Nomor 665 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yangdibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Tangerang Nomor 567.2/800/HI/2016, dengan demikian gugatan inidapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PengadilanNegeri Serang;Adapun alasanalasan diajukannya gugatan ini olen Penggugat adalah sebagaiberikut:1.Bahwa PT Hankel Kreasindo adalah perusahaan

PT Hankel Kreasindo hubungankerja antara Penggugat sangat baik, dan setelah terbentuk organisasi mulaipengurus diputus hubungan kerja bergiliran, Ketua Bidang Advokasi,Bendahara, dan Ketua (Penggugat);Bahwa setelah Penggugat diputus hubungan kerja dan tidak diperbolehkanmasuk kerja untuk bekerja dan Tergugat tidak mau berunding dengan PKSBSI 1992 PT Hankel Kreasindo, maka permasalahan ini didaftarkan keDinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sehingga Dinas Tenaga Kerjamengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567.2

dan kawankawan tentangdihilangkannya hakhak Penggugat dalam persetujuan bersama tetapitidak ada titik temu;Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 telah dilaksanakanmediasi yang difasilitasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja kota Tangerangmengenai perselisihan antara pihak Penggugat terhadap Tergugattentang dihapuskannya uang transport, uang makan, dan uang premihadir tetapi mediasi tersebut tidak ada titik temu;Bahwa pada tanggal 8 April 2013 Mediator Hubungan Industrialmengeluarkan Anjuran Nomor 567.2

Selanjutnya apabila Para pihak atau salah satu pihak menolak isianjuran, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal14 ayat (1) dan (2), maka Para pihak atau salah satu pihak dapatmelanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang guna mendapatkeputusan yang mengikat;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan dikeluarkannya suratanjuran Nomor 567.2/3109HI/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja KotaHalaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.

Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak dan sewenangwenangmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, nyatanyata dan jelasjelas sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihakdan sewenangwenang serta sangat bertentangan dengan hukumKetenagakerjaan, maka Penggugat menolak untuk di PHK;Mediator Hubungan Industrial Kurang Teliti dan Kurang Cermat DalamMengeluarkan Anjuran Nomor 567.2

Memerintahkan Tergugat agar menjalankan Anjuran Disnaker KotaTangerang Nomor 567.2/3109HI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan tidakmemberikan sanksi terhadap saudara Penggugat;3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut hukum sehinggabatal demi hukum;4. Menyatakan, menghukum, dan memerintahkan Tergugat untuk segeramempekerjakan kembali Penggugat, karena tidak ada alasan dan dasarHalaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Halaman 2 dari 61 Putusan Perkara 68/Pdt.SusPHI/2020/PN.SrgSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah melihat buktibukti surat dan mendengarkan keterangan SaksiSaksi yang diajukan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 15Mei 2020, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Mediasi dari DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2

patut dan tidak wajar tersebut,sehingga para pekerja yang tidak bersedia ikut diminta untukHalaman 5 dari 61 Putusan Perkara 68/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg10.11.12.mengundurkan diri dan mau tidak mau harus menerima kompensasi yangdiberikan TERGUGAT;Bahwa Gugatan ini diajukan setelah melewati proses perundingan secaraBipartit dan Tripartit sebagaimana disyaratkan Pasal 3 dan 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial, yaitu. dengan diterbitkannya Anjuran No.567.2

Sehingga tindakan TERGUGAT yangmenganggap PARA PENGGUGAT mengundurkan diri adalah tidakberdasar serta batal demi hukum karena sesungguhnya TERGUGAThanya sedang berusaha melakukan PHK kepada PARA PENGGUGATdengan alasan efisiensi perusahaan;Bahwa terhadap perselisihan ini PARA PENGGUGAT telahmenyampaikan Surat Permohonan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Tangerang, yang mana perselisihan ini ditanganiMediator Ibu Mira Widiasari S.E., yang kemudian telah diterbitkanAnjuran No. 567.2

;TENTANG ANJURAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANGBahwa TERGUGAT menolak Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan KotaTangerang Nomor: 567.2/2059HI/2019Tertanggal 12 Juli 2019 denganalasan bahwa Anjuran tersebut tidak mempertimbangkan pendapatTERGUGAT dan dari pertimbangannya dan alasan alasan hukumnya tidakmencerminkan keadilan untuk semua pihak;Bahwa TERGUGAT tetap pada pendiriannya memberikan uang kompensasisebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) / Tahun masa kerja bagi yang tidakbersedia untuk

Fotokopi dari print out Slip Gaji periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli15.16.2019 atas nama Wulan Fathatur Rahmah/Penggugat II , diberi tanda T14;Fotokopi sesuai asli Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan KotaTangerang Nomor 567.2/2059HI/2019 tanggal 12 Juli 2019, diberi tandaT15;Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan atas Anjuran dari DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/2059HI/2019 tanggal 12Juli 2019, diberi tanda T16;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Tergugat juga mengajukan2

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tangerang telahmelakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat atas permasalahanini dan telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567.2/3816 HI/2015,tertanggal 6 Juli 2015 (bukti P1) yang isinya :Menganjurkan Hubungan kerja antara Sdr. Agung Wahono dengan PT InternasionalFB dapat putus; Agar pihak perusahaan memberikan Uang Pesangon kepada Sadr.Agung Wahono sebagai berikut:Sdr.

dapatdijatunkan pada hari persidangan itu juga atau pada haripersidangan kedua;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikanperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui perundingan Bipartit danMediasi;Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Tangerang memberikanAnjuran tertulis dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan HubunganKerja antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 567.2

denganNomor 567.1/4741 HI/2014 tertanggal 5 September 2014;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut dan telahbeberapa kali dilakukan proses mediasi antara Penggugat dan PenggugatIl dengan Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaTangerang, namun proses Mediasi yang telah beberapa kali dilakukantersebut tidak menghasilkan titik temu dan tidak tercapai kesepakatan.Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telahmengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567.2

/648 HI/2014 tertanggal5 November 2014, atas perselisihan hubungan industrial;Bahwa atas Surat Anjuran Nomor 567.2/648 HI/2014 tertanggal 5November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerangtersebut, Penggugat dan Penggugat Il dengan tegas menyatakanmenerima atas surat Anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya supayahakhak Penggugat dan Penggugat II dibayarkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan jawabansetelah

menerima Surat Anjuran Nomor 567.2/648 HI/2014 tertanggal 5November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang,Halaman 8 dari 57 hal.

Sehingga DinasKetenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telahmengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567.2/648HI/2014 tertanggal 5 November 2014, atas PerselisihanHubungan Industrial;26. Bahwa atas surat Anjuran Nomor 567.2/648HI/2014tertanggal 5 November 2014 dari Dinas KetenagakerjaanHalaman 23 dari 57 hal. Put.

Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untukmemberikan Jawaban setelah menerima Surat AnjuranNomor 567.2/648 HI/2014 tertanggal 5 November 2014dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaTangerang, namun hingga batas waktu yang telahditentukan tersebut Tergugat tidak juga memberikanjawaban atas surat anjuran tersebut;28.

DasarDasar Gugatan;1.Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dengan hanyaHal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 136 K/Pdt.SusPHI/2017memberikan Surat Peringatan ke3 tanpa adanya upaya pembinaanterlebih dahulu ataupun pada ketentuan hukum yang mengikat;Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tangerang telahmelakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat ataspermasalahan ini dan telah mengeluarkan Surat AnjuranNomor 567.2/3816 HI/2015 tertanggal

dapatdijatunkan pada hari persidangan itu juga atau pada haripersidangan kedua;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui perundingan Bipartit danMediasi;Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Tangerangmemberikan Anjuran tertulis dalam penyelesaian perselisihanpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat denganNomor 567.2

255.5 1627.0 427.0 994.5 2.697.0,00 0,00 j0,00 0,00 30,00 40,00 40,00 60,00 00,00 80,00 /80,00 80,00 880OngkosAngkut 96.37 92.53 216.1 (208.8 232.8 305.6 277.5 203.0 264.7 248.6 2.146.Pembelian 2.594, 4.751, 31.15 30.97 51.79 69.45 34.44 53.52 86.11 73.59 438.400 00 8,00 3,00 /5,00 8,00 7,00 5,00 7,00 3,00 /11Potongan Pembelian (1.760 (880.0 (2.640.000,0 00,00) .000)0)BarangTersedia 2.255. 1.622. 2.268. 1.676. 2.980. 2.934. 3.004. 3.772. 2.837. 3.255. 8.600. 3.312. 33.52882.6 836.4 375.6 112.6 567.2

1.424. 1.648. 1.761. 1.258. 15.1715.97 95.00 /59.90 19.50 153.9 896.4 815.1 137.7 255.5 1627.0 427.0 994.5 2.697.0 0 0 0 30 40 40 60 00 80 80 80 880OngkosAngkut 96.37 92.53 216.1 (208.8 232.8 305.6 277.5 203.0 264.7 248.6 2.146.Pembelian (2.594 4.751 31.15 30.97 51.79 69.45 34.44 53.52 86.11 73.59 438.48 3 5 8 7 5 7 3 11Potongan Pembelian (1.760 (880.0 (2.640.000) 00) .000)BarangTersedia 2.255. 1.622. 2.268. 1.676. 2.980. 2.934. 3.004. 3.772. 2.837. 3.255. 8.600. 3.312. 33.52882.6 836.4 375.6 112.6 567.2

tanggal29 Februari 2016 dan nomor 020/PGAMINA/Disnaker/III/2016 tanggal 15Maret 2016 menolak hadir dalam proses Mediasi di Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang dengan alasan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)tidak memiliki legal standing sebagai kuasa hukum Penggugat, karenaPenggugat bukan anggota OPSI dan di PT Mitsuba Indonesia tidak ada OPSIyang ada adalah Serikat Pekerja LEM SPSI PT Mitsuba Indonesia; Bahwa Mediator tidak menghiraukan keberatan Tergugat dan mengeluarkanAnjuran Nomor 567.2

(bukti P5);13 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013, Mediator Dinasker Kota Tangerangtelah mengeluarkan anjuran tertulis Nomor 567.2/5635/HI/2013 (bukti P6), yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 172 K/Pdt.SusPHI/2015a14151617Hubungan kerja antara Pihak Perusahaan PT. Astria Agung Plastik denganpekerja sdr. Paijo Al Ahmad Khoirudin dkk (19 Orang) dapat berakhir/putus;Agar Pihak Perusahaan PT. Astria Agung Plastik memberikan pesangon kepadapekerja sdr.

Paijo Al Ahmad Khoirudin dkk (19 Orang) sesuai dengan ketentuanperundangundangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni : 2(dua) x Ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13/2003;Bahwa Para Penggugat dengan surat Nomor 015/Advokasi/SPNKOTANG/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 menyampaikan pendapat kepadaDinasker Kota Tangerang yaitu menerima sepenuhnya isi anjuran mediatorNomor 567.2/5635/HI/201 tersebut.

Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Manis IV Nomor 6A, Kawasan Industri Manis, Manis Jaya Jatiuwung Kota Tangerang tlp.5918894;2 Dan juga rumah kediaman merangkap kantor yang terletak di Jalan Laksa 1Nomor 68 Angke Jakarta Barat 11250, tlp. 6395902 Fax. 6245334;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan kepadaPara Penggugat;3 Menyatakan Anjuran Mediator Dinasker Kota Tangerang Nomor 567.2

No.517 K/Pdt.Sus/2008anjuran No. 567.2/556 Disnaker tanggal 8 Februari 2008 menganjurkan agar Tergugatmempekerjakan kembali Penggugat namun hingga pendaftaran gugatan ini, Tergugattidak mau melaksanakan anjuran dimaksud, dan Tergugat telah mengirimkan surat keKepala Disnakertran Tangerang, tertanggal 13 Februari 2008, Perihal: penolakananjuran ;Bahwa Penggugat menerima upah terakhir adalah pada tanggal 30 Oktober 2007dan setelah tanggal tersebut Penggugat tidak pernah diberikan upah maupun hakhaklainnya

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut uang cutitahunan 2007 adalah berdasar dan tepat oleh karena Pemohon Kasasi belummenerimanya dari Termohon Kasasi sesuai dengan UUK No. 13 Tahun 2003 ;7 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat jelas menyebutkan dalam gugatannya agarTermohon Kasasi/Tergugat mempekerjakan Penggugat/Pemohon Kasasi danbahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah oleh karenaTergugat tidak melakukan anjuran Disnaker Tangerang No.567.2/5565 Disnaker/2008 tertanggal 8 Februari 2008 untuk

ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangeranguntuk selanjutnya dilakukan perundingantripartite/dimediasi ;10.Bahwa dalam perundingan tripartite/mediasi, antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT juga tidak tercapaikesepakatan, sehingga pada akhirnya Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Tangerang mengeluarkan suratanjuran Nomor 567/7919/Disnaker/2009, tertanggal 23Oktober 2009 2009, yang isinya sebagai berikutMENGANJURKAN11.Bahwa terhadap surat anjuran Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang, anjuran nomor: 567.2

No. 165K/Pdt.Sus/2011(PHI) pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGATmenyatakan tetap tidak berkenan = menjalankan isianjuran untuk membayar pesangon/kompensasi PengakhiranHubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT ;13.Bahwa akibat sikap TERGUGAT yang tidak berkenanmenjalankan isi anjuran Dinas KetenagakerjaanKabupaten Tangerang, (nomor: 567.2/362.Disnaker 2009tertanggal 30 Januari 2009) untuk membayarpesangon/kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHkK)serta hakhak lainnya terhadap PENGGUGAT, maka dengandemikian

Selanjutnyatelah ditempuh upaya penyelesaian melalui mediasi pada Dinas Tenaga KerjaKota Tangerang, sampai dikeluarkannya Anjuran Nomor 567.2/3750 HI/2015tanggal 3 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut:Bahwa hubungan kerja antara sdr.

Hal ini telah sesuaidengan anjuran Mediator Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/3750HI/2015 tanggal 3 Juli 2015;Berdasarkan:Masa kerja Penggugat sejak tahun 1992, yang berarti telah 22 (dua puluhdua) tahun lebih, dan Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2015 =Rp2.730.000,00;Maka besarnya uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena telahmemasuki usia pensiun yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat,adalah sebagai berikut: Uang pesangon: 2 x 9 x Rp2.730.000,00 Rp49.140.000,00; Uang penghargaan

kawankawan tentang dihilangkannya hakhak Penggugat dalampersetujuan bersama tetapi tidak ada titik temu;7 Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2013 telah dilaksanakan mediasi yangdifasilitasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja kota Tangerang mengenai perselisihanantara pihak Penggugat terhadap Tergugat tentang dihapuskannya uang transport,uang makan, dan uang premi hadir tetapi mediasi tersebut tidak ada titik temu;8 Bahwa pada tanggal 8 April 2013 Mediator Hubungan Industrial mengeluarkanAnjuran Nomor 567.2

membuahkan hasil (deadlock);Bahwa pada hari Selasa/21 Mei 2013 pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaTangerang memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasidi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dengan surat panggilan ketigatertanggal 4 Juni 2013, perundingan mediasi tersebut tidak mencapaikesepakatan dan pihak Mediator berjanji akan mengeluarkan surat Anjuran;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2

Selanjutnya apabila Para pihak atau salah satu pihak menolak isi anjuran,sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) dan(2), maka Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang guna mendapat keputusan yang mengikat;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan dikeluarkannya surat AnjuranNomor 567.2/3109HI/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang yangisinya sebagaimana telah disebutkan

tindakan Tergugat yang secara sepihak dan sewenangwenang melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, nyatanyata dan jelasjelas sangat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;34 Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dansewenangwenang serta sangat bertentangan dengan hukun Ketenagakerjaan,maka Penggugat menolak untuk di PHK;I Mediator Hubungan Industrial kurang teliti dan kurang cermat dalammengeluarkan Anjuran Nomor 567.2

Tergugat untukmembayarkan THR kepada Penggugat sebesar Rp2.533.000,00 x 27 orangRp68.391.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh saturibu rupiah);Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) meskipun adanya upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;Dalam Pokok Perkara:Primair:1Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengansegala akibat hukumnya;Memerintahkan Tergugat agar menjalankan Anjuran Disnaker KotaTangerang Nomor 567.2

Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah mengeluarkan suratAnjuran Nomor : 567.2/3666/HI/2020 yang dikeluarkan oleh DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang, tertanggal 11 November 2020 danditerima Penggugat pada tanggal 17 November 2020, yang padaamarnya menganjurkan sebagai berikut :"Agar perusahaan PT.ALLOYMANDIRI FOOD membayar upah kepada pekerja Sdr.

Ranti dkk (20Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.SusPHI/2021/PN.Srgorang) selama pekerja dirumahkan sebesar 100 % sesuai upahpokok.Bahwa, sikap PARA PENGGUGAT terhadap Anjuran No.567.2/3666/HI/2020 adalah menerima, karena apa yang dianjurkan olehMediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang,sudah sesuai dengan hukum dan Para Penggugat memberikan SuratJawaban Anjuran pada tanggal 24 November 2020, sedangkan sikapTERGUGAT adalah Menolak Anjuran No. 567.2/3666/HI/2020

yang terdapat pada bukti P13, P19 dan P22 terbukti adaperbedaan nama pada bukti yang diajukan oleh Penggugat Dasmi denganTergugat pada bukti Tergugat Dasmi adalah orang yang sama dengan Siti,juga Penggugat atas nama Soleha pada bukti Tergugat adalah Leha, dan T37 berupa surat pernyataan Dasmi terbukti nama Dasmi adalah nama yangsama dengan nama Siti;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dalam gugatantelah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi di Disnakertrans KotaTangerang nomor : 567.2

memenuhi syarat tenggang waktusesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan oleh sebab itu dapatHalaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2016diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang;Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses bipartit dan mediasisebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yangdibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Tangerang Nomor 567.2

berhentidengan alasan habis kontrak tanpa diberikan kompensasi atau pesangon;Bahwa Para Penggugat sudah melakukan Bepartet tetapi tidak menemukantitik temu untuk penyelesaian sehingga permasalahan ini ditindaklanjuti keDinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dan Para Penggugat dilarangmemasuki area perusahaan;Bahwa akibat dari tidak diperbolehkan masuk kerja seperti biasa untukbekerja sehingga permasalahan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja KotaTangerang sehingga Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Anjuran denganNomor 567.2

ke DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 6 Mei 2010 (P 4) ;Atas permohonan mediasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT keKantor Disnaker Tangerang, maka pada tanggal 9 Juni 2010 dan 21 Juni 2010pihak pegawai Mediator Disnaker Tangerang mengundang PENGGUGAT danTERGUGAT untuk melakukan perundingan, namun dalam penyelesaianperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui mediasi ini tidak tercapaikesepakatan ;Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2009, Mediator Hubungan Industrialmelalui surat No. 567.2

Hubungan11.12.13.14.15.Kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Peringatan III bertujuan agarTergugat terhindar dari kewajiban pembayaran hakhak normatif Penggugat sepertiuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upahselama proses, jelasjelas adalah tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad);Bahwa guna menyelesaikan perselisihan, Penggugat telah menempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang,yang menganjurkan sesuai Surat Nomor 567.2

Dasar Gugatan1.Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasitripartit sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahuntentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,dibuktikan dengan dikeluarkannya anjuran oleh Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerangdengan Nomor 567.2/3714HI/2014;Halaman 3 dari 72 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusPHI/20172.

Bahwa setelah melalui pemanggilan yang tidak pernah dihadiri olehTergugat, Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang dalamsurat Anjuran Nomor 567.2/3714HI/2014 telah menganjurkan halhalsebagai berikut:a. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat,masih tetap berlanjut;b. Agar pihak Tergugat setelah menerima surat anjuran ini segeramemanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali;c.

suratperingatan/somatie Nomor 963/SK/LBHVIII/2014, tertanggal 13 Agustus2014 kepada Tergugat yang mana pada pokoknya mengharapkanTergugat: Mempekerjakan kembali Para Penggugat di PDAM Tirta BentengKota Tangerang; Mengembalikan status Para Penggugat klien kami sebagai PegawaiTetap PDAM Tirta Benteng; Memberikan hakhak Para Penggugat berupa upah, tunjangan,jaminan sosial dan THR;Meskipun Tergugat sudah menerima surat peringatan/somatie tersebut,Tergugat tetap tidak mau melaksanakan Anjuran Nomor 567.2

Nomor 115 PK/Pdt.SusPHI/2017Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan tidakdilaksanakannya surat Anjuran Nomor 567.2/3714HI/2014 karena tidakdapat bekerja kembali dan tidak mendapatkan upah yang menjadi hakPara Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka Para Penggugat dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;Bahwa demi

Nomor 567.2/3714HI/201 4.Poin 2: Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi pemanggilanklarifikasi dan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan PemerintahKota Tangerang ..... dst.Poin 3: Bahwa setelah surat anjuran diserahkan kepada parapihak, pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan (menolak) anjuransebagaimana dinyatakan di dalam poin 3;Seluruh Poin 4 sampai dengan Poin 9;Bahwa mengacu pada seluruh poinpoin tersebut di atas,Penggugat tidak memberikan penjelasan yang lengkap danmenyeluruh tentang apa yang menjadi

Menyatakan anjuran mediator suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Tangerang Nomor 567.2/229HI/2019 tidak sah danbatal demi hukum;4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangditerapkan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.5. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibatKlaim Tergugat bahwa Para Penggugat telah habis masa kontrak Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum".6.

Jadi,memberhentikannya dari pekerjaan sebagai pengemudi Taxi, selain tidakmematuhi syaratsyarat hukum, juga bertentangan dengan nilainilaikemanusiaan dan keadilan;33.Bahwa mengingat upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidakmencapai kata sepakat, akhirnya Mediator hubungan industrial DinasKetenagakerjaan Pemkot Tangerang mengeluarkan surat anjuranHal. 8 dari 19 hal.Put.Nomor 832 K/Pdt.Sus/2012No.567.2/5782 Disnaker/2009 tanggal 30 Nopember 2009, yang padapokoknya menyatakan agar Tergugat mempekerjakan