tanggal 31 Maret 2016 melalui informasi danpemberitahuan secara lisan dari orang dalam lingkungan Tergugat;2.

Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan;1.Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/182/2013 tanggal 4April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang TerpaduHalaman 3 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 382 K/TUN/2017Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan olehKeputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013,Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan TumpangSari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PTGunung Agung Jati Rimba.

Menetapkan barang bukti berupa : - Uang sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan / barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/SK.IUP/IX/2007, tanggal 03 September 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan PT.

Gemareksa Mekarsari (legalisir);- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/01/II/2007, tanggal 10 Pebruari 2007 tentang Pemberiian Ijin Lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Gemareksa Mekarsari diwilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (legalisir);- Fotocopy Peta ijin lokasi untuk Perkebunan Kalapa Sawit PT.

Gemareksa Mekarsari yang merupakan lampiran Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/01/II/2007, tanggal 10 Pebruari 2007 (legalisir);- Fotocopy Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/83/IV/2007, tanggal 18 April 2007, perihal rekomendasi pembukaan lahan PT.

Gemareksa Mekarsari (legalisir);- Fotocopy Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/116/IV/2011, tanggal 25 April 2011, perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan (legalisir);- Fotocopy Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/165/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, perihal rekomendasi dalam rangka proses hak guna usaha (HGU) PT. Gemareksa Mekarsari seluas 1.500 Ha di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (legalisir);Dikembalikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.

Gemareksa Mekarsari (legalisir);e Fotocopy Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/116/IV/2011, tanggal 25 April 2011, perihal rekomendasipelepasan kawasan hutan (legalisir);e Fotocopy Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/165/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, perihal rekomendasidalam rangka proses hak guna usaha (HGU) PT.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005tanggal 23 04 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Menthobi;b. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005tanggal 20 09 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 04 2005;Halamani16dari35 Putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PLK41.42.43.c.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/66/V/2006tanggal 04 05 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Menthobi Makmur Lestari;d. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 841.5/22/VV/2010 tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Dan PengelolaanKelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari;e. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/216/XV/2010 ,tanggal 27 11 2010, tentang Permohonan Perpanjangan jin Lokasiyang ditujukan kepada PT. Menthobi Makmur Lesitari;f.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005tanggal 20 09 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 04 2005;3. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/66/V/2006tanggal 04 05 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Menthobi Makmur Lestari;4. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 841.5/22/VV2010, tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Dan PengelolaanKelapa Sawit PT.

SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23042005tentang Pemberian ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawitatas nama PT Tanjung Menthobi;2. SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/06/IX/2005 tanggal 20092005tentang Perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau no.EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23042005 ;3. SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/66/V/2006 tanggal 04052006tentang ljin Usaha Perkebunan (IUP) PT Menthobi Makmur Lestari;4.

SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26//216/XV2010 tanggal 27112010tentang Permohonan Perpanjangan jin Lokasi yang ditujukan kepada PT.Menthobi Makmur Lestari;6. Surat Keterangan Bupati Lamandau nomor EK.500/02//2014 tanggal 07012014;7. SK badan Pertanahan Nasional RI nomor : 112/HGU/BPN.RV2014 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Menthobi;8.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit AtasHalaman 1 dari 29 hal.Put. Nomor 3056 K/Padt/2016Nama PT Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Atas Nama PT Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangHalaman 8 dari 29 hal.Put. Nomor 3056 K/Padt/2016pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit AtasNama PT Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian lIzin Lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT Tanjung Menthobi tanggal 20September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawitAtas Nama PT Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian lizin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Atas Nama PT Tanjung Menthobi tanggal 23April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PTTanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c.

Perintah diktum Pertama huruf 1 danhuruf 2 Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23April 2005 sebagaimana Pemohon semula Tergugat/Pembanding uraikankandi atas memiliki dasar hukum yang jelas yaitu pada Pasal 8 PeraturanHalaman 26 dari 29 hal.Put.

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

• Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/00987/PU Perihal: Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Juni 2018;
• Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/01315/PU Perihal: Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

tanggal 9 Agustus 201

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;

b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.

Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;

c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;

d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BPN-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawitAtas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau = NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit AtasNama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April2005;b.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;Hal 14 dari 44 hal Put.No. 31/PDT/2016/PT.PLKC.Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 112/HGU/BPNRI/2014 tentang

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untukHal 40 dari 44 hal Put.No. 31/PDT/2016/PT.PLKkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN TUN dalam perkara a quoadalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.943/2010 tanggal 23November 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor : 503/428/Eko.TU P/XI/2006 tentangIjin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agarmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati KutaiBarattentangNo.525.26/K.943/2010 tanggal 23 Nopember 2010Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat53No. 503/428/Eko.TU.P/XI/2006 tentang Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT.

PerkebunanSentawar MembangunBahwa saksi tidak pernah menerima peringatan peringatan,teguran teguran, berkai tan dengan obyek sengketa berupaKeputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.943/2010tanggal 23.

Perkebunan SentawarMembangun sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K. 483a/2006 tanggal 31 Juli 2006 Tentang PemberianIjin Lokasi Untuk Keperluan Inti plasma Perkebunan KelapaSawit kepada PT.

Ketapang AgroLestari dan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 941a/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Tentang PemberianIjin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.

HatiprimaAgro wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000/2001,seluas 2.000 Ha;Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Usaha Perkebunan terletak diKecamatan Antang Kalang seluas 5.369,80 Ha yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan surat Nomor 525.26/117/Ekbang tanggal 26Maret 2003;Bahwa selain itu Penggugat memiliki Surat Izin Persetujuan PrinsipArahan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat I/Bupati KotawaringinTimur Nomor 525.26/354/VII/EK.SDA/2009 tanggal 23 Juli 2009, arealuntuk membangun perkebunan

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang PencabutanPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin UsahaPerkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yangditerbitkan oleh Tergugat ;2.

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentangPencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi danIzin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agroyang diterbitkan oleh Tergugat ;2.

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat terhadap Surat KeputusanBupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 tanggal21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi,Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT.

Bahwa objectumlitis Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/ VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang PencabutanPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin UsahaPerkebunan (IUP) atas nama PT.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/04/VI/2005 tentangPemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atasnama PT Sawit Lamandau Raya, tanggal 8 Juni 2005 yang diterbitkanoleh Bupati Lamandau Bustani D.J. Mamud;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/68/V/2006 tentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati LamandauH.G.M. Afhanie;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/ /SKIL/IX/2008 tentangHalaman 4 dari 31 hal. Put.

Mamud;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/68/V/2006 tentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sawit Lamandau Raya,Halaman 12 dari 31 hal. Put.

Lamandau Nomor EK.525.26/O4NI/ 2005) atas nama PT Sawit Lamandau Raya denganlahan yang disengketakan di wilayan KabupatenLamandau;Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/202112. Bukti PK12, Surat Nomor 525/910/PUPKP3/Disbun/2020, tanggal 26Agustus 2020, perihal Penjelasan Tambahan Atas SuratKepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TengahNomor 525/731/PUPKP3/Disbun/2020 tanggal 13 Juli2020, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Tengah Ir.

Mamud;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/68/V/2008 tentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal Bulan dan tahun), yang diterbitkan oleh BupatiLamandau H.G.M.

Bahwa kebijakan Tergugat ( Bupati Malinau ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yangtelah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan IndusyriPengolhannya kepada PT.

Bahwa kebjyakan Tergugat ( Bupati malinau ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yangtelah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan IndusriPengolahannya kepada PT.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malnau Nomor. 503/K.15/2011tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT.

Serimba Raya Makmur tidakmengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar Tergugat (Bupati Malinau ) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013tanggal 4 April 2013,tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malnau Nomor.503/K.15/2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang TerpaduDengan Industri Pengolahannya kepada PT.

Serimba Raya makmur;Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal4 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN TentangPemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT SaranaTransnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas + 38.241 Ha Yang Terletak DiKecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten ParigiMoutong Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;Halaman 2 dari 68 halaman.

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan berdasarkan Surat KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan,Seluas + 38.241 ha Yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, TinomboSelatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi SulawesiTengah;1.2.

Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 sebagaimanadimaksud pada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannyasebagai Pejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan IzinUsaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal20 September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan BupatiKabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tentang

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh kewajiban Penggugatsebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/Bag . USBUN, Tanggal 20 September2011, yang diuraikan pada angka .8. tersebut di atas, dan dalamkeadaan Penggugat sedang gencargencarnya menjalankan usahabudidaya perkebunan kelapa sawit dengan Pola Kemitraan, olehHalaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2015.Tergugat entah dengan atas dasar alasan apa..???

Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN,tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong, Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker DenganPola Kemitraan Seluas + 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar,Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong ProvinsiSulawesi Tengah;2.

MSM(Mentaya Sawit Mas); 1 (satu) bandel foto copy Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur dengannomor: 525.26/205/V/EKBANG/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)tanggal 18 Mei 2004; 1 (satu) bandel foto copy surat Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : 29/460.42 tentang Pemberian jin Lokasi untuk keperluanpembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.

MENTAYA SAWITMAS di Desa Penda Durian, Tanjung Batur, Baampah dan Desa Tangar,Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, PropinsiKalimantan Tengah tanggal 26 April 2004; 1 (satu) bandel foto copy surat ijin Bupati Kotawaringin Timur dengannomor : 525.26/08/VEKBANG/2004 tentang jin Prinsip tanggal 12 Januari2004; 1 (satu) bandel foto copy surat dengan nomor :C10567 HT.01.01.TH.2004tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MenteriKehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa :e VCD 1(satu) buah VCD yang berisi rekaman perbuatan yang dilakukanTersangka LOLING bin LARTUTUL (alm);e i(satu) bandel foto copy Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur dengannomor: 525.26

Menetapkan barang bukti berupa :VCD 1(satu) buah VCD yang berisi rekaman perbuatan yang dilakukanTersangka LOLING bin LARTUTUL (alm);1(satu) bandel foto copy Surat lzin Bupati Kotawaringin Timur dengannomor: 525.26/205/V/EKBANG/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(IUP) tanggal 18 Mei 2004;1(satu) bandel foto copy surat Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : 29/460.42 tentang Pemberian jin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.

No. 2416 K/Pid.Sus/2012Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur,Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 April 2004; 1(satu) bandel foto copy surat ijin Bupati Kotawaringin Timur dengannomor : 525.26/ 08/VEKBANG/2004 tentang jjin Prinsip tanggal 12Januari 2004; (satu) bandel foto copy surat dengan nomor :C10567HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatanggal 28 April 2004; 1(satu) bandel foto copy

SK Bupati Kutai Timur No.525.26/K.142/HK/I/2014Tanggal 28 Januari 2014 seluas + 11095 Ha (Tahunpertama)Halaman 26 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.SMDb. SK Bupati Kutai Timur No.525.26/K.170/HK/III/2015tanggal 15 Maret 2015Seluas + 8252 Ha (Tahun kedua)c. SK Bupati Kutai Timur No.525.26/K.581/HK/VIII/2016tanggal 15 Agustus 2016 seluas + 8252 Ha (Tahunketiga)d.

SK Bupati Kutai Timur No.525.26/K.544/HK/VIII/2017tanggal O07 Agustus 2017 seluas + 2867 Ha (Tahunkeempat)Berdasarkan surat Dinas Pertanahan dan Penataan RuangNomor : 593/793/DisP&PR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020Perihal Laporan Perolehan Tanah PT.

: 525.26/K.581/HK/VIII/2016 TentangPemberian Izin Lokasi Tahun Ketiga Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Tri Investama Seluas+ 8.252 (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua) HektarYang Terletak Di Kecamatan Sandaran Kabupaten KutaiTimur, tanggal 15 Agustus 2016;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 525.26/K.544/HK/VIII/2017 tentangRevisi Pemberian Izin Lokasi Tahun Ketiga UntukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT TriInvestama Seluas + 2.867

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.142/HK/I/2014 tanggal 28 Januari 2014; 2. Keputusan BupatiHalaman 36 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.SMDBukti P32a:Bukti P32b:Bukti P33a:Bukti P33b:Bukti P33c:Bukti P33d:Bukti P33e:Bukti P33f:Bukti P33g:Bukti P33h:Bukti P33i:Bukti P33J:Kutai Timur Nomor :Maret 2015;525.26/K.581/HK/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016; 4.Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.544/HK/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, ditujukan kepadaDirektur Utama PT.

Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Januari 2014;Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 525.26/K.170/HK/III/2015 Tentang PerpanjanganIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PTTri Investama Seluas + 8.252 Hektar Yang Terletak DiKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16Maret 2015;Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 525.26/K.581/HK/VIII/2016 Tentang Pemberian IzinLokasi Tahun Ketiga Untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit

MENGADILI :

Dalam Penundaan

• Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober

Tritunggal Sentra Buana ;

TSB) baru keluar 13 Oktober 2015sebagaimana sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT.

Bahwa sebelum dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2TTANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN(IUP) PT.

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegarayaitu Nomor : 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T Tanggal 13 Oktober2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANBUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X /2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZIN USAHAPERKEBUNAN (IUP) PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA;3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk Mencabut SURATKEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 /IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANGIZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TRITUNGGAL SENTRABUANA;4.

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il tentang Surat Keputusan Bupati KutaKartanegara Nomor : 525.26/009/IUP.BID.I/X/ 2015/BP2T,Halaman 109 of 241 Halaman, Putusan Nomor : 31/G/2018/PTUN.SMDadalah kabur dan tidak jelas, dimana isi Surat dalamGugatan mempersalahkan Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor : 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T,akan tetapi antara posita dengan petitum tidak jelas.b.

Green Silva berdasarkan Surat Perjanjian Kerja(SPK) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam, Nomor : 525.26/800/TUX/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dan Terdakwa II SUPI HR bin HARAMIN,pelaksana lapangan CV. Green Silva bersamasama saudara Ir.

Green Silva berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPkK)Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam, Nomor : 525.26/800/TUX/2006tanggal 13 Oktober 2006 dan Terdakwa Il SUPI HR bin HARAMIN, pelaksanalapangan CV. Green Silva bersamasama saudara Ir.

Green Silva berdasarkan SuratPerjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam, Nomor :525.26/800/TUX/2006 tanggal 13 Oktober 2006 antara Ir. G. PUTUSUANTARA, M.Si, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir danHal. 13 dari 41 hal. Put.

/800/TUX/2006 tanggal 13 Oktober 2006, bahkan Terdakwamelakukan halhal sebagai berikut :Bahwa setelah Terdakwa HERMAN AMRAH, S.Hut., menandatanganiSurat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam Nomor: 525.26/800/TUX/2006 tanggal 13 Oktober 2006, kemudian menghadapkanTerdakwa Il SUPI HR bin HARAMIN kepada Ir.

Perkebunan Nusantara XIll (persero) untukdidistribusikan ke para petani penerima Bibit Sawit, menjelang Surat PerjanjianKerja (SPK) Nomor : 525.26/800/TUX/2006 berakhir tanggal 15 Desember2006.

Mengabulkan Permohonan Pen ggugat untuk menunda pelaksanaanadministratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu KEPUTUSANBUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X /2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZIN USAHAPERKEBUNAN (IUP) PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA yangdikeluarkan oleh Tergugat yang ditandatangani Tergugat II. ;2.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il dengan kewajiban untukmenunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yaitu KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 /IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZINUSAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA, selamaHal 4 dari 10 hal Put No.330/B/2019/PT.TUN.JKTsengketa tersebut sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijisd). ;B.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH KEPUTUSAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2TTANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN(IUP) PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA. ;3. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk Mencabut KEPUTUSANBUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X /2015 / BP2T TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TENTANG IZIN USAHAPERKEBUNAN (IUP) PT.

6 dari 10 hal Put No.330/B/2019/PT.TUN.JKTpersiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, bukti surat, saksi dan ahlidari Tergugat II, memori dan kontra memori banding serta suratsurat lainnya yangterkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat bandingmenyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan PengadilanTata Usaha Negara tingkat pertama dengan alasan selengkapnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 525.26

Tanjung Menthobi tanggal 23April 2005;b Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/TX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006tentang Jin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;d Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 112/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberianHak

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian IzinLokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobitanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentang perubahanpertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas NamaPT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu halaman 1 5Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/TX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT.

/06/TX/2005 tentang Perubahan Pertama KeputusanBupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005, tentangPemberian jin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit an.

Tanjung Menthobi tanggal 23April 2005;b Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/TX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006tentang Jin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu halaman 8 1d Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional