GATOT CAHYANTO .3.ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA ( APHI).

Cabang Panglima Polim , Alamat Cempaka warna No 7 Rt 12 RW04 Cempaka Putih Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagaiwitteeeeeee/ T ERGUGAT Hl;ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA ( APHI) berkedudukan digedung Manggala Wanabakti Blok IV lantai 9 JI Jendral Gatot SubrotoSenayan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagaiweteeeeeeeeee I URUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksi saksi dalam persidangan;Telah memperhatikan

aturan yang berlaku tidak boleh adapenyimpangan dan mereka menyanggupi persyaratan tersebut, danTergugat Il minta dipertemukan dengan Adi Warsita yang dalam hal inimemiliki otoritas penuh terhadap dana milik Turut Tergugat (APHI) danmelakukan pengecekan dengan menanyakan kebenaran atas rencanaAPHI/Turut Tergugat yang akan menempatkan dana sebesarRp.50.000.000.000, (Lima puluh milyar rupiah) yang akan digunakansebagai jaminan untuk mengambil Cash Collateral yang akan diterimaoleh Ismail Cs.Bahwa

(APHI) yang ditanda tangani oleh Adi Warsita dengan PihakJasa Banda yang telah disyahkan oleh Notaris.Hal 35 dari 92 hal Put.

Bahwa kemudian benar ada dana masuk sebesar Rp.45.000.000.000,(empat puluh lima milyar rupiah) untuk Turut Tergugat (APHI) denganinstruksi untuk penempatan NCD (perintah tertulis) senilaiRp.50.000.000.000, (Lima puluh milyard rupiah) dan Tergugat Ilmenerbitkan 10 NCD dengan masing masing senilaiRp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah).8.

YULIANUSINDRAYANA dan Tergugat Il karena perkara yang telah memilikikekuatan hukum ~~ tersebut adalah menyangkut gugatanwanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat yang tidakbersedia mencairkan NCD milik APHI (Turut Tergugat) yang telah jatuhtempo. NCD dibeli oleh Turut Tergugat dari Penggugat selaku institusibukan dari Alm.

dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan, pada ArealPenggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan, padaareal Hak Guna Usaha, pada hutan tanaman dan pinjam pakai (videBukti P12 s/d P16).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menerimalegal standing asosiasi pengusaha untuk mengajukan hak uji materiilyang merugikan anggotaanggotanya sebagaimana Putusan MahkamahAgung 41P/HUM/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor12P/HUM/2015 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI

dariPemohon: ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)tersebut;Menyatakan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak YangBerlaku Pada Kementerian Kehutanan Berikut Lampirannya Angka XIHalaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2017Tentang Penggantian Nilai Tegakan, 2.

PemanfaatanKayu Kalimantan (Bukti P7);Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tentangPermohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.14/Menhutll/2011 tentang Izin PemanfaatanKayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.65/MenhutII/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayupada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman yang diajukan oleh Asosiasi PengusahaHutan Indonesia (APHI

Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan,Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut11/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, GantiRugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan yang diajukan oleh AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI

Putusan Nomor 30 P/HUM/201717.18.19.20.Zl.Tahun 2014 tersebut telah diajukan permohonan uji materi olen APHIyang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RINomor 12 P/HUM/2015 dan Mahkamah Agung RI dalam putusannyamenyatakan mengabulkan keberatan hak uji materi dari Pemohon(APHI).Bahwa pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12P/HUM/2015 oleh Panitera Mahkamah Agung RI tersebut, baru baruditerima Termohon pada tanggal 22 Desember 2015 (vide bukti T3).Berdasarkan uraian tersebut

Bahwa terdapat perkara yang sejenis yakni dalam Perkara Nomor41P/HUM/2011 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhutll/201 1tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.65/MenhutlI/2009 tentang Standar BiayaProduksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atauPenyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, yangdiajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), MahkamahAgung

Tahun 1999 tentang Kehutanantidak mengatur pungutan berupa PNT; Pemberlakuan Norma PNT (Penggantian Nilai Tegakan) bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP), karena bertentangan dengan aspekkeadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;14.Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2015 tanggal29 Mei 2015 adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI

ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah;Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhutll/2011tersebut selanjutnya diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, yangmengatur antara lain pungutan berupa PNT;Bahwa jenis dan tarif atas PNBP Kementerian Kehutanan khususberupa PNT yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014tersebut telah diajukan permohonan uji materiil oleh APHI

yangperkaranya terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 12P/HUM/2015 dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakanmengabulkan keberatan hak uji materiil dari Pemohon (APHI), yangHalaman 22 dari 32 halaman.

Meskipun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhutll/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu telah diajukan uji materiil oleh AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan telah ada Putusan MahkamahAgung RI Nomor 41 P/HUM/2011, tetapi Mahkamah Agung RI hanyamembatalkan pasalpasal dalam Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.14/MenhutlI/2011, sebatas menyangkut PNT terhadap PemegangHalaman 24 dari 32 halaman.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rezi bin Aphi) terhadap Penggugat (Raima Diani Fitri binti Asep Darmawan);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

aquo tidak dapatdimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelistelah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil sehinggapersidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidanganyang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinyaterdapat perubahan mengenai nama ayah kandung Penggugat yang benaradalah Aphi

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI).

Bahwa selaku Kepala Cabang pada saat itu Tergugat Il, didatangi oleh beberapaorang dikantornya yaitu Tergugat I, a/m Yulianus Indrayana, Kuncoro Haryomukti, Ir.Ismail Syaifuddin untuk menyampaikan maksudnya bahwa mereka akanmenempatkan dana APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) sebesarRp.50.000.000.000, (Lima puluh milyard rupiah) dan menyampaikan bahwa danayang akan ditempatkan milik Turut Tergugat (APHI) tersebut rencananya akandigunakan untuk jaminan kredit cash collateral, dimana dana tersebut

Ismail .Syafuddin, alm Yulianus Indrayana dan Kuncoro Haryomukti) dalam hal ini mewakiliJasa banda dengan Adi Warsita sebagai Ketua APHI.5.

Bahwa Tergugat Il tidak merasa ada kejanggalan di dalam rencana mereka karenasemua berkas termasuk surat kuasa sudah dipersiapkan dan mereka juga telahmenunjukkan Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat (APHI) yang ditandatangani oleh Adi Warsita dengan Pihak Jasa Banda yang telah disyahkan olehNotaris.7.

Bahwa memang benar ada dana masuk sebesar Rp.45.000.000.000, (Empat puluhlima milyard rupiah) untuk Turut Tergugat (APHI) dengan instruksi untuk penempatanNCD (perintah tertulis) senilai Rp.50.000.000.000, (Lima puluh milyard rupiah) danTergugat Il menerbitkan 10 NCD dengan masing masing senilai Rp.5.000.000.000.

Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010,dimana dalam perkara tersebut, Penggugat dinyatakan terbukti melakukanperbuatan cidera janjiwanprestasi kepada Turut Tergugat (APHI) dandihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat sebesarRp. 89.083.333.333.

),berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270, Indonesia, yangdalam hal ini diwakili oleh SUGIONO, selaku Ketua Umum APHI,Selanjutnya memberi kuasa kepada :Mohammad Andree, S.H.

Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harusdilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.Bahwa, Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunanatau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasardan Rumah Tangga APHI Tahun 2011 sebagaimana yang telah ditetapkandan disahkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia Tahun 2011 Nomor VII/MUNAS APHI/2011Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga AsosiasiHalaman

Anggota Luar Biasa (Pasal 1 huruf g) adalah para pengusaha/badanhukum yang bergerak di bidang pengusahaan hutan lainnya yangtelah memenuhi kewajiban organisasi (vide Mukadimah, Pasal 1 danPasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar APHI Tahun 2011juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga APHITahun 2011 Bukti P5B)serta memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut : (vide ketentuan Pasal 8dan Pasal 9 Anggaran Dasar APHI Tahun 2011) (Bukti P5C)(1) Asosiasi bertujuan untuk mengembangkan

Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan IndonesiaTahun 2011 Nomor VII/MUNAS APHI/2011 Tentang Anggaran DasarHalaman 80 dari 93 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/20156.Dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.(Bukti P5A);B. Anggaran Rumah Tangga APHI Tahun 2011. (Bukti P5B);C. Anggaran Dasar APHI Tahun 2011. (Bukti P5C);Fotokopi UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23A(Bukti P6);7. A.

) yang berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai9, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia yangdalam hal ini diwakili oleh Sugiono, selaku Ketua Umum APHI berdasarkanKeputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Tahun2011 Nomor X/MUNAS APHI/2011 Tentang Penetapan Dan Pengukuhan KetuaUmum Dewan Pengurus APHI Masa bakti 20112016 tanggal 16 November2011 (Bukti P1A), kKewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BukitPermai Blok S.20 RT 004, RW

1. Menyatakan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(Aphi Yudha bin Mangngisai) terhadap Penggugat (Putri Ramadani binti Kumisi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp370.000,00(tigaratus tujuhpuluh ribu rupiah);

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Aco bin Aphi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartini binti Kamrollah Salewangi) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat

1. MenyatakanTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat (Irfan Firmansyah bin Entis Sutisna) terhadap Penggugat (Nurfauziyah Athallah binti Aphi Trisna);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Ramun skarang ingim menikehn dengam SOBIN ASHARI BinSAPARI;oR ahwa Kantor Urusan Agana (KUA) Kecamatan Tempuram KabupatenMagelang dengan surat Nemer : KK.11.0820/PW.01/42/2016 tanggalOS ApHI 2646.

GATOT CAHYANTO, DAN ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)

Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010 yang belum dibayar(setelah dikurangi Down Payment, pinjaman yang disetujui, hakulayat, biaya operasional site dan Tunggakan luran Tahunan APHI)sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratus tujuh puluh satu jutaseratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);b. Kewajiban yang belum diselesaikan yang terdiri dari kewajibanpengurusan RKT Tahun 2011, PBB Tahun 2010, PBB Tahun 2011dan Tebang Pilih Tanan Indonesia (TPT!)

Kerugian Pokok:a.Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010 yang belum dibayar(setelah dikurangi Down Payment, pinjaman yang disetujui,hak ulayat, biaya operasional site dan Tunggakan luranTahunan APHI) sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratustujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratusenam puluh lima rupiah);Kewajiban yang belum diselesaikan yang terdiri darikewajiban pengurusan RKT Tahun 2011, PBB Tahun 2010,PBB Tahun 2011 dan Tebang Pilih Tanah Indonesia (TPT1)Tahun 2011 sejumlah Rp1.822.000.000,00

Kewajiban urtuk membayar luran Keanggotaan APHI TergugatRekonvensi/PT Daisy Timber dari tahun 2005 sampai dengan tahun2011, terkait dengan pengurusan dokumen kayu atas nama TergugatHalaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/201513.Rekonvensi;d. Kewajiban untuk membayar Deviden kepada KUD Mufakat sebagaipemegang saham PT Daisy Timber yang belum dibayar oleh TergugatRekonvensi;e.

Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010 yang belum dibayar(setelah dikurangi Down Payment, pinjaman yang disetujui, hakulayat, biaya operasional site dan tunggakan iuran tahunan APHI)sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratus tujuh puluh satu jutaseratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima riburupiah);b.

17 Aptil2016 s/d 26 April 2016;Mahkannah Syaifiyah tersebui1.Telam menbaca Penetapam Ketum Mahkannam Syaifiyam Kutacane Nonor:5/PenJIN.S/2016/MS.KC, tanagal 07 April 2016 tentang Penunjukam MajelisHakinn,2.Teain menmbaca Penetapan Ketua Majelis Hakinn Nonmor 5/jIN.S/2016/MSKC,tangyl 07 Aphi 2016 tentang Penetapan Hah Sidang perkara ini;Hal. 1 dah 6 halanran, Puttusan No. 5/JN.S/2016/MS.KC.3.Telah membaca berkas perkana dam suratsurat yang berhubummpm denganperkara ini;4..

Pembanding/Penggugat : ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI).
Terbanding/Tergugat : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Tergugat : NEGARA RI QQ PRESIDEN RI QQ MENTERI KEUANGAN RI.
Terbanding/Tergugat : BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PTCABANG JAKARTA GEDUNG PUSAT KEHUTANAN MANGGALA WANABHAKTI.

Cairan warna merah/+ = aphi Mass 5. Nimetazepam80 ml. (GC MS). 6. Negatif.5. Tablet warna orange/8 7. Negatif.butir. 8.Positif,6.Tablet warna kuning Metamfetaminalogo C20/20 butir. 9. Nimetazepam.7. Kristal warna 10.Positif,putih/2,4160 gr. Metamfetamina8. Kristal warna 11.Masingputih/7,0310 gr. masing Positif,9. Tablet warna orange/73 Metamfetamina.butir.10. Kristal warnaputih/0,0850 gr11. Kristal warnaputih/0,2560 gr.dan Kristal warna putihkecoklatan/0,1230 gr.

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI KEHUTANAN RI., 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI., 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., 5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;

), yang berkantordi Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh Sugionoselaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);Selanjutnya memberi kuasa kepada;1.

Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harusdilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.Bahwa, PEMOHON merupakan badan hukum privat berbentukperhimpunan atau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APHI Tahun 2011sebagaimana yang telah ditetapbkan dan disahkan berdasarkanKeputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan IndonesiaTahun 2011 Nomor X/MUNAS APHI/2011 Tentang Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga

Anggota Luar Biasa (Pasal 1 huruf g) adalah parapengusaha/badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaanhutan lainnya yang telah memenuhi kewajiban organisasi (videMukadimah, Pasal 1 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) AnggaranHalaman 8 dari 188 halaman Putusan Nomor 53 P/HUM/2015Dasar APHI Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)Anggaran Rumah Tangga APHI Tahun 2011 Bukti P4B)serta memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut : (vide ketentuan Pasal 8dan Pasal 9 Anggaran Dasar APHI Tahun 2011

VII/MUNAS APHI/2011 tentang Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;( Bukti P4A);12. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga APHI 2011; (Bukti P4B);13. Fotokopi Anggaran Dasar APHI Tahun 2011; (Bukti P4C);14.

Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;Bahwa Pemohon adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI), merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan atau asosiasiyang didirikan dan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga APHI Tahun 2011 (vide Bukti P4A);Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya objek hak uji materiilmenimbulkan adanya kondisi tidak terciptanya ketertiban hukum dan tidakadanya jaminan kepastian hukum

., dan kawankawan, Para Advokatdan pembela Umum pada Asosiasi Penasehat Hukum danHak Asasi Manusia (APHI), berkantor di Jalan Raya PasarMinggu Nomor 1B KM.17,8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 9 hal. Put.

., yangberkantor di Kantor Hukum Lambok Gultom & Associate ,Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Ruko APHI Jl.Raya Pasar Minggu Km. 17,8 No.

., dan kawankawan,Para Advokat & Pembela Umum dari Asosiasi PenasehatHukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), berkantor diJalan Raya Pasar Minggu Nomor 1B, Km. 17,8 PasarMinggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 10 hal. Put.

Diponegoro No. 71 Jakarta 10430. yang menerangkanstatus mental psikologis Pihak Tergugat.Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk lebih menguatkan dalildalil dalamsurat gugatannya selain mengajukan surat bukti yang diberitanda P1 s/d P19 telah pulamengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : FEBRY AULIA APHI NUGRAHA, saksitersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang padapokoknya sebagai berikut :Keterangan saksi : FEBRY AUUA APHI NUGRAHA, Bahwa saksi kenal kepada Penggugat

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam perkara ini dan tidak mempunyai hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat tersebut Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi oleh pihak Tergugat dan bersedia memberiketerangan dibawah sumpah menurut cara agamanya Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum mengalami depresi menunjukan kinerjayang sangat baik dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap tanggung jawab Pekerjaanya Bahwa benar Tergugat adalah anak emasnya saudara Saksi Febry Aulia Aphi