atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD.Bahwa terdakwa drg.

cukup tersedia anggarannya dalam APBD, hal tersebut bertentangandengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan SetiapPengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dansah.Bahwa perbuatan terdakwa drg.

Panas melaksanakanpengobatan gratis, namun anggarannya tidak tersedia baik dari PemkoBatam, Dinas Kesehatan maupun dalam DPA TA. 2007, dengan adanyapengobatan gratis tersebut jumlah pasien yang berobat meningkatsecara drastis dari yang biasa 150200 orang menjadi 350400 orang,yang menjadi permasalahan adalah mengenai anggarannya, hal inisudah pernah disampaikan kepada Dinas Kesehatan tapi tidak adajawaban;Bahwa saksi maupun terdakwa belum pernah mengajukan revisiterhadap perubahan/ penggeseran penggunaan

Belanja penggandaan dokumen dicairkan dandipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.200.000,sedangkan menurut hasil audit realisasi belanjapenggandaan dokumen tersebut adalah Rp3.376.150, sehingga terdapat selisih yang tidak bisadipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.176.150,karena melebihi pagu anggarannya.9. Belanja konsumsi rapat dicairkan dandipertanggungjawabkan sebesar Rp 14.400.000.

Panasmenyelenggarakan pelayanan pengobatan gratis, namun kegiatan tersebuttidak ada anggarannya, permasalahan anggaran untuk pengobatan gratissudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Batam, tapi tidakmendapat tanggapan;Bahwa terdakwa mengakui ada mengisi nota kosong yang diminta darirekanan, yaitu dari RM. Taman Kota, RM. Bundo kanduang, RM. PakDatuk, Jasa Boga Amanda dan PT.

Konawe Selatan TA. 2019 tersebut keseluruhan anggarannya telahdicairkan/direalisasikan (100 %) oleh terdakwa ABDUL BIN SUBAIR, S.Pd.,M.Pd. selaku PA/KPA pada Dinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatan sambil menunggu pencairan dana dari Bank Sultra dansetelah dana kegiatan tersebut masuk di rekening Dinas saksi kemudianmelaporkannya kepada Terdakwa; Bahwa untuk nilai anggarannya ada beberapa kegiatan tidak sama nilaianggarannya di mana untuk kegiatan Pelatinan Tata Kelola Destinasi Pariwisata,kegiatan Pelatihnan Pemandu Wisata Alam dan kegiatan Pelatihnan Pemandu WisataBuatan nilai anggarannya sebesar Rp197.500.000,00 (Sseratus sembilan puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan

untuk kegiatan Pelatihan Tata Kelola HomeStay atau Pondok Wisata nilai anggarannya sebesar Rp187.200.000,00 (Seratusdelapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kegiatan PelatihanPengembangan Destinasi Wisata Kuliner nilai anggarannya sebesarRp133.338.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan riburupiah); Bahnwa mengenai penggunaan anggarannya, tidak semua anggarankegiatan tersebut saksi mengetahul proses penggunaannya karena untuk saksisendiri hanya mengetahui

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisikPariwisata meliputi Pelatihnan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP), PelatihanPemandu Wisata Alam (Trekking), Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbond,EP, TP) masingmasing anggarannya Rp230.000.000, dan Pelatihan Tata KelolaHome Stay/Pondok Wisata, anggarannya Rp223.038.000, Sehingga Totalanggaran Rp913.038.000,+ Bahwa berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 791/03 tanggal 2Januari 2019, terdakwa ABDUL Bin SUBAIR atau A.B.

rupiah) sebagaiuang muka;0 Dan tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebagaijaminan uang muka;"nn Bahwa saksi korban melaksanakan pekerjaan Drainase Air denganvolume pekerjaan panjang 185 (Seratus delapan puluh lima) meter, lebar atas140 (seratus empat puluh) centimeter, lebar bawah 80 (delapan puluh)centimeter dan tinggi 90 (Sembilan puluh) centimeter dalam jangka waktukurang lebih 3 (tiga) bulan, tetapi ketika saksi korban meminta pencairananggaran terhadap proyek tersebut, anggarannya

Setelah proyek tersebut saksikerjakan sampai selesai dengan menggunakan uang saksi sendiri,namun anggarannya tidak bisa di cairkan karena proyek tersebut tidakpernah ditenderkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan KabupatenHalmahera Timur ;Bahwa kerugian yang saksi derita akibat perbuatan Terdakwa sejumlahRp. 104.001.000, (Seratus empat juta seribu rupiah), yang terdiri darisekitar Rp. 31.942.000, (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluhdua ribu rupiah) uang yang dimintakan Terdakwa sebagai

mengingatkan korban bahwa caritahu lebih jauh dulu kalau bisa bertemu dengan Pit Bupati Haltim untukmengkonfirmasi proyek tersebut benarbenar ada atau tidak, saat itusaksi sempat melihat dan membaca dokumen tersebut yang berada diatas meja ruang tamu, dokumen tersebut berisi Surat Perintah MulaiKerja yang harus dilaksanakan oleh CV Nurani Sejati yang adalahperusahan milik Terdakwa untuk proyek drainase air di desa CemaraJaya, setelah selesai pengerjaan proyek tersebut oleh saksi korbanternyata anggarannya

Setelah Terdakwa menunjukkan lokasi pekerjaan proyektersebut kepada saksi korban dan kemudian pekerjaan proyek tersebutdikerjakan sampai selesai oleh saksi korban dengan menggunakan uangnyasendiri, namun anggarannya tidak kunjung bisa di cairkan karena proyektersebut ternyata tidak pernah ditenderkan di kantor Dinas KetahananPangan Kabupaten Halmahera Timur ; Bahwa fotocopy dokumen kontrak yang diberikan Terdakwa kepada saksikorban adalah dokumen kontrak yang pekerjaannya telah selesai dilakukanhanya

JAMIN UTAMAmemberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000, ; Yourin Elen Wowor memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000, ; Pieter Montolalu) memberikan uang sejumlah Rp.36.000.000, ; Bahwa beberapa perusahan penerima Surat Perintah Kerjatersebut yang mengetahui Surat Perintah kerja tersebutadalah Surat Perintah Kerja yang benar dan tersediadana anggarannya, menjaminkan Surat Perintah Kerja ituuntuk mendapatkan kredit pada Bank Sulut.

Para perusahan penerima Surat Perintah Kerjatersebut yang beranggapan bahwa Surat Perintah Kerjatersebut adalah benar dan tersedia dana anggarannya,memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa maupunmelalui Orang orang kepercayaan/suruhan Terdakwa,yaitu Troy Mamanua Direktur PT. CIRTA INDO ABADImemberikan uang sejumlah Rp. 262.000.000, ; Pingkan Cyntia Montolalu) Direktur CV. ETERNITYmemberikan uang sejumlah Rp. 125.000.000, ;=" Harry Zougira Direktur Utama CV.

JAMIN UTAMAmemberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000, ; Yourin Elen Wowor memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000, ; Pieter Montolalu) memberikan uang sejumlah Rp.36.000.000, ;Bahwa beberapa perusahan penerima Surat Perintah Kerjatersebut yang mengetahui Surat Perintah kerja tersebutadalah Surat Perintah Kerja yang benar dan tersediadana anggarannya, menjaminkan Surat Perintah Kerja ituuntuk mendapatkan kredit pada Bank Sulut.

D.06/PU/364/X1/2002 18November 2002 bersama rencana anggarannya ;. 1 (satu) lembar (SPK) No. D.06/PU/316/X1/2002November 2002 bersama rencana anggarannya ;. 1 (satu) Jlembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.D.06/PU/21/2003 =tanggal 10 Januari 2003 san.CYNTHIA P. MONTOLALU ;. 1 (satu) lembar SPK No. D.06/PU/401/X1I1/2002tanggal 23 Desember 2002 ;. 1 (satu) lembar SPK No.

D.06/PU/364/X1/2002 18November 2002 bersama rencana anggarannya ;c. 1 (satu) lembar (SPK) No. D.06/PU/316/X1/2002November 2002 bersama rencana anggarannya ;d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.D.06/PU/21/2003 =tanggal 10 Januari 2003s an.CYNTHIA P. MONTOLALU ;a. 1 (satu) lembar SPK No. D.06/PU/401/XI1/2002tanggal 23 Desember 2002 ;b. 1 (satu) lembar SPK No.

perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 54 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah yang menyatakan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atauyang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa terdakwa TRI RIBUT SULISTYAWATI, S.ST, M.Kes selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK I) pada SKPD Puskesmas Sei Panas dalamKegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

WASKITO WOELANDORO (dilakukanpenuntutan secara terpisah), telah melakukan pengelolaan dan pengunaan uanganggaran untuk kegiatankegiatan yang tidak ada anggarannya serta merekayasadengan meminta dan mengisi notanota kosong yang kemudian direkayasa untukdijadikan sebagai dokumen bukti yang lengkap dan syah dalam membuat laporankeuangan tersebut namun tidak sesuai dengan peruntukannya, telah memperkayadiri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara Cq.

, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 27(BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, telah melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap APBD Kota Batam pada SKPD Puskesmas Sei Panasuntuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2007dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Panas melaksanakanpengobatan gratis, namun anggarannya tidak tersedia baik dari PemkoBatam, Dinas Kesehatan maupun dalam DPA TA. 2007, dengan adanyapengobatan gratis tersebut jumlah pasien yang berobat meningkatsecara drastis dari yang biasa 150200 orang menjadi 350400 orang,yang menjadi permasalahan adalah mengenai anggarannya, hal inisudah pernah saksi sampaikan kepada Dinas Kesehatan tapi tidak adajawaban;Bahwa saksi maupun terdakwa belum pernah mengajukan revisi terhadapperubahan/ penggeseran

dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PP No. 58 Tahun Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mudijono, M.M. yang waktu itu selaku PenggunaAnggaran/Barang dan Hermanto Harso selaku rekanan penyedia jasamengetahui bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan tambahan yang diperjanjikandalam kontrak kerja tersebut tidak ada anggarannya dan tidak ada dalamDokumen Anggaran Satuan Kerja Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban ;Bahwa Terdakwa Drs.

Pasal 9 Ayat (4) Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengaturbahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjiandengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidakcukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batasanggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dariAPBN/APBD dan tidak ada Anggarannya, namun Terdakwa Drs.

Mudijono, M.M. yang waktu itu selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dan Hermanto Harso selaku rekanan PenyediaJasa mengetahui bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan tambahan yangdiperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut tidak ada anggarannya dan tidakada dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Kantor Dinas Sosial, TenagaKerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban ;Hal. 16 dari 40 hal. Putusan No. 1559 K/Pid/Sus/2014Bahwa Terdakwa Drs.

Mudijono, M.M. yang waktu itu selaku PenggunaAnggaran/Barang dengan Hermanto Harso selaku rekanan penyedia jasajustru sepakat melakukan ikatan perjanjian (kontrak) 3 (tiga) paket pekerjaanyang tidak ada anggarannya tersebut dengan tujuan bisa menggunakanbiaya pulsa online cetak KTP dan KK masingmasing sebesar Rp700,00yang seluruhnya sebesar Rp565.371.100,00 bisa sebagian dipergunakanuntuk membiayai 3 (tiga ) pekerjaan yang tidak ada anggarannya tersebut ;Bahwa dalam pelaksanaannya Hermanto Harso

Biaya pulsa online sebesar Rp565.371.100,00 (lima ratus enam puluhlima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) telah dialinkan untukbiaya 3 (tiga) paket pekerjaan yang belum ada anggarannya.

adatunggakan pajak reklame Sign Pole ATM Galuh Mas dan pajakHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Jkt.Brtreklame Neon Box Capem Galuh Mas yang belum dibayar ke KantorPemerintah Kabupaten Karawang Badan Pendapatan DaerahKabupaten Karawang untuk periode bulan Agustus 2018 sampaidengan bulan Agustus 2019 dan periode bulan Agustus 2019 sampaidengan bulan Agustus 2020; Bahwa selaku General Affairs Head selanjutnya Saksimelakukan pengecekan dan ternyata pajak reklame tersebut sudahdiajukan anggarannya

kantor pusat Bank Mayorajuga diduga palsu setelah dikonfirmasi ke pihak Pemerintah KabupatenKarawang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang; Bahwa begitu juga untuk di Kantor Bank Mayora KCP Sunter,Terdakwa diduga memberikan surat setoran pajak daerah (SPPD) nyauntuk perpanjangan pajak reklame Neon Box Capem Sunter danperpanjangan pajak reklame Sign Pole Capem Sunter dan perpanjanganpajak reklame Logo Capem Sunter serta pembuatan SLO Capem Sunterdiduga palsu dan untuk semua itu sudah diajukan anggarannya

Mayora KCP Galuh MasKarawang Jawa Barat yang memberitahukan bahwa ada tunggakan pajakreklame Sign Pole ATM Galuh Mas dan pajak reklame Neon Box CapemGaluh Mas yang belum dibayar ke Kantor Pemerintah Kabupaten KarawangBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang untuk periode bulanAgustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan periode bulan Agustus2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, dan selanjutnya bagian GeneralAffairs Head melakukan pengecekan dan ternyata pajak reklame tersebutsudah diajukan anggarannya

dikonfirmasi ke pihak PemerintahKabupaten Karawang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang danjuga untuk di Kantor Bank Mayora KCP Sunter, Terdakwa diduga memberikanSurat setoran pajak daerah (SPPD) nya untuk perpanjangan pajak reklameHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Jkt.BrtNeon Box Capem Sunter dan perpanjangan pajak reklame Sign Pole CapemSunter dan perpanjangan pajak reklame Logo Capem Sunter sertapembuatan SLO Capem Sunter diduga palsu dan untuk semua itu sudahdiajukan anggarannya

oleh Terdakwa dan uangnya sudah diterima olehTerdakwa, serta untuk pengurusan perpanjangan izin penyelenggaraanreklame Neon Box Kantor Pusat Tomang yang untuk surat izinpenyelenggaraan reklamenya yang diberikan Terdakwa kepada kantor pusatBank Mayora sebagai bukti bahwa Terdakwa telah mengurus izin reklametersebut diduga palsu, sedang biaya sudah diajukan anggarannya sertauangnya sudah diterima oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengurusanperpanjangan pajak reklame karena Terdakwa

Poso paraterdakwa mendatangi korban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selakuKepala Sekolah SD Negeri Singkona dan sebagai penanggungjawabpembangunan sekolah SD Negeri Singkona, kemudian para terdakwamengaku kepada korban bahwa para terdakwa utusan dari jakarta danmengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihat sekolahkemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun korban menjawab enam lokal dan juga menanyakan kepadakorban berapa anggarannya, dan dijawab oleh korban yaitu Rp.695.000.000

Poso para terdakwa mendatangikorban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala Sekolah SD NegeriSingkona dan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD NegeriSingkona, kemudian para terdakwa mengaku kepada korban bahwa paraterdakwa utusan dari jakarta dan mengatakan kepada korban bahwa kamidatang untuk melihat sekolah kemudian menanyakan kepada korban berapalokal sekolahnya dibangun korban menjawab enam lokal dan jugamenanyakan kepada korban berapa anggarannya, dan dijawab oleh korbanyaitu Rp.

PosoBahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri Singkona dansebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD NegeriSingkona.Bahwa ketika para terdakwa mendatangi saksi mengaku sebagaiutusan dari jakarta dan mengatakan kepada saksi bahwa ParaTerdakwa datang untuk melihat pembangunan sekolah.Bahwa kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada saksiberapa lokal sekolahnya dibangun dan anggarannya berapa,kemudian saksi menjawab 6 (enam) lokal dengan anggaransebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratus sembilan

Poso para terdakwamendatangi korban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala SekolahSDN Singkona dan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SDNegeri Singkona.e Bahwa para terdakwa mengaku kepada korban sebagai utusan dari jakartadan mengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihatsekolah.e Bahwa kemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun dan berapa anggarannya, kemudian korban menjawab enamlokal dengan anggaran sebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratussembilan

Poso para terdakwa mendatangikorban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala Sekolah SDN Singkonadan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD Negeri Singkona.Bahwa para terdakwa mengaku kepada korban sebagai utusan dari jakartadan mengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihat sekolah.Bahwa kemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun dan berapa anggarannya, kemudian korban menjawab enam lokaldengan anggaran sebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratus sembilan puluhlima

No. 209 PK/Pid.Sus/2010mendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/oidang sertifikat yang anggarannya dari DIPA tahun2006 sebesar Rp. 47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus riburupiah) yang kemudian ditetaopbkan Kelurahan Bukit Indah dan KelurahanWattang Soreang sebagai lokasi PRONA tahun 2006;Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaParepare mengeluarkan memo berupa tulisan tangan yang ditujukan kepadasaksi Budi Hartono, BSc

Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, perouatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/oidang sertifikat yang anggarannya

melakukan tindak pidana korupsi, sebagaiseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/oidang sertifikat yang anggarannya

atau janji padahal diketahui ataupatut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutfikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/oidang sertifikat yang anggarannya

Bahwa adapun dana pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dengan jenis pungutan sebagaimanabukti (PK 1) tidak ada anggarannya dalam DIPA 2006. Adapun dana yangtersimpan pada Bendahara Kantor BPN yang bersumber dari pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dan Terdakwa sama sekali tidak tahumenahu karena pungutan tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menjabatsebagai Kepala Kantor BPN Parepare.

SRI SADONO DARMO SUDIBYO di Dinas PariwisataYogyakarta dan Saksi Ahli dari Inspektorat Kota Yogyakarta di mukapersidangan juga tidak dapat memberikan sebuah solusi penyelesaian terbaik danlegal atas penyelesaian dari keberadaan beberapa kegiatan yang penting dandatang tibatiba, akan tetapi tidak ada alokasi anggarannya.

berapa saksi tidak tahu ;Bahwa untuk tahun 2011 kegiatannya yaitu. pentas kawasan, pengirimankesenian keluar daerah dan Gebyar Budaya Nusantara ; Halaman 69 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkBahwa untuk Gebyar Budaya Nusantara tahun 2011 adalah pementasan keseniantempatnya di Balai Kota dilaksanakan pada saat acara momentum pisah sambut,anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa untuk dekorasi pisah sambut apakah anggarannya masuk apa tidak saksitidak tahu dan untuk sewa genset sewanya

Unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASTMenimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan yang tidakada anggarannya tersebut adalah berasal dari pembiayaan APBD Kota Yogyakartatahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, sehingga kalau tidak terserap harusdikembalikan ke kas negara.

Demikian pula apabila memperhatikan kurun waktupelaksanaan kegiatan kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut maka menurutpendapat ahli kurun waktu tersebut adalah suatu waktu dimana tidak mungkin lagidiajukan permohonan anggaran dan perubahan anggaran.

Selanjutnya di persidanganahi tidak dapat memberikan jalan keluar apabila dilapangan terjadi adanya kegiatanyang harus dilaksanakan sementara dananya tidak ada anggarannya dan untukmengajukan permohonan anggaran dan perubahan anggaran diperlukan waktu yanglama.

., M.Si menyampaikan kepada seluruh calon guruguru kontrak tersebut bahwa akan ada dilaksanakan kegiatan pembekalan guru guru kontrak di Hotel Mapia Biak dengan menggunakan anggaran dana insentifgaji guruguru kontrak T.A. 2015 dengan maksud bahwa gaji guruguru kontrakakan dilakukan pemotongan dikarenakan kegiatan pembekalan gurugurukontrak tersebut anggarannya tidak tertampung dalam DPA Dinas PendidikanKab.

BiakNumfor, bahwa pemotongan dana insentif gaji guru kontrak yang dilakukan olehterdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembekalan guruguru kontrak tahun2016 yang anggarannya tidak tertampung dalam DPA Dinas Pendidikan Kab.Biak Numfor tidaklah dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku. == 222 22222 non co nnn non con en cnecne scence nnnmoon Bahwa dana insentif guru kontrak T.A. 2015 sebesar Rp 7.574.400.000,(tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama .di Seluruh Indonesia.SURAT EDARANNomor: Q5 Tahun 2010TentangTERTIB PENGGUNAAN ANGGARANMemperhatikan keluhan dari pengelola anggaran berkaitan dengan perintah pimpinanPengadilan untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya, sehubungan dengan haltersebut dalam rangka penertipan penggunaan anggaran dipandang perlu memberikan petunjuksebagai berikut :1.

Selayar selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, mulai tahunanggaran 2009 (APBD Perubahan) sebanyak 3 (tiga) paket danjumlah anggarannya Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah), tahun anggaran 2010 (APBD Perubahan) sebanyak 1(satu) paket dan jumlah anggarannya Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah), dan tahun anggaran 2011 (APBD pokok)sebanyak 2 (dua) paket dan jumlah anggarannya Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sehingga total anggaransebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah);Bahwa benar saksi menerangkan kalau kita memperhatikanproses pembentukan anggarannya mulai dari kKomisi sampai dibanggar, proyek pengadaan kayu hitam bisa ditelusuri mulai dariproses perencanaannya dari pemerintah sampai denganpembahasan KUA PPAS di DPRD.

Selayar selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, mulai tahunanggaran 2009 (APBD Perubahan) sebanyak 3 (tiga) paket danjumlah anggarannya Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah), tahun anggaran 2010 (APBD Perubahan) sebanyak 1(satu) paket dan jumlah anggarannya Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah), dan tahun anggaran 2011 (APBD pokok)47sebanyak 2 (dua) paket dan jumlah anggarannya Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sehingga total anggaransebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh

Selayar selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, mulai tahunanggaran 2009 (APBD Perubahan) jumlah anggarannya Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tahun anggaran2010 (APBD Perubahan) jumlah anggarannya Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), dan tahun anggaran 2011 (APBD pokok)jumlah anggarannya Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)sehingga total anggaran sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratuslima puluh juta rupiah);Bahwa benar saksi menerangkan bahwa proyek pengadaan bibitkayu hitam tersebut

Nomor 897 K/Pid/20150).atau BUMD, Pengurus Badan Lain yang Anggarannya Bersumber dariKeuangan Negara, termasuk APBN dan APBD (Model BB7).. Surat Pernyataan tentang Bersedia untuk Tidak Merangkap sebagaiPejabat Negara lainnya, Pengurus pada BUMN, BUMD, serta Badan Lainyang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara (Model BB8).Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani (Model BB9).. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar sebagai Pemilin (ModelBB10)..

Nomor 897 K/Pid/20150).atau BUMD, Pengurus Badan Lain yang Anggarannya Bersumber dariKeuangan Negara, termasuk APBN dan APBD (Model BB7).. Surat Pernyataan tentang Bersedia untuk Tidak Merangkap sebagaiPejabat Negara Lainnya, Pengurus pada BUMN, BUMD, serta BadanLain yang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara (Model BB8).Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani (Model BB9).. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar sebagai Pemilin (ModelBB10)..

merupakan beberapa kejahatan yakni secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sebelum menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku TenggaraBarat Propinsi Maluku yang masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor PertanahanMaluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku belum memilikiDIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri karena anggarannya

masihdibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara BaratPropinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung denganKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa sebelum menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku TenggaraBarat Propinsi Maluku yang masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor PertanahanMaluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku belum memilikiDIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri karena anggarannya

masihdibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan Keputusan 15Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara BaratPropinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung denganKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

masihdibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara BaratPropinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung dengan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Pasal 54 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;Hal. 8 dari 79 hal. Put.

Pasal 54 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;1.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;Pasal 54 Ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;1.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah :> Pasal 54 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :1.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah :e Pasal 54 Ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuktujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;1.

Pengguna Anggaran /Barang dan terdakwa HERMANTO HARSO selaku rekanan Penyedia jasamengetahui bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan tambahan yang diperjanjikan dalamKontrak kerja tersebut tidak ada anggarannya dan tidak ada dalam DokumenAnggaran satuan Kerja Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tuban. Bahwa Drs.

MUDIJONO, MM mengetahui hal tersebut karena saat itumenjabat sebagai kepala Kantor Dinas Sosial , Tenega Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tuban sekaligus sebagai Pengguna Anggaran / Barangbertanggungjawab untuk mengelola kegiatan beserta Anggarannya sebagaimanatertuang dalam Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuankerja perangkat Daerah tahun 2009, sedangkan terdakwa HERMANTO HARSOmengetahuinya dari pengumuman pelelangan, dokumen pengadaan danpenjelasan pekerjaan . 2220022

MUDIJONO, MM yang waktu itu selaku Pengguna Anggaran/barangdengan terdakwa HERMANTO HARSO selaku rekanan penyedia jasa justru13sepakat melakukan ikatan perjanjian ( Kontrak) 3 (tiga) paket pekerjaan yangtidak ada anggarannya tersebut dengan tujuan bisa mengunakan biaya pulsaonline cetak KTP dan KK masingmasing sebesar Rp. 700. yang seluruhnyasebesar Rp. 565.371.100, bisa sebagian dipergunakan untuk membiayai 3(tiga ) pekerjaan yang tidak ada anggarannya tersebut.Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa

MUDIJONO, MM. yang waktu itu selaku PenggunaAnggaran / Barang dan terdakwa HERMANTO HARSO selaku rekananPenyedia jasa mengetahui bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan tambahan yangdiperjanjikan dalam Kontrak kerja tersebut tidak ada anggarannya dan tidakada dalam Dokumen Anggaran satuan Kerja Kantor Dinas Sosial, Tenaga21Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban.Bahwa Drs.

MUDIJONO, MM yang waktu itu selaku Pengguna Anggaran/barangdengan terdakwa HERMANTO HARSO selaku rekanan penyedia jasa justrusepakat melakukan ikatan perjanjian ( Kontrak) 3 (tiga) paket pekerjaan yangtidak ada anggarannya tersebut dengan tujuan bisa mengunakan biaya pulsaonline cetak KTP dan KK masingmasing sebesar Rp. 700. yang seluruhnyasebesar Rp. 565.371.100, bisa sebagian dipergunakan untuk membiayai 3(tiga ) pekerjaan yang tidak ada anggarannya tersebut.

No. 621 K/Pid.Sus/2009Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/bidang sertifikat yang anggarannya dari APBN tahun2006 sebesar Rp. 47.600.000.

Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/bidang sertifikat yang anggarannya

janji padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut fikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannyaperbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Parepare mendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untuk pembuatan 200 persil/bidang sertifikat yang anggarannya

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut fikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam tahun anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kota Pareparemendapat Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukkan untukpembuatan 200 persil/bidang sertifikat yang anggarannya

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD;2).

Barruuntuk pencairan anggarannya melalui Keuangan Daerah (PemerintahDaerah Kab. Barru), dan selanjutnya tiaptiap UPTD Kesehatan /Puskesmas yang telah disetujui untuk dibayarkan klaim jasapelayanannya di Kabupaten Barru yang terdiri atas Puskesmas : BojoBaru, Palanro, Mangkoso, Madello, Padongko, Palakka, Ralla, Lisu,Pekkae dan Pujananting , yang kesemua pencairan anggarannyatersebut melalui kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru yaitu Terdakwadr. H.

Barru untukpencairan anggarannya melalui Keuangan Daerah (PemerintahDaerah Kab. Barru) ;e Bahwa selanjutnya klaim jasa pelayanan yang diajukan tersebut diverifikasi oleh tim verifikator pada Dinas Kesehatan Kab. Barrusebelum diajukan permintaan pencairandananya ; Hal.9 dari 36 hal. Put.Nomor :28 / PID.SUS.KOR / 2016 / PT.MKS.e Bahwa Dana Jamkesda tersebut dicairkan dari Keuangan Daerahkepada Dinas Kesehatan Kab. Barru yakni untuk klaim jasa pelayanandan sarana untuk sepuluh Puskesmas pada Kab.

Pertimbangan judex facty pada halaman 44 (empat puluh empat)paragraf 3 (tiga) yang menguraikan beseseeseeeeeeees danadana tersebut untuk kemudian digunakan dalamkegiatankegiatan yang tidak ada mata anggarannya diAPBD. ; c.

Sehingga karenadana 5% yang dipotong tersebut penggunaannya untuk membiayaikegiatan yang tidak ada mata anggarannya di Dinas KesehatanKabupaten Barru maka seharusnya unsur menguntungkan diri sendiridan orang lain tidak terbukti pula ; KEBERATAN KEDUABahwa Judex facty keliru dalam pertimbangan hukumnyaterutama pada halaman 44 paragraf 5 yang menguraikan 30Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya bahwaTerdakwa sesuai dengan kewenangan

Namun berdasarkan fakta persidangan, yang disepakati olehpara penerima untuk dipotong adalah uang jasa pelayanan yangmerupakan hak dari kepala puskesmas dan jajarannya sehingga karena36merupakan hak mereka maka tidak melawan hukum jika merekabersepakat untuk menyumbangkan 5% dana uang jasa pelayanantersebut untuk memperlancar kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidakada anggarannya.