Soerkarno Ring Road Il telah melaluitahapan dalam musyawarah, dimana hal tersebut juga di terangkan oleh saksisaksi yang dihadirkan oleh Termohon Il yaitu Tim Penilai (Aprraisal), sehinggaMajelis Hakim berpendapat Penetapan harga tanah/kebun dari hasil Tim penilaitidak cukup bukti untuk menyatakan jika harga bidangbidang tanah milikPemohon didasarkan pada hasil musyawarah, sehingga secara otomatis puladikeluarkanya surat penetapan nilai ganti rugi bidangbidang tanah menurutMajelis Hakim tidak prosedur

denganseksama dokurnen, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung tidak jeli dalammempertimbangkan putusannya, dalam hal penetuan limit lelang telah jelassesuai dengan dalil Pemohon Kasasi di atas dan pada saat persidanganpemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Termohon Kasasi tidakpernah memberikan bukti yang valid dan menghadirkan saksi yang profesionalyang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian atas objek (PenilaiPublik/Aprraisal

Adanya Harta bersamaSedangkan dalil Tergugat terkait Aprraisal Independent, merupakan dalil yangharus dikesampingkan.

oleh karena setelahmeneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2016, tanggal 12 Mei 2016dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, ternyata tidaksalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa penetapan harga ganti rugi yang ditetapkan oleh Judex Factitersebut bukanlah merupakan penetapan harga yang Judex Facti tetapkansendiri, namun mengikuti penetapan harga yang telah aprraisal

petitum angka 3 dapat dikabulkan;Adanya pelaksanaan pembangunan rumah yang dimaksudkan dalam perjanjian tanggal26 Juli 2011 dan Adendum 1, yang proses pembangunannya berhenti sebelum rampungkarena Tergugat sakit stroke, dari gugatan halaman 5 angka 6, dan jawaban halaman 4angka 6, dari bukti P 7 berupa QS PROJEC PROGRESS REPORT PEMBANGUNANRUMAH TINGGAL halaman 9, halaman 10, maka telah menjadi fakta bahwa prosespembangunan rumah tersebut berhenti sejak sakit nya Tergugat s/d dilakukan nyaproses Aprraisal

MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPP)I);Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan TolBogor Ring Road Seksi III A kKemudian dilakukan Penyampaian Nilai GantiKerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana diaturdalam ketentuan Perpres No. 71/2012;Bahwa pelaksanaan Penyampaian Nilai Ganti Kerugian dan MusyawarahBentuk Ganti Kerugian disampaikan kepada Penggugat melalui SuratUndangnan Nomor : 562/UndAT.01.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Aprraisal

Bukti P6 : berupa fotocopy Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor Nomor :562/UndAT.01.04/II/2021Halaman 62 dari 128 Putusan Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Cbi10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukri P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17tanggal 19 Februari 2021 perihal undangan musyawarahpenetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian hasilpenilaian aprraisal pengadaan tanah jalan tol Bogor RingRoad Seksi IIA beserta lampirannya;berupa fotocopy Surat

Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor Nomor : 1260/UndAT.01.02/IV/2021tanggal 20 April 2021 perihal undangan musyawarahpenetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian hasilpenilaian aprraisal pengadaan tanah jalan tol Bogor RingRoad Seksi IIIA ditujukan kepada Pemohon Keberatan;berupa fotocopy laporan jumlah pasien dan pendapatanklinik Parakan Valley tahun 2015;berupa fotocopy laporan jumlah pasien dan pendapatanklinik Parakan Valley tahun 2016;berupa fotocopy laporan jumlah pasien dan pendapatanklinik

menyatakan bahwa para pemilik lahan telah melalui tahapanmusyawarah serta terlebih lagi tidak ada berita acara hasil pelaksanaanMusyarawah Penetapan bentuk ganti rugi yang di tanda tangani oleh paraPemohon dan para Termohon, bahkan sebagaimana fakta persidangan paraTermohon dalam menetapkan besaran ganti rugi bidangbidang tanah tersebuttidak melibatkan Para Pemohon dalam menilai besaran ganti rugi, dimana haltersebut juga di terangkan oleh saksisaksi yang dihadirkan oleh paraTermohon yaitu Tim Penilai (Aprraisal

TERGUGAT III telah terlebihdahulu melakukan Penaksiran Nilai Jaminan dimaksud melalui KantorJasa Penilai (Appraisal) Independent KJPP Hari Utomo dan Rekansebagaimana Laporan Aprraisal nomor00900/2.0025.00/P1/09/0136/1/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019;Bahwa kami sangat menghormati integritas dan Profesionalisme dariKantor Jasa Penilai (Appraisal) Publik. Mengenai adanya perbedaanpenafsiran terhadap Nilai taksasi / Penilaian terhadap Sertipikat Hak MilikNomor : 128/Sidokarto, seluas 962m?

bahwa nilai limit lelang ditetapkan secara sepihak oleh Terlawan dan nilai limityang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar rupiah) jauh di bawahharga pasaran yaitu sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) tanpadidasari hasil penilaian dari aprraisal terbaru tetapi menggunakan hasilappraisal tanggal 24 April 2015.Dalil Para Pelawan yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangatmengadaada sehingga patut dikesampingkan.Berkaitan dengan penetapan nilai limit lelang eksekusi, telah

Semarang, diberi tanda bukti: T 32;Foto copy buku tanah hak milik No.00757 dari Badan Pertanahan Nasional,diberi tanda bukti: T 33;TERGUGAT IV1.Copy dari Asli formulir Pengajuan Kredit atas nama Anantya Hari Wibowobeserta lampiran copy syarat pengajuan, diberitanda bukti TIV1;Copy dari asli laporan hasil Aprraisal oleh KJPP SAH& Rekan no.PP.SAH.SMG.1.03.05.12.2012.0241 tanggal 17 Desember 2012, diberi tandabukti TIV2;Copy dari asli Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) No.E0364/00013

menyatakan bahwa para pemilik lahan telahmelalui tahapan musyawarah serta terlebih lagi tidak ada berita acarahasil pelaksanaan musyarawah penetapan bentuk ganti rugi yang ditanda tangani oleh para Pemohon dan para Termohon, bahkansebagaimana fakta persidangan para Termohon dalam menetapkanbesaran ganti rugi bidangbidang tanah tersebut tidak melibatkan paraPemohon dalam menilai bersaran ganti rugi, bersesuaian pula denganketerangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Termohon yaitu TimPenilai (Aprraisal

Sidareja nomorB.291VII/KCP/ADK/06/2017 yang pada pokoknya oberisi tentangpemberitahuan hasil lelang dimana Agunan kredit Penggugat telah lakuterjual melalui lelang pada tanggal 7 Juni 2017 di Tergugat Il denganketerangan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama maftuchin No.392 telahterlelang dengan harga penawaran Rp.674.700.000,00 (enam ratus tujuhpuluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli oleh Tergugat III;Bahwa, selanjutnya hasil lelang tersebut setelah dikurangi pembayaranbiaya lelang, biaya aprraisal

dalildalil PENGGUGATtersebut DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan serta tidak perludipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo.Bahwa harus. ditolak atau dikesampingkan dalil PENGGUGATsebagaimana Point 4 dan Point 5 posita gugatan a quo yang pada intinyamenyatakan nilai lelang tertanggal 30 Agustus 2019 senilaiRp.6.000.000.000, jauh dari harga nilai pasaran, karena faktanyapenentuan limit lelang oleh TERGUGAT selaku Penjual didasarkan padapenilaian aprraisal

Umum maupun Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum tersebut diatas, Maka menurut Majelis Hakim, tahapanmusyawarah dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum lebih menitikberatkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentukkerugian, sedangkan mengenai besaran ganti kerugian tidak wajib sifatnya,melainkan hanya pilihnan karena besaran ganti kerugian tersebut adalahkewenangah dari penilai publik (Aprraisal

Di manasaat itu Pemohon menyetujui bentuk ganti rugi yang diberikan adalah berupauang (vide bukti T23);Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yangberkepentingan tidak mengajukan sanggahan terhadap peta bidang tanahHal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Kagdan/atau Daftar Nominatif yang telah diumukan oleh Termohon (vide bukti T22), sehingga hal tersebut menjadi dasar dari Penilai (Aprraisal) untuk menilaiobjek tanah dan bangunan milik Pemohon tersebut.

KMS Tabungan 500.000.000 BRI Ditahan 6 bulanJumlah dana segar yang terSedia .............c:ccccccccsssesesesessscesesesseessscseseesesetsesenes 3.880.136.686,56Dana segar yang ditahan BRI/abUNgan ............ccccccceseccsecesscesesesessesesesesseeeseeees 500.000.000,00Jumlah dana SeQabl ..............cccececceecececeeeeeceeeeeeeeeeseaeceeeeeeaeeeesesesaeseeeeenaeeeeeeeesaees 4.380.136.686,56 Atas pinjaman tersebut diberikan jaminan berupa Tanah dan Bangunan yangtelah dilakukan Aprraisal oleh Budi

Jakarta Pusat yang memeriksaperkara ini pada tingkat pertama telah menolak gugatan yang diajukanoleh Pemohon PK kepada para Termohon PK II s/d VIII selakuPenjamin/Personal Guarantor dengan alasan harta Termohon PK I yangtelah diserahkan sebagai jaminan kepada Pemohon PK nilainya jauhlebih besar dari jumlah hutang Termohon PK I sebagaimanaselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI14, berupa laporan penilaianAktiva Tergugat I yang telah dilakukan penilaian oleh Aprraisal

Bangunan dan sarana pelengkap Bangunan Rp. 1.716.000.000, Sarana pelengkap Rp. 404.000.000,2, Rp. 2.249.000.000,TOTAL Rp. 8.854.000.000, Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Asset yang dilakukan Aprraisal padaSatyatama Graha Tara, berkantor di Wisma BII Lt. 6, Jalan Pemuda No. 6070Surabaya nilai pasar terhadap obyek jaminan tersebut diatas adalah sebesar Rp.8.914.000.000, (delapan milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah). No. Uraian Nilai Pasar1. Tanah Luas 14.010 m2 Rp. 4.413.000.000,2.

Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan iniPenggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang c.q Majelis HakimPemeriksa perkara ini, untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagaiberikut : 29 222 20220202 2DALAMPROVISI :2n nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn renner teens1 memerintahkan Penggugat untuk menunjuk Team Audit dan Appraisal Independenguna melakukan audit dan aprraisal

yaknikeputusan yang bersifat sementara atau interim award temporary disposal yang berisitindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehinggaputusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Tuntutan Provisi dari pihakPenggugat tersebut adalah mengenai penunjukkan Team Audit dan Appraisal Independenguna melakukan audit dan aprraisal

copy Tulisan tangan Tergugat rincian biayabiaya yang akandikeluarkan setelah pencairan dana Rp. 1.000.000.000, (satu milyar) dari BankPanin, dan Fotocopy printout Penghitungan dengan tulisan tangan sisa uangpencairan dari Bank Panin, dan dalam bukti bukti tersebut ada perincianpengeluaran dari pinjaman uang Bank Panin (Tergugat II) sejumlahRp1.000.000.000,(Ssatu milyar rupiah) berupa pembayaran angsuran di BankPanin (tujuh angsuran), biaya notaris suami Tergugat III, penebusan sertifikat,fee untuk aprraisal