SK. 061 550.2 0901 BTL 2008 tanggal31 Maret 2008 yang isinya antara lain:Mencabut dan membatalkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta No.003 / 02 550.2 09.01 2003 tanggal 17 Januari 2003 dan SK Kepala Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Pusat No. 518 / 413 / 550.209.012008 tanggal 26 April2004 tentang pemberian hak tanah SHGB No. 800/Kebon Sirih dan SHGB No.840/Kebon Sirih a/n Persekutuan GerejaGereja di Indonesia (PGI) danmencoret SHGB No.800/Kebon Sirih dan SHGB NO 840/Kebon Sirihsemuanya a/n PGI dari Buku

SK. 061 550.2 09.01 BTL 2008, dan mematuhi putusan Pengadilan ini;16.Bahwa Turut Tergugat Il telah tidak menjalankan kewajibannya untukmembantu menguasai dan melindungi tanah dan bangunan JI.

SK. 061 550.2 09.01 BTL 2008 dan mematuhi putusan Pengadilan ini;9. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan Pengadilan ini;10. Menyatakan putusan ini putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)putusan yang dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada bantahan,banding maupun kasasi ;11. Menghukum Tergugat s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara;Hal. 11 dari 68 hal. Put.

Adalahkeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor SK : 061 550.2 09.01 BTL 2008 tanggal 31 Maret 2008, perihal pembatalan sertifikat hak gunabangunan No. 800 / Kebun Sirih seluas 4.655 m? dan sertifikat hak gunabangunan No. 840 / Kebun Sirih seluas 714 m?, masing masing atasnama persekutuan Gereja gereja di Indonesia ( PGI ), terletak di JalanMenteng Raya No. 37, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat;6.

SK: 061 550.2 09.01 BTL 2008 tangga; 31 Maret 2008 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 800/Kebon Sirih seluas 4655 m? dan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 840/Kebon Sirih seluas 714 m?

C.3868.P.54.S.11 atas nama Udinbin Moong, hal ini terbukti dengan terbitnya surat daripihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 23 Mei1998, No. 550.2/548/KP/V/1998 (bukti P.6) yang pada intinyamenjelaskan di atas tanah yang sama eks. Persil Hak MilikAdat No. C. 3868.P.54.S.II1, telah terjadi overlappingdengan diterbitkannya 2 (dua) sertifikat masing masing:1. Sertifikat Hak Milik No. 363/Sukanagalih atas nama SoengTa Yen;2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 651/Sukanagalih atasnama PT.

Gugatan Prematur .Bahwa atas tanah a quo oleh Kantor PertanahanKabupaten Cianjur telah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNo. 363/Sukanagalih dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.651/Sukanagalih dan keduanya kebenaranya berdasarkan suratdari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur No.550.2/549/KP/V/1998 tanggal 13 Mei 1998 yang diprakarsaiKantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tentang penyelesaiantanah C.3868.P.54.S.II Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet,Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Melalui surat tertanggal 3 Mei 1998 No.550.2/548/KP/V/1998 Kantor Pertanahan Cianjurmenjelaskan bahwa di atas tanah yang sama eks persilHak Milik Adat/girik 17 Juli 2007 telah terjadioverlapping (tumpang tindih) dengan diterbitkannya duasertifikat masing masing: Adanya Hak Milik No. 363/Sukanagalih atas namaTermohon Peninjauan Kembali I/Soeng Ta Yen; Surat Hak Guna Bangunan No. 651/Sukanagalih atasnama PT Sarana Papan Eka Sejati;.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKIJakarta Nomor : SK.061 550.2 09.01 BTL 2008tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 800/Kebon Sirih seluas 4.655 M2, DanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 840/Kebon SirihSeluas 714 M2, Atas Nama Masing masing PersekutuanGereja Gereja Di Indonesia (PGI), terletak diJalan Menteng Raya No. 37, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat,Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara iniadalah karena Tergugat telah diterbitkan KeputusanNomor : SK.061 550.2 09.01 BTL2008 tanggal 31 Maret2008. ;. Bahwa alas hak Penggugat menggugat Keputusan obyeksengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaadalah sebagai pemegang Sertipikat HGB No.800/KebonSirih dan Sertipikat HGB No.840/Kebon Sirih yangperolehannya didasarkan pada Risalah Lelang NomorRL023/PLI1.12/2007 tanggal 13 September 2007. ;.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional DKI JakartaNomor : 003/02 550.2 09.01 2003 tanggal 17012003.T ate Diterbitkan di atas Tanah Negara bekasEigendom No. 19766, sebagian. ;7.4. Surat Ukur tanggal 17042001 No. 09/2001Luas 4.655 M2. ; 7.5.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor518/413 550.2 09.01 2004 tanggal 26042004. ;9 wats Diterbitkan di atas Tanah Negara bekas10.11.12.Eigendom No. 19766, sebagian.9.4. Surat Ukur tanggal 01042004 #No.00005/2004 Luas 714 M2. ; 9.5.

Bahwa di dalam Tanggapan / Replik atas eksepsiyang dikemukakan oleh Tergugat, Penggugatmendalilkan bahwa sengketa ini adalah sengketaTata Usaha Negara dengan obyek gugatan adalahKeputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanKepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta NomorSK.061 550.2 09.01 BTL2008 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 800/Kebon Sirihseluas 4.655 M2, Dan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 840/Kebon Sirih Seluas 714 M2, AtasNama Masing masing Persekutuan Gereja Gereja DiIndonesia

Dalam hal ini pemberian HGB di atas tanah HPLatas nama Penggugat telah dilakukan denganditerbitkannya Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta PusatHalaman 37 dari 52halaman Putusan No.195/G/2008/PTUN JKTNomor: 872/709 550.2 09.01 2008 tentangPEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA: PerseroanTerbatas PT. PADIMAS REALTY, berkedudukan diJakarta ATAS TANAH SELUAS 16.664 M TERLETAK DIJLN.

JEMBATAN TINGGI, KELURAHAN KEBON KACANG,KECAMATAN TANAH ABANG, WILAYAH KOTA ADMINISTRASIJAKARTA PUSAT, dan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta PusatNomor: 873/710 550.2 09.01 2008 tentangPEMBERIAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA:Perseroan Terbatas PT. PADIMAS REALTY,berkedudukan di Jakarta ATAS TANAH SELUAS 13.728Me TERLETAK DI JLN.

Bukti P24 : Berdasarkan Surat BPN No.550.2 2310 Tgl 22082001 ditujukankepada PT. Bertony Yudha Kencanatentang Penjelasan Pengertian atasPemberian Hak Baru karena kelanjutanPelepasan Hak & diluar Pelepasan Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) huruf (b) angka (1) & (2) UUNo. 20 Th. 2000 ; (Foto copy sesuaidengan aslinya) ; 25. Bukti P25 : Surat Prof.DR.Miriam Darus, SH No.36/R&D MD/I1/ 2000=s: Tg 10 02 2000ditujukan kepada PT.

Bukti T3 : Foto copy Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi JakartaPusat Nomor : 872/709 550.2 09.01 2008tertanggal 23 September 2008 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT. Padimas Realty, berkedudukan diJakarta atas tanah seluas 16.664 M2terletak di Jin. Jembatan Tinggi,Kelurahan Kebon Kacang, KecamatanTanah Abang, Wilayah Kota AdministrasiJakarta Pusat; (Foto copy dari fotocopy)4.

Bukti T4 : Foto copy Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta545.6.7.8.BuktiBuktiBuktiBuktiT#5T6T7T8Pusat Nomor : 873/709 550.2 09.01 2008tertanggal 23 September 2008 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT. Padimas Realty, berkedudukan diJakarta atas tanah seluas 13.728 Meterletak di Jin.

Provisindo Matranusa ( bukti P5 ); bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 / Teruwaisebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.550.2/03/1997 tertanggal 17Januari 1997, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. ProvisindoMatranusa (vide bulkti P= 17)

Surat Keputusan KanwilBPN Propinsi Jawa Tengah No.SK.550.2/1230/1/4922/33/98 tanggal 28 Maret 1998dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaSemarang tanggal 14 April 1998 dengan luas +66.629 Me terletak di Desa SendangmulyoKecamatan Tembalang Kota Semarang layakdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang; .

Provisindo Matranusa ( bukti P5 ); bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 / Teruwaisebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.550.2/03/1997 tertanggal 17Januari 1997, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. ProvisindoMatranusa (vide bulkti P= 17)

Karya Praktisi dengan menerbitkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI SELATANNomor: 550.2/16/07/5301/2004 Tanggal 10 Agustus 2004Tentang:PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNANKEPADA PT. KARYA PRAKTISIAtas Tanah Seluas : 7.196 M2Terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kec. TamalanreaKota Makassar Bahwa atas dasar adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Prop.

No. 579/1974 tanggal 27 Juli 1974yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya (sekarang menjadiKelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea) Kota Makassar tanggal 19 Juli2004, yang diberi tanda bukti T.IIInt9;10.Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan No. 550.2/16/07/53.01/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentangPemberian Hak Guna Bangunan kepada PT.

DAIF SAENONG;2, PAHWG, cena es: st ewanuwaesses2 Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini,mengingat sertifikat obyek sengketa diterbitkan atas dasar Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:550.2/16/07/5301/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Pemberian Hak Atas Tanah;3 Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena Para Penggugat

Surat Keputusan KanwilBPN Propinsi Jawa Tengah No.SK.550.2/1230/1/4922/33/98 tanggal 28 Maret 1998dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaSemarang tanggal 14 April 1998 dengan luas +66.629 Me terletak di Desa SendangmulyoKecamatan Tembalang Kota Semarang layakdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang; .

atas namaPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 550.2/13/1/14/62/94,tanggal 9 Juni 1994 atas nama Penggugat (PT. Pengembangan PariwisataLombok. PT.PPL/LTDC);Bahwa setelah Penggugat menguasai Hak Guna Bangunan No. 3 tahun1994 seluas 1.873. 385 m?, pada tahun 1995, yang persisnya pada tanggal 18September 1995 Penggugat menjual sebagian dari luas Hak Guna BangunanNo. 3, yaitu seluas 20.000 m?

Bahwa pada tanggal 26 November 1996 Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KeputusanNomor SK.550.2/14/1/28/62/1996 yang isinya memberikan Hak GunaBangunan kepada PT. Tanjung Nipah Permai (Penggugat) selama 30 Tahunatas tanah seluas 75.115 m? (tujuh puluh lima ribu seratus lima belas meterpersegi) (Bukti P10).

Bahwa berdasar Surat Keputusan Nomor SK.550.2/14/1/28/62/1996 danGambar Situasi Nomor 3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996 Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkanSertifikat HGB Nomor 19/Sekotong Barat yang terdaftar atas nama PT.Tanjung Nipah Permai (Penggugat) selama 30 Tahun atas tanah seluas75.115 m? (tujuh puluh lima ribu seratus lima belas meter persegi) denganHalaman 3 dari 31 hal. Put.

(tujuh puluh lima ribu seratus lima belas meter persegi)berdasarkan Surat Keputusan Nomor S$K.550.2/14/1/28/62/1996 danGambar Situasi Nomor 3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996, denganbatasanbatas sebagai berikut: Utara : Laut: Timur : Tanah Negara; Selatan : Laut: Barat : Laut;Dengan demikian PT.

Bahwa, terlebih lagi, SuratKantor WilayahNasional Provinsi Jawa TimurNo. 103 550.2 352008diterbitkan oleh TergugatHak Guna Bangunan atasInternational Mandiri CentreSayang Inter Hotel) masihperdata antara PT. JakartaCentre (Ex. PT. Gloria Rasa Sayangmelawan PT. Bank MandiriPerkara215/Pdt.G/2007/PN.Sby.689/Pdt/2008/PN.SBY. yangproses Kasasi di Mahkamahpermohonan Kasasi dariPT.

Hak Guna Bangunan tersebutdapat dipertimbangkan untukdikabulkan dengan alasan telahmemenuhi persyaratan teknis, yuridis,administrasi dan pemohon telahmemenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundang undanganyang berlaku. dengan surat tanggal 31 Maret 2006Nomor 550.2 35.1 1419 Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya telahmeneruskan permohonan tersebut kepadaKepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi JawaTimur dengan pertimbangan antara lainpermohonan tersebut setuju dikabulkan36dengan

Penunjukijin untuk memindahkan sebagian Hak Guna Bangunandari Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23September 1992 No. 550.2 3182 dan Jual Beli AktaPPAT Noor Irawati, SH. tanggal 5 September 1994 No.806/19/Sawahan/1994, pemegang hak asal tercatatatas nama PT. Gloria Rasa Sayang Inter Hotel,berkedudukan di Surabaya, terbit tanggal 17 Nopember 1995berakhirnya hak tanggal 12 Mei 2009 ;4. Bahwa berdasarkan pendaftaran Akta yang dibuatoleh dan dihadapan Y.

GloriaRasa Sayang Inter Hotel) adalah sah menurut hukum ;Bahwa dalil gugatan Penggugat point (16) yangmenghubungkan penerbitan Surat Keputusan Kepala86Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Timur tanggal 02042008 No.103 550.2 352008 Tentang : Pemberian PerpanjanganJangka Waktu) Hak Guna Bangunan a.n. PTI. JakartaInternational Mandir i Centre, berkedudukan diSurabaya, dengan adanya perkara perdata antara PT.Jakarta International Mandir i Centre melawanPT.

Sul SelNomor 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14092004 yang telahmemperpanjang masa berlakunya SHGB No. 12/Mangasa danmenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20967/Gunungsari atasnama Herry Haryono adalah tidak sah menurut hukum dan tidak pulamengikat:Menyatakan bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Herry Haryonokepada Frans Haryono berdasarkan Akta Hibah Nomor 39/7/2009tertanggal 10082009 adalah pula tidak sah dan tidak pula mengikatadanya;Menghukum kepada Frans Haryono dan atau serta Tergugat

BuanaMega Wisatama No.550.2 773 tanggal 19 Maret 1996perihal Permohonan Ijin Peralihan HGB seluas + 3.00067Ha atas nama PT. Buana Mega Wisatama kepada PT.Bintan Resort Corporation ;6.2. Akta Jual belli No.623/32/Bintan Utara/1997 tanggal6.3.12 Nopember 1997 antara PT. Buana Mega Wisatamadengan PT. Bintan Resort Corporation di hadapanNotaris/PPAT Augi Nugroho Hartadji ;Bahwa peralihan hak (jual beli) antara PT. BintanResort Corporation dengan PT.

Izin peralihan hak dari Kepala BPN No.550.2 35056.5.7.tanggal 24 Agustus 1999 yang diikuti dengan AktaJual Beli No.203/2/Bintan Utara/JB/1999 tanggal 27Mei 1999 antara PT. Bintan Resort Corporation denganPT. Ria Bintan di hadapan Notaris/PPAT Augi NugrohoHartadji, SH ;Izin peralihan hak dari Kepala BPN No.550.2 656tanggal 18 Maret 2002 yang diikuti dengan Akta JualBeli No.185/1/Bintan Utara/JB/2002 tanggal 24 April2002 antara PT.

Izin Pengalihan Hak dari Kepala BPN RI No.550.2 3505tanggal 24 Agustus 1999 yang yang ditindak lanjutidengan proses pembuatan Akta Jual BeliNo.203/2/Bintan Utara/JB/1999 tanggal 27 Mei 1999antara PT. Bintan Resort Corporation dengan PT. RiaBintan di hadapan Notaris/PPAT Augi Nugroho Hartadji,SH ;. Izin Pengalihan Hak dari Kepala BPN No.550.2 656tanggal 18 Maret 2002 yang ditindak lanjuti denganpembuatan Akta Jual Beli No.185/1/BintanUtara/JB/2002 tanggal 24 April 2002 antara PT.

Surat Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT.Buana Mega Wisatama No.550.2 773 tanggal 19 Maret1996 perihal Permohonan Izin Peralihan HGB seluas +3.000 Ha atas nama PT. Buana Mega Wisatama kepadaPT. Bintan Resort Corporation ;9.3. Akta Jual Beli No.623/32/Bintan Utara/1997tanggal 12 Nopember 1997 antara PT. Buana MegaWisatama dengan PT. Bintan Resort Corporationdihadapan Notaris/PPAT Augi Nugroho Hartadji, SH ;Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak (jualbeli) antara PT.

Izin pengalihan hak dari Kepala BPN No.550.2 3505tanggal 24 Agustus 1999 yang diikuti dengan AktaJual Beli No.203/2/Bintan Utara/JB/1999 tanggal 27Mei 1999 antara PT. Bintan Resort Corporationdengan PT. Ria Bintan di hadapan Notaris/PPAT AugiNugroho Hartadji, SH ;10.2. Izin pengalihan hak dari Kepala BPN No.550.2 656tanggal 18 Maret 2002 yang diikuti dengan Akta JualBeli No.185/1/Bintan Utara/JB/2002 tanggal 24 April2002 antara PT. Bintan Resort Corporation denganPT.

XXXX, UMUR 16 tahun, jenis kelamin lakilaki, lahir pada tanggal 21Desember 1998 di ujung pandang sesuai dengan kartu keluarga No35792901 01091 550.2.

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999.(Bukti TII 10)2. Bahwa dalam surat Gugatan, Para Penggugat tidak menyertakanKepala Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihakTergugat dan hanya menggugat Kepala Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok.

SK.550.2/19/2/23/62/1999tanggal 30 Maret 1999 (Vide Bukti TII 10).. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal30 Maret 1999, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat HGB No. 2yang merupakan alas hak bagi Tergugat Il menguasai lahan seluas1.035.000 M* (satu juta tiga puluh lima ribu meter persegi )sebagaimana disebutkan pada Sertipikat HGB No. 2..

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999 (Vide BuktiTIl 10) yang memberikan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II.3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan melawan hukum;b.

Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biayaperkara ;Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telahmengajukan gugatan/permohonan intervensi yang padapokoknya adalah sebagai berikutiBahwa yang menjadi objek perkara gugatan dalamperkara No. 44/G/2008/PTUNJKT adalah KeputusanKepala Kantor Badan Pertanahan DKI Jakarta No.SSK.061 550.2 09.01 BTL 2008 tentang PembatalanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 800/Kebon Sirihseluas 4.655 M? dan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 840/Kebon Sirih seluas 714 M?

Bahwa yang menjadi objek perkara gugatan dalamperkara No. 44/G/2008/PTUNJKT adalah KeputusanKepala Kantor Badan Pertanahan DKI Jakarta No.SSK.061 550.2 09.01 BTL 2008 tentang PembatalanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 800/Kebon Sirihseluas 4.655 M? dan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 840/Kebon Sirih seluas 714 M?, atas namamasing masing Persekutuan Gereja Gereja DiHal. 17 dari 68 hal. Put.

SK.061 550.2 09.01 BTL 2008tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 800/Kebon Sirih seluas 4.655 M2 = danSertifikat Hak Guna Bangunan No. 840/Kebon Sirihseluas 714 Me, atas nama masing masingPersekutuan Gereja Gereja Di Indonesia (PGI),terletak di Jalan Menteng Raya No. 37, KelurahanKebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya JakartaPusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartatanggal 31 Maret 2008 ;b.

PutusanNo.FebruarigugatanKeputusan Kepala KantorSK.061 550.2 09.01 BTL 2008Gugatan)Perkara A quoa quo Penggugat keberatanWilayah BadanIbukotaProvinsi Daerah KhusustentangHak Guna Bangunan No. 800/KebonMe Sertifikat Hak Gunaseluas 714 M?

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta No. 061 550.2 09.01 BTL 2008tanggal 31 Maret 2008, tentang PembatalanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 800/Kebon Sirihseluas 4.655 M? dan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 840/Kebon Sirih seluas 714 M?

Pengadilan Tata Usaha Negara Salah Mengerti Antara "Perpanjangan"Dan "Pembaharuan" Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun19991.Bahwa, mohon perhatian terhadap dasar diterbitkannya objeksengketa oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali adalahdidasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung Nomor 550.2/102/HGB/KP/2004 tentang PembaharuanHak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 625 M?

Sehingga jelas bahwa Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan kota Bandung Nomor 550.2/102/HGB/KP/2004diterbitkan Turut Termohon Peninjauan Kembali denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 42, dan dijadikan dasarterbitnya objek sengketa.2.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaUjung Pandang Nomor 550.2/106/I/B/1998, tanggal 16 Januari 1998,yang diberi tanda bukti T6 ; 7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Paccerakkang, tanggal13 Januari 1998, Gambar Situasi tanggal 31 Desember 1997 Nomor866, luas 27.153 M?

Surat Keputusan Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasional DKI JakartaNo. 017/II1 550.2 09.01.2002 tanggal 13 Juni 2002 tentangPemberian Perpanjangan HGB Atas Nama Penggugat AtasTanah HGB No. 27/Gelora seluas 83.666 m?

Keputusan Turut Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta)Nomor 017/11 550.2 09.01 2002 tanggal 13 Juni2002 tentang Pemberian Perpanjangan Hak GunaBangunan atas nama PT. Indobuild.co/Penggugat(HGB Nomor 27/Gelora) ;4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut~ danmembatalkan kedua keputusan sebagaimana dimaksud padaangka 3 tersebut di atas ;5.

Merealisasikan fungsi hukum tanahNasional akan memberi perlindungandan kapasitas hukum kepada parapemegang hak tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangantersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjaudari Hukum Tanah Nasional Surat Keputusan KepalaKanwil Badan Pertanahan DkI Jakarta masing masingNomor 016/I1 550.2 09.01.2002 dan Nomor 017/II550.2 09.01.2002 adalah sah menurut hukum7.

Bahwa demikian pula ketika Kepala BPN dengan surattertanggal 20 Januari 2003 No. 550.2 132 memintaTerdakwa melakukan revisi terhadap perpanjanganHGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, namun atasperintah Kepala BPN tersebut Terdakwa membalasdengan surat tertanggal 20 Februari 2003No.1.711.2/281/09 01/B/2003 yang menyatakan bahwatanahtanah HGB tersebut adalah sebagian termasuktanahtanah yang telah dilepaskan haknya oleh BPGSdengan merujuk kepada foto copy dokumen lampiranlaporan Ketua BPGS tertanggal

31 Desember 1988 danatas surat tersebut kepala BPN dengan suratnyatertanggal 19 Mei 2003 No. 550.2 1208 menyatakanbahwa surat Direksi Pelaksana BPGS tanggal 31Desember 1988 belum cukup untuk keterangan buktipelepasan haknya kepada PT Indobuilco.