, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulanpada persidangan Tanggal 29 januari 2015, dan pada akhirnya samasamamohon putusan.wan nnn2na 222 222 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas.Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Turut Tergugat selainmengajukan jawaban juga mengajukan 2 (dua) macam eksepsi yaitueksepsi tentang Kompetensi Abolut

Memerintahkan kepada Para Penggugat serta Tergugat maupun Para Turut4.Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Turut Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan Eksepsi lain yang tidakmengenai kewenangan mengadili, sehingga diputus bersamasama denganpokok perkara;Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 95/Padt.G/2019/PN BigMenimbang, bahwa Turut Tergugat ada mengajukan eksepsi selainmengenai kompetensi abolut yaitu Eksepsi tentang Gugatan tidak terang

Terhadap Kewenangan Abolut Pengadilan1. Bahwa terhadap Objek Permohonan yang dimohonkan olehPemohon sebagaimana dalam surat Permohonan pada poin 1 (satu)halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) yang pada intinyamenyatakan Termohon II in casu Gubernur Sulawesi Tengah yangtidak menanggapi surat keberatan Pemohon adalah dalil yangmengadaada;Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PL2.

Jo 1890 K/Pdt/2018yang telah berkekutan hukum tetap dengan isi materi yang sama hanya berbeda letak obyek dari Gugatan yang sebelumnya dan kemudiandikuatkan oleh saksi Yuli dan saksi Kaslan yang menyatakan hal yangsama maka patutlah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untukdapat Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding ;> Bahwa kemudian Pembanding keberatan dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkaraGugatana quo dalam Putusanakhir yang berkaitan dengan kompetensi Abolut

Oleh sebab itu Pengadilan NegeriBekasi menurut hukum harus menyatakan dirinya tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara secara absolute ;Merujuk uraian fakta dan dasar hukum dalam Eksepsi dari TERGUGAT VI,VII & IX tentang kompetensi (abolut) Pengadilan Negeri Bekasi atas perkaraperdata tersebut, TERGUGAT VI, VII & IX mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Bekasi berkenan mengabulkan dengan amar:L.Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI, VII & IX perihal kompetensi(absolut) Pengadilan Negeri Bekasi

; Menimbang, bahwa terhadappermasalahan pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannyaberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikutMenimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalampertimbangan mengenai eksepsi kompetensi abolut, menurut MajelisHakim esensi gugatan Para Penggugat yang menjadi pokokpermasalahannya adalah administrasi pertanahan mengenai peralihanhak yang sebelumnya atas nama orang tua Para Penggugat yaitu TjongMoei Tin dan Hartono Rusli menjadi Ng Hoei Tjoe, Mulyono Rusly

HKI2HI.01.0439 yangditujukan kepada Abolut Paten & Trademark kuasa dari PT InterSport Marketing , Hal Pencatatan Perjanjian Lisensi , bukti surattersebut diberi tanda P2;3. Fotokopi surat dari kementreian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Inonesia Dirjen Kekayaan Inteletual No.

LENTERA NUSATAMA (DalamPailit), maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugatadalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Khusus in casuPengadilan Niaga dan bukan melalui Peradilan Umum in casu PengadilanAgama Surakarta sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Surakartaadalah menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikandiatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut dari Tergugat cukup beralasan danberdasarkan

Bahwa dalam proses arbitrase, terhadap eksepsi kompetensi abolut yangdiajukan oleh PEMOHON dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.

DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannyatelah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi abolut yang telah diputus olehMajelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya adalahsebagai berikut:Mengadili:1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat Ill mengenai kompetensi Absolut( kewenangan mutlak);2.

DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannyatelah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi abolut yang telah diputus olehMajelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya adalahsebagai berikut:Mengadili:1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat Ill mengenai kompetensi Absolut( kewenangan mutlak);2.

Pdt.G Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Krgmaka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PARA PELAWAN adalahdengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Khusus in casuPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan melalui PeradilanUmum in casu Pengadilan Negeri Karanganyar sehingga olehkarenanya Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menjadi tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Bahwa pada akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan hukumsebagaimana diuraikan diatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut

Negeri,maka setiap saat Hakim dapat dimintakan untuk menyatakanketidakberwenangan Pengadilan, dan bahkan Hakim wajib untukmenyatakan ketidakberwenangan Pengadilan karena jabatannya.Oleh karena itu, Tergugat terlebin dahulu mengajukan danmemohon putusan sela atas eksepsi ini sebelum menyampaikanHalaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sbrjawabannya mengenai pokok perkara, dan Pengadilan Negeri(PN) Sumber harus memeriksa dan memutus terlebih dahulueksepsi mengenai kompetensi abolut

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugattelah mengajukan Replik tanggal 13 Januari 2020 dan atas Replik dariPenggugat, Tergugat, telah mengajukan Duplik tanggal 20 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompentensi abolut, MajelisHakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikutMengadili: Menolak eksepsi

Tergugat mengenai kewenangan absolutberalasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian dinyatakan bahwaPengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Nomor 353/Pdt.G/2020/PN Cbi:;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakanditerima, maka eksepsi lainnya dan mengenai pokok perkara tidak perludiperiksa lagi, karena putusan ini Sudah merupakan putusan akhir;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaikewenagan absolut (kompetensi abolut

Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka eksepsi tersebut termasuk kategori eksepsi tentangKewenangan Absolut dan eksepsi lain yang dapat diputus dalamputusan akhir bersamaan dengan pokok perkara, sebagaimanadipertimbangkan berikut ini ;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang Kompetensi Abolut ; Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat danTergugat Il Intervensi menyatakan bahwa

Pasal 77 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan PengadilanTata Usaha Negara Ambon secara abolut tidak berwenang mengadili sengketaa quo, karena esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugatmerupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslahdinyatakan tidak diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat

Oleh karena itu,Tergugat Il berhak untuk terlebih dahulu = mengajukan danmemohon putusan sela atas eksepsi ini sebelum menyampaikanjawabannyamengenalipokokperkara, dan Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus memeriksa dan memutus terlebih dahulueksepsi mengenai kompetensi abolut ini sebelum masuk padapemeriksaan atas pokok perkara, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 136 HIR.Pasal 134 HIR mengatur sebagai berikut:"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaanpengadilan negeri

Pasal 77 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan PengadilanTata Usaha Negara Ambon secara abolut tidak berwenang mengadili sengketaa quo, karena esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugatmerupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslahdinyatakan tidak diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat

ABOLUT.1) Bahwa pokok gugatan perkara o quo adalah berkaitan denganterbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Petojo Utara atas nama Ny.Sri Ratnamulia Tjendrawasih (Tjung Tjeng Nio).2) Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Petojo Utaraatas nama Ny.