2012,maka sudah sepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012 ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit danhasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut adalah

keliru dan tidak berkekuatan hukum.Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga menuntut sisa pembayaranpekerjaan, namun sebagaimana mekanisme perencanaan pengAnggarann,sesual dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, ada kewenangan pada Eksekutif dan Legislatif membahasdan menyetujui bersama Anggarann yang akan dibayarkan, karena Anggaranntersebut akan menjadi hutang pemerintah yang harus dialokaskan sesuaidengan mekanisme Anggaran Pemerintah Daerah.Bahwa jika nanti kemudian

Gugatan Penggugat dikabulkan, makaTergugat akan mengusulkan alokasi Anggaran kepada Gubernur Aceh selakuHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN BnaPengguna Anggarann ditingkat Pemerintah Aceh pada Tim AnggarannPemerintah Aceh (TAPA), guna kemudian akan dibahas bersama dan disetujuibersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), oleh karena ituselayaknya Penggugat juga harus menarik Gubernur Aceh dan DPRA selakuTergugat agar nantinya nilai pembayaran yang dituntut oleh Penggugat

dapatdisetujui Sesual dengan mekanisme Anggarann di Pemerintahan Aceh.Bahwa dengan tidak dimasukkannya Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilaiHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012, serta GubernurAceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pihak dalamperkara A quo, menyebabkan Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap/Gugatan kurang pihak (plurium litis

mekanisme perencanaanpengAnggarann, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada kewenangan padaEksekutif dan Legislatif membahas dan menyetujui bersama Anggarannyang akan dibayarkan, karena Anggarann tersebut akan menjadi hutangpemerintah yang harus dialokaskan sesuai dengan mekanismeAnggaran Pemerintah Daerah.Bahwa jika nanti kemudian Gugatan Penggugat dikabulkan, makaTergugat akan mengusulkan alokasi Anggaran kepada Gubernur Acehselaku Pengguna Anggarann

delapan puluh enam rupiah sembilan puluhsen),berbeda dengan yang terdapat didalam Kontrak sebesar Rp 646.567.000,(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Yang diambil berdasarkan dari hasil Audit yang dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Acehdan juga berdasarkan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan TimPenaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggarann

2012,maka sudah sepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit danhasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut adalah

keliru dan tidak berkekuatan hukum.Halaman 13 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNABahwa di dalam gugatan Penggugat juga menuntut sisa pembayaranpekerjaan, namun sebagaimana mekanisme perencanaan pengAnggarann,sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, ada kewenangan pada Eksekutif dan Legislatif membahasdan menyetujui bersama Anggarann yang akan dibayarkan, karena Anggaranntersebut akan menjadi hutang pemerintah yang harus dialokaskan sesuaidengan mekanisme

Anggaran Pemerintah Daerah.Bahwa jika nanti kemudian Gugatan Penggugat dikabulkan, makaTergugat akan mengusulkan alokasi Anggaran kepada Gubernur Aceh selakuPengguna Anggarann ditingkat Pemerintah Aceh pada Tim AnggarannPemerintah Aceh (TAPA), guna kemudian akan dibahas bersama dan disetujuibersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), oleh karena ituselayaknya Penggugat juga harus menarik Gubernur Aceh dan DPRA selakuTergugat agar nantinya nilai pembayaran yang dituntut oleh Penggugat dapatdisetujui

Sesuai dengan mekanisme Anggarann di Pemerintahan Aceh.Bahwa dengan tidak dimasukkannya Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilaiHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012, serta GubernurAceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)sebagai pihak dalamperkara A quo, menyebabkan Subjek Gugatan Penggugat tidaklengkap/Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium)

602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/V1I/2010 (PIHAK Il), tanggal23 Juni 2010;7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (Sk)Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/penggunaBarang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati KarangasemNomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PenetapanPejabat Pengguna Anggarann

Putusan No. 1577 K/PID.SUS/20167)10)11)12)13)14)15)16)17)18)1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK)Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/penggunaBarang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati KarangasemNomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PenetapanPejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di LingkunganPemerintah

14)15)16)17)TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/V1/2010 (PIHAK Il), tanggal23 Juni 2010;1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK)Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/penggunaBarang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati KarangasemNomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PenetapanPejabat Pengguna Anggarann

SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU23 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagiPeternak untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya KecamatanSindue Tambusora pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan HewanKabupaten Donggala Tahun Anggarann 2008 pada pokoknya sebagai berikut : 1.Pada tahun 2008 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan HewanKabupaten Donggala (dahulu bernama Dinas Pertanian Ketahanan

Fotocopy dari Fotocopy Rincian dokumen pelaksanaan anggarann belanjalangsung program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah, diberi tandaP7;8. Fotocopy dari Fotocopy gugatan wanprestasi nomor 26/PDT.G/2015/PN. Tim,diberi tanda P8;9. Fotocopy dari Fotocopy Catatan Register Perkara Perdata, diberi tanda P9;10. Fotocopy dari Fotocopy Surat keterangan Inkracht, diberi tanda P10;11.

Pembiayaan 106.249.700.Selisih Pembiayaan (ab) T.A.2017 yang telah mengalamiBahwa APBDesaSelamatSudiajoperubahan berdasarkan LampiranPeraturan Desa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu KabupatenRejang Lebong Nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 denganrincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamb Ket.Rekeni ahngSebelum Sesudah Berkurang I lI IV V Vi1.2 Pendapatan 912.687 1.159.52 246.834 Transfer .200 1.400 .2091.2.3 Alokasi

Bahwa APBDesa Selamat SudiajoT.A.2017 yang telah mengalamiPeraturan Desa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu KabupatenRejang Lebong Nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan DanPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bglperubahan berdasarkan LampiranHalaman 38 dari 232 Halaman Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 denganrincian sebagai berikut :Kode Uraian Anggarann Bertamb Ket.Reke ahningSebelum Sesudah Berkurang I lI IV V VI1.2 Pendapatan 912.687 1.159.52 246.834 Transfer

Putusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 62 dari 232 Halaman Bahwa APBDesaT.A.2017 yang telah mengalamiSelamat Sudiajoperubahan berdasarkan LampiranPeraturan Desa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu KabupatenRejang Lebong Nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 denganrincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamba Ket.Reken hingSebelum Sesudah Berkurang II HII IV V VI1.2 Pendapatan 912.687 1.159.521 246.834.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan DesaSelamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong NomorO06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)Perubahan Tahun Anggaran 2017, rincian penggunaan dana ADD dan DDtersebut adalah sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamb Ket.Rekeni ahngSebelum Sesudah BerkurangII lI IV V Vi1.2 Pendapatan 912.687. 1.159.52 246.834 Transfer 200 1.400 .2091.2.3 Alokasi Dana Desa 145.130.9 391.965.1 246.834.

Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 1.108.271.700.Rp.51.249.700.3 Pembiayaan Desaa.Penerimaan Pembiayaan Rp.b.Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.Selisih Pembiayaan (ab) Rp. 106.249.700. perubahanBahwa APBDesa Selamat Sudiajo T.A.2017 telah mengalamiberdasarkanLampiranPeraturanDesaSelamatSudiarjoKecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) PerubahanTahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamb

Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 1.108.271.700.Rp.51.249.700.3 Pembiayaan Desaa.Penerimaan Rp.Pembiayaan 55.000.000.b.Pengeluaran Rp.Pembiayaan 106.249.700.Selisih Pembiayaan (ab) Bahwa APBDesa Selamat SudiajoT.A.2017 yangPeraturan Desa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu Kabupatentelah mengalami perubahan berdasarkan LampiranRejang Lebong Nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan rinciansebagai berikut : Kode Uraian Anggarann

Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.Selisih Pembiayaan (ab) Rp. 106.249.700.Bahwa APBDesa Selamat SudiajoT.A.2017 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Lampiran PeraturanDesa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang LebongNomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamba Ket.Reken hingSebelum Sesudah Berkurang II HII IV Vv Vi1.2 Pendapatan Transfer 912.687. 1.159.521

Halaman 58 dari 108 hal Put No 7 /Pid.SUSTPK/2020/PT.BGL 51.249.700. 3 Pembiayaan Desaa.Penerimaan Pembiayaan Rp.b.Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.Selisih Pembiayaan (ab) Rp. 106.249.700.Bahwa APBDesa SelamatSudiajoT.A.2017 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Lampiran PeraturanDesa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang LebongNomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann

Bahwa APBDesa Selamat Sudiajo T.A.2017 yangperubahan berdasarkan Lampiran Peraturan Desa Selamattelah mengalamiSudiarjoKecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) PerubahanTahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : Kode Uraian Anggarann Bertamba Ket.Reken hingSebelum Sesudah Berkurang II ll IV V Vi1.2 Pendapatan 912.687.2 1.159.521 246.834.

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 / 320 / BPMPD 2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana tunjangan perangkat desa dan BPD dalam kabupaten Muara Enim untuk triwulan II tahun anggarann 2013;H.

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat danpemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 / 320 / BPMPD2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana tunjanganhalaman 3 dari 83 Putusan No.10 /Pid.SusTPK/2016/PN.Pligperangkat desa dan BPD dalam kabupaten Muara Enim untuktriwulan Il tahun anggarann 2013;Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat danpemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 /820 / BPMPD/ 2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana ADDdalam kabupaten

PIHAK Il) ,tanggal 23 Juni 2010 ; 22+ 20222 222 ooo none oe one1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat kKeputusan (SK)Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai PenggunaAnggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah KabupatenKarangasem TA 2009; 272222 one eo noe eon nnn nnnnne ee1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati KarangasemNomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PenetapanPejabat Pengguna Anggarann

Fotocopy yang diberi meterai secukupnya ( tanpa asli ) berupa Anggarann rumahtangga kaum suku Tanjung Kupauh Korong Gadang tanggal 20 September 1987,Giberitanda ...... cece cece ccc eee e ence cece eeeeeeeececeeeeeeeeececeeeunnneeseceues P.3;4 .Fotocopy yang diberi meterai secukupnya ( tanpa asli ) berupa Surat Persatuan KaumTanjung Kupauh Korong Gadang tanggal 20 September 1987, diberi tandaLecce cece eee ee cece eeeee nese eee eeeeeeneeseeeeeeeeeeeeseeeeaneeeeeseeeteneseeeeeeeauneneess ...P.4;5

Foto Copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggarann 2011 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 15 03 5 2 ;27. Asli kwitansi Nomor 007126/SM/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari DODDY UJANG SAI, SE selaku Direktur CV. Sinar Musi kepada Bapak Eddy tentang pembayaran tanah merah sebanyak 997.90 M3 x Rp.110.000 = Rp. 109.769.000 beserta nota-nota pembelian/pengiriman material;28.

Tanjung Api Api keSungsang Kecamatan Banyuasin II (Tahap II) pada Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2011;Foto Copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga KabupatenBanyuasin Tahun Anggarann 2011 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 15 03 52;Asli kwitansi Nomor 007126/SM/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dariDODDY UJANG SAI, SE selaku Direktur CV.

Setelah membaca Laporan Hasil Penyidikan dan Hasil Ekspose Perkaradugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan Kawasan hutandan persetujuan rencana kerja dan anggarann biaya (RKAB) PT. ToshidaIndonesia;b.

Bahwa dari hasil penyidikan perkara berdasarkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print03/P.3/Fd.1/05/2021tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyidikanserta ekspose perkara tanggal 10 September 2021 ditemukan cukup buktiuntuk menetapkan LAODE SINARWAN ODA, SE sebagai tersangka dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan Kawasanhutan dan persetujuan rencana kerja dan anggarann biaya (RKAB) PT.

/2010 ( PIHAK I) dan No. 17/009.19.0/VI/2010 ( PIHAK II) , tanggal 23 Juni 2010.7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009;8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann

13/TRBP/2010 ( PIHAK 1)17/009.19.0/VV2010 ( PIHAK Il) , tanggal 23 Juni 2010. 47) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan(SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagaiPengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan PemerintahKabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK BupatiKarangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann

Nomor : 602/13/TRBP/2010 (PIHAK 17/009.19.0/VV2010 ( PIHAK Il) , tanggal 23 Juni 2010. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupatikarangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentangPenetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barangdilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan PejabatPengguna Anggarann

Nomor : 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan No. 17/009.19.0/VV2010 ( PIHAK Il) , tanggal 23 Juni 2010.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupatikarangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentangPenetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barangdilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009;1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan PejabatPengguna Anggarann

Menetapkan barang bukti berupa :1) Dokumen lelang pekerjaan rehabilitasi gedung workshop kegiatanrehabilitasi/perbaikan sarana dan prasarana kantor tahun 2009 ;2) Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak) pekerjaan rehabilitasiworkshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009,nomor : 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009, tahun anggarann. Lokasi : kKampus Politeknik Negeri Pangkep KM.83 Pangkep, SulSel,Hal. 23 dari 39 hal. Put.

Operator adalah petugas yang mengoperasionalkan AlatPengolah Pupuk Organik di UPPO dan bertanggung jawabkepada manager dan ketua kelompok tani/gapoktan.Bahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanatercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann 2011 yang dikeluarkan oleh DirektoratPerluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia.Bahwa benar saksi menerangkantujuan dari Pengembangan

ANDRI NUGRAHA, SP (KasiSeksi Rehabilitasi dan Perlindungan Lahan Pertanian).Halaman 118 dari 221 Halaman Putusan Nomor 62/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanatercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann 2011 yang dikeluarkan oleh DirektoratPerluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia.Bahwa benar saksi menerangkantujuan dari Pengembangan

Pangan (saksi sendiri) melakukanmonitoring tentang pelaksanaan pembuatan pupuk organik.Akan tetapi pada kenyataannya kelompok tani Harapan Kaya masihbelum bisa melakukan pembuatan pupuk dari kotoran sapi, haltersebut setelah kami konfirmasi kepada kelompok langsungkepada Ketua Kelompok, pada saat itu Ketua Kelompokmenerangkan akan segera melakukan pembuatan pupuk, namuntetap tidak dilaksanakan.Sehingga tujuan sebagaimana tercantum di dalam pedoman teknispengembangan Pengolah Pupuk Organik tahun anggarann

mengelola UPPOsecara profesional, yang ditunjuk oleh kelompok penerimaUPPO, atas dasar musyawarah dan bertanggung jawab terhadappengelolaan dan keberlanjutan UPPO.j) Operator adalah petugas yang mengoperasionalkan AlatPengolah Pupuk Organik di UPPO dan bertanggung jawabkepada manager dan ketua kelompok tani/gapoktan.Bahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanatercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Moch Ehsan maupun Nanangsebagai petugas lapangan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimanayang telah ditentukan dalam kontrak Rencana Anggarann Biaya (RAB),sehngga hasil pekerjaan lapangan tidak sesuai dengan volume danspesifikasi yang telah ditentukan,sehingga konsultan Pengawas KegiatanPemeliharaan Berkala jalan kambangangerlang (lanjutan),CV.S.Tudi Tehnik48telah memberikan teguran secara tertulis didalam buku direksi dan suratinS.Truksi lapangan mengenai material

Beserta lampiran daftar Kuantitas harga. 304) 1 (satu) buah Map Ordner yang berisi Foto Copy SP2D Tahun 2011 305)1 (satu) buah Map Ordner yang berisi data tentang RAB Pengadaan PeralatanTA.2012 (Kode 01). 306)1 (satu) buah Map Plastik warna Kuning yang isinya adalah RAB pengadaanperalatan Tahun Anggarann 2011. 307) 1 (satu) ........92 307)1 (satu) buah Map warna Hiyau yang berisi data tentang RAN PengadaanPeralatan Tahun Anggaran 2013 Politehnik Negeri Kupang. 308) 1 (satu) buah Map warna merah yang

Beserta lampiran daftar Kuantitas harga. 304.1 (satu) buah Map Ordner yang berisi Foto Copy SP2D Tahun 2011 305.1 (satu) buah Map Ordner yang berisi data tentang RAB Pengadaan PeralatanTA.2012 (Kode 01). 306.1 (satu) buah Map Plastik warna Kuning yang isinya adalah RAB pengadaanperalatan Tahun Anggarann 2011. 307.1 (satu) buah Map warna Hijau yang berisi data tentang RAN PengadaanPeralatan Tahun Anggaran 2013 Politehnik Negeri Kupang. 308. 1 (Satu) ........l27 308. 1 (satu) buah Map warna merah yang

Operator adalah petugas yang mengoperasionalkan AlatPengolah Pupuk Organik di UPPO dan bertanggung jawabkepada manager dan ketua kelompok tani/gapoktan.Bahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanatercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann 2011 yang dikeluarkan oleh DirektoratPerluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia.Bahwa benar saksi menerangkantujuan dari Pengembangan

ANDRI NUGRAHA, SP (KasiSeksi Rehabilitasi dan Perlindungan Lahan Pertanian).Bahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanatercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann 2011 yang dikeluarkan oleh DirektoratPerluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia.Bahwa benar saksi menerangkantujuan dari Pengembangan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu :1.

Pangan (saksi sendiri) melakukanmonitoring tentang pelaksanaan pembuatan pupuk organik.Akan tetapi pada kenyataannya kelompok tani Harapan Kaya masihbelum bisa melakukan pembuatan pupuk dari kotoran sapi, haltersebut setelah kami konfirmasi kepada kelompok langsungkepada Ketua Kelompok, pada saat itu Ketua Kelompokmenerangkan akan segera melakukan pembuatan pupuk, namuntetap tidak dilaksanakan.Sehingga tujuaan sebagaimana tercantum di dalam pedoman teknispengembangan Pengolah Pupuk Organik tahun anggarann

penerimaUPPO, atas dasar musyawarah dan bertanggung jawab terhadappengelolaan dan keberlanjutan UPPO.j) Operator adalah petugas yang mengoperasionalkan AlatPengolah Pupuk Organik di UPPO dan bertanggung jawabkepada manager dan ketua kelompok tani/gapoktan.Bahwa benar saksi menerangkan ketentuan dan dasar bagikelompok tani untuk melaksanakan kegiatan UPPO sebagaimanaHalaman 130 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.tercantum dalam pedoman teknis pengembangan Pengolah PupukOrganik tahun anggarann

Ringkasan Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016235.1 (Satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor :01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016236.1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima persen) dariPekerjaan Pembuatan Pagar pada Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Stadion Atletik Sport Center Rumbai di Lingkungan DinasPemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Tahun Anggarann

Ringkasan Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016526.1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor :01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016527.1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima persen) dariPekerjaan Pembuatan Pagar pada Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Stadion Atletik Sport Center Rumbai di Lingkungan DinasPemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Tahun Anggarann

setelah alatalat TIK diterima di sekolah SMAN N 1 Tolitoli Utara, kemudiandilakukan proses pencairan uang Rp. 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;Bahwa proses pencairan tersebut dilakukan dengan cara saksi memerintahkanAmbo Dai selaku Bendahara untuk mencairkan uang tersebut di Bank BRI,dengan membawa Buku Tabungan BRI milik SMAN Tolitoli Utara, selanjutnyaAmbo Dai mengisi formulir slip penarikan yang ditandatangani oleh Ambo Daiselaku bendahara, dan diketahui oleh saksi selaku pengguna Anggarann